PMI baru saja meyelenggarakan Munas ke-22. Pada hajatan suksesi itu, Jusuf Kalla dan Agung Laksono menjadi calon Ketua Umum. Agung Laksono belakangan gagal dicalonkan karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon ketua umum. Akhirnya, Jusuf Kalla terpilih aklamasi.

Baca juga:
Jusuf Kalla Sebut Mendikbud Nadiem Jarang ke Kantor

Hasil Munas menetapkan kembali Jusuf Kalla sebagai Ketum PMI selama 4 periode berturut-turut dari periode 2009 – 2014 hingga 2024 – 2029. Agung Laksono yang kecewa, tak terima hasil tersebut.

Agung pun menggalang para anggota untuk membuat Munas PMI tandingan. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Hasilnya, Munas tandingan menetapkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI

“Iya betul (saya telah terpilih jadi Ketua PMI), kita ada Munas di Hotel Sultan,” kata Agung saat dihubungi awak media, Senin (9/12).

Agung mengklaim, proses munas yang digelar di Hotel Sultan telah sesuai dengan ketentuan aturan di internal PMI. Ia pun menjelaskan, alasan penyelenggaraan munas itu didasari atas kekecewaan dari para pengurus PMI di bawah kepemimpinan JK.

“Ya proses munasnya sesuai dengan ketentuan organisasi dimungkinkan, karena teman-teman itu kecewa, teman-teman itu merasa dipasung aspirasinya, sehingga enggak bisa bicara, enggak bisa ngomong,” kata Agung.

Segera Agung Laksono akan membawa hasil Munas PMI tandingan tersebut ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Agung akan menyerahkan keputusan akhir kepada Kemenkum setelah Munas versi JK, memprotes.

“Hasil dari pertemuan-pertemuan ini tentu akan dibawa ke instansi yang memang mempunyai tanggung jawab dalam kaitan keberadaan eksistensi organisasi seperti Palang Merah Indonesia. Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya,” kata Agung.

Buntut dari dualisme tersebut, JK melaporkan Agung Laksono ke polisi. JK menegaskan deklarasi Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan pengkhianatan.

“Upaya (deklarasi) Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi. PMI harus ada satu dalam satu negara tidak boleh ada dua,” kata JK saat ditanya awak media.

Bahkan, JK menyinggung kebiasaan Agung Laksono yang selalu ingin memecah-belah organisasi seperti memecah Partai Golkar dengan mendirikan organisasi Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

“Agung Laksono kerjanya seperti itu. Dipecah Golkar, buat tandingan di Kosgoro. itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena itu berbahaya untuk kemanusiaan,” ujar JK.

JK mengatakan anggota PMI yang memberikan dukungan kepada Agung Laksono dalam kontestasi Ketua PMI baru, telah dipecat karena melanggar Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART). “Kita sudah pecat, karena melanggar AD/ART,” katanya.

[red]

The post Palang Merah Indonesia Pecah, JK Polisikan Agung Laksono appeared first on INDONESIAWATCH.

Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, kontraksi PMI Manufaktur akan diikuti dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kontraksi bidang manufaktur akan diikuti dengan serentetan PHK, yang pada gilirannya dapat membuat daya beli dan konsumsi masyarakat terpuruk,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (02/09).

Di samping itu, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terus melemah. “Kontribusi manufaktur Indonesia terhadap PDB yang terus melemah, memang menunjukkan sudah terjadi deindustrialisasi,” katanya.

Menurut Anthony, kondisi deindustrialisasi ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam meningkatkan industri manufaktur nasional. "[menteri] perindustrian gagal dan presiden gagal," katanya.

Anthony mengatakan, dengan kondisi fiskal yang terus melemah dan penerimaan pajak turun, pertumbuhan ekonomi pasti akan melambat. “Dan bukan tidak mungkin juga akan mengalami kontraksi,” katanya.

Baca juga:
KKKS PetroChina Jambi Bungkam Atas Dugaan Tipikor Proyek Betara Gas Plant Lidik Polda Metro

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sendiri mengaku tidak kaget atas terjadinya kontraksi PMI. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh belum adanya dukungan kebijakan yang tepat dari kementerian/Lembaga (KL) terkait.

"Sekali lagi kami tidak kaget dengan kontraksi lebih dalam industri manufaktur Indonesia. Penurunan nilai PMI manufaktur di Agustus 2024 terjadi akibat belum ada kebijakan signifikan dari Kementerian/Lembaga lain yang mampu meningkatkan kinerja industri manufaktur," kata Agus, dalam keterangan resminya, (02/09).

Agus juga mengatakan, telah terjadi pelemahan penjualan. Penyebabnya, jumalh barang impor murah dalam jumlah yang masuk ke pasar cukup besar. Terutama sejak bulan Mei 2024.

Baca juga:
Eks Menkeu Jokowi Sebut Air Galon Buat Miskin, INDEF: Mengaburkan Masalah Utama

"Membuat masyarakat lebih memilih produk-produk tersebut dengan alasan ekonomis. Hal ini dapat menyebabkan industri di dalam negeri semakin menurun penjualan produknya serta utilisasi mesin produksinya," ungkapnya.
[red]

The post PMI Manufaktur Turun Terus Sejak Maret 2024, Ekonom: Akan Diikuti Rentetan PHK appeared first on INDONESIAWATCH.