Alasan memilih banyak Menteri dari Golkar, kata Prabowo, karena nama-nama yang disodorkan pintar-pintar. “Yang disodorkan baik-baik, Yang diajukan orang hebat-hebat,” katanya.

Baca juga:
Meutya Hafid Dukung “Bersih-Bersih” Kementeriannya dari Beking Judol

Salah satunya, ujar Prabowo, seperti Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Prabowo memilih Meutya jadi menteri karena pintar dan lulusan jurusan Fisika.

“Ada yang disodorkan ke saya Menteri Komdigi, ibu Meutya. Saya lihat riwayat hidupnya, lulus universitas jurusan fisika. Berarti pintar anak ini,” katanya.

Berdasarkan situs resmi University of New South Wales, Meutya ternyata lulusan Fakultas Teknik University of New South Wales (UNSW) jurusan Manufacturing Engineering (Teknik Manufaktur). Meutya lulus dari UNSW Australia pada tahun 2001.

Lalu pada tahun 2015 – 2018, Meutya menjalani studi magister jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Dikutip dari kompas.com, Meutya lahir di Bandung, Jawa Barat pada 3 Mei 1978.

Pemilik nama asli Meutya Viada Hafid ini mulai menjadi anggota DPR RI dari Golkar sejak periode 2009-2014. Selama 3 periode berturut-turut, Meutya kemudian mengisi kursi parlemen hingga tahun 2024.

Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang mengurusi masalah pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Sebelum menjadi politisi, Meutya pernah bekerja sebagai jurnalis di salah satu stasiun swasta di Indonesia.

[red]

The post Presiden Prabowo Sebut Menkomdigi Meutya Hafid Lulusan Jurusan Fisika, Ini Faktanya appeared first on INDONESIAWATCH.

PMI baru saja meyelenggarakan Munas ke-22. Pada hajatan suksesi itu, Jusuf Kalla dan Agung Laksono menjadi calon Ketua Umum. Agung Laksono belakangan gagal dicalonkan karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon ketua umum. Akhirnya, Jusuf Kalla terpilih aklamasi.

Baca juga:
Jusuf Kalla Sebut Mendikbud Nadiem Jarang ke Kantor

Hasil Munas menetapkan kembali Jusuf Kalla sebagai Ketum PMI selama 4 periode berturut-turut dari periode 2009 – 2014 hingga 2024 – 2029. Agung Laksono yang kecewa, tak terima hasil tersebut.

Agung pun menggalang para anggota untuk membuat Munas PMI tandingan. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Hasilnya, Munas tandingan menetapkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI

“Iya betul (saya telah terpilih jadi Ketua PMI), kita ada Munas di Hotel Sultan,” kata Agung saat dihubungi awak media, Senin (9/12).

Agung mengklaim, proses munas yang digelar di Hotel Sultan telah sesuai dengan ketentuan aturan di internal PMI. Ia pun menjelaskan, alasan penyelenggaraan munas itu didasari atas kekecewaan dari para pengurus PMI di bawah kepemimpinan JK.

“Ya proses munasnya sesuai dengan ketentuan organisasi dimungkinkan, karena teman-teman itu kecewa, teman-teman itu merasa dipasung aspirasinya, sehingga enggak bisa bicara, enggak bisa ngomong,” kata Agung.

Segera Agung Laksono akan membawa hasil Munas PMI tandingan tersebut ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Agung akan menyerahkan keputusan akhir kepada Kemenkum setelah Munas versi JK, memprotes.

“Hasil dari pertemuan-pertemuan ini tentu akan dibawa ke instansi yang memang mempunyai tanggung jawab dalam kaitan keberadaan eksistensi organisasi seperti Palang Merah Indonesia. Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya,” kata Agung.

Buntut dari dualisme tersebut, JK melaporkan Agung Laksono ke polisi. JK menegaskan deklarasi Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan pengkhianatan.

“Upaya (deklarasi) Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi. PMI harus ada satu dalam satu negara tidak boleh ada dua,” kata JK saat ditanya awak media.

Bahkan, JK menyinggung kebiasaan Agung Laksono yang selalu ingin memecah-belah organisasi seperti memecah Partai Golkar dengan mendirikan organisasi Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

“Agung Laksono kerjanya seperti itu. Dipecah Golkar, buat tandingan di Kosgoro. itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena itu berbahaya untuk kemanusiaan,” ujar JK.

JK mengatakan anggota PMI yang memberikan dukungan kepada Agung Laksono dalam kontestasi Ketua PMI baru, telah dipecat karena melanggar Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART). “Kita sudah pecat, karena melanggar AD/ART,” katanya.

[red]

The post Palang Merah Indonesia Pecah, JK Polisikan Agung Laksono appeared first on INDONESIAWATCH.

Sidang promosi Doktor Bahlil berlangsung pada Rabu 16 Oktober 2024 dan sidang promosi Doktor Hasto pada jumat 18 Oktober 2024. Uniknya keduanya lulus dari program dan universitas yang sama, yaitu Program Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia.

Baca juga:
Foto Viral Bahlil di Samping Whisky! Gaya Pejabat yang Super Kebangetan

Meskipun programnya sama, tetapi Bahlil menempuh studi S-3 lebih cepat yaitu hanya 4 semester, sedangkan Hasto yaitu 7 semester.

Disertasi Bahlil berjudul, Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Bahlil mengangkat persoalan hilirasi nikel di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Kebaruan (novelty) yang ditawarkan Bahlil dalam disertasinya berupa kajian-kajian. Seperti kajian hilirisasi nikel di tingkat daerah, dampak hilirisasi secara komprehensif, dengan melihat seluruh aspek pembangunan berkelajnjutan secara holistik, serta kajian solusi yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan hilirisasi nikel.

Sementara itu, judul disertasi Hasto yaitu, Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan, serta Relevansinya terhadap Ketahanan partai Studi pada PDI Perjuangan. Dari penelitiannya, Hasto menghasilkan teori Avantgrade Party Institutionalization (API) dan Strategi Kepemimpinan Politik model Megawati Seven Principles (MSP).

Dikutip dari buku berjudul Disertasi yang Benar (Lily Montarchi, dkk.: 2014), disertasi harus ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Disertasi umumnya menggambarkan penguasaan ilmiah atau akademik sehingga luarannya, lulusan program doktor bisa menghasilkan temuan atau teori baru.

[red]

The post Bahlil atau Hasto, Mana yang Lebih Layak Jadi Doktor? appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id –  Sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ternyata jago melontarkan gombal. Pada kegiatan penutupan Munas Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta (21/08), Jokowi beberapa kali ‘ngegombalin’ Partai Golkar.

Sontak gombalan Jokowi disambut riuh dan tepuk tangan para kader serta pimpinan Partai Golkar. Dalam pidatonya, Jokowi menggunakan kata, adem, sejuk, teduh dan nyaman sebagai ungkapan terhadap partai Golkar.

“Kalau melihat pohon beringin bawaannya adem gitu, bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon peringin betul-betul bawaannya adem dan sejuk berada di dekat pohon beringin,” ujar Jokowi disambut keriuahan peserta.

Jokowi mengatakan bahwa jika berada di bawah pohon beringin, dirinya merasa lebih teduh. “Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Partai Golkar merupakan partai terbuka. “Dan yang saya senang Partai Golkar itu terbuka untuk [Tepuk tangan] siapapun. Kalau di bisnis ini istilahnya [parta] Tbk [terbuka],” ujar Jokowi.

Pada penutupan Munas Golkar, Jokowi tiba di JCC Senayan sekitar 19.30 WIB. Selama 10 menit, Jokowi memberikan pidato sekaligus menutup rangkaian kegiatan Munas Golkar.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah Ketua Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM). Seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan, Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sampai Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Hadir juga Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

[red]

The post Sederet Gombal Jokowi untuk Partai Golkar di Penutupan Munas appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal ini telah memicu kecurigaan masyarakat, bahwa pemilu akan curang dan manipulatif. Sejak awal masyarakat meragukan netralitas, independensi dan kapasitas penyelenggara dalam menghadirkan pemilu yang jujur dan adil.

Kecurigaan masyarakat semakin kuat, ketika pada saat tahapan pencalonan sedang berlangsung, MK memutuskan persyaratan batas usia minimal 40 tahun Capres dan Cawapres, semata-mata untuk membuka ruang bagi Gibran mencalonkan diri. Putusan MK mendatangkan kemarahan publik.

Selanjutnya terjadi keriuhan dalam tahapan penghitungan suara. Ada versi quick count, versi manual, dan Sirekap KPU.

Keadaan ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang fairness dan accuracy dalam penghitungan suara. Ketidak akuratan data dan informasi ini memperlihatkan tata kelola pemilu yang tidak professional.

Fenomena anomali demokrasi yang mewarnai proses Pemilu 2024, tidak lepas dari adanya ambisi kekuasaan Presiden yang semakin jelas mengedepankan gaya kepemimpinan otoriter populis. Ambisi kekuasaan Presiden yang menginginkan adanya suksesi kepemimpinan, namun amat kental dengan praktik nepotisme.

Sehingga untuk memenuhi ambisi tersebut, terjadilah manipulasi hukum sebagai alat pembenaran atas kaidah demokrasi, walaupun sesungguhnya demokrasi berjalan hanya sebatas prosedural.

Kepemimpinan otoriter populis, telah merambah ke ranah eksistensi partai politik seperti Golkar yang baru-baru ini ditumbangkan oleh praktek politik sandera.

Lengsernya Ketua Umum Golkar, ternyata bagian dari syahwat kekuasaan istana yang menghendaki hegemoni partai politik berada ditangan Presiden. Lagi-lagi gaya kepemimpinan otoriter populis, menggunakan hukum sebagai alat politik, demi menjaga citra pemimpin yang populis.

Menurut Megawati Ketua Umum Partai PDIP, Indonesia sedang dihadapkan oleh fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism.

Jika kita amati pernyataan tersebut, tentunya gaya kepemimpinan otoriter populis, menimbulkan kerawanan terhadap kehidupan berbangsa bernegara, terlebih lagi apabila dihadapkan oleh kesenjangan masyarakat Indonesia diberbagai bidang. Potensi terbelahnya masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik amat besar yang memicu chaos, akibat sihir gaya kepemimpinan paradoks dari sisi populisme.

Sri Radjasa MBA
-Pengamat intelijen

The post Bahayanya Pemimpin Otoriter Populis appeared first on INDONESIAWATCH.

Sedangkan menurut seorang tokoh parpol, keputusan Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Golkar, karena adanya tekanan yang kuat dari istana. Disisipi pesan singkat, agar segera mundur dari kursi Ketua Umum Golkar, jika tidak ingin statusnya dinaikan menjadi tersangka.

Mencermati fakta di atas, semakin jelaslah bahwa pengelolaan negara ini benar-benar amburadul. Apakah karena Airlangga seorang menteri dan anak mantan menteri, kemudian sejumlah dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana, dapat dibarter hanya dengan lengser dari jabatan, tanpa harus menjalani proses hukum.

Apakah Presiden bisa menggunakan hukum sebagai alat bargaining politik, untuk memperkokoh kekuasaannya. Semua ini terjadi di depan mata kita. Nilai moral dan rasa keadilan tidak lagi menjadi parameter, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekuasaan telah dijadikan berhala baru yang wajib disembah. Hanya kakap yang mampu berenang mengarungi arus Undang-Undang. Sementara teri tenggelam digerus Undang-Undang .

Di saat bangsa ini sedang memperingati hari kemerdekaan yang sakral, justru para penyelenggara negara tanpa risih memainkan “dagelan politik” yang membuat perut rakyat yang lapar semakin mual. Mungkin hanya terjadi di negeri tercinta ini.

Ketika seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terlibat kasus korupsi, harusnya pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dikejar. Bukannya dipaksa mundur dari jabatan Menko Ekonomi, tapi justru sebagai Ketua Umum Golkar.

Dari kasus Airlangga, dapat ditarik sebuah pelajar, jangan melulu menganggap rakyat bodoh, jika para pemangku kebijakan tidak mawas diri, untuk merenungi bahwa ternyata dirinya dungu.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Drama Airlangga: Kakap Berenang, Teri Tenggelam Tergerus Undang-Undang appeared first on INDONESIAWATCH.

Sementara memenuhi nafsu politik sang majikan, beresiko terhadap nasib Golkar ke depan. Sayangnya Airlangga tidak dilahirkan sebagai sosok petarung, akhirnya dia mundur demi membuka seluas-luasnya pintu Golkar untuk majikannya.

Dalam rangka melanggengkan kekuasaannya dan mengamankan keselamatan keluarganya. Konfigurasi peta politik nasional, amat dipengaruhi oleh gonjang ganjing lengsernya Ketua Umum Golkar Airlangga, tetapi di pihak lain dewi fortuna sedang berada dalam pelukan Bahlil Lahadalia, sosok lelaki babyface.

Berangkat dari seorang kondektur, kini memiliki sederet jabatan mentereng setelah diangkat oleh Jokowi sebagai Menteri di kabinet Indoensia Maju. Nampaknya kepercayaan Jokowi terhadap loyalitas Bahlil bak tidak bisa ke lain hati, membuat Jokowi memberikan kepercayaan penuh kepada Bahlil untuk menakhodai Golkar.

Walau sesungguhnya posisi Ketua Umum Golkar adalah mimpi Jokowi paska lengser dari kursi Presiden, namun apa mau dikata terlalu banyak resiko yang harus dihadapi, oleh sebab itu demi tetap untuk memenuhi ambisinya, maka digunakan opsi kedua, menempatkan sang kondektur dan kendali tetap berada di tangan supir.

Trend politik saat ini, amat gandrung menggunakan model boneka sebagai alat kendali dan perpanjangan tangan kekuasaan, dalam rangka membangun imperium kekuasaan politik dibawah kendali “God Father”.

Fenomena tata kelola kekuasaan politik yang semakin intens menempatkan keluarga dan kerabat pada jabatan strategis, menggunakan hukum sebagai alat intimidasi terhadap mereka yang dipandang berseberangan.

Kemudian memanfaatkan instrumen kejahatan terorganisasi untuk melakukan teror terhadap oposisi, selanjutnya menutup semua akses ekonomi kepada kelompok oposisi dan tindakan kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap membahayakan kelangsungan kekuasaan.

Jika diamati secara seksama, ada kesamaan dan sebangun dengan tata kelola organisasi mafia. Terlebih lagi jika diamati bentuk loyalitas total kepada figur majikan, diikat oleh kode etik kehormatan (dikalangan mafia disebut Omerta) membuat sindikat kekuasaan politik menjadi super body yang tidak tersentuh dan memiliki network diseluruh instrumen negara. Sesungguhnya inilah ancaman nyata bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Golkar Dikemudi Sang Kondektur, Kendali dari Kekuasaan Supir appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Sebanyak 28 pertanyaan dari awak media ludes dijawab Jusuf Hamka (Babah Alun) dengan polos dan blak-blakan. Seusai mengantarkan surat pengunduran diri dari pengurus DPP Partai Golkar dan kader Partai Golkar, Jusuf Hamka diwawancara awak media pada Senin (12/08).

Dengan sedikit bercanda, Jusuf Hamka merespon pertanyaan tajam dari wartawan. Dalam tanya jawab, Jusuf meyakini Airlangga Hartarto dimundurkan oleh kekuatan yang lebih besar.

Pengusaha yang pernah menjadi bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma’ruf Amin ini tidak menampik adanya intervensi Istana atas mundurnya Airlangga. Ketika ditanya wartawan, soal intervensi tersebut, Jusuf hamka beranalogi.

“Semilir angin saya dengar (info itu), tapi nggak pasti. Kepastiannya, kalian (wartawan) lebih tahulah. Saya nggak mau ngajarin bebek berenang,” ujarnya kepada awak media.

Pria kelahiran 5 Desember 1957 ini mengaku sedih karena politik sekarang sudah kasar. Dia pun tetap mendukung Airlangga, dan akan terus memberikan penguatan bagi Airlangga. “Pak Airlangga you are not alone,” ujarnya.

Terkait tentang sprindik yang sudah dikeluarkan penegak hukum untuk kasus sawit yang menyeret Airlangga, Jusuf Hamka enggan berkomentar terlalu banyak. Menurutnya, hal tersebut perlu dipastikan kembali.

Jusuf Hamka pun membandingkan sistem politik Indonesia sekarang dengan rezim-rezim sebelumnya. Menurutnya, cara dan strategi politik dulu lebih malu-malu. “Kalau sekarang tidak tahu malu,” ujarnya.

Wawancara Jusuf Hamka dengan awak media, dapat disaksikan di video ini:

[red]

The post Full Wawancara Jusuf Hamka tentang Dimundurkan Airlangga, Dijawab Polos & Blak-blakan appeared first on INDONESIAWATCH.

Politik hanya dijadikan alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan segelintir pihak. Oleh sebab itu pendidikan politik yang dipertontonkan oleh para aktor politik adalah materi pelajaran merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Wajar akhirnya dalam setiap peristiwa politik, selalu diwarnai oleh tragedi berdarah yang mengobankan rakyat dan jatuhnya korban politik.

Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, adalah modus pengambilalihan kekuasaan. Sama sekali bukan dilatarbelakangi oleh adanya konflik internal Golkar.

Tapi lebih disebabkan adanya kekuatan kekuasaan yang menghendaki Golkar dijadikan buffer politik. Untuk melanggengkan kekuasaan dan alat bargaining power menghadapi persoalan hukum. Modus politik penyanderaan telah dijadikan alat efektif untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar.

Hal ini pun dialami oleh Parpol papan atas lain, untuk bertekuk lutut di hadapan penguasa. Politik penyanderaan merupakan fenomena politik yang memiliki implikasi buruk terhadap pembangunan demokrasi dan penegakan hukum.

Politik penyanderaan dapat dianalogikan sebagai “perangkap tikus” yang membiarkan terjadinya praktik korupsi oleh pejabat negara. Akibatnya praktik politik penyanderaan, telah menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil.

Sudah saatnya aktor yang memainkan politik penyanderaan adalah bagian dari tindak pidana, karena membiarkan pelaku tindak pidana dari jeratan hukum.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Airlangga Dimundurkan, Politik Sandera Penguasa Acak-acak Beringin appeared first on INDONESIAWATCH.