Itu angka minimal. Bukan angka provisi maksimal jika mengacu pada dokumen Confirmation Notice (CN) tanggal 23 Juni 2022 antara PGN dengan Gunvor. Hanya saja timbul pertanyaan dari mana munculnya dasar perhitungan nilai provisi sekitar Rp 1,06 triliun.

Baca juga:
Kewajiban Jangka Panjang PGN karena Gagal Kirim LNG ke Gunvor Lebih Rp1 Triliun

Sebab, PGN tidak menjelaskan secara lengkap, hasil penelahaan terbatas oleh konsultan E&Y. Yang disampaikan oleh pihak PGN sebagai keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015.

Sementara, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto mengatakan bahwa sampai sekarang DPR RI belum berencana membuat panitia khusus (Pansus) untuk mengakaji masalah kontrak LNG PGN dengan Gunvor.

“Tidak ada Pansus tersebut dan belum dengar akan dibentuk Pansus tersebut oleh Komisi VII DPR RI. Pembentukan Pansus kewenangan pimpinan DPR RI,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (28/08).

Temuan BPK atas Permasalahan Kontrak LNG antara PGN dan Gunvor oleh IW Grafis

Menurutnya, persoalan kontrak LNG PGN dan Gunvor hingga berpotensi mengakibatkan kerugian perusahaan, merupakan sebuah aksi korporasi.

“Ini wilayah kewenangan dan aksi korporasi mereka, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita doakan saja agar bisa diselesaikan dengan baik di masa-masa yang akan datang,” ujar anggota DPR RI fraksi PKS ini.

Sebelumnya, pada awal tahun 2024, Komisi VII sempat mewacanakan pembentukan Pansus. Pansus ini tadinya diharapkan bisa mengkaji kontrak kerja sama antara PGN dan Gunvor, yang terindikasi bermasalah.

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Ini Tanggapan DPR atas Gagal Kirim LNG dan Liabilitas PGN ke Gunvor appeared first on INDONESIAWATCH.

“Mengingat ini adalah proyek strategis dan bernilai sangat besar, maka perlu ekstra hati-hati. Selain Itjen KESDM, BPKP dan BPK perlu memelototi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek Cisem II ini,” ujarnya kepada Indonesiawatch, (02/08).

Menurutnya baik proyek pipa gas Cisem 1 dan Cisem 2 murni dibiayai oleh APBM dan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). “Proses lelang pengadaan barang dan jasa-nya tetap tunduk terhadap regulasi yang ada, agar diperoleh barang dan jasa yang terbaik dari segi kualitas maupun harga,” katanya.

Menurut eks Inspektur Jenderal Departemen Pertanian tersebut, sesuai aturan main yang ada, seharusnya ada pengawasan yang baik dari pengawas internal dan eksternal. “Termasuk pengawasan oleh masyarakat,” katanya.

Mulyanto mengatakan jika terbukti adanya penyimpangan dari hasil pengawasan tadi, maka lelang proyek pipa gas Cisem 2 harus dibatalkan. “Kalau terbukti dalam proses lelang terjadi penyimpangan, maka harus dibatalkan dan dilelang ulang,” pungkasnya.

Saat ini Kementerian ESDM sudah mensahkan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung sebagai pemenang lelang proyek pipa gas Cisem 2. Penetapan KSO Timas-Pratiwi dituangkan dalam Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024.

Menurut, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, pihaknya sedang menunggu surat penetapan proyek multiyears dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk esekusi proyek. “Semoga minggu ini sudah terbit,” kata Laode.
[red]

The post DPR Komisi 7 Minta BPKP dan BPK Pelototi Proyek Pipa Gas Cisem 2 appeared first on INDONESIAWATCH.