Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD negara RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Gus Ipul mengikuti pembacaan sumpah jabatan yang dibacakan Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu berjanji akan menjalankan tugas jabatan dan menjunjung tinggi etika jabatan. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Gus Ipul.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah menyetujui dan meneken surat pengunduran diri yang diajukan oleh Risma. Pasalnya, mantan Wali Kota Surabaya itu diketahui mendaftar menjadi calon gubernur Jawa Timur ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur (KPUD Jatim) bersama KH Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans.

Baca juga:
Adu Tarung Srikandi di Tapal Kuda, Laga Sengit Khofifah-Risma

Presiden lalu menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Sosial usai Tri Rismaharini mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, Jokowi juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Pemberhentian tersebut disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa Risma kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

Gus Ipul merupakan seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan. Dengan penunjukan sebagai menteri sosial oleh presiden, Gus Ipul mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Pasuruan.

Lelaki kelahiran Pasuruan, Jawa Timur, 28 Agustus 1964 ini pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di periode pertama pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lalu pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2009-2019.

Gus Ipul merupakan keponakan dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia pernah menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) pada 1999, sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 2001.

Selain Mensos, ada dua pejabat lain yang juga dilantik oleh Jokowi pada Rabu ini (11/9). Mereka antara lain Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Posisi Mensos sejatinya menjadi milik PDIP karena Risma merupakan kader PDIP. Namun, Presiden Jokowi mengambil kebijakan berbeda dengan menunjuk Gus Ipul sebagai suksesor Risma. Lagi-lagi PBNU diuntungkan dengan jatah kursi menteri dari presiden. Sebelumnya, Jokowi juga memberikan jatah pengelolaan tambang buat ormas keagamaan termasuk PBNU.

Dikonfirmasi, politikus PDIP Pramono Anung mengaku tak masalah pengganti menteri sosial yang ditinggalkan kader satu partainya, Tri Rismaharini, bukan berasal dari PDIP. “Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya presiden,” kata Pramono Anung dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024.

Ia juga enggan berkomentar terkait penunjukan Gus Ipul yang kader PBNU sebagai Menteri pengganti Risma. Menurutnya, penggantian jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. “Ya pokoknya waktunya tinggal 1 bulan itu hak prerogatif sepenuhnya presiden,” singkatnya.

[red]

The post Risma Nyagub, Jokowi Tunjuk Gus Ipul, Kursi Menteri bagi PBNU appeared first on INDONESIAWATCH.

Namun, belakangan muncul desus ihwal desakan muktamar tandingan PKB yang akan digelar oleh mantan Sekjen PKB Lukman Edy di Jakarta pada September mendatang. Muktamar tersebut dikabarkan akan mengundang sesepuh dan tokoh di PKB. Mereka di antaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid.

Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain menyatakan, ada sejumlah alasan pihaknya menggelar muktamar tandingan di Jakarta. Hal itu disebabkan hasil Muktamar PKB tahun 2019 di Bali telah menghasilkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).

Namun, aturan-aturan tersebut mengalami beberapa perubahan prinsipil sejak PKB dibentuk pada 1998. “Pasca muktamar 2019 di Bali, peran kiai yang tergabung dalam Dewan Syuro itu diamputasi sedemikian rupa. Jadi yang pertama, dulu itu ada lembaga namanya Dewan Mukhtasar itu adalah tempat bernaungnya, tempat wadahnya para kiai, para ulama di PKB,” ujarnya.

Kemudian, yang kedua kewenangan prinsipil yang diberikan kepada jajaran dewan syuro untuk mengawal serta membuat kebijakan-kebijakan strategis di PKB malah diamputasi. “Peran strategis dewan syuro itu kemudian dihilangkan dalam AD/ART hasil muktamar PKB 2019 di Bali,” tuturnya.

Menurutnya, hal tersebut dilatarbelakangi kepemimpinan yang buruk dari Cak Imin selaku ketua umum dan tokoh sentral di PKB. Haramain menyatakan selama kepemimpinan Cak Imin terdapat gejolak dan konflik di tubuh PKB. Cak Imin dinilai kerap cekcok dan berseberangan dengan beberapa tokoh PKB yang berakhir dengan pemecatan.

Mereka yang pernah berkonflik dengan Cak Imin di antaranya Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, Lukman Edy, dan tokoh senior PKB lainnya. Sebelum muncul Muktamar Tandingan, PBNU juga mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa PKB. Usulan Muktamar itu disampaikan ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren atau Ponpes saat berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 12 Agustus 2024.

Sejumlah ulama menyampaikan keresahannya soal PKB. Dalam pertemuan Pansus PKB dan ratusan kiai NU di Pesantren Tebuireng, Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar menyatakan terdapat dua kesepakatan yang dicapai kedua pihak. Pertama, menyepakati bahwa PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural. Kedua, para kiai sepakat dan meminta PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB ke depan.

Anwar menyebut, dalam perjalanannya, PKB telah melakukan  sejumlah penyimpangan yang bertentangan dengan cita-cita dibentuknya partai. Di antaranya menghilangkan amanat harus adanya kepemimpinan ulama di tubuh partai.

bersambung ke halaman selanjutnya

The post PBNU Bersikap, Muktamar Tandingan, Kursi Cak Imin Terancam appeared first on INDONESIAWATCH.