“KPPU mengucapkan terimakasih kepada Pak Jokowi selaku Presiden atas ditandatangani Pepres No 100, karena isinya penguatan lembaga KPPU ke depan,” ujar Ifan (panggilan Fanshurullah Asa) kepada Indonesiawatch.id, (12/09).

Baca juga:
KPPU: Merger Operator Seluler Berpotensi Oligopoli, Butuh Pengawasan Ketat

Dalam Perpres tersebut, tertuang aturan yaitu penambahan struktur Sekretariat Jenderal yang dipimpin Sekretaris Jenderal. Pada pasal 10 Perpres KPPU disebutkan bahwa Setjen terdiri dari 5 biro.

“Ada [penambahan struktur] Sekjen (eselon 1) yang definitif untuk membantu komisionernya juga seluruh pegawai KPPU harus ASN,” ujarnya.

Menurut Ifan, penambahan struktur tersebut seharusnya diikuti dengan penyesuaian anggaran KPPU. “Yang penting dan mendesak, konsekuensi dari Perpres tersebut mestinya anggaran KPPU bertambah signifikan karena bertambah tusi (tugas dan fungsi), transformasi kelembagaan, SDM, juga target kinerja,” ujarnya.

Baca juga:
Setelah KPK, KPPU Selidiki Kasus Proyek Pipa Transmisi Gas Cisem 2

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 2 September 2024 menyimpulkan bahwa Komisi VI DPR menyetujui penambahan anggaran KPPU sebesar Rp419,76 miliar. Yang tadinya Rp105,37 Miliar menjadi Rp525,13 miliar.

“Mudah-mudahan komitmen dan dukungan politik Komisi VI DPR RI dalam RDP tanggal 10 Juni dan 02 September lalu dari RDP penetapan anggaran, disetujui Rp525 Milyar,” ujarnya.

Perpres KPPU sendiri diteken Jokowi pada tanggal 10 September 2024 dengan jumlah 35 Pasal. Perpres tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

[red]

The post Terbit Perpres KPPU, Fanshurullah Asa: Terimakasih Pak Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

Lalu ada Tri Winarno yang saat ini merupakan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral KESDM, Vent Christway sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dan terakhir, Yose Rizal sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara KESDM.

Baca juga:
Eks Dirjen Minerba: PP Tambang Ormas Keagamaan Saja Cacat UU apalagi Turunannya Kepmen & Permen ESDM

Karena itu, dalam waktu dekat, Kementerian ESDM akan memiliki Dirjen Minerba defenitif. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Agus Cahyono Adi, saat ini keempat calon tadi sudah mengikuti tes penulisan makalah.

Setelah itu, mereka akan mengikuti tahapan asesmen dan terakhir wawancara. Dari keempat nama tadi, akan dipilih 3 dan akan diserahkan ke Tim Penilaian Akhir (TPA), yang di dalamnya ada Presiden Joko Widodo. Lalu ditetapkan satu orang menjadi Dirjen Minerba.

“Nanti tes wawancara dari beberapa pihak, dari unsur pemerintah, akademisi, dan profesional,” ujar Agus Cahyono kepada Indonesiawatch.id, (09/09).

Baca juga:
RKAB Anak Usaha Harita Disetujui KESDM Meski Dilarang Negara, PUSHEP: Bahaya & Tabrak Aturan

Meski demikian, Agus tidak mengetahui pasti kapan target pemilihan Eselon 1 itu selesai. “Pengennya cepat, tapi ada prosesnya. Kan butuh waktu,” ujarnya.

Menurut Agus, pihaknya menerima masukan dan saran dari masyarakat, atas proses seleksi Dirjen di KESDM. “Bagi masyarkaat yang memberi masukan silahkan kirim ke Kementerian ESDM,” katanya.

Kursi Dirjen Minerba sendiri sudah lama kosong. Sejak ditinggal Ridwan Djamaluddin pada 1 April 2023, posisi Dirjen Minerba selalu diisi oleh pejabat pelaksana tugas. Belakangan Ridwan menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Posisi Ridwan sebagai Dirjen Minerba yang disebut pensiun per 1 April tahun lalu, digantikan oleh Rida Mulyana. Saat itu Rida merangkap sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.

Baca juga:
Dilarang MK, MA dan PTUN Nambang, Kementerian ESDM Malah Terbitkan RKAB untuk Grup Usaha Harita

Ketika Rida mau pensiun, tadinya Kementerian ESDM sudah melaksanakan lelang jabatan Dirjen Minerba. Belakangan proses lelang batal. Pembatalan itu tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor 01 .Pm/KP.03/SJN.P/2023 yang ditandatangani Sekjen Kementerian ESDM Rida Mulyani per 31 Mei 2023.

Setelah itu, Rida pensiun per 1 Juni 2023. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kala itu, Arifin Tasrif, menunjuk Muhammad Wafid sebagai Plt Dirjen Minerba. Saat itu Wafid merangkap sebagai Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Kementerian ESDM.

Tiga bulan setelah itu, per 1 September 2023, Wafid diganti. Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengganti Wafid dengan Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono. Wafid sendiri ditempatkan di Badan Geologi.

Saat pergantian hingga saat ini, Bambang Suswantono merangkap sebagai pengawas alias Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Selama 1 tahun, Bambng Suswantono bertahan sebagai Plt Dirjen Minerba.

[red]

The post Kementerian ESDM: Menteri ESDM akan Pilih Tiga Calon Dirjen Minerba untuk Diserahkan ke Presiden appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal tersebut terjadi setelah akun X @yasminsakti ramai dicibir warganet. Pasalnya unggahan Yasmin dianggap arogan. Dalam unggahannya, Yasmin mengaku-ngaku sebagai asisten staf khusus Presiden Jokowi.

Baca juga:
Bocoran Rocky, Menteri-Menteri Tiap Sabtu Setor Duit ke Gibran, Waduh!

“Asisten di staf khusus Presiden setara jabatan struktural eselon 2 dan gue diberi mandat negara, boleh milih 2 pembantu asisten setara eselon 3,” tulis Yasmin.

Dalam tangkapan layar yang tersebar di media sosial, akun X @yasminsakti sempat mengunggah rincian gaji staf khusus Presiden sebesar Rp51 juta, Wakil Sekretaris pribadi presiden sebesar Rp36,5 juta, Asisten sebesar Rp32,5 juta dan Pembantu Asisten sebesar Rp19,5 juta.

Uraian gaji di atas tertuang di dalam Perpres No. 144 tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi stafsus Presiden, Stafsus Wapres, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantun Asisten.

Baca juga:
Beberapa Menteri Jokowi akan Masuk Kabinet Prabowo, Nama-nama Ini Mencuat

Kegaduhan ini bermula ketika Yasmin menulis di Instagram Stories bahwa ia mampu memenjarakan orang lain melalui opsus atau operasi khusus. Tangkapan layar dari unggahan itu, tersebar di media sosial X. Belakangan akun instagram @yasmin.ynh milik Yasmin Nur juga lenyap.

Setelah buat gaduh, Yasmin Nur meminta maaf. “Saya Yasmin Nur, dari lubuk hati terdalam memohon maaf atas segala tulisan yang diunggah di akun sosial media pribadi saya, yang menyinggung pun menyakiti hati Masyarakat,” ujarnya.

Yasmin meminta maaf kepada institusi Sekretariat Kabinet yang ikut terseret akibat perilakunya di media sosial. Ia meminta maaf karena tidak sadar marwah institusi ikut disorot publik akibat kontroversi di media sosial.

Yasmin mengklaim dirinya telah mengundurkan diri sebagai Asisten Staf Khusus Presiden per 2023 lalu. Dia meminta tidak mengaitkan instansi atau kelembagaan manapun atas kegaduhan di media sosial.

“Saya memohon maaf kepada instansi dan tempat dimana saya pernah menjalani pekerjaan, yang mungkin saja terkena dampak atas tulisan yang sempat diunggah di akun sosial media pribadi saya,” kata Yasmin.

[red]

The post Yasmin Nur Minta Maaf, Sempat Buat Gaduh karena Ngaku Asisten Stafsus Jokowi & Bisa Penjarakan Orang appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Presiden Indonesia versi hasil KPU RI, Prabowo Subianto, membocorkan, beberapa menteri Presiden Jokowi yang akan masuk kabinetnya. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di penutupan Rapimnas Partai Gerindra, di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.

Prabowo menilai selama bekerja sebagai Menteri Pertahanan, kinerja jajaran menteri Jokowi sudah baik. “Karena Bapak Jokowi milih orang-orang hebat maka sebagian dari mereka di kabinet saya nanti ini,” kata Prabowo sambil melihat ke arah menteri Kabinet Indonesia Maju, yang hadir di acara tersebut.

Baca juga:
Pengamat: Kabinet Prabowo Bakal Diisi Loyalis, Keluarga Dekat, dan Orang Gerindra

Menurut Prabowo, meskipun Menteri-menteri Jokowi hebat, tetap ternyata banyak akalnya. Seringkali, kata Prabowo, para menteri menghindar jika diajak presiden untuk kunjungan kerja.

“Tapi saya sudah tahu akal kalian (Menteri Kabinet Indonesia Maju). Kalau diajak Pak Jokowi. Kami mendahului pak. Kami akan jemput bapak. Bukan jemput bapak, dia takut diajak (bareng),” ujar Prabowo.

Baca juga:
Waspada Pilkada 2024 Rawan Bentrok dan Penolakan Hasil Suara

Pada Rampimnas itu, beberapa Menteri yang hadir seperti Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Hadi Tjahjanto.

Lalu ada Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menkes, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu sakti Trenggono.

Kemudian ada Menteri Perhubunga, Budi Karya Sumadi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Beberapa nama di atas berpeluang menjadi menteri kembali di kabinet Prabowo. Sejauh ini, telah beredar uji tes susunan kabinet Prabowo di media sosial. Beberapa nama yang mencuat seperti, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, AHY, Wahyu sakti Trenggono, dan Budi Sadikin.

Baca juga:
Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Warisan Utang Jumbo Jokowi

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Prabowo akan melibatkan semua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk menggodok kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Saat ini partai parlemen yang bergabung ke dalam KIM Plus, adalah, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PKS, PKB, dan NasDem.

[red]

The post Beberapa Menteri Jokowi akan Masuk Kabinet Prabowo, Nama-nama Ini Mencuat appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id –  Sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) ternyata jago melontarkan gombal. Pada kegiatan penutupan Munas Partai Golkar di JCC Senayan, Jakarta (21/08), Jokowi beberapa kali ‘ngegombalin’ Partai Golkar.

Sontak gombalan Jokowi disambut riuh dan tepuk tangan para kader serta pimpinan Partai Golkar. Dalam pidatonya, Jokowi menggunakan kata, adem, sejuk, teduh dan nyaman sebagai ungkapan terhadap partai Golkar.

“Kalau melihat pohon beringin bawaannya adem gitu, bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon peringin betul-betul bawaannya adem dan sejuk berada di dekat pohon beringin,” ujar Jokowi disambut keriuahan peserta.

Jokowi mengatakan bahwa jika berada di bawah pohon beringin, dirinya merasa lebih teduh. “Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Partai Golkar merupakan partai terbuka. “Dan yang saya senang Partai Golkar itu terbuka untuk [Tepuk tangan] siapapun. Kalau di bisnis ini istilahnya [parta] Tbk [terbuka],” ujar Jokowi.

Pada penutupan Munas Golkar, Jokowi tiba di JCC Senayan sekitar 19.30 WIB. Selama 10 menit, Jokowi memberikan pidato sekaligus menutup rangkaian kegiatan Munas Golkar.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah Ketua Partai Politik Koalisi Indonesia Maju (KIM). Seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan, Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sampai Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Hadir juga Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

[red]

The post Sederet Gombal Jokowi untuk Partai Golkar di Penutupan Munas appeared first on INDONESIAWATCH.

“Banyak yang komplain kepada saya, Pak kenapa tambang-tambang itu banyak yang diberikan kepada yang gede-gede? Perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberi konsesi itu juga sanggup kok,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, (26/07).

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan bahwa apapun alasannya Presiden Jokowi tidak boleh seenaknya mengeluarkan kebijakan dengan melanggar beleid Minerba yang terbaru, yaitu Undang – Undang 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba.

Apalagi ketika pembahasan UU Minerba, banyak penolakan dan aksi demonstrasi dari Masyarakat sipil. Toh, Jokowi dan DPR setuju dengan UU Minerba No.3 tahun 2020.Yusri menilai saat ini justru seorang presiden yang melanggar UU yang pernah diprotes masyarakat.

Menurutnya, praktik tersebut akan menjadi dan memberikan contoh yang buruk bagi rakyat maupun pejabat bawahannya.

“Terlepas entah benar atau tidak alasan yang disampaikan Jokowi itu, timbul pertanyaan kritis mengapa hal tersebut tidak diakomodir oleh Pemerintah pada saat pembahasan revisi UU Minerba nomor 3 tahun 2020, sehingga Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang diterbitkan sebagai turunannya kemudian tidak bertentangan dengan Undang Undang di atasnya,” ujar Yusri.

Yusri menjelaskan bahwa ada cara lain agar Presiden tidak melanggar UU jika benar ingin mengamodir kepentingan ormas keagaamaan. Caranyan dengan menerbitkan PP kepada tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diperpanjang.

“Jadi IUPK wajib memberikan hak Participating interest (PI) antara 10% hingga 20%. Contoh seperti yang sudah dilakukan pada blok produksi migas sesuai PP nomor 35 Tahun 2004 dengan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, yaitu wajib memberikan hak Participating Interest 10 % untuk BUMD jika blok migas tersebut sudah berproduksi untuk daerah penghasil,” ujarnya.

Sebab, menurut Yusri, isi pasal dari PP No. 25/ 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba dan Perpres No 76/2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, tidak sesuai UU Minerba. Di Perpres tersebut, ada klausul penawaran secara prioritas WIUPK yang berasal dari lahan pelepasan bekas PKP2B kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Aturan ini telah melanggar UU Minerba.

Praktisi Hukum Augustinus Hutajulu pernah mengatakan PP dan Perpres tidak bisa memindahkan wewenang yang diatur dalam UU Minerba nomor 3 Tahun 2020. Bahwa selain BUMN dan BUMD dalam memperoleh IUP atau IUPK harus lewat mekanisme lelang dan Menteri ESDM lah yang berhak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

Augustinus menjelaskan PP dan Perpres berada di bawah Undang Undang. Sementara suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan/atau menyimpangin dari peraturan yang lebih tinggi. Dan berlakunya dikesampingkan (derogat) oleh peraturan yang lebih tinggi itu (lex superior derogate legi inferiori). “Jadi yang tetap berlaku tetaplah yang lebih tinggi yaitu UU,” ujar Augustinus.

Lebih lanjut Augustinus menerangkan bahwa, Indonesia adalah negara hukum bukan kekuasaan. “Maka silahkan baca dan pahami isi Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan,” ujarnya.
[red]

The post Pengamat: Serampangan, Presiden Jokowi Langgar UU Pakai Alasan Komplain Orang demi Izin Tambang Ormas Keagamaan appeared first on INDONESIAWATCH.

Persoalannya PP No.25/2024 ini cacat hukum. Karena di aturan PP itu, Ormas Keagamaan bisa menguasai WIUPK dan mendapat IUPK tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan pemberian izin bisa dilakukan tanpa mekanisme lelang.

Padahal di dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, disebutkan bahwa WPN yang menjadi WUPK wajib persetujuan DPR RI. Sementara di pasal 83A PP No.25/2024, tidak diwajibkan mendapat persetujuan DPR.

Beleid yang dibuat pemerintah itu juga, tidak memuat tentang peran DPR RI dalam urusan pemberian lahan tambang kepada Ormas Keagamaan. “Pemerintah tidak bisa seenaknya memberikan IUPK kepada Ormas Keagamaan,” ujar Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, kepada Indonesiawatch (25/06).

Yusri menjelaskan pelepasan lahan tambang (relinquish) bekas PKP2B menjadi Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) dan kemudian menjadi WIUPK, harus meminta persetujuan dahulu dari DPR RI. “Apakah hal ini sudah diatur di PP? Aturan PP ini sudah mengangkangi 560 anggota DPR,” kata Yusri.

Yusri menilai, banyak anggota DPR khususnya komisi VII diam terhadap persoalan aturan tentang pemberian tambang untuk Ormas Keagamaan. Padahal menurut Yusri, PP No. 25 tahun 2024 telah mengangkangi seluruh anggota DPR. PP tersebut menabrak Undang-Undang Minerba yang disahkan 560 anggota DPR di rapat Paripurna tahun 2020 lalu.

Aturan lain yang ditabrak PP No.25/2024 adalah pasal 75 UU Minerba, yang menjelaskan hanya BUMN dan BUMD yang mendapatkan prioritas mendapatkan IUPK. “Badan hukum swasta yang di bawah ormas keagamaan harus melalui mekanisme tender. Bukan dikasih-kasih begitu,” katanya.

Yusri mengingatkan, orang-orang di sekitar Presiden Jokowi tidak menjerumuskan Presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut dengan pembuatan aturan baru yang melanggar aturan di atasnya. “Semua pembantu Presiden mohon jangan menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar Undang-Undang di akhir massa jabatan yang hanya 4 bulan lagi,” ujar Yusri.
[red]

The post Aturan Jatah Tambang untuk Ormas Keagamaan Mengangkangi 560 Anggota DPR appeared first on INDONESIAWATCH.