Paloh mengatakan, ia juga telah bertemu Anies Baswedan dan membahas terkait pencalonannya di Pilkada Jakarta di NasDem Tower, Jakarta. “Iya. Jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Anda sebagai adik, ini bukan momen anda maju di Pilkada Jakarta. Kita cari nanti momentumnya yang tepat. Ada pemahaman itu,” ucap Surya Paloh dalam keterangannya di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Kamis (15/8).

Surya Paloh menyebut sulit bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Menurutnya, NasDem tidak bisa sendiri mengusung Anies sebagai persyaratan pencalonan kepala daerah di Jakarta. “Pak Anies ya, kalian tahu situasi yang ada. Barangkali susah beliau untuk maju pada Pilkada Jakarta ini,” kata Paloh.

Dirinya menyebut, keputusan NasDem mengalihkan dukungan merupakan keputusan realistis. Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi sekutu NasDem di Pilkada Jakarta membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang akan mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Pasca keluarnya PKS dari koalisi pendukung Anies, NasDem mengikuti langkah yang sama. NasDem memutuskan untuk sejalan dengan PKS bergabung dalam kubu KIM. “Yang jelas, Anies adalah sahabat NasDem. Saya sudah katakan tadi berulangkali bahwa di dalam pencalonan, ini enggak hanya NasDem sendiri. Ini harus ada kelengkapan, yang saling melengkapi, saling pengertian. Saya berpikir positif semuanya tentu berpikir bagaimana yang terbaik yang bisa diberikan suatu institusi partai politik dalam peran bersama,” ujar Paloh.

Paloh memastikan partainya akan memosisikan diri berada dalam koalisi pemerintahan baru mendatang. Dirinya juga tidak membantah partainya akan bergabung ke KIM untuk Pilkada Jakarta 2024. “Saya pikir itu sudah jelas. itu sudah saya jelaskan dari sejak awal, artinya terlepas koalisi siapa, NasDem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan,” kata Paloh.

Terpisah, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan pihaknya tak kecewa batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Willy mengatakan keputusan itu tidak dibuat mendadak. “Tidak ada yang kecewa, teman teman bisa tanya ke Mas Anies dan ini bukan keputusan yang ujug-ujug,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyebut, ada dinamika politik yang terjadi. Dan situasi tersebut juga sudah dibicarakan Ketum NasDem bersama Anies. “Ada banyak dinamika, ada banyak variabel yang semua diambil, dan dibicarakan secara bersama sama dengan Mas Anies,” ucap Willy.

Sebelumnya, NasDem merupakan salah satu partai yang mengusung dan mengorbitkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 lalu. NasDem menjadi partai yang paling awal membeberkan arah dukungan Pilpresnya dengan mengusung mantan Gubernur Jakarta itu. Setelah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kalah dalam Pilpres 2024, Anies kembali berencana maju di Pilkada Jakarta sebagai inkumben.

Semula, partai yang mendukung Anies pada pilpres yang lalu, kembali akan pasang badan untuk memberi dukungannya pada pertarungan pilkada Jakarta. Namun, dinamika politik terjadi. PKS dan NasDem menarik dukungannya pada Anies pada Agustus ini.

Sesaat setelah menyampaikan pernyataan batal mendukung Anies Baswedan, Ketum NasDem Surya Paloh dan jajaran petinggi NasDem berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Agustus 2024. Prabowo menerima langsung kedatangan Surya Paloh. Pertemuan itu juga dihadiri Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Waketum Gerindra Sugiono.

[red]

The post Salam Pisah NasDem, Anies Berpotensi Gagal Nyagub? appeared first on INDONESIAWATCH.

Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laoly (PDIP) akan digantikan oleh Supratman Atgas (Gerindra). Posisi Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM akan digeser Bahlil Lahadalia yang kini menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sementara pengganti Bahlil nanti akan diisi Rosan Roeslani (Ketua TKN Prabowo-Gibran), mantan Wakil Menteri BUMN.

Indonesiawatch.id mencoba mengkonfirmasi isu reshuffle kabinet tersebut kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Hingga berita ini ditulis Ari tidak memberikan tanggapan apapun. Konfirmasi juga dilakukan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Namun, juga tak direspon.

Awal Agustus lalu, Presiden Jokowi sempat merespon isu dirinya akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju, salah satunya dengan menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM. Alih-alih menjawab, Jokowi justru menanyakan asal muasal isu yang menyebut Bahlil bakal menjadi Menteri ESDM.

“Katanya siapa? Katanya siapa,” ujar Jokowi kepada wartawan di JCC Senayan Jakarta, pada 1 Agustus 2024. Kala itu, Jokowi enggan menanggapi kabar penunjukan Bahlil sebagai Menteri ESDM. “Kalau isu tidak usah saya jawab,” ucapnya.

Meski demikian, Jokowi membuka peluang melakukan reshuffle kabinet apabila itu sesuai dengan kebutuhan negara. “Ya, bisa saja kalau diperlukan. Kalau diperlukan,” katanya.

Juru Bicara (Jubir) PDIP Chico Hakim turut merespon isu tentang kemungkinan reshuffle kabinet yang melibatkan menteri dari PDIP. Ia mengaku belum menerima informasi resmi terkait reshuffle tersebut. Jika reshuffle benar terjadi, Chico berharap hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama menjelang transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

“Kami belum mendapat informasi terkait reshuffle ini. Namun, kami berharap jika reshuffle terjadi, hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar Chico kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Ia juga berharap reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan Jokowi tidak dilakukan untuk sekadar bagi-bagi jabatan. Reshuffle, lanjut Chico, harus bertujuan untuk sinkronisasi dengan pemerintahan yang akan datang. “Transisi kepemimpinan bukanlah hal baru. Kita melihat banyak hal unik dalam masa transisi, terutama di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, yang akan menyambut kepemimpinan baru,” pungkasnya.

Terpisah, politikus senior NasDem Bestari Barus mengatakan, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. “Jika terkait dengan perombakan kabinet tentulah sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden,” ujar Bestari dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Menurutnya, NasDem melalui ketua umum dan pengurus sturuktural tidak akan mengintervensi kebijakan yang diambil presiden. “NasDem tidak dapat mempengaruhi kebijakan terkait itu (reshuffle),” katanya.

Bestari berharap keputusan yang diambil Presiden Jokowi merupakan hal yang bijak dan terbaik bagi bangsa. “Apapun keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi selaku presiden tentulah kita doakan yang terbaik bagi bangsa,” ujar Bestari.

NasDem tidak akan mempermasalahkan pencopotan menterinya dari kabinet menjelang transisi pemerintahan yang akan berlangsung dua bulan mendatang. “Seperti yang saya sebutkan, sepenuhnya menjadi hak presiden bila terkait dengan urusan jabatan menteri,” Bestari menandaskan.

[red]

The post Rumor Reshuffle Kabinet, Ini Komentar NasDem dan PDIP appeared first on INDONESIAWATCH.