Oleh: Wibisono (Pengamat Militer dan Pertahanan)

Konflik terbaru antara Iran dan Israel bukan sekadar perang terbuka dua kekuatan regional, tetapi juga mencerminkan pertarungan panjang antara ideologi, pengaruh politik, dan kepentingan global. Serangan balasan, diplomasi militer, dan provokasi melalui proksi memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas di Timur Tengah.

Namun dalam gejolak ini, satu isu yang semestinya menjadi perhatian utama justru kembali terpinggirkan, yaitu Palestina dan penderitaan rakyatnya.

Bagi Israel, Palestina kerap dipandang sebagai “ancaman keamanan” dan sumber instabilitas yang harus ditekan. Sejak pendudukan wilayah Palestina pasca-1948 dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat, Israel menunjukkan pendekatan militeristik dan politik apartheid terhadap rakyat Palestina.

Operasi-operasi militer di Gaza, blokade ekonomi, serta pembatasan akses terhadap fasilitas dasar adalah bagian dari sistem penindasan struktural yang telah lama dikritik komunitas internasional.

Iran menginginkan kerja sama nuklir yang berkeadilan. Jika itu terwujud, Iran tidak akan keluar dari perjanjian pelucutan dan penyebaran senjata nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Iran menginginkan perlakuan yang serupa dengan negara-negara lain.

Demikian disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025. Ia memberi taklimat media tentang perkembangan konflik antara Iran dan Israel.

Sebaliknya, Iran memosisikan diri sebagai “penjaga perlawanan” terhadap Israel dan pendukung perjuangan Palestina. Retorika pembelaan terhadap Al-Quds (Yerusalem), dukungan terhadap Hamas dan Jihad Islam, serta penolakan terhadap eksistensi negara Israel digunakan untuk membangun legitimasi politik luar negeri dan memperkuat posisinya di kawasan. Namun, tidak sedikit pengamat yang menyebut bahwa solidaritas Iran terhadap Palestina bukan murni bersifat ideologis, melainkan juga strategis dan politis, untuk meneguhkan dominasi dalam poros perlawanan (axis of resistance).

Akankah perang ini akan menimbulkan perang dunia ke-3? Kalau melihat dari perkembangan terakhir Iran nampaknya serius akan memborbardir Israel dengan rudal rudal balistiknya, tidak menutup kemungkinan senjata nuklirnya akan diuji coba dalam perang ini.

Di manakah peran PBB dalam menyikapi perang ini? Sepertinya PBB tidak berdaya terhadap pengaruh AS dan Israel, kedua negara ini tidak akan dapat dipisahkan dalam hubungan regionalnya.

Perang ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi dunia, terutama terkait ekonomi global yang gelap akan menyelimuti situasi dunia, apalagi terkait akan melambungnya harga minyak dan komoditas pangan lainnya.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Perang Iran-Israel Picu Perang Dunia Ketiga? appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Rana Setiawan*

Dalam konferensi pers terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), di Washington DC, Rabu 15 Januari 2025, Antony Blinken menghadapi kritik tajam dari dua jurnalis senior, Sam Husseini dan Max Blumenthal.

Mereka menuduh pemerintah AS berperan dalam genosida di Gaza dan mempertanyakan dukungan tanpa syarat terhadap Israel.

“Why did you allow the Holocaust of our time to happen?” pernyataan kritis dari jurnalis Max Blumenthal yang mengonfrontasi Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, terkait dukungan AS terhadap Israel dalam konflik di Palestina, dan menyamakan tragedi yang terjadi di Gaza dengan Holocaust, menuduh AS membiarkan genosida modern terjadi.

“Why did you sacrifice the rules based on the mantle of your commitment to Zionism?” Max Blumenthal mempertanyakan apakah AS mengabaikan hukum internasional demi mendukung Zionisme.

Sementara Sam Husseini, menyebut senjata nuklir rahasia Israel dan mengutip laporan ICJ serta Amnesty International terkait kebijakan Israel.

Dalam peristiwa tersebut, Blinken sempat menyampaikan keberhasilan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar.

Namun, kritik dari Husseini dan Blumenthal menunjukkan ketidakpercayaan terhadap efektivitas perjanjian tersebut, karena dianggap tidak menyentuh akar masalah.

Rekaman penyampaian kritik dan pengusiran keduanya saat konferensi pers tersebut yang kemudian menjadi viral di dunia maya ini menjadi gambaran frustrasi dunia terhadap sikap AS yang melindungi pelaku kejahatan perang.

Keduanya harus diseret keluar oleh pihak keamanan setelah menyampaikan pertanyaan dan pernyataan kritis yang menyoroti ketegangan antara kebijakan luar negeri AS dan nilai-nilai HAM internasional. Dengan mengangkat isu ini secara publik, mereka berusaha menggugah kesadaran global tentang penderitaan di Palestina dan meminta pertanggungjawaban pemerintah AS.

Konflik dan Genosida

Konflik Palestina-Israel telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade, diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia, penjajahan, dan genosida terhadap rakyat Palestina.

Dunia internasional, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, terus menunjukkan standar ganda dalam menyikapi krisis kemanusiaan ini.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel terus melancarkan serangan besar-besaran di Gaza. Menurut laporan terbaru Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, lebih dari 46.788 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas akibat konflik ini. Pemboman tanpa henti melalui udara, laut, dan darat, juga mengakibatkan 110.453 lainnya terluka.

Ribuan orang masih terjebak di bawah reruntuhan atau terlantar di jalan, tidak dapat diakses oleh tim penyelamat dan medis di tengah serangan yang terus berlangsung.

Meskipun gencatan senjata telah disepakati pada 15 Januari 2025, dampak kemanusiaan yang ditimbulkan sangatlah besar, dengan tuduhan pelanggaran hukum internasional terhadap Israel.

Sejak serangan genosida membabi buta penjajah Zionis Israel di Jalur Gaza, ribuan warga sipil Palestina menjadi korban, termasuk perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut bukan sekadar konflik biasa, melainkan bentuk nyata genosida dan pembersihan etnis yang sistematis.

Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch secara tegas menyebutkan adanya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel.

Pada Desember 2024, Amnesty International merilis laporan berjudul “You Feel Like You Are Subhuman: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza“. Laporan ini menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan kejahatan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, dengan tindakan seperti pembunuhan massal, penyerangan fisik dan mental, serta penciptaan kondisi kehidupan yang tidak layak.

Israel tidak hanya membombardir wilayah sipil, tetapi juga menargetkan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan media. Ini adalah strategi untuk menghancurkan keberadaan dan identitas rakyat Palestina.

Konflik Israel-Palestina adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian dan tindakan dari komunitas internasional. Tuduhan genosida yang dilaporkan oleh Amnesty International menambah urgensi untuk meninjau kembali kebijakan dukungan militer dan diplomatik terhadap Israel, serta mendorong penyelesaian yang menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional.

Peran AS dan Standar Ganda Internasional

Dalam konferensi pers tersebut, Sam Husseini secara langsung menuduh Blinken sebagai penjahat perang, mempertanyakan mengapa ia tidak diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag.

Sementara Max Blumenthal menyamakan situasi di Gaza dengan “Holocaust zaman Modern” dan menuduh pemerintah AS membiarkan terjadinya genosida.

Kritik tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan luar negeri AS yang dianggap mendukung tindakan agresif Israel tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaannya.

Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel tidak dapat dipisahkan dari tragedi kemanusiaan di Palestina. Ironinya, AS terus memberikan bantuan militer dan perlindungan diplomatik di forum internasional.

Penjualan senjata dan bantuan militer dari AS sering kali dikritik karena digunakan dalam serangan ke Palestina. Pada Oktober 2023, AS menyetujui paket bantuan sebesar US$14,3 miliar untuk Israel, yang mencakup US$10,6 miliar untuk dukungan pertahanan udara dan rudal, serta dana untuk perusahaan pertahanan dan pemasok.

Sejak 1946, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari US$310 miliar (sekitar Rp5 kuadriliun) dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi kepada Israel. Perjanjian bantuan militer senilai US$38 miliar yang ditandatangani pada 2016 masih berlaku hingga saat ini, dengan alokasi US$3,8 miliar per tahun untuk pembiayaan militer asing dan pertahanan rudal.

Amerika Serikat secara historis merupakan sekutu dekat Israel, memberikan bantuan militer dan diplomatik yang signifikan, bahkan sering menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel dari resolusi yang mengkritik tindakan militernya di Palestina.

Menurut data dari Council on Foreign Relations, AS telah memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada penjajah Zionis Israel selama beberapa dekade.

Dukungan ini sering kali dikritik karena dianggap memperpanjang konflik dan mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina.

Selain itu, sebetulnya Mahkamah Internasional(ICJ) memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memberikan keputusan atas pelanggaran hukum internasional. Namun, implementasi keputusan ICJ sering kali bergantung pada dukungan politik dari negara-negara besar.

Meskipun ICJ telah mengeluarkan perintah kepada Israel untuk menghentikan operasi militer di wilayah tertentu, ketidakpatuhan Israel terhadap putusan tersebut menyoroti keterbatasan lembaga internasional dalam menegakkan keputusan mereka tanpa dukungan dan tekanan dari komunitas internasional yang lebih luas.

Dukungan AS terhadap Israel, meskipun ada putusan dari lembaga internasional seperti ICJ, menunjukkan kompleksitas hubungan diplomatik dan kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah. Sikap AS yang meminta ICJ untuk tidak menentang pendudukan Israel mencerminkan prioritas keamanan Israel dalam kebijakan luar negeri AS.

Banyak organisasi HAM internasional telah mengkritik tindakan Israel di Palestina sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dugaan apartheid dan genosida. Namun, negara-negara besar seperti AS sering mengabaikan laporan tersebut demi kepentingan politik dan strategis.

Antony Blinken, sebagai perwakilan diplomasi AS, bukannya mendukung upaya penghentian kekerasan, justru mengabaikan suara-suara keadilan dengan dalih “menghormati proses”.

Blinken seharusnya diadili di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perannya mendukung genosida di Gaza. Namun, AS terus menghalangi langkah hukum tersebut demi kepentingan politik dan ekonomi.

Peran Media dalam Konflik

Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait konflik ini. Namun, beberapa media arus utama dituduh bias dalam pemberitaan, lebih menyoroti perspektif Israel dan mengabaikan penderitaan warga Palestina.

Kritik dari jurnalis seperti Husseini dan Blumenthal menyoroti perlunya peliputan yang lebih seimbang dan objektif, yang mencerminkan realitas di lapangan tanpa keberpihakan.

Insiden pengusiran jurnalis dari konferensi pers Blinken menimbulkan pertanyaan tentang komitmen AS terhadap kebebasan pers. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tindakan ini dapat dilihat sebagai upaya membungkam suara kritis yang mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Hal ini mengundang refleksi tentang sejauh mana kebebasan pers benar-benar dihormati ketika berhadapan dengan kritik terhadap kebijakan luar negeri.

Penyeretan Sam Husseini dan Max Blumenthal oleh aparat keamanan menunjukkan adanya tekanan terhadap jurnalis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menjadi alarm tentang kebebasan pers di AS, negara yang selama ini mengklaim sebagai pelopor demokrasi.

Tanggapan Blinken yang meminta Husseini untuk “menghormati proses” dianggap sebagai penghindaran dari pertanggungjawaban moral atas dukungan AS terhadap Israel.

Hal ini juga menyoroti fenomena kurangnya keberimbangan dalam pemberitaan konflik oleh media-media AS dan barat, dengan fokus pada narasi yang menguntungkan Israel dan mengabaikan penderitaan warga Palestina. Hal ini merujuk pada teori Manufacturing Consent oleh Noam Chomsky, di mana media digunakan untuk mendukung agenda politik tertentu.

Palestina Berhak Merdeka

Palestina berhak untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri, bebas dari penjajahan dan penindasan Zionis Israel. Ini bukan hanya seruan moral, tetapi juga amanat dari hukum  internasional.

Resolusi PBB telah berkali-kali menegaskan hak rakyat Palestina untuk berdaulat di atas tanah airnya. Namun, resolusi tersebut selalu diabaikan karena veto dari negara-negara besar seperti AS.

Situasi di Gaza menuntut perhatian dan tindakan dari komunitas internasional. Dukungan tanpa syarat terhadap salah satu pihak tanpa mempertimbangkan implikasi kemanusiaannya hanya akan memperpanjang penderitaan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat global untuk menuntut akuntabilitas, mendorong dialog damai, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu, upaya untuk mencapai solusi damai yang menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, harus menjadi prioritas. Hal ini memerlukan tekanan diplomatik yang konsisten terhadap semua pihak yang terlibat, serta dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Sementara tekanan internasional terhadap Israel dan negara-negara pendukungnya, terutama AS, semakin meningkat. Demonstrasi global, boikot produk, dan desakan diplomatik menjadi bentuk solidaritas untuk Palestina yang nyata saat ini.

Kritik dari jurnalis seperti Sam Husseini dan Max Blumenthal mencerminkan kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap mendukung tindakan agresif tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan.

Penting bagi komunitas internasional untuk mendorong akuntabilitas, menghormati kebebasan pers, dan bekerja menuju solusi damai yang menghormati hak asasi semua pihak yang terlibat.

Palestina berhak merdeka, dan genosida serta penjajahan Zionis Israel harus dihentikan!

*Penulis adalah Jurnalis Kantor Berita MINA, Pemerhati Masalah Palestina

The post Pengusiran Jurnalis, Seruan Keadilan untuk Palestina appeared first on INDONESIAWATCH.

Hizbullah merupakan milisi yang didukung Iran. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, kelompok Hizbullah terus aktif menyerang Israel. Sebelumnya, situasi politik Iran-Israel memanas setelah kematian pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh yang dibunuh di Teheran pada akhir Juli lalu.

Israel saat ini terus melancarkan agresi ke Palestina sejak Oktober 2023. Agresi tersebut memancing reaksi negara muslim terutama Iran dan Hizbullah—kelompok pejuang Lebanon—yang menjadi faksi Teheran. Operasi Israel ke Palestina menghabiskan biaya dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Pengamat militer Wibisono mengatakan, Israel tengah siaga menghadapi serangan dari milisi Houthi di Yaman, pejuang Suriah, dan Hamas. Sedangkan, Amerika Serikat (AS) disinyalir sudah tidak lagi mendukung Israel menghadapi Iran.

“Iran dan proksinya memiliki 250.000 rudal, roket, dan pesawat nirawak yang mengepung Israel,” ujar Wibisono.

Menurutnya, Israel terkepung ancaman dari segala penjuru yang dimotori pejuang muslim. “Artinya, sekitar 4.000 amunisi siap menghantam garis depan Israel setiap hari. Rudal tersebut akan mengakibatkan kehancuran di infrastruktur sipil dan mengganggu ekonomi,” katanya.

Wibi memprediksi semua pihak harus menahan diri agar tidak tersulut konflik yang lebih luas. “Perang regional dapat menghancurkan Negara Israel, dan akan meluas menjadi perang dunia ketiga,” Wibisono menjelaskan.

Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa Israel akan memasuki perang habis-habisan sendirian, tanpa bantuan AS. Iran didukung Rusia, Cina, dan Korea Utara, yang tak ingin kehilangan aset mereka di Iran. “Sementara itu, AS akan menghindar dan tak melibatkan diri dalam perang yang bisa berkembang jadi perang dunia,” ujarnya.

Selain itu, Iran juga akan mempertimbangkan saran dari sejumlah sekutunya sebelum bersiap menghadapi Israel di konflik yang lebih luas. “Iran juga akan banyak melakukan pertimbangan sebelum berperang dengan Israel, salah satunya pembebasan Palestina, iran merupakan salah satu negara yang lantang mengutuk agresi Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.

[red]

The post Panas! Konflik Israel vs Iran di Depan Mata, Picu Perang Dunia Ketiga appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal itu ditegaskan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU) mewakili Grup Asia Pasifik dalam pertemuan ke-52 Komite Eksekutif Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau organisasi parlemen negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Gedung Parlemen Maroko di Rabat pada 10-11 September 2024.

Fadli Zon yang juga merupakan Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds dan Palestina menyerukan agar negara-negara Islam yang tergabung dalam PUIC dapat terus memperkuat diplomasi parlemen untuk menggalang dukungan melalui kerja sama dan kolaborasi mendorong kemerdekaan Palestina, mempercepat gencatan senjata, serta menghentikan tindakan genosida yang dilakukan secara barbar oleh Israel.

“Negara-negara Islam harus bersatu dan menunjukkan aksi nyata atas perjuangan bangsa Palestina, tak cukup hanya dengan mengutuk, salah satu tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) atau Boikot, Divestasi, dan Sanksi atas segala produk yang terafiliasi mendukung genosida Israel di tanah Palestina,” seru Fadli Zon.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal PUIC Mouhammed Khouraichi Niass yang mengapresiasi dukungan DPR yang terus konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina melalui berbagi upaya diplomasi parlemen, baik melalui platform bilateral maupun multilateral, antara lain melalui keterlibatan DPR RI dalam berbagai forum parlemen dunia.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan kesiapan DPR untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan PUIC Conference yang ke-19 setelah sebelumnya negara-negara anggota PUIC secara aklaması berharap agar DPR RI berkenan menjadi tuan rumah sidang PUIC yang rencananya akan dilaksanakan di Jakarta pada Februari 2025 mendatang.

[red]

The post Fadli Zon Ajak Parlemen Negara OKI Bersatu Dukung Palestina appeared first on INDONESIAWATCH.