Kesimpulan ini, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Wira Satya Triputra, berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan. Misalnya soal sidik jari, hanya ditemukan sidik jari milik ADP di lakban.

Dari hasil pemeriksaan secara digigtal forensik dari hasil analisis CCTV, pihak kepolisian tidak menemukan menemukan adanya konten-konten yang mengandung gerakan yang memiliki muatan kekerasan.

“Dari penelitian secara digital, belum ditemukan adanya ancaman, fisik maupun psikis terhadap korban,” ujar Wira.

Sementara itu dari hasil autopsi psikologis, ditemukan bahwa ADP memiliki masalah. Hal ini ditunjukkan bahwa ADP pernah mengakses layanan kesehatan mental yang diakses terakhir tahun 2021. ADP juga dinilai, menutupi masalahnya dari orang lain.

Hasil autopsi tubuh dalam dan luar, yang dilakukan oleh pihak RSCM, ditemukan bahwa terdapat luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam. Lalu ada luka-luka lecet pada pipi kanan dan leher.

Pemeriksaan organ dalam ADP seperti kedua paru-paru, ditemukan pembengkakan dan seluruh organ ditemukan pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik pendarahan.

Dari keseluruhan pemeriksaan tersebut, pihak RSCM menemukan adanya kekurangan oksigen akut. Kesimpulannya, dari hasil pemeriksaan forensik, sebab meninggalnya ADP karena adanya gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas yang menyebabkan mati lemas.

Akhirnya dari semua hasil pemeriksaan tersebut, pihak Polda Metro Jaya akhirnya menyimpulkan bahwa ADP meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. “Dari serangkaian pemeriksaan saksi-saksi, pencarian barang bukti, dan melibatkan saksi ahli, kesimpulannya bahwa kami belum menemukan adanya peristiwa pidana,” ujar Wira.

[red]

The post Kepolisian: Kasus Kematian Diplomat Arya Daru Bukan Pidana appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, di Jakarta, Senin, (6/1),‎ menyampaikan, putusan PTDH atau pemecatan terhadap Donald Simanjuntak itu aneh karena peran dia “hanya tahu tapi tidak menindak”.

Baca juga
Uang Rp2,5 Miliar Dikembalikan ke WN Malaysia, IPW: Polri Tak Serius ‎Tindak Ulah Anggotanya di DWP

Adapun Donald Simanjuntak ‎dinilai mengetahui bahwa bawahannya melakukan pemerasan terhadap 45 orang WNA asal Malaysia dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

‎Menurut Sugeng, hal ini merupakan putusan ambigu karena diartikan lalai, sehingga Kombes Pol. Donald Parlaungan Simanjuntak tidak sepatutnya dipecat dengan alasan karena tidak melarang dan menindak anggotanya yang memeras.

“Dengan begitu, putusan dari Sidang Komisi Kode Etik Polri ini, akan menjadi celah di dalam tingkat banding,” ujarnya.

Menurut Sugeng, akan terjadi putusan, yakni dari PTDH ke demosi. Hal ini seperti terjadi pada anggota Polri yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo beberapa waktu lalu, kemudian dapat naik pangkat.

IPW menilai, ‎putusan kasus pemerasan terhadap warga Malaysia yang sedang menonton DWP oleh anggota Polri yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, itu akan menjadi acuan langkah institusi Polri di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya di era Presiden Prabowo.

“Sikap dari Presiden Prabowo sebagai pimpinan langsung dari lembaga Polri sangatlah ditunggu,” ujarnya.

Sebelumnya, ‎sidang Komisi Kode Etik Polri telah memutuskan tiga anggota Polri di-PTDH atau pemecatan sebagai anggota Polri terkait pemerasan penonton DWP 2024 yang berlangsung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus).

Ketiga anggota Polri yang dinyatakan dipecat atau dijatuhi PTDH, adalah Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak; Kasubdit III Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Yusticia; dan Eks Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudhy Triananta Syaeful.

Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dan AKP Yudhy Triananta Syaeful dipecat dalam sidang etik pada Selasa, 31 Desember 2024. Sedangkan AKBP Malvino Edward Yusticia (MEY) dipecat dalam sidang etik pada Kamis, 2 Januari 2025.

Pemecatan ketiga pejabat di Polda Metro Jaya ini merupakan buntut pemerasan terhadap 45 orang penontot DWP 2024 asal Malaysia. Jumlah uang hasil pemerasan oleh para oknum Polri ini mencapai Rp2,5 miliar. Sebanyak 18 anggota Polri menjalani sidang etik.
[red]

The post IPW: Pemecatan Dirres Narkoba PMJ Aneh, Celah seperti di Kasus Sambo appeared first on INDONESIAWATCH.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengatakan bahwa ketika dua panggilan penyidik, tersangka tidak hadir memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan patut dan wajar, maka peluangnya sesuai KUHAP ada dua.

Baca juga:
Berkali-kali Firli Mangkir & Tidak Ditahan, MAKI: Penyidik Tidak Profesional

“Menghadirkan paksa atau dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan,” katanya seperti dikutip dari Antara, (03/01).

Meskipun demikian, Ade Safri belum menjelaskan kapan Firli Bahuri kembali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. “Nanti kita ‘update’, yang jelas koordinasi terus kita lakukan dengan JPU untuk menuntaskan perkara yang dimaksud,” katanya.

Ade Safri juga menambahkan bahwa penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.

“Prinsipnya KPK RI mendukung sepenuhnya penyidikan yang saat ini dilakukan tim penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri terhadap penanganan perkara Tipidkor dengan tersangka FB,” katanya.

Kemudian hasil koordinasi yang telah dilakukan, menurut Ade Safri, penyidik menyampaikan bahwa terkait penanganan perkara a quo tidak ada kendala atau hambatan terkait pemenuhan P19 penuntut umum pada kantor Kejati DKI Jakarta.

“Insya Allah tidak akan lama lagi kita akan penuhi itu, dan sebagai pernah saya sampaikan bahwa penyidikan penanganan perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan akuntabel, profesional, pasti tuntas,” katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Ian Iskandar mengungkapkan bahwa kliennya tidak dapat menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik Polri karena menghadiri pengajian.

Ia juga mengungkapkan bahwa kliennya telah diperiksa sebanyak kurang lebih tujuh kali dan dua di antaranya adalah ketika Firli berstatus sebagai saksi.

“Dari mulai 9 Oktober 2023 pada saat surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, kemudian tanggal 23 November 2023 beliau ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini, ada panggilan yang kesekian kali oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap beliau,” ujarnya.

[red]

The post Mangkir Lagi, Polda Metro Mau Jemput Paksa Firli appeared first on INDONESIAWATCH.

‎Ade kepada wartawan di Monas, Jakarta, Jumat, (21/12), mengatakan, pihaknya akan menindak anggota PMJ jika terbukti memeras WNA dalam ‎acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

Baca juga:

IPW Sebut Ada Dugaan Pungli di Setukpa Polri, Perputaran Uang Capai Rp 240 Miliar

Menurut Ade, pihaknya tidak akan pandang bulu atau tebang pilih dalam menindak anggota yang diduga melakukan pelanggaran.

‎“Tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun pelakunya,” kata Ade.

Namun Ade belum memastikan bahwa benar-benar ada oknum anggota Polri dari PMJ ‎yang melakukan pemerasan kepada sejumlah penonton DWP 2024, termasuk kepada satu orang warga negara Malaysia.

‎Menurutnya, informasi tersebut masih sedang ditelusuri Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya. Penelusuran ini juga diasistensi oleh Divpropam Polri.

“Bid Propam Polda Metro Jaya yang juga diasistensi oleh Divpropam Polri, sedang berlangsung pendalaman untuk menindaklanjuti informasi tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang warga Malaysia dengan inisial nama samaran I (26) diduga diperas oleh oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan DWP 2024 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, (15/12).

‎Raka (27), bukan nama sebenarnya, yang merupakan warga Indonesia, menceritakan peristiwa tersebut. Kala itu, ia tengah bersama korban.

Menurut Raka, ketika dirinya besama I tengah menikmati penampilan ‎disjoki asal Amerika Serikat (AS), Steve Aoki, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian menarik tangah I.

Orang itu meminta I untuk mengikutinya ke belakang. Menurut I, bukan hanya dirinya yang ditarik dan diajak ke arah belakang. Ada sejumlah penonton dikumpulkan dan diperiksa oleh terduga polisi tersebut.

I menyampaikan kepada polisi tersebut bahwa dirinya merupkan warga negara Malaysia. Orang yang mengaku polisi ini meminta paspor untuk pemeriksaan administrasi.

Setelah diperiksa, polisi tersebut tidak segera mengembalikan paspor milik I. Dia mencoba mengetes apakah I dalam kondisi mabuk atau tidak.

Raka menyampaikan, tesnya semacam membaca angka pakai jari, jalan sempoyongan atau tidak, serta mulutnya bau alkohol atau tidak.

Bahkan, ada penonton lain yang diminta tes urin. Namun, setelah tes urin, terduga polisi tersebut belum juga mengembalikan paspor kepada I walaupun I sudah memintanya. Dia malah berbincang dengan ‎petugas lain.

Setelah sekitar 30 menit I belum kembali usai dibawa petugas, Raka kemudian mencarinya. ‎Ia kemudian bertemu dengan I yang sedang memohon agar polisi mengembalikan paspor miliknya.

Saat itu, wajah Ilham terlihat panik, sama seperti beberapa penonton DWP 2024 lain yang paspornya turut ditahan. Raka juga turut meminta polisi mengembalikan paspor temannya.

Polisi tersebut bergeming. ‎Raka lantas melihat paspor milik penonton DWP lain yang turut disita polisi, di dalamnya terselip uang.

Melihat kondisi itu, Raka berinisiatif memberikan uang Rp200 ribu. Setelah itu, polisi mengembalikan paspor I. “Dipersulit pas balikin paspornya. Pas habis bayar, ‘ya sudah sana’, gitu,” kata Raka.
[red]

The post ‎PMJ akan Tindak Tegas Oknum Polisi Diduga Peras WNA di DWP appeared first on INDONESIAWATCH.

Kabar tentang pemeriksaan Budi Arie oleh Polda Metro Jaya (PMJ) tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Wakakortas Tipikor) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Arief Diharsa.

Baca juga:

Mahfud MD Minta Budi Arie Diperiksa untuk Buka Kotak Pandora Judol di Komdigi

Namun Arief enggan menyampaikan terkait kasus apa Polda Metro Jaya (PMJ) memeriksa Budi Arie Setiadi yang sebelumnya menjabat Menteri Komuniasi dan Informatika (Kominfo).

Dia tetap bergeming ketika ditanya wartawan apakah pemeriksaan ‎tersebut terkait kasus membekingi judi online (judol) yang sempat ditudingkan kepadanya karena sejumlah oknum pegawai terlibat membekingi situs judol.

Arief hanya mengatakan, agar mengonfirmasinya ke Dirreskrimsus Polda Metro Jaya yang melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.

Informasi yang beredar bahwa Budi Arie Setiadi menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Dia telah menjalani pemeriksaan sekitar pada pukul 10.00 WIB.

Budi Arie Setiadi sempat membantah membekingi judol. Ia menegaskan, ‎tudingan pihak tertentu yang menyebutnya membekingi judol adalah framing politik.

‎Budi Arie pada Kamis, (21/11/2024), menyampaikan, sempat kesal dengan tudingan atau fitnah yang dilancarkan sejumlah pihak terhadapnya.

“Ya karena diframing politik. Karena seolah-olah saya melindungi judul online. Kedua, saya ikut dalam sindikat ini, gitu loh,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, bukan hanya diframing dan difitnah sebagai beking judol, pihak tertentu juga memframing adanya penerimaan uang pengamanan judol.

“Juga saya diframing hal-hal yang lain, termasuk fitnah soal uang Duta Palma, dibilang uang stafsus,” tandasnya.

Budi Arie menegaskan, ‎uang ratusan miliar hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait korupsi dan pencucian uang PT Duta Palma Group yang dinarasikan pihak tertentu sebagai uang yang diterima Staf Khusus (Stafsus) Menteri Kominfo itu sudah jelas adalah fitnah.

“Stafsus aja salah, peristiwa duitnya salah. Jadi saya sebenarnya korban fitnah,” tandasnya.

Budi Arie mengaku tidak gentar karena tidak membekingi atau teribat judol. Justru ia ingin memberantas judol sebagaimana diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu.

“Saya selalu yakin dua hal. Satu, Tuhan tidak pernah tidur. Kedua, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri,” ucapnya.
[red]

The post Polisi Periksa Menkop Budi Arie Setiadi appeared first on INDONESIAWATCH.

“Tindakan Polres Jakarta Timur yang akhirnya menangkap tersangka George Sugama yang menganiaya pekerja di tempat orang tuanya bekerja adalah patut diapresiasi,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada media, Senin (16/12).

Menurutnya, konflik-konflik berbasis perbedaan tingkat ekonomi antara majikan dan buruh adalah konflik yang harus diatasi dengan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada polisi beberapa hari yang lalu.

“Tindakan penangkapan ini adalah satu pertanda yang baik,” lanjutnya.

Sugeng mengatakan saat ini Polri perlu menunjukkan keberpihakan dan berada di sisi rakyat. Dia mengatakan Polri sudah semestinya melindungi rakyat kecil.

“Sudah waktunya Polri menunjukkan bahwa Polri membela rakyat seperti yang diarahkan oleh Presiden Prabowo di rapat Kasatwil Polri bahwa Polri harus membela rakyat-rakyat kecil, rakyat miskin, sesungguhnya di situlah jati diri Polri, yaitu polisi yang melindungi rakyat,” tutur Sugeng.

Diketahui, polisi telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap George. Usai melakukan gelar perkara, polisi resmi menetapkan George sebagai tersangka penganiayaan.

“Saat ini setelah fakta dan bukti dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara maka penyidik Satreskrim Polres Metro Jaktim telah menetapkan GSH sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

George terancam hukuman 5 tahun penjara.Pelaku ditangkap pada Senin (16/12) dini hari di sebuah hotel daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur.

[red]

The post Tangkap Anak Bos Toko Roti Penganiaya Karyawati, IPW: Polisi Patut Diapresiasi appeared first on INDONESIAWATCH.

Laporan polisi tersebut bernomor: LP/B/6091/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 29 November 2022. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan di PT Cocoman.

Baca juga:
Kesulitan Dapat Bahan Baku, AP3I: Ada Smelter Indonesia Impor Nikel Ore

Budiman mengatakan bahwa sebagai direktur utama, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam mengelola operasional perusahaan. Namun, katanya, tiba-tiba pada tanggal 19 Februari 2021 Kirana Kwee memberikan tagihan yang wajib dibayarkan kepada Budiman sekitar Rp2.6 miliar.

“Ini aneh, sebab tidak diketahui dengan jelas ini tagihan apa,diduga ada upaya saudara terlapor untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan,” ujar Budiman, dalam keterangannya.

Menurut Budiman, para terlapor diduga melakukan segala upaya untuk menurunkannya sebagai Dirut PT Cocoman. Paralel dengan itu, terlapor berupaya mendelusi persentase kepemilikan saham Budiman Damanik.

Terlapor sering melakukan perubahan susunan kepengurusan atau pemegang saham tanpa melibatkan pelapor. Perubahan yang dilakukan oleh direksi PT Cocoman ini tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan perseroan terbatas.

Yang paling mengagetkan, kata Budiman, para terlapor nekat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Ditjen Minerba Kementerian ESDM, tanpa tanda tangan seorang Dirut.

Padahal sesuai yang ada di Minerba One Data Indonesia (MODI) yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harus ada tandatangan Dirut pemilik IUP tambang nikel.

Sudah dua tahun, kasus ini jalan di tempat. Saat ini, laporan polisi Budiman masih tahap penyelidikan. Perselisihan ini berawal dari tidak adanya keterbukaan informasi tentang deviden yang diberikan kepada Budiman yang juga sebagai memegang saham sekaligus menjabat Direktur Utama PT Cocoman.

“Sebagai pemegang saham sebesar 25 persen dan Direktur Utama PT Cocoman sejak 2014 hingga Januari 2022, saya merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Tang Tung Tung dan Kirana Kwee,” kata Budiman.

Sampai pada Februari 2023, pemegang saham PT Cocoman terdiri dari Tan Tung Tung sebesar 48%, Safemia sebesar 25%, Seinila Helti Sagita sebesar 25%, dan sisinya sekitar 2% saham PT Cocoman dipegang

PT Cocoman bergerak di bidang operasi produksi nikel di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Perusahaan ini memiliki izin operasi produksi nikel yang berlaku dari 15 September 2016 hingga 15 September 2026, dengan konsesi area pertambangan seluas 190 hektare.

Bahlil Lahadalia, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Investasi/ BKPM, pernah mencabut IUP PT Cocoman pada tahun 2022. Belakangan IUP tersebut dikembalikan, dan PT Cocoman kembali beroperasi.

[red]

The post Izin Tambang Nikelnya Pernah Dicabut Bahlil, Kini Pemilik PT Cocoman Terancam Pidana appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal tersebut terkuak setelah polisi menangkap HE yang merupakan bandar sekaligus pemilik situs judi online ‘Keris123’.

Dalam menjalankan bisnis judolnya, HE berkomunikasi dengan tersangka MN. Diketahui, MN berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan para tersangka lainnya, termasuk pegawai Komdigi.

“Berdasarkan keterangan dari HE, grup mereka telah mengelola ribuan web judi online. Biaya yang disetorkan antara lain itu Rp23.000.000 sampai Rp24.000.000 per web per bulan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.

Di sisi lain, HE juga diketahui berperan sebagai agen untuk mencari bandar atau pemilik situs judi online lainnya yang ingin website mereka aman dari pemblokiran. HE mengklaim punya “orang dalam” di Komdigi yang bisa mengatur pemblokiran situs judi online.

Dalam aksinya tersebut, HE lagi-lagi bekerja sama dengan MN. Polisi menyebut, tersangka HE mendapat komisi jutaan rupiah dari aksinya ini.

“Dia (HE) mendapat komisi Rp2 juta-Rp4 juta sebulan,” ucap Kombes Ade Ary.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 orang tersangka dalam kasus judi online tersebut. Dari belasan tersangka, tiga di antaranya merupakan AK, AJ, dan A yang bertugas mengendalikan operasional ‘kantor satelit’ di Bekasi.

Dalam kasus ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut antara lain, handphone, laptop, mobil, bangunan, jam tangan mewah, senjata api, hingga logam mulia.

Selain itu, polisi juga menyita uang tunai sejumlah Rp73,7 miliar. Rinciannya uang pecahan rupiah Rp35,7 miliar, 2.955.779 SGD atau senilai Rp35 miliar, serta US$183.500 atau senilai Rp2,8 miliar.

[red]

The post Terkuak! Bandar Judol Setor Rp24 Juta Per Bulan Agar Tak Diblokir appeared first on INDONESIAWATCH.

Atas kasus tersebut, Polda Metro Jaya bahkan berhasil menyita aset senilai total Rp73,7 miliar pada kasus judi online tersebut. Nama Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya, Budi Arie Setiadi juga disebut-sebut karena dinilai bertanggung jawab atas kasus yang menjerat mantan pegawainya tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut berkomentar terkait polemik kasus judi online yang menyenggol nama Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih, Budi Arie Setiadi.

Mahfud MD mengungkapkan bahwa polisi harus memeriksa Budi Arie sebagai pucuk pimpinan Komdigi sebelumnya. Sebab, ada 11 pegawai Komdigi yang ditangkap karena kasus judi online. Para pegawai di kementerian tersebut diduga membekingi ribuan situs judi online agar tidak bisa diblokir.

Terlebih, ada salah satu pejabat Komdigi yang dianggap tidak layak, tapi tetap bisa dipekerjakan untuk mengatur pemblokiran situs judi online. Pemeriksaan terhadap Budi Arie menurutnya akan membuka kotak pandora pengungkapan kasus judi online yang melibatkan aparatur pemerintah.

“Iya dong, seharusnya (Budi Arie) diperiksa, bagaimana orang seperti ini (pegawai Komdigi yang terlibat kasus judol) dulu bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu, siapa yang bisa mengerjakan (tugas di Komdigi) ini?” kata Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official.

Mahfud menilai memasukkan orang yang tidak kompeten itu hanya ada dua kemungkinan. Yaitu, karena faktor kelalaian dan kesengajaan. Jika dilakukan karena kesengajaan, berarti ada ‘permainan’ di dalam kasus tersebut.

“Karena kemungkinannya dua, satu Anda (Budi Arie) lalai, dan yang kedua Anda sengaja. Hanya itu kemungkinannya. Dia (Budi Arie) enggak mungkin bicara ini sudah baik, nyatanya enggak baik,” lanjut Mahfud.

[red]

The post Mahfud MD Minta Budi Arie Diperiksa untuk Buka Kotak Pandora Judol di Komdigi appeared first on INDONESIAWATCH.

“Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai dan juga melalui money changer,” kata Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.

Ade Ary menyatakan, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan atau penggeledahan dua kantor money changer yang diduga dijadikan tempat transaksi.

Meski begitu, ia tak menjabarkan secara detil terkait lokasi money changer tersebut. “Penyidik masih melakukan pendalaman secara intensif,” ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut.

Di kesempatan yang sama, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menyebtkan, rumah toko (ruko) Jalan Rose Garden, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga sebagai tempat judi daring (online), dikendalikan oleh tiga orang.

“Berdasarkan keterangan daripada para tersangka bahwa kantor tersebut dikendalikan oleh tiga orang dengan inisial AK, AJ, dan A. Ruko tersebut mempekerjakan sebanyak 12 orang,” kata Wira Satya Triputra.

Wira menjelaskan dari 12 orang tersebut, delapan orang bertugas sebagai operator dan empat bertugas sebagai administrasi (admin). Sejumlah karyawan tersebut memiliki tugas mengumpulkan daftar laman atau website judi online sebanyak-banyaknya.

Daftar yang dikumpulkan selanjutnya diseleksi oleh AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar laman yang telah menyetorkan uang setiap dua minggu sekali, dikeluarkan dari daftar tersebut.

“Setelah itu, website penyetor uang akan dikeluarkan dari daftar yang akan diblokir,” kata Wira.

Sebelumnya, oknum pegawai Komdigi disebut meraih untung Rp8,5 miliar selama melindungi 1.000 situs judi online yang tidak diblokir. Hal itu terungkap saat Polda Metro Jaya berhasil meringkus sejumlah oknum kementerian tersebut yang melindungi 1.000 situs judi online di Indonesia agar tidak terblokir.

Dari 15 orang tersangka, beberapa orang yang diamankan di antaranya pegawai dan staf ahli di Komdigi.

[red]

The post Polisi: Bandar Judol Setor Uang ke Oknum Beking Via Money Changer appeared first on INDONESIAWATCH.