Pihak PT Cocoman memberikan klarifikasi atas pemberitaan Indonesiawatch.id berjudul Izin Tambang Nikelnya Pernah Dicabut Bahlil, Kini Pemilik PT Cocoman Terancam Pidana. Berikut klarifikasinya:

1. Berita di media tersebut tidak benar melainkan hanya ilusi Budiman Damanik yang dalam hal ini termasuk fitnah melalui media massa online (ITE) yang akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Budiman Damanik selaku Direktur Utama PT Cocoman sejak Oktober 2013 yang sudah tidak aktif sejak awal tahun 2014 karena mengurus perusahaannya sendiri. Kemudian Budiman Damanik mendadak muncul lagi pada September tahun 2021 karena ternyata ada informasi dari pihak lain kerjasama melakukan penambangan Nikel. Dan pada saat itu Budiman Damanik menerima sejumlah uang sebanyak Rp1 Mlliar dari PT Romano Megah Abadi yang disetor ke rekening pribadinya dan Budiman Damanik melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan melaporkannya kepada pemegang saham dan pengurus lainnya.
3. Proses perubahan susunan pemilik saham dan pengurus PT Cocoman dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak mengurangi kepemilikan sahamnya sebanyak 275 lembar, sehingga apabila Budiman Damanik tidak menerima keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengeluarkannya dari Jabatan Direktur Utama dan/atau penambahan modal perusahaan sehingga dia merasa persentase kepemilikan sahamnya berkurang (delusi), maka dia seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
4. Laporan Polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya tanggal 29 November 2022, Nomor : LP /B /6091 /XI /2022 /SPKT /Polda Metro Jaya mengenai tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan terkait keuntungan perusahaan (deviden) yang diduga dilakukan Tan Tung Tung dan Kirana Kwee hanya mengada – ngada. Karena sejak awal tahun 2014 perusahaan sudah tidak ada kegiatan karena adanya larangan ekspor dan hingga pada tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp2,5 Miliar lebih. Itu timbul dari biaya operasional yang ditanggung oleh Bapak Iwan dan Ibu Kirana Kwee hingga pada saat ini. Karena sejak Budiman Damanik tidak akitf hingga saat ini, dia tidak pernah menambah modal perusahaan. Dan oleh karenanya, tidak ada keuntungan perusahaan (deviden) yang dapat dibagikan kepada para pemegang sahamnya dan pada awal tahun 2021. Ibu Kirana menagih kerugian perusahaan sesuai persentasi kepemilikan saham Budiman Damanik di PT Cocoman adalah hal yang sangat wajar.
5. Selain daripada itu, Laporan Polisi tersebut bertujuan untuk membalas Laporan Polisi di Polres Sukabumi tanggal 25 Agustus 2022, Nomor: LP /B /864 /VIII/2022 /SPKT Polres Sukabumi /Polda Jawa Barat mengenai tindak pidana pemalsuan dan/atau menggunakan akta RUPS PT Boy Bahtera Maritim Pelayaran, Dimana saham Tang Tung dan Kirana Kwee dalam perusahaan tersebut, telah dialihkan kepada Budiman Damanik dan istrinya bernama Hermin Lastiar Purba dan mengganti pengurusnya secara tidak benar.
6. Budiman Damanik juga dilaporkan ke Mabes Polri dalam perkara Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau Penipuan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai Laporan Polisi tanggal 17 Oktober 2023, Nomor : LP /B /331 /X /2023 /SPKT /Bareskrim Polri, terkait transaksi jual beli /ekspor Bauksit PT Kereta Kencana Bangun Perkasa dan menerima pembayaran dan dipindahbukukan dan transier ke rekening Budiman Damanik pribadi periode Tahun 2012 s.d 2024, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan melaporkannya kepada pemegang saham dan pengurus lainnya.
7. Saya selaku Direktur Utama PT Cocoman sefak September 2022 tidak dapat memberi komentar atau penjelasan mengenai keadaan perusahaan dan prosedur peralihan saham atau pergantian pengurus sebelumnya, sedangkan Budiman Damanik selaku bekas Direktur Utama PT Cocoman dan memiliki perusahaan yang juga bergerak di bidang pertambangan, seharusnya dia lebih tahu dan paham mengenai hal-hal tersebut dan ketentuan yang berlaku, maka dapat dipertanyakan kepada yang bersangkutan lebih lanjut.

Direktur Utama PT Cocoman
Mirdas Taurus Alika

The post Klarifikasi PT Cocoman tentang Pemberitaan di Indonesiawatch.id appeared first on INDONESIAWATCH.

Laporan polisi tersebut bernomor: LP/B/6091/XI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 29 November 2022. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan di PT Cocoman.

Baca juga:
Kesulitan Dapat Bahan Baku, AP3I: Ada Smelter Indonesia Impor Nikel Ore

Budiman mengatakan bahwa sebagai direktur utama, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam mengelola operasional perusahaan. Namun, katanya, tiba-tiba pada tanggal 19 Februari 2021 Kirana Kwee memberikan tagihan yang wajib dibayarkan kepada Budiman sekitar Rp2.6 miliar.

“Ini aneh, sebab tidak diketahui dengan jelas ini tagihan apa,diduga ada upaya saudara terlapor untuk melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan,” ujar Budiman, dalam keterangannya.

Menurut Budiman, para terlapor diduga melakukan segala upaya untuk menurunkannya sebagai Dirut PT Cocoman. Paralel dengan itu, terlapor berupaya mendelusi persentase kepemilikan saham Budiman Damanik.

Terlapor sering melakukan perubahan susunan kepengurusan atau pemegang saham tanpa melibatkan pelapor. Perubahan yang dilakukan oleh direksi PT Cocoman ini tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan perseroan terbatas.

Yang paling mengagetkan, kata Budiman, para terlapor nekat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Ditjen Minerba Kementerian ESDM, tanpa tanda tangan seorang Dirut.

Padahal sesuai yang ada di Minerba One Data Indonesia (MODI) yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harus ada tandatangan Dirut pemilik IUP tambang nikel.

Sudah dua tahun, kasus ini jalan di tempat. Saat ini, laporan polisi Budiman masih tahap penyelidikan. Perselisihan ini berawal dari tidak adanya keterbukaan informasi tentang deviden yang diberikan kepada Budiman yang juga sebagai memegang saham sekaligus menjabat Direktur Utama PT Cocoman.

“Sebagai pemegang saham sebesar 25 persen dan Direktur Utama PT Cocoman sejak 2014 hingga Januari 2022, saya merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan Tang Tung Tung dan Kirana Kwee,” kata Budiman.

Sampai pada Februari 2023, pemegang saham PT Cocoman terdiri dari Tan Tung Tung sebesar 48%, Safemia sebesar 25%, Seinila Helti Sagita sebesar 25%, dan sisinya sekitar 2% saham PT Cocoman dipegang

PT Cocoman bergerak di bidang operasi produksi nikel di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Perusahaan ini memiliki izin operasi produksi nikel yang berlaku dari 15 September 2016 hingga 15 September 2026, dengan konsesi area pertambangan seluas 190 hektare.

Bahlil Lahadalia, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Investasi/ BKPM, pernah mencabut IUP PT Cocoman pada tahun 2022. Belakangan IUP tersebut dikembalikan, dan PT Cocoman kembali beroperasi.

[red]

The post Izin Tambang Nikelnya Pernah Dicabut Bahlil, Kini Pemilik PT Cocoman Terancam Pidana appeared first on INDONESIAWATCH.