“Saya sampai saat ini belum melihat, belum melihat bahwa ada etika yang dilanggar,” kata Emrus dihubungi pada Selasa, (31/12).

Baca juga:
Pengamat: Pelaporan Rieke Diah Pitaloka ke MKD soal Kenaikan PPN, Aneh

Karena itu, Emrus mempertanyakan apakah sikap dari anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan ini haruskah dilaporkan ke MKD DPR, terlebih banyak juga masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.

‎“Apakah perlu dilaporkan ke MKD? Nah, jadi pelaporan ini bisa saja bernuansa politik toh,” ucapnya.

Lebih lanjut Emrus menyampaikan, sikap atau pandangan tersebut meski UU atau aturan kenaikan PPN ini sudah disahkan, tidak serta merta membungkam untuk berpendapat di negara demokrasi.

“Tidak serta-merta kita melihat semata-mata melanggar undang-undang atau tidak melanggar. Justru substansinya adalah untuk kepentingan rakyat atau tidak,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Emrus, kalau demi kepentingan rakyat, suatu aturan atau perundang-undangan yang telah disahkan pun direvisi atau dibatalkan dan sudah ada mekanismenya.

“Jangankan undang-undang, konstitusi bisa kita ubah kalau memang yang terbaik adalah untuk rakyat, tidak menaikkan pajak undang-undangnya yang diubah,” ucapnya.

“Konsep berpikirnya harus seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa diubah di republik ini, di dunia ini kecuali kitab suci,” tandasnya.

Lebih ‎lanjut Emrus menyampaikan, UU yang telah disahkan bisa merevisi atau bahkan dibatalkan karena tidak berpihak kepada rakyat selaku pemilik kekuasaan tertinggi.

Terlebih lagi, perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga menaikkan PPN akan membebani rakyat. Meskipun tarif PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang mewah, namun Emrus berpendapat, ini akan berdampak pada harga barang-barang lainnya.

Selain itu, kata Emrus, Prabowo Subianto dalam kampanyenya politiknya sebagai capres beberapa waktu lalu, berjanji tidak akan menaikkan tarif pajak.

“Ketika kampanye, itu suatu hal yang positif bagi rakyat. Artinya apa, Prabowo ketika campaign ada di pihak rakyat,” katanya.

‎Rieke diadukan ke MKD DPR oleh Alfajri Aditia Prayoga pada 20 Desember 2024. Dia menuduh Rieke telah melanggar kode etik atas pernyataanya yang bermuatan provokasi di media sosial.
[red]

The post Pengamat: Sikap Rieke Tolak Kenaikan PPN Belum Ada Usur Langgar Etik appeared first on INDONESIAWATCH.

SK tersebut menjadi sorotan publik karena diduga memiliki kejanggalan administratif yang serius. SK tersebut terkesan hanya sebagai bukti administratif yang diduga lebih menitiktekankan pada kampanye politik atau bahasa lazimnya tes ombak untuk mengecek reaksi masyarakat.

Baca juga:
Hasto Pastikan Jokowi Bukan Kader PDI Perjuangan Lagi

Jika yang dimaksud Joko Widodo adalah mantan presiden RI ke-7, maka seharusnya partai mencantumkan nomor keanggotaan Pak Jokowi, tanggal masuk menjadi anggota yang ditandatangani pegurus yang berwenang, dan keabsahan administratif lainnya.

Sekalipun demikian, SK tersebut tidak berpengaruh apapun bagi Pak Joko Widodo, sebab beberapa Partai berminat meminang dan siap memberi karpet merah untuk Pak Jokowi. Sebaliknya, SK tersebut bisa jadi membuat partai twrsebut kehilangan sebagian pendukungnya.

SK tersebut dinilai tidak memenuhi kelengkapan administrasi yang seharusnya menjadi dasar acuan maupun hukum yang kuat. SK tersebut tidak melampirkan nomor SK keanggotaan, nomor keanggotaan atau identifikasi yang jelas terkait siapa yang dimaksud.

Apakah yang dimaksud adalah Joko Widodo yang lahir dan/atau beralamat di Solo, di Jakarta, di Yogyakarta atau di tempat lain? Tanggal kelahiran, nomor anggota, dan detail lainnya juga tidak disebutkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan bahkan multitafsir dari pihak teradu maupun publik.

Kelengkapan administratif menjadi hal esensial dalam pengelolaan organisasi, terutama terkait keputusan besar seperti pemecatan. Dalam kasus ini, ketidakjelasan pada SK menunjukkan potensi kelemahan dalam basis data keanggotaan partai tersebut.

Bisa jadi data keanggotaan partainya memang tidak lengkap. Ini bisa menjadi pelajaran bagi partai politik lain untuk memperbaiki administrasi internal mereka.

Perlu disoroti pentingnya proses pemecatan yang transparan dan memberikan informasi yang lengkap dan mendasar sebagai edukasi bagi masyarakat. Dalam konteks pemecatan, SK harus mencantumkan informasi lengkap.

Seperti nomor SK keanggotaan dan/atau nomor keanggotaan termasuk tahun (waktu) masuk keanggotaan, alasan pemecatan, serta pernyataan bahwa SK dan/atau nomor keanggotaan yang bersangkutan dicabut dan tidak lagi berlaku. Ini penting agar prosesnya jelas dan tidak menimbulkan kerancuan atau polemik lebih lanjut.

Kasus ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi organisasi lain untuk memperbaiki sistem administrasi keanggotaan mereka. Keputusan pemecatan yang tidak memiliki dasar administratif yang kuat berisiko tidak hanya merugikan pihak teradu, tetapi juga pihak lain yang namanya sama. Hal ini bisa mencoreng kredibilitas organisasi itu sendiri.

Pihak terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi mengenai SK tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk memahami pentingnya ketelitian dalam prosedur administratif agar hak-hak individu tetap terlindungi.

Joe Marbun
-Pemerhati Administrasi Organisasi

The post SK Pemecatan Jokowi Multitafsir dan Tidak Lengkap appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam pidatonya pada acara peluncuran buku Todung Mulya Lubis (12/12), Megawati menyoroti anggaran sebesar Rp10.000 per porsi untuk program tersebut, yang dinilainya tidak memadai mengingat kenaikan harga bahan pangan saat ini.

Baca juga:
Airin Ditunjuk-tunjuk Megawati di Depan Ratusan Kader PDIP

“Kuhitung Rp10.000 toh apa yo, apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo (Prabowo), kalau dengar ini, tolong deh suruh dihitung lagi,” ujar Megawati.

Kritik Megawati Soekarnoputri terhadap anggaran program MBG mengandung beberapa kekeliruan logika yang dapat dianalisis.

Pertama, generalisasi berlebihan. Megawati berargumen bahwa anggaran Rp10.000 per porsi tidak cukup untuk menyediakan makanan bergizi. Dengan contoh bahwa hanya akan menghasilkan makanan sederhana seperti tempe.

Namun, ia mengabaikan fakta bahwa anggaran tersebut adalah rata-rata dan dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan pengelolaan sumber daya lokal. Dengan demikian, mengeneralisasi bahwa semua daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan anggaran tersebut adalah sebuah kekeliruan logika.

Kedua, mengabaikan konteks pengadaan. Dalam kritiknya, Megawati tidak mempertimbangkan model pengadaan yang digunakan dalam program ini. Dimana bahan baku akan disuplai langsung dari petani dan nelayan setempat.

Hal ini dapat menurunkan biaya produksi dan memungkinkan penyediaan makanan bergizi meskipun dengan anggaran yang lebih rendah. Mengabaikan konteks ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana program tersebut direncanakan untuk beroperasi secara efisien.

Ketiga, argumentasi berdasarkan pengalaman pribadi. Megawati menggunakan pengalaman pribadinya sebagai seorang tukang masak untuk mendukung argumennya.

Meskipun pengalaman pribadi bisa menjadi indikator, ia tidak menyajikan data studi yang mendukung klaim bahwa Rp10.000 per porsi tidak memadai di seluruh Indonesia. Ini menciptakan kesan bahwa argumennya lebih bersifat subjektif daripada berbasis pada analisis data yang objektif.

Keempat, tidak mempertimbangkan variabilitas biaya di berbagai daerah. Kritik Megawati juga tampak mengabaikan fakta bahwa biaya hidup dan harga bahan pokok bervariasi di setiap daerah.

Misalnya, di beberapa daerah, Rp10.000 mungkin cukup untuk menyediakan makanan bergizi. Sementara di daerah lain mungkin tidak. Mengabaikan variabilitas ini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah mengenai kelayakan anggaran.

Kelima, mengabaikan tujuan program. Kritik Megawati sepertinya tidak sepenuhnya mempertimbangkan tujuan program MBG, yaitu untuk memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Fokus pada angka tanpa melihat pada dampak sosial dan kesehatan jangka panjang dari program ini dapat dianggap sebagai kekeliruan dalam memahami konteks kebijakan publik yang lebih luas.

Keenam, konteks sejarah. Salah satu kekeliruan dalam kritik Megawati adalah kurangnya refleksi terhadap kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan selama masa pemerintahannya.

Banyak pihak mengingat bahwa di era kepemimpinannya, ada program-program yang serupa namun tidak selalu didukung dengan anggaran yang memadai atau pelaksanaan yang efektif.

Ketujuh, tidak ada saran alternatif. Megawati Soekarnoputri tidak secara eksplisit memberikan alternatif anggaran yang jelas untuk program MBG dalam kritiknya.

Namun, ia menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang anggaran Rp10.000 per porsi yang dianggapnya tidak realistis, terutama mengingat kenaikan harga bahan pokok saat ini.

Jadi, kritik Megawati terhadap anggaran MBG menunjukkan beberapa kekeliruan logika, terutama dalam hal generalisasi berlebihan, pengabaian konteks pengadaan, dan penggunaan pengalaman pribadi sebagai dasar argumen.

Untuk evaluasi yang lebih komprehensif, penting untuk mempertimbangkan data yang lebih luas dan konteks lokal dalam menilai efektivitas suatu program kebijakan publik.

Jika tidak, maka Megawati hanyalah sekadar seorang politisi yang sedang menggunakan momentum untuk mendapatkan pengaruh baru demi kepentingan politik 2029.

Tino Rahardian
-Sekretaris Jenderal Roemah Djoeang

The post Tujuh Logika Keliru Megawati Atas Program Makan Bergizi Gratis appeared first on INDONESIAWATCH.

“Tegaskan kembali bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI perjuangan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, (04/12).

Baca juga:
Tiga Biang Kerok Airin Bisa Kalah di Banten

Menurut Hasto Jokowi dan keluarganya tidak lagi sejalan dengan visi dan misi PDIP. “Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktik-praktik politiknya,” ujarnya.

Hasto menilai Jokowi dan keluarganya memiliki ambisi dan haus kekuasaan yang tidak pernah berhenti. “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa, bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” katanya.

Menurut Hasto, munculnya praktik haus kekuasaan yang dilakukan mantan kader PDIP, menjadi pelajaran berharga bagi partai.

“Bagaimana rapat kerja nasional yang kelima, kami juga juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya,” ujarnya.

Sementara Jokowi mengatakan bahwa dirinya masih mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan. “Ya masih [pegang KTA PDIP],” kata Jokowi kepada awak media, (3/12).

[red]

The post Hasto Pastikan Jokowi Bukan Kader PDI Perjuangan Lagi appeared first on INDONESIAWATCH.