“Saya sampai saat ini belum melihat, belum melihat bahwa ada etika yang dilanggar,” kata Emrus dihubungi pada Selasa, (31/12).

Baca juga:
Pengamat: Pelaporan Rieke Diah Pitaloka ke MKD soal Kenaikan PPN, Aneh

Karena itu, Emrus mempertanyakan apakah sikap dari anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan ini haruskah dilaporkan ke MKD DPR, terlebih banyak juga masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.

‎“Apakah perlu dilaporkan ke MKD? Nah, jadi pelaporan ini bisa saja bernuansa politik toh,” ucapnya.

Lebih lanjut Emrus menyampaikan, sikap atau pandangan tersebut meski UU atau aturan kenaikan PPN ini sudah disahkan, tidak serta merta membungkam untuk berpendapat di negara demokrasi.

“Tidak serta-merta kita melihat semata-mata melanggar undang-undang atau tidak melanggar. Justru substansinya adalah untuk kepentingan rakyat atau tidak,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Emrus, kalau demi kepentingan rakyat, suatu aturan atau perundang-undangan yang telah disahkan pun direvisi atau dibatalkan dan sudah ada mekanismenya.

“Jangankan undang-undang, konstitusi bisa kita ubah kalau memang yang terbaik adalah untuk rakyat, tidak menaikkan pajak undang-undangnya yang diubah,” ucapnya.

“Konsep berpikirnya harus seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa diubah di republik ini, di dunia ini kecuali kitab suci,” tandasnya.

Lebih ‎lanjut Emrus menyampaikan, UU yang telah disahkan bisa merevisi atau bahkan dibatalkan karena tidak berpihak kepada rakyat selaku pemilik kekuasaan tertinggi.

Terlebih lagi, perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga menaikkan PPN akan membebani rakyat. Meskipun tarif PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang mewah, namun Emrus berpendapat, ini akan berdampak pada harga barang-barang lainnya.

Selain itu, kata Emrus, Prabowo Subianto dalam kampanyenya politiknya sebagai capres beberapa waktu lalu, berjanji tidak akan menaikkan tarif pajak.

“Ketika kampanye, itu suatu hal yang positif bagi rakyat. Artinya apa, Prabowo ketika campaign ada di pihak rakyat,” katanya.

‎Rieke diadukan ke MKD DPR oleh Alfajri Aditia Prayoga pada 20 Desember 2024. Dia menuduh Rieke telah melanggar kode etik atas pernyataanya yang bermuatan provokasi di media sosial.
[red]

The post Pengamat: Sikap Rieke Tolak Kenaikan PPN Belum Ada Usur Langgar Etik appeared first on INDONESIAWATCH.

Menanggapi itu, Rieke mengatakan bahwa dirinya sudah menerima surat dari MKD No.743/PW.09/12/2024 tanggal 27 Desember 2024. Dalam surat itu, Rieke diminta datang hari ini (30/12) ke DPR, untuk memberi keterangan dalam sidang MKD DPR.

Baca juga:
Rieke Diah Pitaloka Geram Pegawai Komdigi jadi Pawang Judol, Budi Arie Kena “Semprot”

Dalam unggahannya di akun instgramnya, Rieke mengatakan bahwa dirinya masih memeriksa terlebih dahulu apakah surat pemanggilan dirinya resmi atau tidak. Karena surat MKD tersebut dikirim tidak di hari kerja.

“Saya harus cek dulu apakah surat yang ditandatangani oleh Ketua MKD @nazaruddin_dekgam tersebut surat resmi dari Yang Mulia Pimpinan MKD atau bukan karena dikirim tidak pada hari kerja dan hanya lewat #whatsapp,” tulis Rieke di Instagram, (30/12).

Rieke juga penasaran dengan orang yang mengadukannya ke MKD. Dia ingin meminta maaf ke orang tua pengadu, karena dianggap sudah memprovokasi si pengadu.

“Besty-besty luv-luv #netizen +62 ada yang kenal sama pengadu Sdr. Alfadjri Aditia Prayoga? Spil dong aku mau minta maaf sama orang tuanya karena tidak ada maksud memprovokasi anaknya untuk menolak kenaikan PPN 12%,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak atas nama Alfadjri Aditia Prayoga mengadukan Rieke ke MKD DPR pada tanggal 20 Desember 2024. Alfadjri menuduh Rieke telah melanggar kode etik atas pernyataan Rieke yang bermuatan provokasi, di media sosial.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rieke Diah Pitaloka (@riekediahp)

[red]

The post Ini Respon Rieke Pitaloka Setelah Dilaporkan ke MKD DPR karena Tolak PPN 12% appeared first on INDONESIAWATCH.