Legislator yang karib disapa Ninik itu meminta aparat kepolisian segera menindak tegas para pelaku. “Saya mengecam keras tindakan perkosaan dan pembunuhan pada Ananda CNA. Saya minta aparat kepolisian segera mencekal pelaku, dan memberi hukuman maksimal. UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) harus dilaksanakan dengan tegas!” kata Ninik dalam keterangan terulisnya di Jakarta.

Politisi PKB asal Banyuwangi itu mengecam aksi para pelaku karena tindakan keji itu dilakukan di tengah kondisi korban pulang sekolah. Ia mengaku heran karena tidak ada kepedulian dari lingkungan sekitar atas kasus tersebut.

“Kasus ini sangat mengejutkan. Selain tindakan pelaku sangat kejam, peristiwa ini juga terjadi saat anak pulang sekolah. Artinya, lingkungan di sekitar kejadian belum aman dari kasus kekerasan terhadap perempuan,” tuturnya.

Ninik turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan akan mengawal kasus tersebut hingga para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

“Semoga ayah, ibu, dan keluarga besar diberi kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi peristiwa berat ini. Insyaallah kami akan mengawal agar kasus ini diselesaikan dengan tuntas,” kata Ninik.

Dirinya meminta kepada semua pihak memberikan dukungan kepada korban dan keluarga agar tabah menghadapi situasi tak terduga ini.

Tak hanya itu, Ninik juga meminta agar Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama dan berupaya agar kasus yang sama tidak terulang lagi.

“Kejadian ini merupakan tamparan keras bagi kita semua. Mari kita saling bekerjasama dan berupaya agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” Ninik menandaskan.

[red]

The post DPR Kecam Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Siswi MI di Banyuwangi appeared first on INDONESIAWATCH.

Khofifah maju menggandeng politikus Demokrat Emil Dardak. Pasangan ini memborong belasan partai di Pilgub Jatim 2024. Di antaranya delapan parpol parlemen, yakni Partai Gerinda, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, PSI, dan Partai NasDem. Kemudian, tujuh parpol nonparlemen, antara lain Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PKN, Partai Gelora, dan Partai Prima.

Sementara, penantangnya Luluk Nur Hamidah menggandeng rekannya sesama politikus PKB Lukmanul Khakim. Keduanya merupakan anggota DPR. Pasangan ini hanya diusung oleh PKB yang membentuk poros sendiri lepas dari poros besar pengusung Khofifah. Selanjutnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengusung Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asad (Gus Han).

Munculnya tiga bakal calon gubernur perempuan pada Pilkada Jatim 2024 menunjukkan terbukanya masyarakat Jawa Timur terhadap kepemimpinan perempuan. Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman menilai fenomena tersebut layak dan patut diapresiasi.

Menurutnya, kontestasi pemimpin perempuan di Jawa Timur menunjukkan bahwa isu kepemimpinan perempuan saat ini tidak lagi tabu, melainkan menjadi penting dari kultur politik daerah tersebut.

“Kepemimpinan perempuan ini bukan hanya tidak menjadi tabu lagi tetapi juga telah menjadi bagian penting dari kultur politik Jawa Timur. Satu sisi dimensi memiliki religius tinggi tetapi pelan-pelan berhasil melawan patriarki kepemimpinan politik,” kata Airlangga Pribadi Kusman dalam keterangannya kepada awak media di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 2 September 2024.

Ditinjau dari analisis politik, ketiga calon akan bertarung keras dengan basis teritorial politik yang sangat kuat. Tri Rismaharini atau Risma didukung PDIP dengan wilayah basis dukungan di Surabaya, Malang, Banyuwangi dan sekitarnya. Airlangga menyebut, Risma memiliki political capital atau modal politik yang sangat kuat.

“Dari sini kita melihat dalam banyak Pilkada, pengaruh partai tidak lebih besar daripada figur, tetapi melihat figur Risma sebagai politisi dengan dedikasi cukup tinggi akan menggerakan partai politiknya. Dukungan konstituen kepada Risma melampaui batas konstituen dari partai sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Khofifah merupakan elite politik yang memiliki reputasi populer mendapatkan dukungan terutama dari kalangan Nahdliyin, serta memiliki basis politik yang kuat di kalangan perempuan dan santri.

Selanjutnya Luluk, didukung oleh partai pemenang legislatif di Jatim, yakni PKB. PKB memiliki mesin partai yang sangat kuat di daerah Tapal Kuda. Berbekal pengalaman sebagai Ketua DPP PKB dan legislator Senayan, Luluk dinilai bisa menjadi “kuda hitam” dalam Pilkada kali ini.

“Dia (Luluk Nur Hamidah) bisa jadi kuda hitam dalam kontestasi. Di sini saya pikir terjadi pertarungan di kalangan Nahdliyin di mana yang cukup keras ada Khofifah dan Luluk di basis Nahdliyin,” ucap Dosen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unair.

Selain itu, Risma juga tak bisa diremehkan karena memiliki latar belakang keluarga santri yang cukup kuat. Kemampuan masing-masing kandidat mengoptimalisasikan teritori masing-masing dan kemampuan mengambil dukungan dari basis lawan akan sangat menentukan pemenang Pilkada Jatim.

“Biasanya, suara di Madura sangat krusial dalam Pilkada karena sering menentukan kemenangan pada detik-detik terakhir. Selain itu, meskipun money politics dapat terjadi di mana saja, titik krusialnya biasanya di Madura,” tandasnya.

[red]

The post Adu Tarung Srikandi di Tapal Kuda, Laga Sengit Khofifah-Risma appeared first on INDONESIAWATCH.

Khofifah maju menggandeng politikus Demokrat Emil Dardak. Pasangan ini memborong belasan partai di Pilgub Jatim 2024. Di antaranya delapan parpol parlemen, yakni Partai Gerinda, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, PSI, dan Partai NasDem. Kemudian, tujuh parpol nonparlemen, antara lain Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, PKN, Partai Gelora, dan Partai Prima.

Sementara, penantangnya yakni Luluk Nur Hamidah menggandeng rekannya sesama politikus PKB Lukmanul Khakim. Keduanya merupakan anggota DPR. Pasangan ini hanya diusung oleh PKB yang membentuk poros sendiri lepas dari poros besar pengusung Khofifah. Selanjutnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengusung Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asad (Gus Han) sebagai bakal calon gubernutr dan wakil gubernur pada Pilkada Jatim 2024.

Sebelumnya, lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis peta terbaru elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang maju di Pilgub Jatim 2024 pada Juli 2024 lalu. Hasilnya, Khofifah Indar Parawansa masih perkasa sebagai figur yang akan memenangi pertarungan Pilgub Jatim 2024.

“Khofifah Indar Parawansa unggul baik dalam top of mind hingga kuesioner head to head melawan Tri Rismaharini (Risma),” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt dalam paparannya.

Dalam survei ARCI simulasi cagub 5 nama, elektabilitas Khofifah menguat di angka 51,4%, Risma 16,2%, KH Marzuki 9,8%, Azwar Anas 4,7%, Pramono Anung 3,2%. Sementara 14,7% responden belum menentukan.

Saat dilakukan simulasi 3 nama cagub Jatim, elektabilitas Khofifah kembali menguat di angka 53,6%. Kemudian, Risma di angka 19,6%, dan KH Marzuki 10,2%. Sebanyak 16,6% responden belum menentukan pilihan.

Kemudian, saat dikerucutkan simulasi 2 nama cagub Jatim, elektabilitas Khofifah menguat di angka 54,3%. Sementara, Risma di angka 23,8%. Sebanyak 21,9% responden belum menentukan pilihan.

Selanjutnya, dalam pertanyaan top of mind, elektabilitas Khofifah di angka 37,8%, Risma 15,2%, dan Marzuki di angka 9,6%. Sebanyak 37,4% responden belum menentukan. “Elektabilitas Khofifah masih belum ada yang menandingi. Dengan waktu yang semakin mepet Pilkada Serentak 2024 ini dan belum ada nama yang running, akan berat menyaingi Khofifah di Jatim,” tutur Baihaki.

Teranyar, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Khofifah masih perkasa di Jatim. Survei Litbang Kompas periode Juni 2024 menunjukkan elektabilitas Khofifah berada di posisi puncak mencapai 26,8%. Lalu, disusul oleh Tri Rismaharini dengan 13,6%. Sementara nama Luluk belum muncul dalam survei ini.

Khofifah juga unggul dengan perolehan 17,50% di survei Proximity Indonesia dalam simulasi Top of Mind yang digelar 8-14 Juli 2024 lalu. Menyusul di posisi kedua, Risma mendapat 4,20%.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair), Fahrul Muzaqqi memprediksi bahwa Khofifah Indar Parawansa akan memenangkan pertarungan di Pilgub Jatim. Mengingat elektabilitasnya yang terus menanjak. “Saya melihat dari konstelasi perkembangan politik nasional juga bagaimana Bu Khofifah ini masih sangat mungkin kelihatan lanjut di periode ke dua,” kata Fahrul Muzaqqi.

Menurutnya, Pilkada Jatim akan menjadi medan pertarungan kultural kaum Nahdliyyin. Khofifah sendiri merupakan mantan Ketua Umum Muslimat NU. Sementara penantangnya, Gus Han merupakan kiai sekalihus tokoh muda NU, dan Luluk Nur Hamidah merupakan struktural PKB yang memiliki darah NU.

“Artinya, Bu Khofifah masih akan berkontestasi dengan penantang yang berlatar belakang Nahdliyin, baik di posisi cagub atau cawagub, ini ada sosok Nahdliyin-nya. Jadi, partai akan berisiko jika tidak mencalonkan dari kalangan Nahdliyin. Itu sangat berisiko secara elektabilitas,” ujarnya.

Hal lain yang menjadi nilai tambah, pada Pilpres 2024, Khofifah punya magnet mengangkat suara Prabowo-Gibran di Jatim dengan meraih 65 persen suara. Karena itu, Khofifah disebut-sebut sebagai cagub yang terkoneksi atau memiliki “klik” dengan pemimpin terpilih. “Meski di kalangan grass root banyak yang merapat ke 02, jadi relawan-relawannya Ibu Khofifah semakin mantap ketika ia (Khofifah) memberikan statement bergabung ke TKN. Sehingga, suara di Jatim itu sempat tembus di angka 60-an persen,” paparnya.

Di sisi lain, ia menyinggung kepanikan PKB yang mengusung pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim. Menurutnya, PKB kembali mengulang kesalahan seperti Pilgub Jatim 2018 lalu. “Ini saya lihatnya mengulang kesalahan yang sama pada tahun 2018 lalu,” kata Fahrul.

Menurut Fahrul, pada Pilgub Jatim 2018, PKB mengusung duet Gus Ipul-Puti Guntur. Permasalahannya, Puti merupakan tokoh yang besar di Jawa Barat, bukan di Jawa Timur. “Jadi melihat untuk kans penantang ini masih sangat spekulatif, memang sudah ada duet Luluk-Lukmanul. Tapi sayangnya, kalau itu di tracking, Luluk Nur Hamidah ini kiprahnya banyak di Jawa Tengah,” ujarnya.

Hal ini yang membuat PKB dipastikan akan berat menjadi penantang Khofifah-Risma di Pilgub Jatim. “Malah ini mengulangi pengalaman PKB sebelumnya yakni mengusung Mbak Puti yang notabene Jawa Barat dan didaftarkan di Jatim,” ucap Fahrul.

Ia menilai, sebagai partai pemenang di Jatim, seharusnya PKB memiliki kader melimpah untuk diusung di kontestasi Pilkada kali ini. “Melihat detik-detik akhir pendaftaran cagub-cawagub Jatim, saya melihat tahapan ini sebetulnya sangat menentukan sekali. Namun justru yang nampak di mata publik itu karena waktu mepet, partai penantang terkesan buru-buru dan agak panik,” pungkasnya.

[red]

The post Pertarungan Srikandi, Kejayaan Khofifah, Kepanikan PKB appeared first on INDONESIAWATCH.

Namun, belakangan muncul desus ihwal desakan muktamar tandingan PKB yang akan digelar oleh mantan Sekjen PKB Lukman Edy di Jakarta pada September mendatang. Muktamar tersebut dikabarkan akan mengundang sesepuh dan tokoh di PKB. Mereka di antaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid.

Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain menyatakan, ada sejumlah alasan pihaknya menggelar muktamar tandingan di Jakarta. Hal itu disebabkan hasil Muktamar PKB tahun 2019 di Bali telah menghasilkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).

Namun, aturan-aturan tersebut mengalami beberapa perubahan prinsipil sejak PKB dibentuk pada 1998. “Pasca muktamar 2019 di Bali, peran kiai yang tergabung dalam Dewan Syuro itu diamputasi sedemikian rupa. Jadi yang pertama, dulu itu ada lembaga namanya Dewan Mukhtasar itu adalah tempat bernaungnya, tempat wadahnya para kiai, para ulama di PKB,” ujarnya.

Kemudian, yang kedua kewenangan prinsipil yang diberikan kepada jajaran dewan syuro untuk mengawal serta membuat kebijakan-kebijakan strategis di PKB malah diamputasi. “Peran strategis dewan syuro itu kemudian dihilangkan dalam AD/ART hasil muktamar PKB 2019 di Bali,” tuturnya.

Menurutnya, hal tersebut dilatarbelakangi kepemimpinan yang buruk dari Cak Imin selaku ketua umum dan tokoh sentral di PKB. Haramain menyatakan selama kepemimpinan Cak Imin terdapat gejolak dan konflik di tubuh PKB. Cak Imin dinilai kerap cekcok dan berseberangan dengan beberapa tokoh PKB yang berakhir dengan pemecatan.

Mereka yang pernah berkonflik dengan Cak Imin di antaranya Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, Lukman Edy, dan tokoh senior PKB lainnya. Sebelum muncul Muktamar Tandingan, PBNU juga mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa PKB. Usulan Muktamar itu disampaikan ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren atau Ponpes saat berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 12 Agustus 2024.

Sejumlah ulama menyampaikan keresahannya soal PKB. Dalam pertemuan Pansus PKB dan ratusan kiai NU di Pesantren Tebuireng, Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar menyatakan terdapat dua kesepakatan yang dicapai kedua pihak. Pertama, menyepakati bahwa PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural. Kedua, para kiai sepakat dan meminta PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB ke depan.

Anwar menyebut, dalam perjalanannya, PKB telah melakukan  sejumlah penyimpangan yang bertentangan dengan cita-cita dibentuknya partai. Di antaranya menghilangkan amanat harus adanya kepemimpinan ulama di tubuh partai.

bersambung ke halaman selanjutnya

The post PBNU Bersikap, Muktamar Tandingan, Kursi Cak Imin Terancam appeared first on INDONESIAWATCH.

Penyelenggaraan Muktamar di Pulau Dewata itu diwarnai aksi protes dan kericuhan dari ribuan gabungan massa, yakni kader PKB dan simpatisan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ribuan massa tersebut memadati kawasan BNDCC, Nusa Dua, Bali dari Sabtu (24/8) hingga Minggu (25/8).

Koordinator Lapangan Aksi Gerakan Penyelamat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Sutomo mengatakan, sebanyak 3.000 massa akan berunjuk rasa di hari kedua penyelenggaraan Muktamar PKB di Bali.

“Kurang lebih ada 3.000 massa dari seluruh kader-kader PKB, ada yang dari luar Bali juga, Jawa Timur, Sumatera Utara, Padang, Makassar dan dari lokal Bali sendiri,” kata Andi Sutomo dalam keterangannya di Kabupaten Badung, Bali, pada Ahad, 25 Agustus 2024.

Andi menegaskan, tujuan unjuk rasa Aksi Gerakan Penyelamat Partai Kebangkitan Bangsa digelar untuk membubarkan Muktamar PKB 2024 dan membawa partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu kembali ke khittah, atau jalan pendirinya, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ribuan massa aksi itu akan berkumpul di area Lagoon ITDC Nusa Dua atau pintu masuk utara menuju lokasi utama kongres tertinggi PKB di BNDCC. Aksi massa di jalanan Bali itu bertepatan dengan gagasan sejumlah kader PKB membuat muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta awal September mendatang.

Muktamar PKB tandingan itu digagas oleh Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy dan sejumlah eks politisi PKB lainnya. Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain dalam konferensi pers yang digelar di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (25/8) menyatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada 2-3 September mendatang.

“Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri PKB yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta,” kata A. Malik Haramain.

Ia mengeklaim mendapat mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB lalu sejumlah kiai yang ada di kepengurusan PBNU juga meminta agar PKB dikembalikan kepada NU. “Yang meminta kepada PKB adalah peran, posisi, eksistensi para ulama, pada kiai, bisa kembali dipulihkan seperti awal berdirinya Partai kebangkitan Bangsa tahun 1998,” ujarnya.

Haramain menegaskan Muktamar PKB yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, tidak sah atau cacat hukum. Pasalnya, pada 23 Juli 2024, DPP PKB baru mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan salah satu keputusannya adalah menjadwal muktamar pada akhir tahun setelah pelaksanaan Pilkada.

“Pilkada 27 November 2024, artinya muktamar seharusnya dilakukan atau dilaksanakan di bulan Desember 2024. Tapi entah kenapa kemudian jadwal muktamar dimajukan ke tanggal 24-25 Agustus seperti yang hari ini terjadi,” ucap Haramain.

Haramain menyebut, agenda muktamar yang bakal digelar di Jakarta memiliki semangat untuk mengembalikan PKB ke khittah-nya di Era Reformasi. “Agenda yang prinsipil yang akan kami lakukan adalah mengembalikan PKB ke khittah-nya garis perjuangannya sama seperti PKB dibentuk pada 1998. Di mana eksistensi posisi peran kiai dan ulama itu begitu dominan, tidak hanya pengawas tapi membuat kebijakan besar dalam PKB,” ujarnya.

Pihaknya mengeklaim Muktamar PKB di Jakarta sudah didukung 168 DPC. Dari ratusan DPC tersebut, beberapa ada yang sempat dinon-aktifkan oleh Ketum PKB saat ini, Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, Muktamar PKB di Jakarta nanti juga akan langsung memilih ketua umum baru.

“Muktamar [di Jakarta] menentukan siapa yang menjadi nahkoda untuk PKB selanjutnya,” katanya.

Diketahui, Muktamar PKB di Bali kembali menetapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB. Cak Imin terpilih orang nomor satu di PKB untuk periode 2024-2029 secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu (24/8).

Selain itu, hasil muktamar juga menetapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sebagai sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB masa bakti 2024-2029. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang pleno keempat Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 Provinsi Indonesia sepakat Cak Imin kembali menjadi ketua umum.

[red]

The post Muktamar PKB Bali Ricuh! Embusan Muktamar Tandingan Mengencang appeared first on INDONESIAWATCH.