Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbaru terkait Pilkada Jakarta, hasilnya pasangan calon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya di Pilgub Jakarta 2024. Dari sigi survei, Pramono Anung-Rano Karno juga unggul tipis dari Ridwan Kamil-Suswono.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Pramono-Rano 42,9 persen pada survei tatap muka sedangkan pada survei telepon, pasangan ini meraih 42,1 persen. Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono pada survei tatap muka mencapai 39,2 persen, sedangkan di survei telepon 40,5 persen.

Kemudian pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 5,1 persen di survei tatap muka, sedangkan pada survei telepon, elektabilitas mereka 4,8 persen. “Pada simulasi surat suara tiga pasangan calon, pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) mendapat dukungan sebesar 42,9 persen, bersaing ketat dengan pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapat dukungan sebesar 39,2 persen, dan pasangan Dharma Pongrekun-R. Kun Wardana Abyoto mendapat dukungan sebesar 5,1 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Jumat, 22 November 2024.

Burhan menyatakan, menjelang pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 tidak ada dinamika signifikan terkait elektablitas para paslon. “Dalam tiga minggu terakhir tampak tidak ada dinamika elektoral yang signifikan menurut dua temuan survei,” ujar Burhanudin Muhtadi.

Survei Indikator juga menyatakan, pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) dan pasangan M. Ridwan Kamil-Suswono memiliki dukungan yang sangat kompetitif di sebagian besar segmen demografi warga, terutama karena kekuatan masing-masing paslon juga kompetitif dalam menjangkau pemilih melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

“Pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul pada kegiatan yang selisihnya agak lebar, yaitu pada pertemuan tatap muka, atribut luar ruang, kunjungan simpatisan dan kegiatan sosial. Sementara melalui instagram, pasangan Ridwan Kamil-Suswono unggul,” katanya.

Survei Indikator Politik dilakukan tatap muka digelar 30 Oktober-8 November 2024 dan melibatkan 1.600 orang responden yang tersebar di DKI Jakarta. Metode yang digunakan multistage random sampling. Margin of error 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

[red]

The post Survei Indikator: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat appeared first on INDONESIAWATCH.

Mencermati sesi debat paslon terakhir, Emrus berkeyakinan pasangan Pramono Anung-Rano Karno akan memenangkan kontestasi melawan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

“Saya berhipotesa Pramono-Rano akan memenangkan Pilkada dalam satu putaran. Hal ini melihat bahwa elektabilitas Pramono-Rano terus mengalami kenaikan atau peningkatan. Sementara pasangan Ridwan Kamil-Suswono elektabilitasnya sempat naik lalu stagnan beberapa pekan terakhir,” kata Emrus Sihombing kepada Indonesiawatch.id.

Selain memiliki keunggulan elektoral, Pramono-Rano juga memiliki program kerja yang dianggap rasional bagi masyarakat Jakarta. “Pramono-Rano juga dirasa unggul dan kompetitif dalam menawarkan program dan visi bagi rakyat Jakarta terutama program mengatasi kemacetan dan penanggulangan banjir,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya menyebut masih ada waktu bagi paslon RK-Suswono mengejar ketertinggalan elektabilitas. “Meski waktunya sempit tapi masih ada waktu (paslon lain) untuk mengejar. Mumpung sekarang masih masa kampanye,” pungkasnya.

[red]

The post Emrus Sihombing: Pramono-Rano Diyakini Menang Satu Putaran appeared first on INDONESIAWATCH.

Pertemuan Prabowo dengan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu berlangsung di Rumah Makan Padang di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, pada 31 Oktober 2024. Sehari kemudian, RK menemui Jokowi secara langsung di Solo, Jawa Tengah.

RK mengklaim pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan dari Prabowo dan Jokowi terhadap pencalonan dirinya. Ia juga mengaku banyak mendapat nasihat dan masukan terkait kepemimpinan dari keduanya.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, terdapat pesan tersirat tapi tegas yang ingin disampaikan ke publik terkait pertemuan Cagub nomor urut 1 Ridwan Kamil dengan Prabowo maupun Jokowi beberapa waktu lalu.

“Pertama ini mempertebal betapa Prabowo Subianto secara gestur politik memang memberikan dukungan penuh kepada Ridwan Kamil. Pesan politik inilah yang menjadi penegas dalam pertemuan makan malam antara Prabowo dan RK,” ujar Adi Prayitno kepada Indonesiawatch.id.

Pesan kedua yang tersirat dari pertemuan RK-Prabowo adalah isu keberlanjutan karena Prabowo dan Ridwan Kamil diusung oleh komposisi partai politik yang sama, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“RK sebagai orang yang pastinya mengawal isu-isu keberlanjutan. Yang punya sinergitas yang sama dan beririsan dengan program-program Prabowo lima tahun yang akan datang,” kata Adi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu juga menyebut, pertemuan RK-Prabowo juga sekaligus membantah dan menepis isu bahwa Prabowo turut memberikan dukungan ke pasangan lain.

“Kebersamaan keduanya (RK dan Prabowo) sudah terlihat sejak Pilpres 2024 lalu dan cukup dekat sekaligus memberikan bantahan bahwa Prabowo juga memberikan dukungan ke yang lain. Itu jelas dan fixed dibantah dalam jamuan makan malam tersebut,” Adi menambahkan.

Secara efek elektoral, Adi memperkirakan RK mencoba mengambil keuntungan dan implikasi politik dengan kedua tokoh elite tersebut. “Saya kira memang kedua tokoh ini Prabowo dan Jokowi pastinya diyakini oleh Ridwan Kamil memiliki pengaruh signifikan di mana dukungan mereka akan berdampak pada pemilih-pemilih Prabowo dan pemilih-pemilih Jokowi di Jakarta,” tuturnya.

Adi menjelaskan, dalam kontestasi Pilpres 2024 pasangan Prabowo-Gibran menang di Jakarta bahkan mengalahkan Anies Baswedan yang memiliki basis di Jakarta karena pernah menjabat Gubernur Jakarta.

“Tentu harapannya pemilih Prabowo-Gibran yang perpaduan antara pemilih Prabowo dan Jokowi itu tegak lurus memberikan dukungan politiknya kepada Ridwan Kamil di Jakarta,” pungkas Adi.

[red]

The post Pengamat Sebut Ada Pesan Tersirat dari Safari Politik RK ke Prabowo dan Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

Pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil alias RK berlangsung di rumah makan Padang kawasan Sabang, Jakarta Pusat, pada 31 Oktober 2024. Sehari kemudian RK menemui Jokowi secara langsung di Sumber, Solo, Jawa Tengah. RK menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan dari Prabowo dan Jokowi terhadap pencalonan dirinya. Ia juga mengaku banyak mendapat nasihat dan masukan terkait kepemimpinan dari keduanya.

Dalam lanskap Pilkada Jakarta, Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) yang digagas Prabowo menjadi koalisi yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Pasangan ini akan berduel dengan Pramoni Anung-Rano Karno yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai pasangan calon jalur independen.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengaku tak masalah dengan pertemuan RK dengan dua elite bangsa tersebut. “Orang berhak meminta dukungan ke siapapun, dan semua orang juga berhak untuk memberi dukungan kepada siapapun. Apalagi Pak Jokowi ini adalah bagian dari masyarakat sipil, dan menurut kami sah-sah saja,” kata Chico kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu, 2 November 2024.

Pasangan Pramono-Rano menurutnya tidak terpengaruh dengan pertemuan tersebut. “Kami di tim pemenangan Pramono-Rano tidak terlalu memikirkan langkah-langkah yang diambil oleh kompetitor kita, kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan, strategi-strategi kita, dan kita cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita capai,” ujarnya.

Chico menyebut pihaknya cukup jumawa karena paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno lebih unggul di beberapa survei. Chico juga menyebut, hubungan Pramono dengan Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto sejatinya lebih dekat dibandingkan Ridwan Kamil.

“Itu terbukti dari semua hasil survei bahwa tren dari semua survei kita selalu meningkat dari waktu ke waktu, trennya adalah kenaikan, kebalikan dengan Ridwan Kamil yang trennya adalah penurunan kecuali mungkin satu lembaga survei, Poltracking. Namun semua lembaga survei lain trennya adalah Mas Pram dan Bang Doel mengalami kenaikan,” papar Chico.

Menurutnya, PDIP dengan mesin partainya siap memberikan kejutan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Terlebih Pramono-Rano adalah dua sosok yang mengerti birokrasi dan memiliki pengalaman yang panjang dalam tata kelola pemerintahan.

“Jadi, kami tidak terlalu ambil pusing, namun kalau mau dibicarakan soal hubungan baik dengan Mas Pram dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya rasa semua orang juga paham, bahwa hubungannya sangat dekat, dan pastinya lebih dekat daripada hubungan Ridwan Kamil dengan kedua tokoh tersebut,” pungkasnya.

[red]

The post RK Temui Jokowi-Prabowo, PDIP Klaim Pramono-Rano Bakal Rebut Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.

Semula, Anies membahas peluangnya masuk partai politik didasarkan atas desakan dan saran dari sejumlah pihak. “Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik,” kata Anies.

Ia juga mempertanyakan kondisi partai politik saat ini yang tersandera kekuasaan.  Sehingga berat baginya jika harus bergabung atau masuk ke partai politik yang sudah ada. “Partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Jangankan dimasukin, mencalonkan aja terancam agak berisiko juga bagi yang mengusulkan, jadi ini adalah sebuah kenyataannya,” kata Anies.

Anies membangun retorika terkait gagasan membuat partai politik baru. Dirinya menyebut, sepanjang menceburkan diri di kancah pilpres 2024, dan berkeliling Indonesia selama dua tahun, ia merasakan bahwa semangat perubahan semakin hari semakin membesar.

“Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” ujar Anies.

Mantan Mendikbud itu tak menampik jika semangat perubahan semakin membesar dan telah menjelma gerakan sosial. Gerakan tersebut bukan tak mungkin akan dibentuk melalui wadah ormas atau parpol. Ia berharap wadah yang akan ia buat akan menjadi langkah konkret untuk meneruskan perjuangan.

“Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara. Demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan,” papar Anies.

Menurutnya, gagasan yang ia bangun sebagai respons atas situasi politik dan demokrasi yang terjadi saat ini. Di mana semakin menyempitnya kesempatan berpartisipasi dan menyampaikan pikiran di kancah politik.

Diketahui, Anies Baswedan gagal maju dalam Pilkada Jakarta 2024 karena tiga partai yang sejak awal mengusungnya, yakni NasDem, PKB dan PKS, batal mencalonkan dirinya di Pilkada Jakarta.

Teranyar, PDI Perjuangan (PDIP) yang dikabarkan jadi salah satu partai yang akan mengusung Anies di Jakarta, juga urung mengusungnya. PDIP akhirnya mengusung Pramono Anung-Rano Karno.

Setelah pupus harapan di Jakarta, Anies kembali diisukan maju di Pilkada Jawa Barat. Dikabarkan DPP PDIP Jawa Barat siap mengusung Anies. Namun di detik-detik terakhir hari pendaftaran ke KPU, Anies lagi-lagi tidak jadi melenggang di Pilkada Jawa Barat. Anies dalam pernyataan persnya menyatakan tidak bersedia dicalonkan di Jawa Barat.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai rencana Anies Baswedan yang mempertimbangkan untuk membuat partai politik baru sebagai terobosan positif. Melalui sistem kepartaian, kepemimpinan seseorang bisa teruji.

Karena itu, ia menilai keputusan Anies bergabung dengan partai politik sebagai hal yang tepat. Ujang melihat kelemahan Anies selama ini adalah tidak memiliki partai sehingga mudah ditinggalkan.

“Kalau Anies pertimbangkan buat partai baru, bagus. Justru harus banyak figur yang membuat partai agar teruji, terlihat kepemimpinan,” kata Ujang Komaruddin dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Ujang menyebut batalnya pengusungan Anies di Pilkada Jakarta oleh sejumlah partai sangat tragis. Hal itu mengingat elektabilitasnya sangat mumpuni di Pilkada Jakarta yang seharusnya menjadi bobot perhatian banyak partai.

“Walaupun memiliki elektabilitas yang tinggi, Anies tidak bisa berlayar, dan sangat tragis soal pencalonan Anies yang batal itu,” ucap Ujang.

Meski setuju dengan ide Anies tersebut, Ujang menyebut membangun partai politik bukan hal yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa partai politik baru yang tak mampu lolos ke Senayan.

“Hal yang positif jika Anies ingin membuat partai baru, itu tentu menjadi pencarian jati diri atau menjaga eksistensi Anies Baswedan dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya.

[red]

The post Gagal Berlayar di Jakarta, Kegundahan Anies, Ide Parpol Baru appeared first on INDONESIAWATCH.

“Anies ini memang menjadi opsi bagi PDI Perjuangan dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin,” kata Ono Surono dalam keterangan persnya di Bandung pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Menurut Ono, pihaknya telah menjalin komunikasi politik dengan Anies sejak sehari sebelum pendaftaran terakhir. Namun akhirnya keputusan tersebut berubah karena adanya upaya penjegalan. “Dan kenapa gagal? Kami menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, (ada) tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.

Ono menyebut, Anies adalah tokoh nasional yang pas untuk Jawa Barat. Sebab, mantan Gubernur Jakarta itu merupakah tokoh asli Jawa Barat kelahiran Kabupaten Kuningan. Selain itu, Anies memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2018-2023.

“Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya, Pak Anies tidak jadi diusung PDI Perjuangan,” kata Ono.

PDIP kemudian batal mengusung Anies di Jawa Barat. Partai banteng moncong putih kemudian mendaftarkan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang merupakan kader internal PDIP ke KPU Jawa Barat pada Kamis malam (29/8).

Menurutnya, DPP partai memiliki kewenangan dan hak preogratif untuk mengusung Anies. “Kami tidak tahu persis proses yang dilakukan oleh DPP partai dan Ibu Ketua Umum (Megawati), tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut dan akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat,” ujar Ono.

Saat didesak awak media, siapa pihak yang menjegal Anies, Ono menyebut nama Mulyono. “Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono,” kata Ono. Mulyono sendiri merupakan nama asli presiden sebelum diganti menjadi Joko Widodo (Jokowi) lantaran sering sakit-sakitan.

Ia kemudian menitipkan pesan kepada sosok yang disebutnya Mulyono. “Pak Mulyono enggak usah cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat punya pilihan sesuai dengan hati nuraninya sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, untuk provinsi, dan untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tegas Ono.

Mengenai penjegalan yang dimaksudnya, Ono tidak merincinya. “Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi sudah bisa kita lihat Pak Anies dijegal di DKI, dan ini juga terjadi di Jawa Barat, teman-teman bisa menafsirkan sendiri bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama,” katanya.

Dengan dibatalkannya pengusungan Anies, PDIP akhirnya memberikan rekomendasi terhadap Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Ono menyebut, keputusan tersebut keluar saat Anies Baswedan tidak jadi maju Pilgub Jabar.

Terpisah, Presiden Jokowi menepis tudingan sejumlah pihak yang dialamatkan kepadanya terkait cawe-cawe untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan dalam hajatan Pilkada 2024. Jokowi menegaskan dirinya bukan ketua partai politik sehingga tidak memiliki urusan terkait pencalonan di Pilkada 2024.

“Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya, apa urusannya?” kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan anak di RS Persahabatan, Jakarta Timur, pada Jumat (30/8).

Jokowi menekankan setiap parpol dan koalisi parpol punya mekanisme masing-masing terkait pencalonan tokoh di Pilkada. Ia mengaku sudah terbiasa dituduh dan dituding cawa-cawe di sejumlah masalah.

“Saya itu kan ditudang-tuding, kan banyak banget, tidak hanya masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik,” ujarnya.

Relawan sekaligus orang dekat Anies Baswedan, Geisz Chalifah mengamini ada intervensi politik di balik penjegalan Anies di Pilkada Jakarta. “Pernyataan PDIP terang benderang berkata: Ada kekuatan besar yg menghadang Pak Anies. Yg saya ketahui bukan hanya Jawa Barat, tapi saat akan dicalonkan di Jakarta. Itu sdh terjadi satu jam menjelang deklarasi,” tulis Geisz Chalifah di akun X yang diposting pada 30 Agustus 2024.

[red]

The post Tak Jadi Maju Pilkada Jakarta, Cerita Ono Surono Soal Penjegalan Anies appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam pertemuan tersebut, KPU menyepakati lima poin masukan yang diusulkan Koalisi Masyarakat Sipil. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan diikuti seluruhnya, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan baik untuk Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 maupun Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024.

Kedua, KPU akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan teknis bagi KPU daerah untuk melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon (paslon) pada 24-26 Agustus 2024 dengan mempedomani Putusan MK No. 60 maupun Putusan No. 70 secara menyeluruh merujuk pertimbangan hukum maupun amar Putusan MK tersebut.

Ketiga, syarat usia calon akan dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU sesuai pertimbangan hukum Putusan MK No. 70. Keempat, ambang batas pencalonan Pilkada adalah sesuai amar Putusan MK No.60. Terakhir, apabila ada keinginan dan permintaan DPR ataupun pemerintah untuk menyimpangi Putusan MK dan menghendaki Putusan MA sebagai rujukan pengaturan syarat usia, maka KPU akan tetap mengikuti Putusan MK secara menyeluruh.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. MK memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Putusan MK tertanggal 20 Agustus 2024 juga menyatakan, ambang batas pencalonan (threshold) Pilkada berada dalam kisaran 6,5-10% sesuai dengan jumlah penduduk. Sementara itu, DPR melalui putusan Badan Legislasi (Baleg) pada 21 Agustus 2024 menyatakan, ambang batas hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Untuk menindaklanjuti polemik persyaratan Pilkada 2024, KPU Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 102 Tahun 2024. Surat Keputusan tersebut berisi tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024.

Keputusan tersebut dikeluarkan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Wahyu Dinata tertanggal 24 Agustus 2024. “Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024,” tulis KPU dalam Keputusan Nomor 102 Tahun 2024 dalam salinan yang diterima Indonesiawatch.id.

Terdapat tiga ketetapan keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam menyikapi Pilkada Jakarta 2024. Pertama, menetapkan syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilu anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kedua, syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 yakni paling sedikit 454.885 suara sah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ketiga, keputusan tersebut dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 24 Agustus 2024.

Keputusan yang diterbitkan KPU Jakarta sesuai dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pada putusan tersebut dijelaskan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara 6-12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5 persen.

“Persyaratan pengajuan pasangan calon provinsi partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5 persen suara sah di provinsi DKI Jakarta,” ujar Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata dalam keterangannya di Kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

[red]

The post KPU Jakarta: Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah 7,5 Persen appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kami mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kunwardana,” kata Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 19 Agustus 2024.

Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana telah memenuhi syarat dukungan yang diperlukan untuk mendaftar dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Duet Dharma-Kun telah memenuhi syarat dengan mengumpulkan 677.468 data warga. Jumlah tersebut melebihi syarat dukungan minimal bagi calon independen.

Dengan terpenuhinya syarat tersebut, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dapat mendaftar di KPU pada 27-29 Agustus mendatang. Sebelumnya, KPUD Jakarta mengeluarkan pengumuman nomor: 56/PL.02.2-Pu/31/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024.

Surat tersebut dikeluarkan oleh Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata pada 24 Agustus 2024. Terdapat dua poin dalam surat pengumuman tersebut. Pertama, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 102 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah 454.885.

Kedua, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 94 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Dukungan dan sebaran menyatakan pasangan Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto dengan jumlah dukungan 677.065 dan sebaran enam kabupaten/kota.

Atas keluarnya putusan tersebut, Dharma Pongrekun mengaku bersyukur. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan rencana Tuhan yang bekerja untuk rakyat Jakarta. “Bukan menjadi gubernurnya yang terpenting bagi saya. Tetapi apa yang kami perjuangkan ini, sungguh-sungguh kami perjuangkan untuk menyelamatkan rakyat Jakarta,” kata Dharma.

[red]

The post Dharma-Kun Penuhi Syarat Maju Calon Perseorangan di Pilkada Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.

Anggota Komisi III DPR sekaligus politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan partainya berpeluang mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Lebih lanjut, Masinton menyebut PDIP membuka opsi untuk mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU DKI Jakarta pada 27 Agustus 2024.

“Jadi nanti, biar tanggal 27 ya. Jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta,” kata Masinton Pasaribu dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Masinton mengajak sejumlah partai politik bersama-sama mendaftarkan Anies ke KPU. Khususnya, partai politik yang memenuhi syarat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal ambang batas pencalonan kepala daerah. “Partai-partai, calon-calon lain juga yang memenuhi sarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK silakan gunakan,” kata Masinton.

Masinton meminta partai politik tidak takut dengan perubahan atau revisi Undang-Undang Pilkada yang ditumpangi kepentingan kekuasaan. Menurutnya, PDIP akan tetap berpegang teguh pada putusan MK terkait persyaratan pencalonan Pilkada. “Kita gunakan putusan MK. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini,” ujar Masinton.

Masinton menyatakan dtak sepakat dengan keputusan Baleg DPR RI bersama pemerintah. Menurutnya, langkah DPR kali ini berbanding terbalik ketika MK memutuskan perkara 90 yang pada akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Kkita tahu semua apa proses di Baleg di DPR ini yang disampaikan oleh pemerintah dengan sangat cepat merespons keputusan MK itu. Berbanding terbalik ketika putusan MK nomor 90 tahun 2023 lalu,” tandasnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/8). Kesepakatan itu diambil setelah delapan fraksi di Baleg DPR menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut RUU Pilkada. Delapan fraksi itu meliputi Gerindra, Demokrat, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PKB, dan PPP. Sementara itu, satu fraksi, yakni PDIP menolak pembahasan RUU Pilkada untuk diundangkan.

**

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDIP. Kemungkinan PDIP mengusung Anies terbuka usai MK mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri. “Yang kita harapkan (Anies Baswedan) memang harus menjadi kader partai,” kata Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa, (20/8).

Menurutnya, PDIP tentu akan memprioritaskan kader sendiri untuk diusung pada pilkada. Dan, PDIP memiliki sejumlah kader potensial, seperti mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan eks Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat. “Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan. Kan gitu,” ujarnya.

Komarudin menyebut, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Hak prerogatif yang berbicara. Jadi, Anda tidak usah takut. PDI Perjuangan pasti akan tiba saatnya, PDI Perjuangan akan ajukan calon,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kemungkinan partainya akan mengumumkan calon kepala daerah gelombang kedua pada Sabtu 24 Agustus 2024. “Yang jelas PDIP punya kader-kader internal yang potensial. Kita punya Ahok, Bang Rano itu bisa di pertimbangkan. Selain tadi disampaikan Pak Anies,” kata Djarot.

Dirinya menyebut, tiga nama tersebut memiliki rekam jejak yang baik ketika memimpin sebuah provinsi. Ia lantas menyinggung Rano Karno, kader PDIP, yang pernah menjadi gubernur Banten sekaligus sebagai warga Betawi.

[red]

The post Anies Baswedan, Siasat PDIP Rebut Jakarta? appeared first on INDONESIAWATCH.

KIM yang dimotori Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat diwacanakan merangkul parpol lain dalam pertarungan Pilkada di sejumlah daerah, termasuk Jakarta. Sejumlah partai yang dirayu masuk KIM Plus di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan partai NasDem.

PKS mempertimbangkan opsi bergabung dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta untuk memajukan Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil alias RK diprediksi akan menantang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat fenomena borong partai untuk pemenangan Pilkada merupakan hal yang tidak baik bagi demokrasi. “Kalau mereka (parpol) ingin memenangkan (Pilkada) di semua tempat ya boleh-boleh aja dan tidak masalah. Tapi memborong partai itu yang jadi masalah. Kalau memborong partai ya enggak sehat bagi demokrasi,” kata Ray kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, perlu dikaji alasan sebuah partai berbondong-bondong mengusung calon tertentu. Padahal calon tersebut belum menjanjikan secara elektabilitas. “Di Pilkada Jakarta misalnya, elektabilitas Ridwan Kamil 10 persen tetapi kok tiba-tiba semua partai mau bersama dengan Ridwan Kamil. Tentu pertanyaannya adalah apa yang membuat partai-partai selain KIM itu kayak PKB, NasDem, dan PKS mau mendukung Ridwan Kamil padahal elektabilitasnya masih rendah,” ujar Ray.

Ray menyebut, hal tersebut menjadi anomali politik. Sebab, partai politik biasanya mengincar kemenangan dengan menjadikan hasil survei sebagai landasan pijak. “Umumnya partai politik itu mendukung [tokoh] yang elektabilitasnya tinggi, bukan yang elektabilitasnya rendah. Ini kan orang berlomba-lomba mendukung calon yang elektabilitasnya masih rendah, ada apa?” tuturnya.

Dirinya juga mempertanyakan langkah “balik badan” PKS meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta. Terlebih, Anies sebelumnya dikenal sebagai bestie dari mantan Gubernur Jakarta tersebut. Ray menduga perubahan sikap PKS disebabkan karena partai dakwah tengah melakukan pedekate politik dengan rezim pemerintahan baru yang bargaining-nya mungkin berupa tawaran menteri di kabinet.

“Ya, karena mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar jabatan gubernur. Apakah itu jabatan menteri misalnya. Kalau ada partai mau mendukung 10% dan meninggalkan yang 40% itu sepertinya ada sesuatu yang ingin didapatkan,” Ray menjelaskan.

Dirinya menyebut, fenomena borong partai di konteks Pilkada Jakarta bisa merupakan bagian dari skenario menjegal Anies Baswedan. “Bisa implikasinya Anies enggak mendapat kursi. Itu implikasi tetapi itu bisa jadi bagian dari skenario. Kalau Anies tetap ikut di pencalonan ini, seberapa besarpun partai politik pendukung RK, dia berpotensi tetap kalah. Makanya harus dibuat skenario Anies jangan ikut (Pilkada),” ujarnya.

Terkait langkah PDI Perjuangan (PDIP), Ray memprediksi partai banteng moncong putih akan mempertimbangkan dua opsi. Pertama, berkoalisi dan membangun kerja sama politik dengan Anies Bawedan. Kedua, PDIP tidak mengusung atau mencalonkan siapapun di Pilkada Jakarta.

“Bisa berkoalisi dengan Anies Baswedan tapi potensial tidak dapat dukungan dari partai politik lain. Alias PDIP akan gagal mencalonkan Anies. Atau yang kedua, dia enggak nyalonin siapa-siapa,” kata Ray.

Menurutnya, opsi kedua bisa diambil PDIP dengan pertimbangan meraih simpati rakyat dan menguntungkan PDIP dalam jangka panjang. “Bisa jadi membiarkan KIM maju sendiri dan PDIP enggak nyalonin siapa-siapa. Menurut saya secara politik dia sudah menang. Karena orang melihat faktanya, karena PDIP dibiarkan sendiri di luar dengan kondisi enggak bisa mencalonkan karena kurang suara,” pungkasnya.

[red]

The post Jegal Anies, Manuver KIM di Pilkada Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.