Sebesar 53% suara rakyat Aceh diamanahkan untuk Mualem – Dek Fadh. Hal itu disampaikan oleh Cut Farhani selaku Ketua Sahabat Mualem (SM) Pidie kepada awak media. Jumat, 29 November 2024.

“Sembari menunggu keputusan resmi dari KIP Aceh, berdasarkan hitungan cepat (quick count) Mualem – Dek Fadh sudah dapat dikatakan menang,” ungkapnya.

Menurutnya, kemenangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh adalah amanah rakyat Aceh yang diraih dengan susah payah.

“Kita menyadari sulitnya menembus stigma negatif yang telah disematkan kepada Mualem – Dek Fadh. Berkat keteguhan sikap dalam bersosialisasi dan pendekatan persuasif langsung dengan masyarakat, Insyaallah kita menang bersama rakyat,” jelas Cut Farhani, aktivis perempuan Aceh.

Lanjutnya, terima kasih kepada masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada Mualem – Dek Fadh. “Semoga visi dan misi Aceh Maju ngon Meuseuraya dapat dilaksanakan dengan tuntas. Jaga amanah rakyat Aceh,” tutupnya.

[red]

The post Aktivis Aceh Cut Farhani Ucapkan Selamat atas Keunggulan Mualem – Dek Fadh, Jaga Amanah Rakyat appeared first on INDONESIAWATCH.

Nama Bustami muncul berdasarkan pengakuan Kepala Bagian Program Dinas Pendidikan Aceh Muzafar sebagai saksi. Muzafar memberikan pengakuan, bahwa pada hari minggu pukul 21.00, 12 april 2020, Bustami memanggil Kadisdik Aceh, Sekdisdik Aceh dan Muzafar untuk mendampingi Kadisdik.

Pertemuan tersebut dikatakan oleh Muzafar adalah yang ketiga kalinya. Tetapi yang masuk ke ruangan Bustami Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, hanya Sekdisdik Teuku Nara. Pembicaraan berlangsung 35 menit, namun Sekdisdik tidak mengatakan apapun saat selesai bertemu Bustami.

Jaksa penuntut umum mendakwa 3 orang, Rahmad Fikri mantan Kadisdik Aceh, Muchlis pejabat pengadaan dan Zulfahmi selaku PPTK. Saat persidangan di pengadilan, ketiga terdakwa sempat menyebutkan adanya keterlibatan mantan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mantan Sekda Aceh Taqwallah, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami Hamzah dan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Teuku Nara Setia.

JPU menyebutkan Proyek rsenilai Rp. 45 Milyar untuk pembangunan 401 wastafel di SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh, tetapi hanya 390 wastafel yang dibangun, Negara dirugikan sebesar Rp 7,2 Milyar.

Menarik dalam kasus korupsi pembangunan wastafel, adalah munculnya bukti baru dari pengakuan saksi Sdr Muzafar dipersidangan, tentang kejanggalan rapat tertutup yang dilaksanakan pada hari libur, untuk membahas anggaran proyek pembangunan wastafel, dilakukan Bustami selaku Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dihadiri oleh Sekdisdik Aceh T Nara, sementara Kadisdik Aceh diperintahkan untuk menunggu diluar ruang rapat.

The post Bustami Cagub Aceh Dalam Pusaran Korupsi Wastafel Di Dinas Pendidikan Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Kemudian ada almarhum Tgk. Muhammad Yusuf A Wahab (Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan pimpinan pesantren Dayah Babussalam Al-Aziziyah di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh), sebagai Cawagub Aceh pada Pilkada Aceh 2024, selanjutnya digantikan oleh Fadhil Rahmi, juga seorang ulama dan cendikiawan muslim, lulusan Univ. Al Azhar Mesir.

Baca juga:
Heboh Mba Rara di PON Aceh, Iskada: Kami Tak Terima Pawang Kemusyrikan!

Fenomena kiprah ulama Aceh dalam politik, memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial hingga Indonesia merdeka. Dalam satu makalahnya Prof Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, berjudul “Perpecahan Ulama dan kekuatan umat Islam di Aceh”.

Sejarah mencatat, pihak kolonial telah mewarisi “teori” memecahkan, sementara pihak pemerintah pusat mempertajam “teori” dengan pola pengrekrutan ulama dan distribusi bantuan kepada dayah, yang kemudian menciptakan kondisi ketergantungan mereka pada pemerintah.

Aceh juga mencatat sejarah kelam, disharmoni antara ulama dan ule balang yang berakhir dengan diasporanya kalangan Ule balang keluar Aceh. Pada periode penerapan Daerah Operasi Militer, TNI memanfaatkan kalangan ulama sebagai mediator ke kalangan masyarakat.

Tapi ulama tidak diperankan sebagai balance of interest antara TNI dengan masyarakat. Sebaliknya yang terjadi adalah ulama memperoleh berbagai fasilitas dari TNI, seperti distribusi sembako bahkan kendaraan operasional ulama. Tapi masyarakat semakin terpuruk secara ekonomi, hukum dan rasa aman.

Pasca Daerah Operasi Militer (DOM), dinamika kehidupan sosial politik, mengalami pergeseran signifikan, dimana ulama yang memperoleh fasilitas TNI, mulai dicap antek TNI.

Di era damai Aceh, nampaknya mulai muncul kesadaran kolektif ulama reformis, untuk tidak melulu menjadi alat politik dari kekuatan politik tertentu atau politik penguasa.

Ulama mulai mepelopori pembentukan partai local dan organisasi ulama, dalam rangka memberi ruang ulama menjadi aktor politik, untuk bertarung di arena pesta demokrasi Pilkada Aceh.

Fenomena politik ulama dalam pusaran Pilkada Aceh, disatu sisi akan membawa harapan baru bagi rakyat Aceh yang rindu pemimpin amanah, tapi disisi lain membuka peluang potensi konflik kalangan ulama, karena berbeda pilihan politik, apalagi saat ini di Aceh muncul komunitas ustadz (agamawan dari luar Aceh) yang berbasis di pesantren modern.

Keikutsertaan Fadhil Rahmi sebagai Cawagub Aceh pada Pilkada Aceh 2024, telah diposisikan sebagai representasi ulama, menggantikan almarhum Tu Sop, nampaknya mengadopsi strategi pemenangan Paslon Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019, sekedar mengemas citra pasangan islami, untuk merebut suara mayoritas kalangan muslim.

Jika kehadiran ulama di panggung politik Pilkada Aceh 2024, semata-mata hanya untuk mendongkrak perolehan suara salah satu paslon Cagub, tanpa disertai gagasan inovatif berbasis syariah, dalam rangka mengejar ketinggalan Aceh, akan memberi implikasi yang luas terhadap eksistensi ulama dimasa datang.

Politik Ulama adalah harapan rakyat Aceh, bukan Ulama Politik yang selama ini hanya menjadi perpanjangan tangan kekuatan politik atau penguasa, tapi tidak memiliki lobby yang kuat sebagai bargaining power ulama.

Radjasa MBA
-Pengamat Aceh

The post Ulama dalam Pusaran Pilkada Aceh 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.