Dalam rapat perkenalan dengan anggota DPR, Natalius Pigai yang putra asli Papua menceritakan perjalanan hidupnya mulai dari menjadi tukang parkir di Kemenakertrans, aktif di LSM, menjadi Ketua Komnas, hingga kemudian diangkat Prabowo Subianto menjadi menteri di kabinet Merah Putih.

Di hadapan legislator, Natalius Pigai turut menjawab soal usulan anggaran Rp20 triliun di kementeriannya yang menimbulkan kontroversi. Ia mengaku bangga kalau ada pihak-pihak yang menyerangnya terkait usulan anggaran Rp20 triliun buat kementerian yang ia pimpin.

“Saya bangga hari ini, karena saya diserang karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang. Di mana mengangkat hak asasi manusia diabaikan, di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan utama kebijakan di republik ini,” ujar Pigai.

Semangat memperbaiki negeri dengan terobosan membuatnya mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan publik. “Mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa adalah kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara,” katanya.

Ia menjabarkan usulan anggaran Rp20 triliun tersebut. Di hadapan DPR, Pigai mengaku mempunyai lebih dari 200 usulan program. Satu program saja dikalkulasi anggarannya sudah Rp8,3 triliun.

“Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” ujarnya.

Natalius Pigai menyebut, apa yang ia usulkan adalah kondisi ideal. Dirinya menilai anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Prabowo Subianto di bidang HAM.

Pernyataan Natalius Pigai disoroti banyak pihak. Kritik salah satunya datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal. Lewat status Twitternya @dinopattidjalal pada 23 Oktober 2024, Dino Patti Djalal menilai pernyataan Natalius Pigai tidak masuk akal.

“Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 milyar menjadi 20 trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,” tulis Dino.

[red]

The post Geger Soal Anggaran Rp20 Triliun, Natalius Pigai: Saya Bangga Diserang appeared first on INDONESIAWATCH.

Selain itu, mantan Anggota Komnas HAM yang juga putra asli Papua itu meminta agar pegawai Kementerian HAM ditambah sebanyak 2.500 orang. Pernyataan Natalius Pigai itu memicu riak di masyarakat. Hingga Hotman Paris menilai permintaan tersebut tidak masuk akal.

Hal tersebut disampaikan Hotman Paris lewat status instagramnya @hotmanparis_official pada Jumat, 1 November 2024. Dalam postingannya, Hotman Paris menegaskan soal tugas dan fungsi Kementerian HAM. Menurutnya, Kementerian HAM tidak berwenang dalam penindakan hukum, melainkan hanya berfokus pada pencegahan dan identifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia.

“Halo bapak Menteri Hak Asasi Manusia, anda meminta anggaran Rp20 triliun dan minta pegawai 2500 orang lebih, pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi manusia kan tidak berwenang dalam penindakan hukum? hanya menyuguhkan pencegahan dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang,” ujar lelaki yang karib disapa Bang Hotman itu.

Hotman menyebut, layanan advokasi seharusnya menjadi prioritas Kementerian HAM. Tugas tersebut menurutnya tidak membutuhkan modal besar. Pegawai Kementerian HAM cukup dibekali ponsel dan call centre khusus.

“Kalau itu tugasnya pak, sama seperti Hotman 911 yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kementerian modalnya cukup handphone,” cuit Hotman.

Hotman Paris lantas memberikan saran agar Kementerian HAM dapat melayani masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Sarannya dengan membentuk tim pengaduan yang bertugas menerima aduan masyarakat selama 24 jam.

Tim tersebut bertugas sebagai administrator dari sejumlah akun media sosial resmi milik Kementerian HAM, di antaranya instagram dan TikTok.

“Saran saya begini Pak Menteri, beli lima handphone yang merupakan hotline untuk seluruh warga Indonesia, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jadi, lima handphone dipegang oleh lima orang, satu orang pegang akun Instagram, satu lagi pegang akun TikTok,” ungkap Hotman.

Ia lantas menyindir gagasan Menteri Natalius Pigai yang ingin punya pegawai 2.500 orang lebih. “Jadi, cukup tujuh orang staf bapak untuk menerima pengaduan seluruh (rakyat) Indonesia. Bikin shiftnya tiga kali sehari, berarti 24 jam tiga gelombang. Tiga kali tujuh berarti bapak membutuhkan 21 orang staf untuk menampung semua pengaduan (rakyat) Indonesia, seperti yang dating ke Hotman 911, oke!” tegasnya.

Hotman mengatakan, tugas Kementerian HAM adalah advokasi bukan penindakan atau pemidanaan terhadap pelaku pelanggar HAM. “Jadi, saya melihat staf bapak cukup 50 orang dan anggarannya tidak terlalu besar, ya karena memang untuk penindakan pelanggaran HAM itu adalah tugas polisi dan kejaksaan, bukan tugas bapak,” tutur Hotman.

Hotman Paris menegaskan akan tetap membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya karena dirinya sebelumnya adalah pengacara Prabowo. “Saya akan memberikan nasihat-nasihat, ini nasihat didasarkan itikad baik, jadi bapak cukup perlu tujuh handphone untuk menampung pengaduan seluruh Indonesia,” tuturnya.

Ia juga mengungkap melalui Hotman 911, mereka telah berhasil membantu banyak korban tanpa dipungut biaya. Di antaranya kasus pemerkosaan yang dialami oleh kakak-beradik di Purworejo yang diperkosa 13 orang. Selain itu kasus seorang ibu muda yang tewas terjatuh di lift Bandara Kualanamu Medan.

Usulan Bang Hotman mendapat pujian dari warganet. “Mantap menyala bang hotman,” cuit akun @hacker_ajaaa. “Kasih paham Pak @hotmanparisofficial,” akun @mulyadi5485 menimpali. Tombol ganti mentri HAM,” tulis @ariadi.sp.

[red]

The post Bermodal HP Bela Korban HAM, Hotman Paris Semprot Menteri Natalius Pigai appeared first on INDONESIAWATCH.

Kementerian HAM dipimpin mantan Komisioner Komisi Nasional HAM, Natalius Pigai sebagai menteri. Prabowo juga memasangkan Natalius dengan Mugiyanto, aktivis sekaligus korban penculikan Tim Mawar pada Peristiwa 1998.

Tak hanya itu, publik juga mengkritisi ucapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di masa awal penunjukannya yang menyatakan peristiwa 98 bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, pemerintahan baru semestinya paham bahwa hak asasi manusia berlaku universal. Tidak ada hak asasi manusia yang berlaku sempit apalagi sampai harus disesuaikan dengan keinginan penguasa.

Sebelumnya, Komnas HAM telah menginventarisir 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pelanggaran HAM tersebut antara lain Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Wasior 2001-2002.

Selanjutnya, Peristiwa Wamena 2003, Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Keupok 2003, Rumah Geudong 1989-1998, Timang Gajah 2000-2003 dan Kasus Paniai 2014.

“Tentu saja pekerjaan rumah dari negara juga termasuk mengungkap tuntas pelanggaran HAM berat masa lalu, bahkan jika pelanggaran ini diduga melibatkan orang yang menjabat presiden,” kata Usman Hamid dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Menurut Usman, pengusutan tuntas pelanggaran HAM masa lalu sangat penting bagi korban. Korban berhak mendapat keadilan, korban berhak tahu siapa sebenarnya pelakunya, mengapa pelanggaran HAM itu dilakukan dan motifnya apa. “Yang lebih penting, pengusutan tuntas terhadap pelanggaran HAM berat dan pelakunya dapat mencegah keberulangan di kemudian hari,” ucapnya.

Amnesty International mendesak adanya tindakan tegas negara untuk menghukum pelaku dan tidak membiarkannya begitu saja. “Pengungkapan pelanggaran HAM berat bisa memutus rantai kekerasan yang terjadi di negara ini sejak negara ini berdiri. Karena kekerasan tidak dibiarkan begitu saja,” kata Usman.

Ia berharap, Presiden Prabowo tidak menutup mata terhadap persoalan HAM di Tanah Air serta berkomitmen mewujudkan keadilan bagi korban. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menegakkan keadilan. Langkah awal bisa dimulai dengan mendukung proses yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus kekerasan 1965 dan penghilangan paksa,” katanya.

Sejauh ini pengusutan kasus pelanggaran HAM kerap menemui tantangan. Pemerintah memang berkesempatan membuka kembali kasus-kasus yang pernah disidangkan di Pengadilan HAM namun selalu gagal mengungkap pelaku sebenarnya. “Pekerjaan rumah Indonesia di bidang HAM tidak akan pernah selesai sampai negara betul-betul mengungkapnya secara tuntas. Ada proses peradilan yang dijalankan secara independen,” pungkas Usman.

[red]

The post Amnesty Minta Pemerintahan Prabowo Tak Tutup Mata soal Penegakan HAM appeared first on INDONESIAWATCH.