Menanggapi perkembangan tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyambut gembira dan menyebut kesepakatan gencatan tersebut menjadi momen yang sangat penting untuk segera menghentikan genosida oleh Israel dan memulihkan situasi kemanusiaan di Palestina.

“Situasi kemanusiaan di wilayah Gaza Palestina sudah sangat buruk, setiap hari pembunuhan terhadap warga sipil oleh Israel terus berlangsung. Pengumuman tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi kabar baik tidak hanya buat warga Palestina, tetapi juga seluruh warga dunia yang sudah menantikan hadirnya kedamaian di Palestina,” kata Sukamta.

“Hal terpenting dengan adanya gencatan senjata ini, segera dipulihkan situasi kemanusiaan di Gaza. Ini kondisi yang sangat mendesak, seluruh bantuan internasional bisa segera masuk ke gaza dan menyelamatkan warga Palestina di sana,” ia menambahkan.

Lebih lanjut, Sukamta berharap seluruh pihak terutama Israel dan Hamas memegang komitmen terhadap tahapan gencatan senjata yang telah disepakati hingga terwujud gencantan senjata secara permanen.

Politisi PKS ini juga meminta pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif mengawal terlaksananya tahapan-tahapan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu terlibat secara aktif dalam mengawal proses perdamaian di Palestina. Selain itu, Pemerintah Indonesia dapat menginisasi diselenggarakannya sidang istimewa OKI.

“Tentu ada baiknya pemerintah Indonesia berkomunikasi terlebih dahulu dengan Qatar dan Mesir yang terlibat langsung memediasi gencatan senjata. Sidang istimewa OKI secara spesifik bisa membuat kesepakatan peta jalan pemulihan Palestina, dalam jangka pendek dari sisi pemulihan situasi kemanusiaan,” paparnya.

Sukamta berpandangan, manfaat jangka panjang setelah tercapai gencatan senjata permanen, terkait dengan pemulihan infrastruktur hingga pemulihan ekonomi dan pemerintahan di Palestina.

[red]

The post Sukamta: Gencatan Senjata Hamas-Israel, Langkah Penting Pulihkan Situasi Kemanusiaan di Palestina appeared first on INDONESIAWATCH.

Meitri menilai pembentukan direktorat baru tersebut sebagai wujud keseriusan pemerintah mengatasi masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal secara sistematis dan berkelanjutan.

“Kehadiran Ditjen Gakkum diharapkan mampu memimpin orkestrasi penanganan masalah tambang ilegal oleh berbagai satgas yang telah dibentuk pemerintah daerah agar penyelesaian masalah ini terlaksana secara terkoordinir, sistematis, dan berkelanjutan,” ujar Meitri Citra Wardani dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 13 November 2024.

Politisi PKS ini menegaskan, kegiatan tambang ilegal menimbulkan banyak dampak negatif, di antaranya ancaman terhadap kelestarian lingkungan hingga hilangnya potensi penerimaan negara.

“Kerugian negara akibat tambang ilegal mengalami tren kenaikan sejak tahun 2019, yang semula berada di angka Rp1,6 triliun kemudian menembus Rp3,5 triliun pada tahun 2022,” tutur Meitri.

Menurutnya, alam yang rusak akibat aktivitas tambang ilegal tidak hanya menimbulkan risiko tergerusnya daya dukung lingkungan terhadap mahkluk hidup di sekitarnya, seperti hilangnya kesuburan tanah hingga tercemarnya sumber mata air. “Lebih jauh, kerusakan tersebut juga mengundang risiko datangnya bencana alam hingga konflik sosial yang dapat menimbulkan kerugian materil dan non materil,” ucapnya.

Meitri menambahkan, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan fungsi alam akibat kerusakan yang ditimbulkan. Sebagai contoh, biaya yang mesti ditanggung negara untuk pemulihan lingkungan akibat tambang ilegal yang merusak hutan bisa mencapai Rp1,5 triliun.

“Selain menanggung kerugian berupa kerusakan alam beserta dampak turunannya, negara juga kembali dirugikan dengan hilangnya potensi penerimaan negara semisal dari pajak, bea ekspor, royalti, iuran tetap, dan lainnya akibat operasi tambang ilegal,” kata Meitry.

Dirinya membeberkan, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, realisasi penerimaan negara dari pertambangan mineral dan batu bara pada 2023 mencapai Rp172 triliun.

Meitri mengatakan, jika operasi tambang ilegal ini bisa ditertibkan, maka angka yang diperoleh untuk penerimaan negara bisa lebih tinggi. “Tingginya penerimaan negara dari tambang tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan kita terhadap utang serta berkontribusi terhadap dukungan pembiayaan sejumlah program strategis pemerintah yang berorientasi pada pembangunan kesejahteraan rakyat, sambungnya.

Legislator Dapil Jawa Timur ini berharap pendekatan berbasis pencegahan menjadi agenda utama Ditjen Gakkum Kementerian ESDM dalam mengatasi masalah tambang ilegal. Meitri menyatakan, pendekatan berbasis pencegahan dinilai lebih penting dan strategis karena dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan, hemat dari sisi biaya, serta meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ilegal.

Dirinya juga menekankan pentingnya fungsi pencegahan untuk mengurangi dampak lingkungan sejak dini. Pasalnya, aktivitas tambang ilegal jarang memperhatikan prosedur lingkungan yang ketat semisal bagaimana pengendalian limbah dan cara melakukan rehabilitasi lahan. “Apalagi, pemulihan lahan tambang butuh biaya tinggi dan waktu lama sehingga pencegahan dinilai lebih efisien secara ekonomis dan ekologis,” tuturnya.

Menurut Meitri, pencegahan lewat penegakan aturan yang solid, kampanye edukasi, dan pengawasan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal atau unsur masyarakat terkait lebih efektif dan berbiaya rendah.

“Kendati operasi penindakan memerlukan sumberdaya cukup besar termasuk personel, logistik, dan koordinasi lintas instansi, pendekatan tersebut tetap penting untuk mengatasi kasus-kasus mendesak,” tuturnya.

Meski demikian, Meitry menyebut fungsi pencegahan dinilai tetap lebih efektif dan memiliki manfaat jangka panjang khususnya dalam upaya melindungi lingkungan dan menjaga stabilitas sosial serta ekonomi. “Pada prinsipnya, mencegah lebih baik daripada mengobati,” tandasnya.

[red]

The post DPR Apresiasi Pembentukan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM, Kunci Sikat Tambang Ilegal appeared first on INDONESIAWATCH.

Anggota Komisi I Sukamta saat ikut menerima kunjungan delegasi Parlemen Tunisia pada Selasa, 5 November 2024 menyatakan keprihatinan atas perkembangan situasi di negara tersebut. Menurutnya, kegagalan demokrasi di Tunisia tidak hanya akan berdampak ke dalam negeri Tunisia tetapi juga akan berpengaruh terhadap upaya demokratisasi secara regional mengingat negara tersebut memiliki sejarah institusi demokrasi yang paling awal di kawasan Afrika Utara.

“Tingkat pertisipasi pemilu di Tunisia pada Oktober lalu sangat rendah. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap institusi demokrasi sangat rendah. Sementara, kondisi ekonomi dan tingkat pengangguran semakin memburuk. Sebagai negara yang bersahabat dengan Tunisia, kita tentu ikut prihatin dengan perkembangan situasi di sana,” kata Sukamta.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa jalan demokratisasi setiap negara tentu memiliki tantangan yang berbeda, terutama dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin monopoli kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah mentradisi. Namun demikian, ada satu semangat yang sama dalam demokrasi yang harus tetap ada, yaitu kebebasan akan hak berbicara.

“Peluang Tunisia untuk kembali ke jalur demokrasi sangat terbuka, karena punya pengalaman cukup panjang dalam hal ini dan juga sikap militer Tunisia selama ini cukup berpihak kepada rakyat,” ujar Sukamta.

Menurutnya, Presiden Tunisia terpilih bisa mengawali dengan membuat agenda rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan lawan politik dan anggota parlemen oposisi yang ditahan. “Ini tentu akan disambut baik oleh semua pihak untuk kembali melakukan format ulang demokratisasi,” Sukamta memungkasi.

[red]

The post Krisis Politik di Tunisia, Sukamta Imbau Rekonsiliasi Nasional appeared first on INDONESIAWATCH.

PKS diketahui telah memberikan tenggat waktu 40 hari bagi Anies untuk mencari koalisi yang bisa mengusung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) di Pilgub Jakarta. Namun, tenggat waktu tersebut sudah habis. PKS berpeluang meninggalkan Anies Baswedan yang telah disyaratkan untuk memastikan majunya pasangan AMAN di Pilgub Jakarta.

“Sebagai partai pemenang di Jakarta, DPP PKS sudah memutuskan bahwa kadernya harus ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta baik sebagai cagub atau cawagub. Prioritas kami saat ini adalah memastikan pasangan AMAN berlayar,” ujar Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Meski memiliki kursi terbanyak di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), PKS tidak dapat sendirian mengusung calon di Pilgub Jakarta. Pasangan AMAN masih membutuhkan 4 kursi lagi agar dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon.

PKS berharap Anies Baswedan dengan lobi politiknya bisa menutupi kekurangan tersebut. “Kami sangat berharap Mas Anies sebagai kandidat bisa memenuhi kekurangan 4 kursi tersebut. PKS juga terus membangun komunikasi dengan NasDem dan PKB, agar bisa memastikan pasangan AMAN berlayar,” kata Kholid.

Kendati demikian, sejak deklarasi pasangan AMAN pada 25 Juni 2024 hingga telah melewati tenggat waktu yang ditentukan, yakni 4 Agustus 2024, belum ada kepastian terkait pasangan AMAN. Di mana partai koalisi perlu menggenapkan 4 kursi PKS dari 22 kursi syarat dukungan.

“Sebenarnya, tenggat waktu 40 hari, yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan AMAN adalah waktu yang seharusnya cukup bagi Mas Anies untuk sama sama mengusahakan agar tiket ini berlayar,” ujar Kholid.

Menurutnya, PKS harus menentukan sikap politik sebab kontestasi Pilgub Jakarta tinggal beberapa bulan. “Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut,” katanya.

PKS disebut-sebut bakal mengambil opsi lainnya, yakni membangun komunikasi politik dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang saat ini berkeinginan mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Kholid tak menampik PKS mempertimbangkan usulan tersebut. Bahkan, opsi mengusung RK sudah masuk dalam pengkajian dan pembahasan DPP PKS.

“Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM dimana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS,” kata Kholid.

Dirinya membeberkan, hingga saat ini terdapat dua opsi yang menjadi bahan pertimbangan untuk diputuskan DPP PKS. “Opsi pertama dan menjadi prioritas kami adalah memastikan pasangan AMAN berlayar. Opsi kedua, membuka opsi lain jika pasangan AMAN tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi,” ujar Kholid.

Ia mengungkapkan bahwa PKS bakal segera mengumumkan calon gubernur yang diusung di Pilgub Jakarta 2024. Gimmick politik yang ditunjukkan PKS semakin mengkonfirmasi kabar bahwa partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang diprediksi kuat mengusung Ridwan Kamil.

Bahkan Golkar, yang menjadi partai asal Ridwan Kamil, tidak mempersoalkan jika cawagub nanti dari PKS. Selain Golkar, PAN juga tidak keberatan bila PKS masuk dalam koalisi jumbo tersebut. Bila PKS masuk ke KIM, maka akan tercipta KIM Plus di Pilgub Jakarta.

[red]

The post Pecah Kongsi PKS-Anies Baswedan, Kans Politik RK Rebut Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.

Keputusan tertuang dalam surat rekomendasi yang diberikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut di kantor pusat DPP PKS di Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Agustus 2024. Surat rekomendasi diberikan DPP PKS kepada Bobby Nasution dan Surya sebagai bacalon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Sumut 2024.

Bobby Nasution menyampaikan syukur dan terima kasih atas pemberian surat rekomendasi tersebut. Bobby menyatakan, dukungan politik kepada dirinya semakin bertambah pasca PKS menyerahkan surat dukungan. Saat ini, Bobby Nasution telah mengantongi dukungan mayoritas dari banyak partai. Di antaranya PKB, Golkar, Gerindra, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, dan PKS.

“Tanggung jawab dan amanah yang diberikan ini akan saya perjuangkan dengan sebaik-baiknya, demi memajukan Provinsi Sumatera Utara dan menyejahterakan masyarakatnya,” kata Bobby dalam keterangan di akun Instagramnya.

Di sejumlah kesempatan, Bobby menyampaikan bahwa dirinya memiliki kesamaan pandangan dengan PKS. “Ya, kita komunikasi dengan PKS, kita sampaikan pandangan kita terhadap Sumatera Utara, Alhamdulillah pandangan dari kami, dari saya, buat Sumatera Utara ini sejalan juga dengan pandangan PKS untuk membangun Sumatera Utara dan kondisi Sumatera Utara hari ini,” kata Bobby Nasution dalam keterangannya kepada wartawan di Medan pada 3 Agustus 2024.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu sempat melempar sinyal untuk mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk maju menjadi bacagub pada Pilkada Sumut 2024. “Ya, PKS mengusung beliau dan tentu kita memercayakan kepada beliau,” kata Ahmad Syaikhu dalam keterangannya di Jakarta pada 8 Juli 2024,

Namun, beberapa jam kemudian, Ahmad Syaikhu justru meralat ucapannya karena partainya belum memutuskan dukungan nama bakal calon gubernur untuk Pilkada Sumut. Menariknya sebelum pemberian rekomendasi, DPW PKS Sumut sempat bertemu dengan jajaran DPD PDI Perjuangan (PDIP) di Kantor DPW PKS di Medan pada 11 Juli 2024.

Pada pertemuan tersebut, kedua pengurus partai sempat membicarakan rencana koalisi bersama dalam Pilgub Sumut 2024. Ketua DPW PKS Sumut Usman Jakfar menyebut pertemuan tersebut untuk mempererat tali persaudaraan kedua partai. Menurutnya, kebersamaan PDIP dan PKS tidak hanya terjadi di Pilgub Sumut, tetapi juga pada Pilkada kabupaten/kota.

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan, hingga kini mereka masih menunggu keputusan DPP terkait sosok yang akan diusung di Pilgub Sumut 2024. Apabila DPP sudah memutuskan calon yang diusung, maka mereka akan all out memenangkannya.

Rapidin juga mengaku menyampaikan usulan kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengusung calon sendiri di Pilgub Sumut 2024. Namun, ia mengatakan apapun keputusan akhir Megawati akan terus didukung DPD PDIP Sumut.

“Iya pasti (melawan Bobby), kalau saya ditanya sebagai Ketua DPD akan usulkan ke Ibu Megawati walaupun kita sendiri pasti kita akan membawa calon kita sendiri, itu tegas. Itulah permohonan kami dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu Ketua Umum,” ucapnya.

Sebagai penantang, partai berlambang banteng moncong putih tidak kecut menghadapi koalisi besar Bobby Nasution. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Syaiful Hidayat, menganologikan koalisi gajah Bobby di Pilkada Sumut sebagai permainan suit jari.

“Gajah itu kan jempol, semut itu kelingking. Semut sama gajah, kelingking sama gajah menang mana? Menang semut, menang kelingking. Kenapa? Karena kita akan membangun kerja sama dengan rakyat kecil,” kata Djarot Syaiful Hidayat.

Dalam konteks Pilkada Sumut, tinggal PDIP yang belum memutuskan mengusung kandidat. Posisi PDIP terjepit namun tetap jadi penentu kontestasi. “Kita akan berusaha tetap membangun koalisi, membangun kerja sama dengan rakyat di bawah. Kita akan bentuk koalisi sendiri. Biarkan semut melawan gajah,” ujar Djarot.

[red]

The post PKS Resmi Usung Bobby Nasution, Koalisi Gemuk, PDIP Terjepit appeared first on INDONESIAWATCH.