Menurut Yusri, kerja sama antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sangat penting untuk menyeleksi ketat Rencana Impor Barang (RIB) para importir.

“Belajar dari sektor lain, seperti tekstil yang sempat terpuruk akibat banjir impor, negara harus hadir melindungi industri kita,” kata Yusri dikutip dari beritambang.com, Jumat (24/1).

CERI juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih aktif dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), yang dinilai kurang tegas dalam memeriksa kepatuhan KKKS terhadap TKDN.

Beberapa laporan yang diterima CERI mengindikasikan adanya pembiaran terhadap pelanggaran di lapangan.

Bahkan, sebagai wujud keseriusannya, CERI telah menunjuk Pengacara kondang yakni DR Henry Dunant Simanjuntak SE SH MH dari Law Office HDS & Associates untuk melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dan stakeholder yang melakukan pembiaran terhadap pelanggaran aturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyatakan pemerintah siap menjatuhkan sanksi administratif terhadap perusahaan yang abai pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pernyataan itu merupakan respons atas sorotan publik terkait dugaan pelanggaran kewajiban TKDN di proyek EPC South Sonoro milik KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan konsorsium PT Timas Suplindo–PT Pratiwi Putri Sulung.

Masalah serupa diduga juga terjadi pada proyek Refrigerated LPG Terminal Tuban, Jawa Timur milik PT Pertamina Energy Terminal, yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Selain di hulu migas, isu serupa muncul di sektor hilir yang mengolah gas menjadi pupuk. Proyek PUSRI-IIIB milik PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang disorot karena diduga masih memakai barang impor seperti pipa carbon steel dan welded pipe, padahal industri dalam negeri diklaim mampu memproduksi barang serupa.

[red]

The post Proyek Pertamina-Medco Diduga Langgar TKDN, Pengacara Kondang Turun Tangan appeared first on INDONESIAWATCH.

Nilai proyek ini hampir Rp3 triliun. Dan semuanya berasal dari uang negara alias APBN secara multi tahun hingga 2026. Berbeda dengan KPK yang mengalami adanya tindak pidana korupsi dalam proyek Cisem 2, KPPU lebih mendalami dugaan persekongkolan tender proyek.

Baca juga:
KPK Mulai Penyelidikan Kasus Pengadaan Pipa Cisem 2 di Kementerian ESDM

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menjelaskan, telah ditemukan satu alat bukti terkait dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan yang dilakukan dalam tender proyek tersebut.

“Dalam penyelidikan, Investigator KPPU akan mendalami dugaan pelanggaran guna memperoleh minimal dua jenis alat bukti yang cukup,” kata Fanshurullah dalam keterangan resminya, (05/09).

Baca juga:
KPK Mulai Penyelidikan, Pokja Proyek Pipa Gas Cisem 2 Kementerian ESDM Irit Bicara

Anggota DPR Komisi VII, Mulyanto meminta agar BPKP dan BPK mendalami proyek Rp3 triliun tersebut.

“Mengingat ini adalah proyek strategis dan bernilai sangat besar, maka perlu ekstra hati-hati. Selain Itjen KESDM, BPKP dan BPK perlu memelototi proses pengadaan dan pelaksanaan proyek Cisem II ini,” ujarnya kepada Indonesiawatch, (02/08).

Baca juga:
Siapa Dibalik Timas Suplindo, Perusahaan Pemenang Rp3 triliun Proyek Cisem Tahap 2?

Menurutnya baik proyek pipa gas Cisem 1 dan Cisem 2 murni dibiayai oleh APBM dan masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). “Proses lelang pengadaan barang dan jasa-nya tetap tunduk terhadap regulasi yang ada, agar diperoleh barang dan jasa yang terbaik dari segi kualitas maupun harga,” katanya.

Menurut eks Inspektur Jenderal Departemen Pertanian tersebut, sesuai aturan main yang ada, seharusnya ada pengawasan yang baik dari pengawas internal dan eksternal. “Termasuk pengawasan oleh masyarakat,” katanya.

Baca juga:
Kementerian ESDM Tolak Sanggahan PT PP di Lelang Proyek Cisem 2

Mulyanto mengatakan jika terbukti adanya penyimpangan dari hasil pengawasan tadi, maka lelang proyek pipa gas Cisem 2 harus dibatalkan. “Kalau terbukti dalam proses lelang terjadi penyimpangan, maka harus dibatalkan dan dilelang ulang,” pungkasnya.

[red]

The post Setelah KPK, KPPU Selidiki Kasus Proyek Pipa Transmisi Gas Cisem 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

Salah satunya dari pelapor yaitu, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI). KPK memanggil Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman ke KPK kemarin (31/07). Selama hampir 2 jam, KPK meminta keterangan pelapor.

Saat dikonfirmasi Indonesiawatch.id, Yusri mengatakan bahwa agenda pemanggilan dirinya adalah untuk mengkonfirmasi laporan CERI. Pada 12 Juli 2024 lalu, KPK sudah menerima laporan CERI, tentang persoalan lelang proyek pipa gas bumi Cisem 2.

Yusri enggan membeberkan isi percakapan dengan penyelidik KPK. Hanya saja, Yusri mengatakan ada 2 orang KPK dan 2 sekretaris yang melakukan tanya jawab dengannya. “Kami apresiasi langkah cepat KPK,” ujar Yusri.

Menurut Yusri, KPK menaruh perhatian pada kasus lelang proyek Cisem 2. Pasalnya proyek ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, proyek ini juga melibatkan uang negara alias APBN sebesar hampir Rp 3 triliun. “Semuanya dari APBN,” kata Yusri.

Pembangunan pipa gas Cisem tahap 1 dan tahap 2 masuk PSN. Proyek ditetapkan PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Persoalannya, meskipun diduga bermasalah, Kementerian ESDM tetap mensahkan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung sebagai pemenang lelang proyek. Penetapan KSO Timas-Pratiwi dituangkan dalam Surat Penetapan Pemenang oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 48/BN.02/KPA.DJM/2024 tanggal 4 Juli 2024.

Menurut, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, pihaknya sedang menunggu surat penetapan proyek multiyears dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk esekusi proyek. “Semoga minggu ini sudah terbit,” kata Laode.

[red]

The post KPK Mulai Penyelidikan Kasus Pengadaan Pipa Cisem 2 di Kementerian ESDM appeared first on INDONESIAWATCH.

Salah satu peserta tender, KSO PT. PP (Persero) Tbk – PT. Nindya Karya sempat melayangkan sanggah atas putusan KESDM. PT PP sudah mengirimkan surat sanggah pada 9 Juli kemarin. Hasilnya, Kementerian ESDM menolak sanggahan PT PP.

“Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian ESDM telah melaporkan hasil telaahan (menyampaikan jawaban) atas sanggahan yang disampaikan KSO PT. PP (Persero) – PT. Nindya Karya,” seperti dikutip dari surat Kementerian ESDM ke Sekretaris Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), 15 Juli 2024.

Dalam surat itu juga disebutkan, bahwa sampai pada tanggal 15 Juli 2024, PT PP tidak mengajukan banding atas jawaban sanggah dari Kementerian ESDM.

“Sampai dengan Batas waktu masa sanggah banding tanggal 15 Juli 2024 KSO PT. PP (Persero) – PT. Nindya Karya tidak menyampaikan Sanggah Banding sebagai haknya,” tertulis di surat tersebut.

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan semua proses sesuai dengan aturan yang ada. “Kami sudah melakukan semua proses sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya ketika dikonfirmasi Indonesiawatch.id, (16/07).

Novel lalu meminta redaksi indonesiawatch.id untuk mengkonfirmasi ke Bakhtiyar Efendi, salah satu Senior Vice President PT PP. Bakhtiyar menjanjikan akan mengirimkan penjelasan. Hanya saja, hingga berita ini ditulis, Bakhtiyar belum menjawab konfirmasi indonesiawatch.id. “Saya izin Corcec yang baru dulu, ya,” katanya.

Sebelumnya, salah satu Lembaga yaitu CERI telah melaporkan proses lelang proyek Cisem tahap 2 ke KPPU dan KPK. Proses lelang proyek Cisem Tahap 2 dianggap banyak kejanggalan.
[red]

The post Kementerian ESDM Tolak Sanggahan PT PP di Lelang Proyek Cisem 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

Lalu siapa dibalik PT Timas? PT. Timas Suplindo berkantor pusat di Graha TIMAS Jl. Tanah Abang II No. 81 Jakarta. Pada 26 Februari lalu, KSO PT Timas dan PT Pratiwi menandatangani kontrak sebagai EPC pengembangan lapangan gas Senoro Selatan, Sulawesi Tengah.

PT Timas sempat terseret kasus SKK Migas pada 2014. Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, mengaku di sidang bahwa dirinya pernah membawa PT Timas ke Kepala SKK Migas saat itu, Rudi Rubiandini, untuk membicarakan proyek tender.

PT Timas juga tercatat pernah berurusan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Pada 2017 lalu, PT Timas dan Ditjen Bea Cukai pernah masuk pengadilan karena sengketa tarif dan klasifikasi barang.

Di perkara perdata Mei lalu, PT Timas bersama PT Hutama Karya (persero) pernah digugat para vendor, seperti PT Sinar Mutiara EPC, PT Rekayasa Energi Bersama, PT Yuan Sejati, PT Baloi 128, dan CV Adi Kencana Buana Raya.

Para penggugat mengajukan agar Timas dan Hutama Karya masuk ke dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini disebabkan ketidakmampuan Timas dan Hutama Karya membayar kewajiban kepada para vendor tersebut. Belakangan, beberapa gugatan PKPU dicabut.

Berdasarkan dokumen Ditjen AHU Kemenkumham, pemegang saham PT Timas Suplindo adalah Sulianto Entong sebesar 91% saham, Farianny Entong sebesar 7% saham dan Janlis Julianni sebesar 2% saham.

Direktur Utama PT Timas adalah Sulianto Entong. Sulianto pernah mencalonkan diri pada Pemilihan Anggota DPD RI 2024 dengan nomor urut 14. Belakangan Sulianto mundur dari pencalonan. Sulianto beralasan tidak ikut menjadi calon anggota DPD RI, karena sakit.

Sulianto Entong juga aktif di Lamborghini Club Indonesia (LCI). Pada periode pengurus LCI 2017-2019, Sulianto menjadi penasehat bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menghadiri pesta pernikahan putra dari Sulianto Entong, Sabtu 9 September 2023 di Hotel Mulia Jakarta (Akun Instagram Bambang Soesatyo).

Kedekatan Sulianto dengan Bambang Soesatyo memang terus terjaga. Pada September 2023, Bambang Soesatyo terlihat menghadiri pernikahan anak Sulianto.

“Menghadiri pernikahan Hugo, putra sahabat saya Sulianto Entong dan Natasha (putri Iwa Karunia), Sabtu 9 September 2023 di Hotel Mulia Jakarta,” seperti dikutip dari akun instagram resmi Bambang Soesatyo.
[red]

The post Siapa Dibalik Timas Suplindo, Perusahaan Pemenang Rp3 triliun Proyek Cisem Tahap 2? appeared first on INDONESIAWATCH.