Jumlah pelanggan PLN yang akan merasakan manfaat kebijakan ini mencapai 81,4 juta atau sekitar 97% dari total pelanggan PLN. Dengan rincian 24,6 juta pelanggan daya listrik 450 VA dan 38 juta pelanggan 900 VA.

Baca juga:
Ada Gelagat Swastanisasi PLN, GEKANAS Desak Perbaiki Usaha Ketenagalistrikan

Lalu ada 14,1 juta pelanggan 1.300 VA dan ada 4,6 juta pelanggan 2.200 VA, yang juga mendapatkan diskon. “Kami mengapresiasi, menghargai adanya diskon 50% tarif listrik untuk 2200 watt ke bawah,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Senin (16/12).

Darmo, panggilan Darmawan Prasodjo, mengatakan, nantinya untuk pelanggan prabayar,PLN akan langusng secara otomatis. Darmo mencontohkan, jika sebelumnya pembelian token listrik sebesar Rp100 ribu, makan akan disesuaikan.

“Yang tadinya Rp100 ribu misalnya untuk kwh tertentu, nanti hanya separuhhnya Rp50 ribu yang dibayar. Kemudian yang pasca bayar, kami secara otomatis, menyesuaikan tagihan listriknya untuk bulan Januari dan Februari,” ujarnya.

Darmo juga mengatakan bahwa pihaknya mebuka berkomunikasi dengan masyarakat melalui sambungan whatsapp. “Dan tentu saja untuk pertanyaan ini kami sudah mempersiapkan Wa number, 08777-1112-123,” ujarnya.

Darmawan menilai kebijakan diskon ini pada akhirnya dapat menjaga daya beli masyarakat pada awal tahun depan. Namun Darmawan tidak menjelaskan lebih lanjut berapa rata-rata kontribusi tagihan listrik bagi pengeluaran rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik kuartal IV atau periode Oktober-Desember 2024 tetap atau tidak mengalami perubahan. Tarif ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, mengatakan seharusnya terjadi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi. Namun, pemerintah memutuskan tarif tetap demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan.

Tarif ini mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Parameter ekonomi makro kuartal IV 2024 menggunakan realisasi pada Mei hingga Juli lalu. Berdasarkan parameter tersebut, pemerintah seharusnya menaikkan tarif listrik.

[red]

The post Tarif Listrik PLN Diskon 50% untuk Januari & Februari 2025 appeared first on INDONESIAWATCH.

Salah satu anggota GEKANAS, Andy Wijaya mengatakan pihaknya juga mendesak agar perbaikan penyediaan ketenagalistrik dimulai dari bisnis pembangkitan tenaga listrik hingga penjualan tenaga listrik/retail. “Yang dapat menghilangkan peran dan kepemilikan Negara didalamnya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Indonesiawatch.id, (03/12).

Baca juga:
Jenderal (Purn) Bintang Dua yang Pernah Pecat Ferdy Sambo Ini, Jadi Komisaris PLN

GEKANAS juga mendesak agar semua warga negara dan pihak terkait, terlebih institusi negara haruslah patuh dan taat melaksanakan putusan MK No. 39/PUU-XXI/2023. Dimana putusan tersebut, kata Andy, menegaskan bahwa Tenaga Listrik termasuk kedalam Cabang-Cabang Produksi yang penting bagi Negara dan menguasai Hajat Hidup Orang Banyak, dan oleh sebab itu wajib dikuasai oleh Negara.

Menurut Sekretaris Jenderal Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP-IP) itu DPR RI juga harus segera proaktif untuk terlibat dalam Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan aturan turunannya. Agar partisipasi dan sumbangsih publik semakin terlihat guna menyongsong kedaulatan energi (listrik). Karena pada putusan MK, RUKN wajib meminta pertimbangan DPR RI sebagai representasi rakyat.

Selain itu, kata Andy, putusan MK juga mengamanahkan agar usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang terdiri rangkaian pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, hingga penjualan tenaga listrik/retail wajib dilakukan secara terintegrasi. “Tidak boleh dilakukan secara terpisah atau tidak terjadi Unbundling,” kata Andy mengutip putusan MK.

Persoalannya, Andy menguraikan, saat ini banyak dari putusan MK tahun 2023 itu, diduga kuat tidak sesuai aturan. “Melabrak berbagai kaidah konstitusional yang pernah diputuskan oleh MK sebelumnya termasuk putusan terbaru MK,” ujarnya.

Misalnya, keberadaan pembangkit swasta (IPP) yang tampak jelas sekali tanpa ada syarat konstitusional yang ditetapkan MK. “Semisal negara hanya menjadi pembeli listrik swasta tanpa adanya kepemilikan,” katanya.

Andy mengatakan bahwa GEKANAS akan terus memperjuangkan agar pengusahaan ketenagalistrikan di Indonesia tidak dikuasai swasta. “Yakinlah Indonesia emas 2045 sulit tercapai jika negara ini tidak berdaulat (energi) dan sikap Gekanas ini sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu Kedaulatan Energi, dalam hal ini kedaulatan atas ketenagalistrikan,” pungkasnya.

Adapun lembaga yang tergabung dalam GEKANAS adalah sebagai berikut:
1. FSP KEP SPSI
2. FSPLEM – KSPSI
3. FSPI
4. FSPKEP – KSPI
5. PPMI ‘98
6. FSP PAR REF
7. FSP RTMM SPSI
8. FSP TSK SPSI
9. FSP PPMI KSPI
10. IKAGI
11. GOBSI
12. GASPERMINDO
13. PPIP
14. SP PLN
15. SP PJB
16. SPAG
17. ELKAPE
18. PAKKAR

[red]

The post Ada Gelagat Swastanisasi PLN, GEKANAS Desak Perbaiki Usaha Ketenagalistrikan appeared first on INDONESIAWATCH.

Hasil RUPS memutuskan memberhentikan lima komisaris yaitu Nawal Nely, Mohamad Ikhsan, Arcandra Tahar, Dudy Purwagandhi dan Charles Sitorus. Mereka diganti dengan 4 komisaris baru yaitu, Aminuddin Ma’ruf, Jisman P. Hutajulu, Ali Masykur Musa, dan Yazid Fanani.

Baca juga:
Ditjen Gatrik KESDM Klaim Rasio Elektrifikasi 99,9%, Menteri Desa: 10 Juta Keluarga Tidak Terakses Listrik

Nama terakhir merupakan pensiunan polisi jenderal Bintang 2. Irjen. Pol. (Purn.) Yazid Fanani pensiun pada 2023. Sebelum pensiun, Ia pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang STIK Lemdiklat Polri.

Pada 2022 lalu, Yazid Fanani menjadi salah satu anggota sidang etik kasus eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Yazid bersama dengan 4 Jenderal Polri lainnya memutuskan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ferdy Sambo.

Yazid memiliki 3 anak dan istri bernama Rinny Shirley Theresia Wowor. Rinny merupakan perempuan ketiga asal Sulawesi Utara yang berhasil menjadi jenderal polisi. Yazid juga merupakan besan dari Letjen TNI (Purn.) Bambang Ismawan.

Berikut susunan Dewan Komisaris PLN yang baru:
1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama
3. Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris
4. Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris
5. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris
6. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris
7. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen
8. Andi Arief sebagai Komisaris Independen
9. Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen
10. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

RUPS juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan. Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN adalah sebagai berikut:
1. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama
2. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan
3. Yusuf Didi Setiarto sebagai Direktur Legal dan Manajemen Human Capital
4. Evy Haryadi sebagai Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem
5. Edi Srimulyanti sebagai Direktur Retail dan Niaga
6. Hartanto Wibowo sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
7. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan
8. Adi Lumakso sebagai Direktur Manajemen Pembangkitan
9. Adi Priyanto sebagai Direktur Distribusi
10. Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko

[red]

The post Jenderal (Purn) Bintang Dua yang Pernah Pecat Ferdy Sambo Ini, Jadi Komisaris PLN appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik KESDM, Nur Hidayanto, masih ada sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki akses listrik dari PLN. Tantangan utama dalam program listrik desa meliputi pengadaan dan distribusi Material Distribusi Umum (MDU).

Baca juga:
Kementerian ESDM Bantah Skema Power Whelling Sebagai Bentuk Liberalisasi

“Lalu akses jalan yang kurang memadai, keterbatasan lahan, kekurangan tenaga kerja, kondisi keamanan, dan masalah perizinan, terutama yang terkait dengan hutan dan pemanfaatan ruang,” ujar Nur dalam keterangan resminya, Jumat (8/11).

Sementara Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa ada 9,99 juta keluarga tidak terakses Listrik di desa. “Bahkan listrik di desa terpencil ada, tapi hanya beroperasi di bawah 24 jam/hari,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI.

Yandri menyayangkan bahwa masih ada daerah yang belum teraliri listri di tengah kemerdekaan Indonesia yang akan masuk ke 80 tahun.

“Luar biasa ini Pak, saya sedih juga sebenarnya. Maksud saya cukuplah saya dulu, waktu masih kecil enggak punya listrik di rumah emak saya. Sampai tamat kuliah saya enggak punya, enggak pernah melihat listrik di rumah emak atau bapak kami,” ujarnya.

Ternyata peristiwa yang dialami Yandri puluhan tahun lalu, masih dirasakan sebagian masyarakat Indonesia. “Nasib teman-teman kita, nasib warga negara Indonesia, masih ada sekitar hampir 10 juta yang tidak punya listrik. Ini tanggung jawab kita Pak, tanggung jawab yang sangat mulia,” katanya.

Karena itu untuk menuntaskan masalah tersebut, di hadapan para anggota DPR Komisi V, Yandri akan menggandeng banyak pihak terkait. “Mudah-mudahan dengan begitu satu persatu persoalan akan kita urai,” ujarnya.

[red]

The post Ditjen Gatrik KESDM Klaim Rasio Elektrifikasi 99,9%, Menteri Desa: 10 Juta Keluarga Tidak Terakses Listrik appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam draft RUU EBET disebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen akan penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi Baru/Energi Terbarukan dapat dilakukan dengan Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) dan atau jaringan distribusi melalui mekanisme sewa jaringan.

Selanjutnya, usaha jaringan transmisi tenaga listrik wajib membuka akses pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan skema sewa jaringan listrik dalam RUU EBET bukan merupakan bentuk dari pasar bebas (liberalisasi) industri listrik nasional, melainkan bertujuan mengoptimalkan distribusi dengan harga terjangkau serta meningkatkan bauran energi terbarukan.

Baca juga: 
Kementerian ESDM: Menteri ESDM akan Pilih Tiga Calon Dirjen Minerba untuk Diserahkan ke Presiden

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Prof. Eniya Listiani Dewi mengatakan, PBJT atau skema sewa jaringan listrik PLN oleh pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) bertujuan untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan transmisi.

Media Gathering Subsektor EBTKE (Doc. Indonesiawatch.id)

RUU EBET mengatur sejumlah batasan terkait pemanfaatan jaringan transmisi. Misalnya, pembangkit EBT dilarang menyalurkan listriknya secara langsung ke konsumen baik itu di dalam wilayah usaha PLN maupun di luar wilayah usaha lain.

Dengan beberapa batasan tersebut, Eniya menegaskan skema PBJT bukan merupakan bentuk liberalisasi industri ketenagalistrikan di Indonesia, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Menurut Eniya, skema tersebut memungkinkan pembangkit listrik energi terbarukan dari pihak swasta yang berada di wilayah usaha PLN untuk menyalurkan listrik ke kawasan industri lain melalui sewa jaringan, namun tidak diperbolehkan melakukan distribusi langsung ke konsumen.

Baca juga:
Kementerian ESDM: Investasi Adalah Kunci Tercapainya Target EBT

“Penjualan yang ke pelanggan-pelanggan secara langsung itu enggak boleh. Yang diperbolehkan adalah penyaluran listrik dari wilayah usaha PLN ke wilayah usaha PLN lainnya melalui jaringan PLN, bukan langsung ke penduduk. Jadi, tidak ada isu liberalisasi di sini,” ujar Eniya dalam acara Media Gathering Subsektor EBTKE, di Kantor Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin, 9 September 2024.

Skema power atau PBJT, lanjut Eniya, tetap menjaga dan memperhatikan aspek kapasitas jaringan, keandalan sistem, kualitas pelayanan, aspek ekonomi dan keuangan negara. Dalam skema tersebut, PLN masih memegang penguasaan penuh melalui persetujuan harga sewa jaringan. “Liberalisasi tidak berlaku di sini, semuanya tetap diatur oleh pemerintah, termasuk harga sewa transmisi,” kata Eniya.

Eniya menyebut, proses pembahasan RUU EBET sudah rampung, baik di tingkat Panitia Kerja maupun Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Usulan terkait PBJT dalam rancangan regulasi energi ramah lingkungan ini telah disetujui oleh seluruh perwakilan pemerintah. Forum pembahasan terakhir digelar pada 2 September 2024 di bawah koordinasi Komisi VII DPR RI.  Menurut Eniya masih terdapat satu substansi yang sudah dibahas tetapi belum disepakati, yakni mengenai substansi PBJT atau sewa jaringan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian RUU EBET. Dalam rapat pimpinan (rapim), Bahlil menekankan pentingnya segera menyelesaikan undang-undang tersebut guna mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan.

“Kalau tidak selesai di sini berarti [dituntaskan] periode tahun depan, tetapi mungkin bisa dipercepat karena Pak Menteri [Bahlil Lahadalia] minta segera selesai,” ujar Eniya.

[red]

The post Kementerian ESDM Bantah Skema Power Whelling Sebagai Bentuk Liberalisasi appeared first on INDONESIAWATCH.

Analis hukum dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bayu Yusya, menilai perubahan kebijakan energi nasional tersebut sangat penting dan mendesak. Pasalnya memang telah terjadi banyak perubahan kondisi dan untuk menghadapi tantangan penyediaan energi di masa depan.

“Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan pada tahun 2014 saat ini telah berusia 10 tahun. Ini waktu yang tepat untuk dilakukan perubahan”, katanya dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh PUSHEP, Jumat (21/6/2024).

Bayu menjelaskan, hingga akhir tahun 2023 pencapaian penggunaan EBT hanya 13,09%. Sementara Pemerintah mematok target bauran energi baru dan energi terbarukan antara 19% sampai dengan 22% pada tahun 2030.

Target tersebut terus naik hingga 72% di tahun 2060. “Jika tidak ada upaya yang luar biasa dan melibatkan semua pihak keroyokan bersama-sama memacu bauran energi, maka target transisi energi tidak akan tercapai,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, selama ini kewenangan urusan energi masih terpusat di pemerintah pusat dan hanya sampai provinsi. Maka itu kebijakan EBT perlu didesentralisasikan sampai ke daerah kabupaten atau kota, sehingga daerah juga ikut bertanggungjawab.

Selain itu, kata Bayu, penyediaan energi khususnya tenaga listrik untuk Masyarakat masih tersentralisasi oleh PT PLN (Persero). Padahal banyak pihak yang punya potensi untuk mendukung penyediaan energi khususnya energi terbarukan untuk masyarakat.

Untuk itu, Bayu menyarankan, perlu dibuka kesempatan bagi semua pihak untuk mendukung dalam penyediaan dan pengembangan EBT terutama subholding BUMN. Misalnya Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) dan Pertamina Geothermal Energy (PGE) atau pihak-pihak lainnya.

“Saya kira mereka punya kemampuan, intinya semua pihak harus sinergi dan keroyokan untuk percepatan target bauran energi sesuai kebijakan transisi energi,” kata Bayu.

Menurut Bayu, secara hukum hal ini sangat dimungkinkan. Apalagi saat ini DPR sedang membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang bisa memasukkan ketentuan tentang keterlibatan pihak-pihak dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan.

Disamping itu juga perlu diperkuat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang juga sedang disiapkan rancangan perubahannya oleh DPR. “Untuk itu, proses pembahasan dan penyiapan RUU ini di DPR harus transparan dan partisipasif melibatkan semua pihak,” pungkasnya.
[red]

The post Bauran EBT Masih Rendah, Target Transisi Energi Terancam Gagal appeared first on INDONESIAWATCH.