Menurut sigi survei LSI, terdapat sejumlah faktor yang mendukung penilaian tersebut. Pertama, performanya di forum internasional, pidato publiknya atas banyak isu, dan peringatan tegasnya kepada koruptor, meyakinkan pendukung utamanya bahwa Prabowo sosok potensial menjadi strong leader yang memajukan ekonomi.

“Sentimen publik amat positif. Namun, ada satu sentimen negatif, yakni terkait sistem Pilkada,” kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali dalam paparan riset catatan akhir tahun 2024, pada Kamis, 26 Desember 2024.

Menurutnya, di tahun pertamanya sebagai pemimpin, Prabowo meluncurkan banyak program utama menyasar sektor strategis. LSI Denny JA turut menganalisis opini publik dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi.

Riset tersebut membatasi delapan isu di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tenaga kerja, sosial, dan politik. LSI Denny JA menemukan tujuh program yang didukung sentimen positif. Sementara itu, terdapat satu program yang mendapat tantangan signifikan dari publik.

Pertama, pogram perbaikan kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui bantuan gizi, dengan frekuensi percakapan 2.505 meraih sentimen positif sebesar 53,7% dan negatif 46,3%. Program tersebut diapresiasi karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil.

Kedua, program target swasembada pangan dengan mencetak sawah 4 juta hektare dalam 3-4 tahun. Dengan frekuensi percakapan 7.922, meraih sentimen positif 70,0% dan negatif 30,0%. Publik optimistis dengan potensi program tersebut untuk meningkatkan ketahanan pangan. Meski, skeptisisme tetap ada terkait efisiensi anggaran dan target yang ambisius.

Ketiga, program alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah dengan frekuensi percakapan 17.925. Memiliki sentimen positif: 71,6% dan negatif 28,4%. Dukungan kuat muncul dari masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru. Tantangan utamanya adalah memastikan keadilan distribusi anggaran.

Keempat, program target pertumbuhan ekonomi 8% melalui tujuh sektor utama, termasuk transisi energi hijau. Dengan frekuensi percakapan 8.002, isu tersebut meraih sentimen positif 58,0% dan negatif 42,0%. Transisi energi hijau menjadi sorotan positif. Namun, sebagian masyarakat skeptis terhadap realisasi target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kelima, program penurunan prevalensi stunting dengan program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal dengan frekuensi percakapan 2.264. Meraih sentimen positif 52,7% dan negatif 47,3%. Publik menyambut baik fokus pemerintah pada masalah stunting. Tantangan utamanya distribusi program yang merata hingga daerah terpencil.

Keenam, penyediaan 3 juta rumah, termasuk 2 juta rumah di desa melalui UMKM lokal dengan frekuensi percakapan 4.190 meraih sentimen positif 53,7% dan negatif 46,3%. Program ini dianggap sebagai langkah maju untuk mengatasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kritikannya hanya terkait pendanaan dan waktu realisasi.

Ketujuh, kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5% pada 2025 dengan frekuensi percakapan 5.248. Meraih sentimen positif: 52,6% dan negatif 47,4%. Pekerja menyambut kenaikan UMN ini dengan baik. Sementara, pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.

Sedangkan kedelapan, isu Pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7%. Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3%. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi.

Denny JA menyarankan, Pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, dengan memastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.

“Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer,” kata Denny.

Ia mengingatkan, pada 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden SBY. Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80% rakyat menolak hak DPRD memilih langsung pemimpin daerah.

Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu Pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.

“Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik,” tutur Denny.

“Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi,” katanya.

Sekadar informasi, LSI Denny JA menggunakan pendekatan analisis isi komputasional. Metode ini mampu mendeteksi topik dan sentimen publik berdasarkan kata kunci spesifik terkait setiap program. Data diolah menggunakan aplikasi LSI INTERNET, alat analisis yang dirancang untuk menggali opini publik di ruang digital.

Dalam penilaian sentimen, dipilih sentimen positif dan sentimen negatif saja. Yang netral tak disertakan. Penelitian dilakukan selama satu bulan, dari 20 November hingga 20 Desember 2024.

Informasi dikumpulkan dari platform digital, termasuk: media sosial (Twitter, TikTok, Facebook), media online (news, blogs, videos, web), forum diskusi, dan podcast. Riset juga dilengkapi dengan analisa kualitatif berdasarkan analisa pendapat ahli.

[red]

The post LSI Denny JA: Terdapat Sentimen Negatif Kepala Daerah Dipilih DPRD appeared first on INDONESIAWATCH.

“Calon tunggal adalah representasi dari demokrasi kita, namun tetap ada risiko jika calon tersebut dikalahkan oleh kotak kosong. Konsekuensinya, akan ada pemilihan ulang,” kata Aminurokhman dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, DPR melakukan agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 11 September 2024. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas implikasi dari kekalahan calon tunggal, termasuk konsekuensi pelaksanaan Pilkada ulang yang dijadwalkan pada 2025.

Aminurokhman menekankan bahwa dalam situasi ini penting untuk memastikan kesiapan anggaran dan waktu, mengingat proses pendaftaran ulang dan tahapan lainnya memerlukan jeda waktu.

“Pemilukada ulang tentu membutuhkan waktu. Selama jeda itu, harus ada Penjabat (Pj) sementara untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah,” tuturnya.

Ia menilai masa jabaran Pj Kepala Daerah semestinya dibatasi dalam kurun waktu tertentu misalnya 6 bulan. “Namun, jika harus menunda hingga 2025, Komisi II menyatakan keberatan, terutama jika keserentakannya tetap ada,” kata Aminurokhman.

Baca juga:
Kotak Kosong Pilkada, Aksi Borong Partai, Pengamat: Kita Butuh Perppu!

Dirinya menekankan bahwa calon yang mengikuti Pemilukada ulang perlu memahami konsekuensi dari masa jabatan yang tidak akan genap lima tahun. Hal tersebut harus dikonfirmasi sejak awal agar calon paham akan implikasi keserentakan Pilkada di tahun 2029.

“Keserentakan Pilkada 2029 harus tetap berjalan, tidak mungkin hanya karena Pilkada ulang kita menunda. Jika calon meminta masa jabatan penuh lima tahun, itu akan menimbulkan masalah baru,” ucap Aminurokhman.

Menurutnya, penting ada regulasi yang mengatur detil terkait Pemilukada ulang tersebut. Aminurokhman berharap, melalui regulasi yang baik dan pemahaman yang jelas oleh para calon, pelaksanaan Pilkada ulang dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

“Maka, regulasi yang jelas dan sempurna sangat diperlukan sejak awal, dan calon harus siap menerima konsekuensinya,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI, KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat menggelar Pilkada ulang pada 2025, jika pilkada suatu daerah dimenangkan kotak kosong.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 10 September 2024 dan menjadi kesimpulan sementara untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP.

“Secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

Menurut Doli, rapat Komisi II lanjutan bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP akan digelar pada 27 September 2024. Salah satu fokus pembahasannya mengenai aturan penyelenggaraan Pilkada ulang pada 2025 untuk daerah yang dimenangkan kotak kosong.

“Komisi Il DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang terkait PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada dengan satu pasangan calon,” kata Doli.

[red]

The post Calon Tunggal Menjamur, Fenomena Kotak Kosong, Dilema Pilkada Ulang appeared first on INDONESIAWATCH.

Modus kejahatan siber berbasis AI ini semakin meningkat dengan teknologi seperti GPT-3 yang mampu secara cepat menghasilkan konten visual hasil modifikasi yang sangat mirip dengan gaya bahasa dan perilaku individu yang ditiru.

Dampak yang diakibatkan oleh deepfake sangat signifikan, karena kerap disalahgunakan dalam modus kejahatan siber, yang tidak hanya merugikan, tetapi juga berpotensi menciptakan disinformasi dan misinformasi.

Ancaman siber deepfake terus berkembang di masyarakat, terutama berhubungan dengan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sudah di depan mata. Regional Vice President, ASEAN, Palo Alto Networks Steven Scheurmann menekankan bagaimana masyarakat dan institusi dapat melindungi diri mereka dari ancaman yang terus berkembang.

Menurut Steven, Deepfake telah menjadi perhatian utama di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. “Di Indonesia, teknologi deepfake dapat menghadirkan sejumlah ancaman serius dengan penyalahgunaan dalam menjalankan aksi kejahatan siber, terutama dalam penipuan bermotif politik dan finansial,” kata Steven.

Kemampuan teknologi untuk menyebarkan informasi palsu dalam waktu yang singkat berpotensi untuk menciptakan berbagai narasi yang menyesatkan, mengubah persepsi publik, merusak reputasi, dan menimbulkan konsekuensi yang serius.

Penyalahgunaan teknologi deepfake telah menarik perhatian mulai dari lembaga pemerintah hingga pakar keamanan siber, terutama selama periode pemilihan umum ketika informasi yang keliru dapat mempengaruhi opini pemilih. Meski tahun 2024 diprediksi menjadi tahun pemungutan suara terbesar dalam sejarah, dampak deepfake tidak hanya terbatas pada ranah politik saja.

Saat ini, tim peneliti yang tergabung dalam Unit 42 Palo Alto telah menemukan banyak kampanye penipuan menggunakan video deepfake yang menampilkan kemiripan dengan berbagai tokoh publik, termasuk CEO, pembawa berita, dan pejabat pemerintah di seluruh dunia.

“Sama halnya dengan deepfake dalam bentuk konferensi video yang mendapat perhatian besar, penipuan deepfake berbasis web juga merupakan ancaman baru yang harus diwaspadai,” ujar Steven.

Pada Juni 2024, Palo Alto telah menemukan ratusan domain yang digunakan untuk mempromosikan jenis penipuan ini, dengan setiap domain diakses hingga 114.000 kali secara global sejak pertama kali ditayangkan. Namun, tidak seperti domain phishing atau malware pada umumnya, domain-domain ini relatif berumur panjang, dengan waktu aktif rata-rata 142 hari.

Steven menjelaskan, kemunculan GenAI telah mempermudah pelaku ancaman untuk melakukan penipuan deepfake, sehingga sangat penting untuk mampu mendeteksi ancaman ini dari sebelumnya.

Ia menyarankan agar organisasi memperkuat pertahanan mereka dengan mengidentifikasi dan menghentikan ancaman deepfake yang terus berkembang secara proaktif. “Meningkatkan upaya yang berfokus pada kombinasi analisis visual, kesadaran akan kelemahan keamanan yang umum, dan penggunaan alat deteksi khusus—seperti Advanced URL Filtering yang dapat membantu mengkategorisasikan serta memblokir URL berbahaya secara real-time,” kata Steven.

[red]

The post Ancaman Deepfake di Kontestasi Pilkada 2024 appeared first on INDONESIAWATCH.

Banyak daerah saat ini berpotensi hanya memiliki calon tunggal dalam pilkada di antaranya pada Pilkada Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan, partai politik saat ini sudah mengedepankan pragmatisme. Yakni, terfokus memenangkan kontestasi semata dengan memborong dukungan dari banyak partai. “Bahkan, di suatu daerah tertentu selain di Jakarta bisa saja mereka (parpol) merangkul semua partai politik sehingga tidak ada kandidat sebagai kompetitor yang dikenal sebagai kotak kosong,” ujar Emrus Sihombing dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Menurut Founder Lembaga Konsultan dan Survei Gogo Bangun Negeri itu, dalam konteks demokrasi substansial atau Demokrasi Pancasila, fenomena kotak kosong harus ditiadakan. “Saya mendorong Bapak Presiden (Jokowi) untuk membuat Perppu bahwa tidak dibolehkan dalam satu kontestasi politik di daerah, kandidat berhadapan dengan kotak kosong. Sebab, indikasi itu ada kalau kita melihat KIM Plus. Karena KIM Plus itu kan berpotensi berhadapan dengan kotak kosong,” katanya.

Dirinya membeberkan alasan kenapa fenomena kotak kosong haram dalam demokrasi. Pertama, dalam demokrasi substansial, rakyat merupakan penentu kemenangan. “Kalau rakyat memilih, masak milih kotak kosong, kan benda mati, sementara kita berasaskan Pancasila kemanusiaan. Yang paling penting dalam demokrasi adalah bagaimana menumbuhkan demokrasi dan memenangkan hati rakyat,” ujarnya.

Kedua, kotak kosong bukan tradisi yang baik bagi negara besar dan beradab seperti Indonesia. “Memborong partai adalah suatu tindakan yang tujuannya adalah bagaimana supaya bisa menang, berarti orientasinya kekuasaan, berarti Machiavellian, menghalalkan segala cara buat menang. Itu bukan semangat yang dibangun oleh Founding Father,” katanya.

Emrus menyatakan setidaknya harus ada dua paslon yang bertarung dalam Pilkada. “Harus dua paslon atau tiga paslon, tapi jangan dibuat juga dua paslon, tapi yang satu boneka. Jadi pura-pura demokrasi, karena dalam politik itu bisa disiapkan calon buat kalah, bisa begitu,” tuturnya.

Karena itu, Emrus mendukung kemunculan sejumlah tokoh dalam pentas Pilkada. Jakarta sebagai episentrum politik nasional sejatinya memunculkan banyak nama atau tokoh yang bertarung. “Ada yang mengusung Anies, ada yang mengusung Ridwan Kamil, ada yang mengusung Ahok itu justru baik buat rakyat. Kotak kosong itu yang justru memalukan bagi demokrasi kita,” ucap komunikolog Indonesia itu.

Meski demikian, Emrus membubuhkan sedikit catatan terkait kemunculan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Menurutnya, RK lebih cocok bertarung di kontestasi politik Jawa Barat melihat DNA politiknya. Bahkan, RK juga bisa menjadi tokoh yang layak dimajukan dalam Pilpres mendatang.

“Saya kira Ridwan Kamil harus punya sikap ke DPP Golkar karena dia sudah merawat suara di lumbung suara nasional, yakni Jawa Barat. Dia sebaiknya tetap di Jawa Barat. Tetapi ini ada bargaining politik supaya Ridwan Kamil bisa berpasangan dengan calon wakil gubernur tertentu untuk kepentingan pragmatis, jangan demikian,” katanya.

Menurutnya, kabar RK bakal maju di Pilkada Jakarta memunculkan fenomena tersendiri khususnya di kalangan analis politik. “Jadi, saya menyarankan Ridwan Kamil sebagai tokoh ideologis, tetap di Jawa Barat. Kalau bisa dari Jawa Barat langsung menjadi calon presiden, jangan menjadi gubernur lagi,” ucapnya.

Emrus juga menyayangkan adanya fenomena menjadikan PDIP sebagai musuh bersama, sehingga partai besutan Megawati Sukarnoputri itu kesulitan mencari teman koalisi di pilkada 2024. Menurutnya, doktrin politik Marchiavellli tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan calon pemimpinnya melalui calon yang diusung partai politik lain karena adanya aksi borong partai.

“Jangan sampai salah satu paslon melakukan aksi borong partai dan menjadikan partai lain sebagai musuh bersama, itu namanya politik Marchiavelli,” pungkasnya.

[red]

The post Kotak Kosong Pilkada, Aksi Borong Partai, Pengamat: Kita Butuh Perppu! appeared first on INDONESIAWATCH.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mulai gencar sosialisasi. Banyak masyarakat di kabupaten dan kota memang belum tahu jadwal Pilkada Serentak 2024 di daerahnya.

Di Jawa Tengah misalnya, berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), hampir separuh warga Jateng atau sekitar 49,3%, tidak tahu ada pemilihan Gubernur di daerahnya. Masih ada satu kuartal lagi untuk mensosialisasikannya.

Dari 37 Pilgub yang akan berlangsung November nanti, LSI menilai Pilgub di Jateng menjadi salah satu Pilbug yang menjadi sorotan. Sebab, tidak ada calon petahana yang maju. Ganjar Pranowo, Gubernur sebelumnya, sudah menjabat selama dua periode.

Alasan lainnya, karena Jateng merupakan basis utama PDI Perjuangan sekaligus juga wilayah utama Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Karena itu, LSI memprediksi akan terjadi kompetisi yang sengit antara jagoan Jokowi dan PDIP.

"Diduga akan terjadi kompetisi yang sengit antara kandidat yang didukung atau terafiliasi dengan Presiden Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju (KIM), melawan kandidat yang diusung oleh PDIP sebagai partai terbesar di Jawa Tengah," dikutip dari laporan LSI, (30/06).

Berdasarkan hasil survei yang dirilis LSI bertajuk Pilkada Di Daerah Kunci: Siapa Unggul Di Jawa Tengah?, ditemukan bahwa anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep memiliki elektoral tinggi di Jateng. Pada simulasi Top Of Mind survei LSI menemukan bahwa, elektoral paling tinggi ditempati Irjen. Pol. Ahmad Luthfi (5.2%).

Kemudian disusul Kaesang Pangarep (2.5%), Sudaryono (2.1%), Bambang "Pacul" Wuryanto (1.8%), Dico Ganinduto (1.7%), dan Taj Yasin (Maimoen 1.5%). Sementara mayoritas warga Jateng (78,7%) belum menentukan pilihan.

Dari 78,7% tersebut setelah dilakukan simulasi semi terbuka, tingkat elektoral Kaesang paling tinggi sebesar 15,9%. Disusul Irjen. Pol. Ahmad Luthfi (12.9%), Abdul Wachid (7.8%), Raffi Ahmad (6.8%), Bambang "Pacul" Wuryanto (5.8%), Sudaryono (4,7%), dan Hendrar Prihadi (4,7%).

Ketika dilakukan simulasi 3 kandidat Pilgub Jateng antara Kaesang, Bambang Pacul dan Ahmad Luthfi, Kaesang tetap unggul. Begitupun jika dilakukan simulasi 3 kandidat antara Kaesang, Sudaryono dan Ahmad Luthfi, Kaesang tetap unggul.

Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Tingginya elektoral Kaesang di Jateng paralel dengan tingkat popularitasnya. Masih berdasarkan hasil survei LSI, dari variabel Tingkat ketahuan Masyarakat Jateng, Kaesang paling tinggi sebesar 82%. Sedangkan popularitas Ahmad Luthfi sebesar 48,1%.

Hasil survei LSI ini menyebutkan bahwa peta kompetisi Pilgub Jateng masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli.

Meskipun demikian, faktor Jokowi Effect masih menjadi penentu kemenangan di Pilgub Jateng. Saat ini tingkat kepuasan warga Jateng terhadap Jokowi masih tinggi, sebesar 85,1%.

The post Anak Bungsu Jokowi Bisa Menang di Pilgub Jateng appeared first on INDONESIAWATCH.

“Maka dibutuhkan niat dan otak yang jernih di dalam memimpin. Antara niat dan perintah dari otak kepada seluruh tubuh harus selaras,” kata Pakar Pidana Narkotika Slamet Pribadi kepada Indonesiawatch.id, (28/06).

Menurutnya pecandu narkotika yang mengalami kecanduan berat, diduga sering salah persepsi dalam menerima suatu informasi. “Termasuk implementasinya, suka sensitif, bisa juga suka manipulatif. Karena menurut beberapa riset, otak pecandu narkotika terganggu oleh zat dalam narkotika tersebut,” ujarnya.

Slamet mengatakan, bila seorang pemimpin daerah mengalami kecanduan narkotika, dan kebetulan memiliki karakter pecandu yang diduga sering manipulatif, maka model kepemimpinannya sangat membahayakan. “Baik secara fisik maupun secara administratif,” katanya.

Dampak lebih jauh, kata Slamet, yang terjadi adalah sang pemimpin daerah ada kecenderungan berperilaku koruptif. “Negara, daerah dan rakyat akan menderita kerugian besar,” Slamet menerangkan.

Karena itu, Slamet mengusulkan agara pihak yang berkepentingan seperti KPU, Kementerian Kesehatan dan BNN, harus segera menaruh perhatian atas hal ini. “Dari sejak dini para Calon Kepala Daerah selain diharuskan melengkapi persyaratan administratif, asesmen harta kekayaan, politik dan lainnya, juga harus diberikan asesmen narkotika oleh para Ahli Adiksi Narkotika dari Instansi yg berwenang,” saran Slamet.
[red]

The post Pakar Pidana Narkotika: Calon Kepala Daerah Perlu Asesmen Narkotika appeared first on INDONESIAWATCH.