Sebesar 53% suara rakyat Aceh diamanahkan untuk Mualem – Dek Fadh. Hal itu disampaikan oleh Cut Farhani selaku Ketua Sahabat Mualem (SM) Pidie kepada awak media. Jumat, 29 November 2024.

“Sembari menunggu keputusan resmi dari KIP Aceh, berdasarkan hitungan cepat (quick count) Mualem – Dek Fadh sudah dapat dikatakan menang,” ungkapnya.

Menurutnya, kemenangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh adalah amanah rakyat Aceh yang diraih dengan susah payah.

“Kita menyadari sulitnya menembus stigma negatif yang telah disematkan kepada Mualem – Dek Fadh. Berkat keteguhan sikap dalam bersosialisasi dan pendekatan persuasif langsung dengan masyarakat, Insyaallah kita menang bersama rakyat,” jelas Cut Farhani, aktivis perempuan Aceh.

Lanjutnya, terima kasih kepada masyarakat yang telah menitipkan amanah kepada Mualem – Dek Fadh. “Semoga visi dan misi Aceh Maju ngon Meuseuraya dapat dilaksanakan dengan tuntas. Jaga amanah rakyat Aceh,” tutupnya.

[red]

The post Aktivis Aceh Cut Farhani Ucapkan Selamat atas Keunggulan Mualem – Dek Fadh, Jaga Amanah Rakyat appeared first on INDONESIAWATCH.

Sementara lawannya, yaitu pasangan calon Bustami Hamzah – Tgk. H. M. Fadhil Rahmi meraih suara 1.277.249 suara. Hasil ini diperoleh dari data di situs pilkada2024.kpu.go.id yang di-scraping dan ditampilkan di website data-pemilu.pages.dev.

Baca juga:
Disebut ‘Gak Sekolah’, Aktivis: Hargai Pengorbanan Mualem Untuk Aceh

Dari data terakhir, pengumpulan dokumen C sudah mencapai 97,12%. Artinya, sulit bagi paslon Bustami – Fadhil mengejar ketertinggalan suara dari Mualem – Fadhlullah dan Mualem berpotensi kuat menjadi Gubernur Aceh.

Ketua Badan Pemenangan Paslon Mualem-Fadhlullah, yaitu Kamarudin Abubakar alias Abu Razak menghimbau agar penyelenggara Pilkada tidak mengutak-atik hasil Pilkada Aceh saat proses rekapitulasi. Pasalnya, pihaknya mengaku mendapat banyak laporan terkait dugaan penyelenggara ingin mengubah hasil pemilihan.

“Saya mengingatkan penyelenggara, mulai dari kecamatan hingga kabupaten dan provinsi, untuk tidak memantik api, dengan hasil Pilkada yang saat ini sedang berproses seperti mengutak-atik atau mengubah hasil yang sesuai dari TPS,” kata Abu Razak dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Sekjen Partai Aceh itu meminta penyelenggara Pilkada dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan dan tupoksi yang ditentukan. Jika melanggar, pihaknya akan mengambil sikap tegas dengan risiko apapun.

“Jika itu dilakukan, kami dari seluruh jajaran, mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi, siap bergerak dan bersikap. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, penyelenggara jangan coba-coba bermain api,” jelas Abu Razak.

[red]

The post Sedikit Lagi Eks Panglima GAM, Mualem Terpilih Jadi Gubernur Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Tentu saja pernyataan Bustami, menuai reaksi keras dari berbagai kalangan di Aceh, dengan menuding Bustami tidak memiliki etika moral dan ucapannya sangat bernuansa ujaran kebencian.

Aceh dengan kultur keislaman yang amat kuat, mempengaruhi perilaku masyarakatnya, dalam berinteraksi social. Tentunya perkataan Cagub no 1 Bustami Hamzah patut disayangkan oleh berbagai kalangan.

Karena sangat kontradiksi dengan kaidah moral yang dianut masyarakat serta tidak mencerminkan kapasitas sebagai seorang pejabat pemerintahan daerah. Narasi yang dipilih Bustami, dengan kata kunci “tidak sekolah”, ditujukan kepada cagub Mualem, tentunya bukan semata-mata dipengaruhi oleh kepanikan Bustami, tetapi memiliki agenda membangun stigma negatif terhadap Mualem.

Sosok Mualem yang kerap mendapat tudingan, sebagai tokoh masyarakat yang low educated, tetapi realitanya tidak dapat dipungkiri, Mualem dinyatakan memenuhi syarat oleh KIP Aceh, untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Aceh.

Di sisi lain Mualem adalah sosok yang memiliki andil besar untuk mewujudkan perdamaian di Aceh. Sementara tidak sedikit tokoh Aceh yang mengklaim memiliki background pendidikan tinggi, tapi tidak mampu menjaga harkat martabatnya, nasibnya harus berakhir di penjara, karena kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Oleh sebab itu klaim seseorang mengenyam sekolah tinggi, hanya sebagai bukti mereka pernah mengikuti pendidikan, tapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah gunakan otaknya untuk berpikir.

Pernyataan Bustami di forum resmi debat calon Gubernur Aceh 2024, dengan narasi yang mengandung ujaran pelecehan, terhadap lawan politiknya Cagub Mualem, menunjukan kedangkalan Bustami dalam memahami nilai moral, sebagai tuntunan utama dalam menjalankan tugas, sebagai pimpinan daerah.

Tentunya bagi pemilih di Aceh, prilaku sosial dan moral para calon Gubernur Aceh, seyogianya harus ditempatkan sebagai skala prioritas, dalam menentukan pilihan politik pada 27 Nopember 2024 nanti.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Ucapan Cagub Bustami “Kubu Cagub No 2 Tidak Sekolah” adalah Pelecehan & Potret Buram Kualitas Moral Pemimpin appeared first on INDONESIAWATCH.

Kekuatan tersebut terwadahi dalam partai lokal dan terlibat dalam proses demokrasi melalui Pemilu legislatif dan Pilkada. Potret demokrasi Aceh paska damai, menunjukan prestasi yang patut mendapat apresiasi dan tidak terlepas dari peran politik mantan GAM yang menunjukan komitmennya untuk merawat damai.

Pilkada Aceh 2017 menjadi bukti sejarah pembangunan demokrasi di Aceh. Penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017, pada awalnya dibayang-bayangi oleh kerawanan terjadinya kerusuhan bersenjata. Kekhawatiran tersebut mengingat tampilnya 6 paslon Gubernur Aceh, yang merupakan para elite GAM.

Walaupun dalam penyelenggaraan Pilkada Aceh 2017 terjadi riak-riak hambatan, namun ketika KIP Aceh mengumumkan Irwandi Yusuf sebagai pemenang untuk menduduki jabatan Gubernur Aceh, Cagub Mualem dengan sikap kesatria menerima kekalahan.

Selanjutnya kedua belah pihak melakukan pertemuan dalam rangka rekonsiliasi. Tidak berlebihan jika Mualem mantan Panglima GAM, dipandang sebagai tokoh demokrasi Aceh dan Aceh patut dijadikan model pembangunan demokrasi di Indonesia.

Kasus rusuh Debat Cagub Aceh putaran ketiga pada tanggal 19 Nopember 2024, mengakibatkan dihentikannya kegiatan debat oleh pihak KIP Aceh. Fenomena rusuh pada tahapan Pilkada Aceh, merupakan bagian dari potret dinamika demokrasi di Aceh.

Oleh karenanya tidak perlu disikapi dengan kecurigaan berlebihan dan tuduhan sepihak kepada mantan GAM, sebagai pihak yang tidak kooperatif dengan semangat demokrasi. Pilkada Aceh 2024 yang mengusung hanya satu Cagub Aceh dari kalangan GAM, merupakan sinyalemen penyelenggaraan Pilkada Aceh 2024, dapat berjalan aman dan demokratis.

Kekuatan mantan GAM pada Pilkada kali ini sangat solid dan tidak ada lawan politik potensial, oleh karenanya hambatan Pilkada Aceh 2024, diprediksi dalam bentuk intimidasi politik. Dihadapkan oleh kekuatan politik mantan GAM yang full power dan berpeluang memenangkan Pilkada Aceh 2024, maka kalangan GAM akan mengawal pelaksanaan Pilkada Aceh dan menjaga situasi keamanan kondusif.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Kerusuhan Pada Debat Cagub, Jadi Tantangan Bagi Demokrasi Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

“Sungguh tak bisa diterima dalam adat bertutur kata orang timur, dan sebagai Orang Aceh pernyataan itu sangat tak beretika,” ujarnya kepada awak media, (22/11).

Farhani mengatakan, seharusnya Paslon 01 dapat saling menghargai antar kontestan. Apalagi para kandidat Gubernur merupakan orang yang berpendidikan tinggi.

Sayangnya, kata Farhani, ketinggian ilmu mereka tidak dibarengi dengan adab dalam menghadapi lawan debat. Padahal, sejatinya lawan debat adalah teman berpikir.

“Melihat Muallem jangan hanya dari sudut pandang sekolah saja, kita juga harus bisa menghargai pengorbanan nyawa beliau untuk Aceh,” kata aktivis perempuan Aceh itu.

Perlu diketahui, kuatnya elektabilitas Muallem-Dek Fadh turut disokong para intelektual Aceh seperti, seperti Muslim, S.HI. MM, Dr. Nasir Djamil, Prof. Abdullah Puteh, drh. Irwandi Yusuf, Dr. Nurlis Efendi, Teuku Kamaruzzaman, para aktivis serta kalangan Santri Dayah di Aceh.

Lanjutnya, Muallem adalah sosok inti dibalik damainya Aceh, beliau sangat ikhlas untuk Aceh.

Sepak terjangnya semasa konflik, dan merawat damai Aceh hingga saat ini, Muallem selalu diserang pribadinya dengan narasi negatif, tapi tak pernah dibalas atau dibawa ke ranah hukum.

“Saya pikir, Paslon 01 melihat Mualem secara parsial untuk keuntungan politik sesaat mereka. Ayolah bangkit dengan narasi baik untuk Aceh dengan saling menghargai,” tutupnya.

Seperti diketahui, debat ketiga Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Pilgub) Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Aceh di The Pade Hotel, Aceh Besar 19 November lalu sempat ricuh.

Munculnya pernyataan “Mereka Gak Sekolah,” yang diucapkan oleh Paslon Gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah dianggap sebagai pernyataan yang tak bisa diterima, dan niretika.

[red]

The post Disebut ‘Gak Sekolah’, Aktivis: Hargai Pengorbanan Mualem Untuk Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Baru masuk kabinet, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pernah menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes) mengundang perangkat desa di Kabupaten Serang.

Tujuannya untuk kepentingan yang beraroma politik, mengingat istri Yandri adalah Cabub Kabupaten Serang pada Pilkada Serang 2024. Belum selesai masalah tersebut, kali ini Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) atau pendamping desa diundang oleh salah satu pasangan calon Pilkada Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Amiruddin dan Anwar Husen.

Baca juga:
Konfigurasi Peta Kekuatan Para Cagub di Pilkada Aceh 2024

Pasangan Calon Bupati Pidie, Amiruddin/Anwar yang diusung oleh Partai PAN, melayangkan undangan silaturahmi kepada seluruh jajaran pendamping desa atau TPPI P3MD Kabupaten Pidie. Surat Undangan itu ditandatangani langsung oleh Cabub/Cawabub Pidie bernomor: 58/AMAN/IX/2024 tanggal 11 Nopember 2024.

Amat terang benderang terkait dengan dukungan politik, terhadap pasangan Cabub/Cawabub Pidie yang diusung oleh PAN. Tarik menarik dukungan politik dari TPPI P3MD Pidie, telah menjadi ironi politik ketika Pemilu 2024 yang lalu, jajaran TPPI P3MD Pidie yang tidak mendukung Capres Anis/Cak Imin, mendapat sanksi dipindah ke daerah terpencil.

Kasus ini menimpa Cut Farhani, Irwan Alwizar dan Yusaini anggota TPPI P3MD Pidie, karena memilih Prabowo/Gibran, nasibnya harus pindah ke Kabupaten Bener Meriah, Singkil dan Aceh Barat.

Fenomena kentalnya politik kekuasaan untuk cawe-cawe pada Pilkada 2024, tidak saja merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Pilkada, tapi berakibat buruk bagi pembangunan demokrasi di Aceh, sebagai wilayah yang rentan konflik.

Modus politik dengan mengeksploitasi jajaran TPPI P3MD, nampaknya menjadi trend politik Pilkada, dalam rangka memobilisasi masyarakat desa, untuk memenangkan Pilkada.

The post Calon Bupati di Aceh Undang Pendamping Desa, Arahan Kemendes? appeared first on INDONESIAWATCH.

Karena GAM sebelumnya sebagai kekuatan bersenjata, kemudian bertransformasi menjadi kekuatan politik baru di Aceh. Menariknya sepanjang penyelenggaraan Pilkada Aceh, kualitas demokrasi Aceh selalu menunjukan track record yang patut dibanggakan.

Baca juga:
Ulama dalam Pusaran Pilkada Aceh 2024

Pilkada Aceh 2024 yang mengusung dua Cagub Aceh, Cagub nomor urut 1 Bustami Hamzah dan Cagub nomor urut 2 Muzakir Manaf mantan orang nomor satu di GAM. Inilah kali pertama kalangan GAM hanya mengusung 1 Cagub saja.

Apakah kalangan GAM belajar dari kekalahan yang lalu, ketika suara GAM terpecah, akibat naiknya beberapa Cagub dari elemen GAM?

Memperhatikan kekuatan parpol pengusung dan pendukung, Mualem didukung oleh koalisi besar gabungan partai politik lokal maupun nasional, yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Gerindra, Demokrat, PPP, PKS, PKB, dan PDI Perjuangan dengan total 52 dari 81 kursi di DPR Aceh.

Kemudian juga mendapatkan dukungan dari sejumlah partai nasional (non parlemen) yakni PSI, Ummat, dan partai Garuda. Sementara Cagub Bustami Hamzah, diusung oleh Partai Adil Sejahtera (PAS), Partai NasDem, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan data KIP Aceh, Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2024, memperoleh kursi mayoritas sebanyak 20 kursi dari 81 kursi di DPRA, dengan perolehan suara di 10 daerah pemilihan sebesar 683.768 suara.

PKB sebagai parpol pendukung Cagub Mualem, memperoleh suara sebesar 310.247. Sementara parpol Golkar pendukung Cagub Aceh Bustami, memperoleh 328. 369 suara di 10 daerah pemilihan, selanjutnya Nasdem memperoleh 263.859 suara.

Mengamati data-data diatas, diprediksi peta kekuatan Cagub Aceh dan peluang merebut kemenangan, sebagai berikut :

1.  Kekuatan massa mantan GAM saat ini tidak terpecah, karena hanya mengusung satu Cagub saja yaitu Mualem.
2. Partai Aceh sebagai mesin politik Mualem, terbukti dalam Pemilu Legislatif Aceh 2024, mampu merebut suara terbanyak di 10 daerah pemilihan.
3. Partai pendukung Cagub Mualem, memiliki perolehan suara yang cukup signifikan pada Pemilu Legislatif Aceh 2024. Hal ini akan mempertebal perolehan suara Mualem.
4. Mesin politik Cagub Mualem, seperti KPA, Sahabat Mualem, LPMA dan Organisasi keagamaan, secara simultan terus bergerak mempengaruhi masyarakat di pedesaan.
5. Dukungan Presiden Prabowo terhadap Cagub Mualem, merupakan factor strategis yang dapat mendongkrak perolehan suara Mualem.
6. Basis suara Cagub Bustami, nampaknya bertumpu pada kekuatan Golkar dan Nasdem yang pada Pemilu Legislatif Aceh 2024, memperoleh suara kedua dan ketiga terbesar setelah Partai Aceh. Namun jumlah perolehan suaranya masih jauh dibawah Partai Aceh.
7. Figur Bustami sebagai ASN, sejauh ini kurang popular di Aceh. Diprediksi perolehan suara Bustami terkonsentrasi di daerah perkotaan.
8. Pemberitaan media massa, gencar mengangkat dugaan keterlibatan Bustami, dalam pusaran kasus korupsi pembangunan wastafel di Dinas Pendidikan Aceh, dapat berdampak terhadap menurunnya elektabilitas Bustami.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Konfigurasi Peta Kekuatan Para Cagub di Pilkada Aceh 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Nama Bustami muncul berdasarkan pengakuan Kepala Bagian Program Dinas Pendidikan Aceh Muzafar sebagai saksi. Muzafar memberikan pengakuan, bahwa pada hari minggu pukul 21.00, 12 april 2020, Bustami memanggil Kadisdik Aceh, Sekdisdik Aceh dan Muzafar untuk mendampingi Kadisdik.

Pertemuan tersebut dikatakan oleh Muzafar adalah yang ketiga kalinya. Tetapi yang masuk ke ruangan Bustami Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh, hanya Sekdisdik Teuku Nara. Pembicaraan berlangsung 35 menit, namun Sekdisdik tidak mengatakan apapun saat selesai bertemu Bustami.

Jaksa penuntut umum mendakwa 3 orang, Rahmad Fikri mantan Kadisdik Aceh, Muchlis pejabat pengadaan dan Zulfahmi selaku PPTK. Saat persidangan di pengadilan, ketiga terdakwa sempat menyebutkan adanya keterlibatan mantan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mantan Sekda Aceh Taqwallah, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami Hamzah dan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh Teuku Nara Setia.

JPU menyebutkan Proyek rsenilai Rp. 45 Milyar untuk pembangunan 401 wastafel di SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh, tetapi hanya 390 wastafel yang dibangun, Negara dirugikan sebesar Rp 7,2 Milyar.

Menarik dalam kasus korupsi pembangunan wastafel, adalah munculnya bukti baru dari pengakuan saksi Sdr Muzafar dipersidangan, tentang kejanggalan rapat tertutup yang dilaksanakan pada hari libur, untuk membahas anggaran proyek pembangunan wastafel, dilakukan Bustami selaku Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dihadiri oleh Sekdisdik Aceh T Nara, sementara Kadisdik Aceh diperintahkan untuk menunggu diluar ruang rapat.

The post Bustami Cagub Aceh Dalam Pusaran Korupsi Wastafel Di Dinas Pendidikan Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Setelah menunggu beberapa saat, dari kejauhan terlihat seseorang, bergegas berjalan menuju ke tempat kami duduk. Assalamualaikum Bang, sudah lama menunggu ya? ternyata suara Mualem menyapa kami, dengan wajah yang menyiratkan persahabatan. Cukup lama kami tidak bertemu, tapi satu hal yang tidak berubah dari Mualem, adalah kesederhanaan dalam penampilan dan tutur kata.

Baca juga:
Dukungan Presiden Prabowo untuk Mantan Panglima GAM pada Pilkada Aceh 2024

Disela – sela kesibukan Mualem melaksanakan safari politik untuk menghadapi Pilkada Aceh 2024, pertemuan dengan Mualem yang didampingi Gumarni kali ini, dikemas dalam wawancara eksklusif, terkait harapan dan gagasan Mualem jika terpilih sebagai Gubernur Aceh periode 2024-2029.

Problematik Aceh yang multidimensional, tentunya dibutuhkan kerja ekstra dari Gubernur Aceh, khususnya mengatasi kemiskinan dan tata kelola pemerintahan Aceh yang buruk. Sambil menikmati minuman jahe khas Nisam, Mualem membuka pembicaraan dengan kalimat:

Sedih melihat orang Aceh”, mereka selalu tersisih dan hanya menjadi objek dari pembangunan Aceh. Begitu besar gelontoran dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat, tapi sector-sektor yang menjadi tumpuan hidup rakyat Aceh, seperti pertanian, perikanan dan perkebunan, masih menjadi minoritas dalam perolehan dukungan anggaran.

Sambil menyerutup minuman jahe, Mualem melanjutkan pembicaraan, tidak berlebihan jika saya katakan, pembangunan di Aceh belum menunjukan rasa keadilan dan pemerataan. Proyeksi anggaran hanya terkonsentrasi pada proyek-proyek yang dapat memberi rente kepada para pemangku kebijakan.

Hal ini perlu ditangani segera dan terukur, karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Mualem secara terbuka dan jujur mengakui, dirinya ikut bertanggung jawab atas carut marut persoalan Aceh di era damai. Kedepan kita harus berani mencanangkan “revolusi moral” dilingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif Aceh, jika cita-cita damai ingin kita raih. Tidak boleh lagi pemimpin membangun kroni-kroni, untuk memonopoli sector ekonomi strategis. Mualem dengan suara meninggi melanjutkan pembicaraannya, pemimpin hanya berpihak kepada kepentingan rakyat.

The post Dialog Bersama Mantan Panglima GAM appeared first on INDONESIAWATCH.

Mungkin berbagai kalangan, sulit memahami sikap politik Presiden Prabowo dalam konteks dukungan terhadap mantan tokoh separatis. Tapi pada momentum ini, justru Presiden Prabowo ingin menyampaikan pesan politik, bahwa sebagai seorang Presiden, Prabowo harus menunjukan kepemimpinan dengan kualitas negarawan.

Kesepakatan damai Aceh yang telah berlangsung selama hampir 20 tahun, merupakan prestasi kedua belah pihak yang bertikai dulu, untuk saling mengawal damai, melalui program-program reintegrasi dan rekonsiliasi di bidang politik, sosial budaya, ekonomi.

Keberhasilan menjaga damai Aceh ini, tidak terlepas dari peran sentral Muzakir Manaf yang piawai memainkan “balance of interest” antara GAM dengan Pemerintah RI. Disamping itu patut diacungkan jempol kepada Muzakir Manaf, atas sikap politiknya yang menjunjung tinggi demokrasi.

Hal ini terlihat pada Pilkada Aceh 2017, Muzakir Manaf harus menerima kekalahan dari Irwandi Yusuf. Kendatipun di awal pelaksanaan Pilkada ditandai oleh berbagai kerawanan akibat sikap arogan, para pendukung Cagub Irwandi dan Muzakir Manaf yang sama-sama mantan kombatan GAM.

Tapi ketika hasil Pilkada 2017 dimenangkan Irwandi Yusuf, Muzakir Manaf dengan ksatria menerima kekalahan tersebut dan memerintahkan pendukungnya untuk tidak berbuat onar. Sikap Muzakir Manaf yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, patut dijadikan teladan, oleh politisi nasional yang kerap kali hanya mengeksploitasi demokrasi sebagai retorika politik.

Oleh sebab itu, dukungan kepada Muzakir Manaf, adalah pilihan tepat dalam rangka memperkokoh pilar demokrasi di Aceh. Dukungan Presiden Prabowo untuk Muzakir Manaf sebagai Cagub Aceh pada Pilkada Aceh 2024, dipandang sebagai fenomena baru kepemimpinan nasional yang lebih mengedepankan semangat persatuan dan membangun kultur damai, demi terjaganya kedaulatan negara dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Aceh

The post Dukungan Presiden Prabowo untuk Mantan Panglima GAM pada Pilkada Aceh 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.