Oleh: Ray Rangkuti*

Seturut dengan putusan MK ini, kita berharap, gairah Pilkada sebagai pesta kedaulatan rakyat kembali. Parpol-parpol dapat menyusun ulang strategi. Peta kekuatan politik di Pilkada akan berubah. Maka, rakyat kembali menemukan haknya yang mulai lepas.

Bak setetes air di padang gersang, dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan hakim pada hari ini, Selasa, 20 Agutus 2024, terasa sangat melegakan. Putusan yang dimaksud antara lain putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan putusan No 70/PUU-XXII/2024.

Putusan yang mengubah syarat ambang batas (parliamentary threshold) dan syarat umur calon di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat berguna untuk memecah kebuntuan penyelenggaraan Pilkada yang makin jauh dari semangat demokrasi. Makin jauh dari aspirasi dan partisipasi masyarakat. Makin elitis, makin terpusat dan makin pragmatis.

Menurut hemat saya, kualitas Pilkada yang makin merosot itu ditandai dengan dua sinyalemen. Pertama, merebaknya calon nepotisme di beberapa daerah yang dapat membuat wajah demokrasi kita makin cacat. Setelah nepotisme di Pilpres 2024 lalu, sudah dapat dipastikan, praktik nepotisme di Pilkada juga akan merajalela. Keluarga presiden telah mempermaklumkan dan menormalkan nepotisme. Lalu, diperkuat argumen MK kala menolak permohonan sengketa dua capres lain bahwa nepotisme Indonesia adalah sah karena dipilih secara langsung. Entah dari mana dasar argumen ini dirujuk.

Kedua, praktik borong partai untuk paslon tertentu yang menimbulkan munculnya fenomena paslon vs kotak kosong atau vs calon independen. Akibatnya, calon-calon yang sangat  populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi tidak dapat dicalonkan. Yang muncul adalah calon yang apa adanya. Dalam Pilkada 2024 ini, praktek borong partai terlihat sebagai rekayasa untuk kemenangan. Bukan datang secara alami. Borong partai untuk memenangkan pilkada dan dengan sendirinya bisa jauh dari aspirasi masyarakat.

Dalam situasi seperti inilah mengapa putusan MK No. 60 dan 70 tahun 2024 ini sangat subtansial. Putusan ini akan dapat mengembalikan ruh pilkada sebagai pesta kedaulatan rakyat. Bukan sekedar pesta parpol dan penguasa ekonomi. Pesta kedaulatan rakyat yang secara perlahan diambil oleh elit parpol dan para orang kaya akan dapat ditangkal. Elit parpol dan orang kaya harus kembali berdialog dengan pemilih. Jika tidak, pemilih dapat menjatuhkan pilihan pada calon yang lebih merakyat.

Seturut dengan itu, kami, LIMA Indonesia sejatinya mendesak KPU agar:

Pertama, segera merevisi PKPU tentang persyaratan pencalonan paslon dalam Pilkada dengan memasukan poin-poin putusan MK, khususnya yang terkait dengan syarat pencalonan paslon oleh parpol atau gabungan parpol dan penghitungan batas usia minimal paslon dalam Pilkada.

Kedua, LIMA Indonesia tidak menemukan alasan yang kuat untuk tidak segera memasukan poin putusan MK ini ke dalam PKPU. Karena dua sebab.

a. Belum masuk tahapan pembukaan pencalonan. Sebagaimana diketahui, pendaftaran paslon baru akan dimulai tanggal 27 Agustus 2024. Artinya, masih tersedia 6 hari dalam hitungan kalender atau 4 hari dalam hitungan hari kerja. Waktu ini, lebih dari cukup untuk memasukan poin putusan MK dimaksud.

b. Sebagaimana pernah dipraktikkan KPU dalam merevisi aturan tentang hitungan minimal batas usia paslon dengan cepat disebabkan putusan MA, maka revisi PKPU atas putusan MK ini juga sejatinya dapat dilakukan dengan cepat.

c. Kelambanan, apalagi sampai diabaikan, memasukan poin putusan MK ke dalam PKPU akan dapat berimplikasi kepada pelanggaran etik. Dan tidak menutup kemungkinan akan adanya kelompok masyarakat yang melaporkan anggota KPU ke DKPP. KPU perlu mencegah agar tidak berulang keluar masuk sidang etik DKPP untuk perkara yang sebenarnya dapat dicegah. Sehingga wibawa dan kepercayaan publik terhadap KPU tetap terjaga paska tragedi demi tragedi yang menimpa KPU sebelumnya.

Seturut dengan putusan MK ini, kita berharap, gairah Pilkada sebagai pesta kedaulatan rakyat kembali. Parpol-parpol dapat menyusun ulang strategi. Peta kekuatan politik di Pilkada akan berubah. Maka, rakyat kembali menemukan haknya yang mulai lepas. Sebagai pemilik sah kedaulatan politik Indonesia.

Putusan MK ini juga menghindarkan lahirnya kepala daerah giveaway akibat borong parpol.

Terima kasih Mahkamah Konstitusi!

* Penulis Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia

The post Gaspol Putusan MK! Hambat Kepala Daerah Giveaway Akibat Borong Parpol appeared first on INDONESIAWATCH.

Menteri asal PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly terdepak dari posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Kursi Yasonna diisi oleh Supratman Andi Agtas, politisi senior partai Gerindra. Arifin Tasrif, menteri yang juga diusulkan PDIP juga dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri ESDM baru.

Sementara itu, Rosan Roeslani, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, bakal menggantikan kursi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

PDI Perjuangan (PDIP) memberikan komentar terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi yang melibatkan satu kader PDIP, yakni Yasonna Laoly dan satu menteri usulan PDIP, yakni Arifin Tasrif. Pergantian sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju pada “reshuffle Agustusan” ini memunculkan kesan penyingkiran terhadap menteri asal PDIP.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah mengatakan, reshuffle kali ini bukan upaya “bersih-bersih” PDIP dari kabinet. “Kalau pertanyaannya apakah ini [reshuffle] bagian dari menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan, kan PDI Perjuangan sudah mewakafkan,” ujar Said Abdullah dalam keterangannya kepada awak media di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (19/8).

Menurutnya, PDIP tidak mempermasalahkan terkait pergantian menteri tersebut. Termasuk nasib para kader PDIP yang masih ada di Kabinet Indonesia Maju. Setelah Yasonna diganti, PDIP masih memiliki empat menteri di kabinet. Mereka di antaranya Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas, dan Menteri Koperasi Teten Masduki.

“Silakan (menteri) yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun,” kata Said. Terkait keputusan reshuffle menjelang dua bulan pemerintahan Jokowi, Said mengatakan, PDIP sudah menerima keputusan tersebut dengan legowo. “Kami menerima itu. Yang penting pemerintahan ini ajeg sampai 2024. Itu kata kunci, itulah amanat konstitusi di PDIP perjuangan,” tukasnya.

Terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai kocok ulang kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya sebagai permainan politik kotor. Pasalnya, ia tak melihat adanya alasan subtansial di balik perombakan itu.

“Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” kata Deddy Sitorus dalam keterangannya kepada awak media pada Senin, 19 Agustus 2024.

Menurutnya, hak prerogatif yang dimiliki presiden bukan berarti sewenang-wenang melakukan pergantian terhadap pembantunya. Terlebih menteri yang diganti tidak tersangkut masalah hukum atau kinerja yang jauh dari target. “Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser,” ujar Deddy.

Ia menyebut, pencopotan Yasonna Laoly dari jabatannya murni agenda politik yang disinyalir meloloskan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD). Revisi UU MD3 tersebut, lanjut Deddy, dapat memuluskan tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif mulai dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.

“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” kata Deddy.

Kedua, hal tersebut dinilai akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar. Sehingga, gejolak internal di Partai Beringin bisa diredam. Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar manut dalam penyelenggaraan dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya.

“Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” ucap Deddy.

Sementara, terkait pergantian Menteri ESDM yang diserahkan kepada Bahlil adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti oligarki.

“Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyelundupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Deddy menyampaikan reshuffle yang dilakukan Jokowi di Agustus ini merupakan skenario triangle political. Reshuffle tersebut menjadi kado kemerdekaan yang merepotkan bangsa Indonesia. “Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!” pungkasnya.

**

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, Jokowi tengah mengalami kepanikan dengan melakukan perombakan kabinet yang tak perlu di ujung masa jabatannya pada Oktober mendatang. “Hanya dua bulan sebelum lengser, Jokowi sempat-sempatnya melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan alasan yang tidak darurat dan urgen. Kecuali karena alasan politik perseteruan,” ujar Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, Jokowi ingin memperlihatkan coercive power atau kendali kuasa yang tak terbatas—dengan dalih prerogatif—dengan merombak kabinet. “Jokowi ingin kekuasaan yang tetap lebih dekat kepada dirinya. Di bawah kontrolnya, sekalipun di ujung masa kuasanya. Jangan ada yang menghalangi, apalagi mendahuluinya,” tuturnya.

Terkait pencopotan menteri asal PDIP, Ray memberikan catatan. Pasalnya, dalam reshuffle kali ini Jokowi hanya mengganti satu menteri kader PDIP, yakni Yasonna Laoly, dan membiarkan menteri PDIP lainnya tetap di pemerintahan. “Mengapa semua kursi PDIP tak dilepas? Ini bagian dari strategi Jokowi. Agar PDIP tetap setengah hati untuk oposisi. Kalau semua kursi dilepas maka akan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan,” kata Ray.

Menurutnya, partai banteng moncong putih dapat mengambil keuntungan politik dari reshuffle. Pertama, peristiwa “Reshuffle Agustusan” makin membuat soliditas PDIP untuk mengoposisi Jokowi makin kuat. Kedua, akan terhindar dari catatan sejarah bahwa kemorosotan demokrasi di era Jokowi adalah bagian dari sumbangsih PDIP.

Ketiga, membantah pandangan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak bisa move on dari Jokowi. “Kenyataannya sekarang, Jokowi juga tidak bisa move on melihat PDIP tetap eksis dan kuat. Akan berpotensi akan makin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya,” tutur Ray.

Terpisah, Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, reshuffle yang dilakukan Jokowi kali ini tidak memiliki timbangan yang berat dari sisi urgensi. “Saya pikir dari segi urgensi sebenarnya reshuffle ini antara diperlukan dan tidak. Tidaknya masa pemerintahan yang kurang dua bulan lagi. Diperlukan karena bagian dari upaya transisi politik ke pemerintahan baru,” kata Wasisto ketika dikonfirmasi Indonesiawatch.id.

Sejumlah pihak mengaitkan perombakan kabinet di ujung masa jabatan sebagai upaya Jokowi “menjewer” partai politik tertentu seperti PDIP yang menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahannya. “Ada tendensi penilaian ke arah situ [konflik dengan PDIP]. Namun, saya pikir lebih pada upaya membangun fondasi bagi pemerintahan terpilih mendatang,” tuturnya.

Menurutnya, reshuffle yang berlangsung murni prerogatif presiden yang alasan dan pertimbangannya tidak diketahui banyak orang. Hal ini di luar tradisi yang belakangan terjadi di mana Jokowi mereshuffle kabinet karena adanya menteri yang tersandung kasus hukum atau mengundurkan diri dari jabatannya.

Reshuffe yang terjadi juga tidak bisa dilihat kasat mata dari buruknya kinerja dari menteri yang diganti. “Saya pikir kalau penilaian kinerja menteri ini menjadi domain sepenuhnya presiden,” singkat Wasisto.

[red]

The post Reshuffle Kabinet, Guncangan PDIP, Politik Kotor Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Ray Rangkuti*

Keinginan berkuasa terus inilah yang membuat berbagai langkah menuju ke arah personal, bukan kebaikan bangsa dan negara. Aturan disiasati, yang menghadang digembosi, dan yang menantang tunggu bagian dikriminalisasi.

Panik. Satu kata untuk menggambarkan langkah politik Jokowi di ujung kekuasaannya. Analisis pertama yang terbaca adalah Pak Jokowi, Presiden ke-7 RI ini, terlalu sering mengumbar kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN). Seolah ingin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa IKN bukan produk gagal sebaliknya mendorong persepsi IKN eksis dan menjadi sorot perhatian. Maka muncul sejumlah langkah. Mulai dari pergantian pejabat pengelola, kebijakan pengelolaan ratusan tahun bagi investor asing, rapat menteri, perayaan 17 Agustus, menginap, menghadirkan influencer, makan-makan menteri, video para taipan di IKN, dan sebagainya. Ada nuansa galau di sini. Nuansa seolah khawatir IKN akan ditinggalkan. Maka perlu diyakinkan seluruh warga Indonesia. Padahal pokok  utama IKN ini bukan meyakinkan warga, tapi meyakinkan dua orang. Pertama, Pak Prabowo untuk berkenan mendiami IKN. Kedua, investor asing menanam sahamnya di IKN.

Kedua, peristiwa pengunduran diri Airlangga Hartarto (Disingkat AH). Dalam laporan jurnaslitik Majalah Tempo disebutkan akan adanya “tangan kekuasaan” masuk dan mengintervensi yang menyebabkan cepatnya AH menyatakan mundur dari kursi Ketum Golkar. Ancaman akan dipanggil aparat penegak hukum jadi dalihnya. Hingga sekarang, laporan ini, belum dibantah pihak istana. Karena itu, laporan ini dapat dipercaya kebenarannya.

Ketiga, pergantian menteri kabinet di ujung kuasa. Hanya dua bulan sebelum lengser, Jokowi sempat-sempatnya melakulan reshuffle Kabinet Indonesia Maju dengan alasan yang tidak darurat dan urgen. Kecuali karena alasan politik perseteruan.

Ada banyak peristiwa lainnya, dalam bentuk lebih kecil, yang menggambarkan kepanikan itu. Sebahagianya tercapai, sesuai harapan. Tapi lainnya meleset. Salah satunya kepastian Kaesang Pangerang, putra bungsu Jokowi, menjadi calon wakil gubernur (cawagub) Ridwan Kamil di Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ) makin menipis.

Mengapa Kepanikan Melanda di Ujung Kuasa?

Ada tiga hal menurut hemat saya,

Pertama, karena hasrat ingin berkuasa terus menerus yang terlalu besar. Dari isu Jokowi tiga periode, perpanjangan masa jabatan, dan berujung munculnya nepotisme Jokowi. Keinginan berkuasa terus inilah yang membuat berbagai langkah menuju ke arah personal, bukan kebaikan bangsa dan negara. Aturan disiasati, yang menghadang digembosi, dan yang menantang tunggu bagian dikriminalisasi. Dalam situasi ini maka tujuanlah yang utama. Bukan cara. Tujuan mengubah cara. Cara ikut tujuan. Padahal, salah satu sebab pentingnya demokrasi adalah mengelola cara untuk berkuasa. Bukan sebaliknya, mengelola tujuan dengan merekayasa cara.

Kedua, khawatir terjadi gugatan hukum atas berbagai kebijakan dan langkah Pak Jokowi selama berkuasa. Termasuk, tentunya, gugatan yang akan menyasar keluarganya. Saat ini saja, ramai perbincangan soal Blok Medan. Satu istilah yang terungkap di pengadilan yang disebut merujuk kepada anak dan menantu Jokowi. Sementara itu, Jokowi tidak memiliki kekuatan yang akan dapat menghindarkannya dari kemungkinan berbagai gugatan itu. Dia, satu-satunya, mantan presiden tanpa partai.

Ketiga sekaligus catatan terakhir, makin banyaknya kelompok masyarakat yang akhirnya menyatakan sikap berbeda dengan Jokowi. Kelompok ini secara massa tidak terlalu besar, tapi secara kualitatif mereka dapat memengaruhi pendapat publik. Selain bekas partainya sendiri, PDI Perjuangan (PDIP), kelompok ilmuwan, cendekiawan dan pegiat demokrasi juga berada di barisan ini. Tentu saja, mereka adalah barisan yang akan tetap eksis kala kekuasaan Jokowi telah berakhir. Jokowi tanpa kekuasaan secara perlahan akan kehilangan kontrol atas politik dan hukum.

Maka, reshuffle bagian dari kepanikan itu. Jokowi ingin kekuasaan yang tetap lebih dekat kepada dirinya. Di bawah kontrolnya, sekalipun di ujung masa kuasanya. Jangan ada yang menghalangi, apalagi mendahuluinya.

Pertanyaan kemudian muncul. Mengapa semua kursi PDIP tak dilepas? Bagian dari strategi Jokowi. Agar PDIP tetap setengah hati untuk oposisi. Kalau semua kursi dilepas maka akan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

Tapi, reshuffle ini justru menguntungkan PDIP. Setidaknya dalam tiga hal. Pertama, makin membuat soliditas PDIP untuk mengoposisi Jokowi makin kuat. Kedua, akan terhindar dari catatan sejarah bahwa kemorosotan demokrasi di era Jokowi adalah bagian dari sumbangsih PDIP. Ketiga, membantah pandangan bahwa Ibu Megawati tidak bisa move on dari perpisahan dengan Jokowi. Kenyataannya sekarang, Jokowi juga tidak bisa move on melihat PDIP tetap eksis dan kuat. Akan berpotensi akan makin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya.

Dan, keuntungan politik PDIP akan makin bertambah jika akhirnya mereka menarik seluruh anggota PDIP yang masih duduk di kabinet. Jika 3 atau 4 kursi kabinet yang diduduki oleh kader PDIP ditinggalkan, tentu akan membuat wajah tegar PDIP menghadapi Jokowi akan makin berbinar.

Beranikah PDIP melakukannya? Kita tunggu.

* Penulis Pemerhati Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia

The post Kepanikan Jokowi di Ujung Jabatan, Sebuah Tafsir Politik appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Ray Rangkuti*

Pidato Airlangga hampir seluruhnya pidato sukses. Pidato yang lebih patut diungkapkan sebagai alasan tidak mundur daripada mundur.

Hanya berbilang satu minggu di Agustus ini, tiga peristiwa mengguncang Golkar. Dan keduanya merupakan peristiwa yang sulit dinalar. Saya jabarkan satu-satu peristiwa dimaksud. Pertama, dukungan Golkar kepada Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Barat di tengah elektabilitas kadernya sendiri, Ridwan Kamil (popular dengan sebutan RK), yang sulit dikejar. Secara nalar, hal ini sulit dipahami.

Kedua, mencalonkan RK sebagai cagub Jakarta dengan elektabilitas yang hanya 10%. Padahal, waktu pencoblosan tinggal dua bulan lagi. Tak terbayangkan, dalam dua bulan ke depan bagaimana mengerek elektabilitas RK untuk melampaui elektabilitas Anies yang sudah mencapai 40%. Ada cara memang, salah satunya memborong partai. Sehingga bakal calon dengan elektabilitas tertinggi tidak dapat mencalonkan diri. Dan situasi ini, mulai terlihat di Jakarta. Hampir semua parpol akan bergabung ke kubu Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan hanya menyisakan PDIP di luar yang sudah pasti tidak dapat mencalonkan paslon karena kurang kursi.

Ketiga, sekaligus terakhir. Ini paling hangat: Airlangga Hartarto, Ketua Umum (Ketum) Golkar, menyatakan mundur dari kursi ketum. Pernyataan mundur Airlangga ini jelas sangat mengejutkan alam semesta politik Indonesia. Bukan saja karena ia merupakan ketum salah satu parpol besar di Indonesia, tapi juga karena tidak ada alasan yang terdengar logis, jelas dan konstitusional untuk mundur. Oleh karena itu, pengunduran diri Airlangga itu terdengar aneh, tiba-tiba dan tentu saja mengejutkan.

Selanjutnya, saya membangun analisis, mengapa kita sebut hal ini sulit dinalar?

Pertama, umumnya ketum mundur atau dimundurkan karena tiga hal. Pertama, melakukan tindakan yang melanggar hukum, Kedua, dinyatakan tidak sukses dalam program dan kinerja, Ketiga, melakukan tindakan yang melanggar aturan partai. Tiga hal ini tidak ditemukan dalam pemunduran diri Airlangga.

Kedua, alih-alih terjadi seperti di atas, yang ada malah sebaliknya. Airlangga sukses membawa Golkar meningkatkan perolehan suara pada pileg 2024 lalu. Saat yang sama, sukses pula memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden/wakil presiden. Sehingga tidak ada alasan konstitusional, rasional dan kinerja yang memungkinkan tuntutan pemunduran diri Airlangga.

Hal ini diperkuat oleh Airlangga dalam pidato pemunduran dirinya seperti dalam rekaman video yang beredar di tengah masyarakat. Pidato Airlangga hampir seluruhnya pidato sukses. Pidato yang lebih patut diungkapkan sebagai alasan tidak mundur daripada mundur. Dengan isi pidato seperti itu, sejatinya, kesimpulannya bukanlah mundur tapi tetap terus memimpin Golkar.

Keempat, tidak terdengar suara ingar bingar apapun, di level manapun dari kepengurusan maupun anggota Golkar yang menuntut Airlangga untuk mundur. Sebelumnya, memang ada gerakan menuju Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Saat itu, Airlangga malah bertahan. Tidak ada cerita mundur dan Munaslub.

Terakhir, jadwal untuk munas Golkar juga sudah dekat. Hanya berbilang empat bulan lagi ke depan. Dengan jadwal munas yang begitu dekat, pastilah ada kesabaran untuk menunggunya.

Maka, kesimpulan dari semua yang disebutkan di atas, pengunduran diri ini sebagai sesuatu yang sulit dinalar. Maka, jika tidak ditemukan hal-hal yang bersifat logis dan konstitusional, tentu saja, harus dilihat dari aspek lain. Misalnya dari aspek usia, kesehatan atau ada persoalan hukum. Dan kesemuanya, hanya Airlangga yang tahu.

Hanya saja, pengunduran diri Airlangga Hartarto ini akan berimplikasi terhadap kesiapan Golkar menghadapi pilkada November 2024 yang akan datang. Perlu diketahui, minggu keempat Agustus pendaftaran pasangan calon dibuka. Artinya, paling lambat minggu ketiga Ketum baru Golkar sudah ditetapkan.

Dan, apakah nasib KIM Plus akan terancam? Kita tunggu saja lanjutannya.

*) Penulis Pemerhati Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia

The post Tsunami Golkar, Dinamika Politik Agustusan, Sebuah Peta-Analisis appeared first on INDONESIAWATCH.

KIM yang dimotori Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat diwacanakan merangkul parpol lain dalam pertarungan Pilkada di sejumlah daerah, termasuk Jakarta. Sejumlah partai yang dirayu masuk KIM Plus di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan partai NasDem.

PKS mempertimbangkan opsi bergabung dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta untuk memajukan Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil alias RK diprediksi akan menantang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat fenomena borong partai untuk pemenangan Pilkada merupakan hal yang tidak baik bagi demokrasi. “Kalau mereka (parpol) ingin memenangkan (Pilkada) di semua tempat ya boleh-boleh aja dan tidak masalah. Tapi memborong partai itu yang jadi masalah. Kalau memborong partai ya enggak sehat bagi demokrasi,” kata Ray kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, perlu dikaji alasan sebuah partai berbondong-bondong mengusung calon tertentu. Padahal calon tersebut belum menjanjikan secara elektabilitas. “Di Pilkada Jakarta misalnya, elektabilitas Ridwan Kamil 10 persen tetapi kok tiba-tiba semua partai mau bersama dengan Ridwan Kamil. Tentu pertanyaannya adalah apa yang membuat partai-partai selain KIM itu kayak PKB, NasDem, dan PKS mau mendukung Ridwan Kamil padahal elektabilitasnya masih rendah,” ujar Ray.

Ray menyebut, hal tersebut menjadi anomali politik. Sebab, partai politik biasanya mengincar kemenangan dengan menjadikan hasil survei sebagai landasan pijak. “Umumnya partai politik itu mendukung [tokoh] yang elektabilitasnya tinggi, bukan yang elektabilitasnya rendah. Ini kan orang berlomba-lomba mendukung calon yang elektabilitasnya masih rendah, ada apa?” tuturnya.

Dirinya juga mempertanyakan langkah “balik badan” PKS meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta. Terlebih, Anies sebelumnya dikenal sebagai bestie dari mantan Gubernur Jakarta tersebut. Ray menduga perubahan sikap PKS disebabkan karena partai dakwah tengah melakukan pedekate politik dengan rezim pemerintahan baru yang bargaining-nya mungkin berupa tawaran menteri di kabinet.

“Ya, karena mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar jabatan gubernur. Apakah itu jabatan menteri misalnya. Kalau ada partai mau mendukung 10% dan meninggalkan yang 40% itu sepertinya ada sesuatu yang ingin didapatkan,” Ray menjelaskan.

Dirinya menyebut, fenomena borong partai di konteks Pilkada Jakarta bisa merupakan bagian dari skenario menjegal Anies Baswedan. “Bisa implikasinya Anies enggak mendapat kursi. Itu implikasi tetapi itu bisa jadi bagian dari skenario. Kalau Anies tetap ikut di pencalonan ini, seberapa besarpun partai politik pendukung RK, dia berpotensi tetap kalah. Makanya harus dibuat skenario Anies jangan ikut (Pilkada),” ujarnya.

Terkait langkah PDI Perjuangan (PDIP), Ray memprediksi partai banteng moncong putih akan mempertimbangkan dua opsi. Pertama, berkoalisi dan membangun kerja sama politik dengan Anies Bawedan. Kedua, PDIP tidak mengusung atau mencalonkan siapapun di Pilkada Jakarta.

“Bisa berkoalisi dengan Anies Baswedan tapi potensial tidak dapat dukungan dari partai politik lain. Alias PDIP akan gagal mencalonkan Anies. Atau yang kedua, dia enggak nyalonin siapa-siapa,” kata Ray.

Menurutnya, opsi kedua bisa diambil PDIP dengan pertimbangan meraih simpati rakyat dan menguntungkan PDIP dalam jangka panjang. “Bisa jadi membiarkan KIM maju sendiri dan PDIP enggak nyalonin siapa-siapa. Menurut saya secara politik dia sudah menang. Karena orang melihat faktanya, karena PDIP dibiarkan sendiri di luar dengan kondisi enggak bisa mencalonkan karena kurang suara,” pungkasnya.

[red]

The post Jegal Anies, Manuver KIM di Pilkada Jakarta appeared first on INDONESIAWATCH.

Pengalihan kuota haji diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama pada Pasal 64 ayat 2. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Apabila dikalkulasi, kuota haji khusus yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk haji tahun ini mencapai 11% atau dengan angka 27.680. Padahal kuota haji khusus yang seharusnya diberikan Kemenag adalah 19.280, yang diambil dari ketetapan UU, yakni 8 persen dari jatah kuota haji nasional 2024 sebesar 241.000 jemaah. Karena itu, terdapat kelebihan kuota haji khusus sebesar 8.400.

Sebelumnya, pemerintah hanya mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Hal itu berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445H/2024. Berdasarkan lobi dan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20.000. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445H/2024.

Dengan adanya kuota tambahan, Menag Yaqut berinisiatif menambah kuota haji reguler menjadi 213.320 (sebelumnya 203.320) dan kuota haji khusus menjadi 27.680 (sebelumnya 17.680). KPK mempelajari indikasi pengalihan kuota haji tambahan ke kuota haji khusus sebanyak 50% atau 10.000 kuota yang mengakibatkan besaran kuota membengkak menjadi 11% dan melanggar ketentuan undang-undang.

Hal tersebut belum termasuk pelanggaran yang diungkap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji. Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Luluk Nur Hamidah membeberkan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diuntungkan dari penambahan kuota haji plus oleh Kemenag.

Pihak-pihak tersebut di antaranya biro perjalanan haji dan umroh, pihak yang menunjuk biro-biro haji dan umrah tersebut, atau pihak yang memberikan dan/atau mengalihkan kuota itu. Luluk menyebut ada kemungkinan terjadinya suap yang dilakukan oleh biro-biro haji dan umroh kepada pihak yang menunjuk biro-biro tersebut agar mendapatkan sejumlah kuota haji.

Luluk menyatakan, Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji akan fokus membahas pengalihan kuota haji dan juga manajemen keuangan haji yang diduga bermasalah. “Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” kata Luluk dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada 10 Juli 2024.

Juru bicara KPK, Tesa Mahardika mengapresiasi pembentukan Pansus  Hak Angket Penyelenggaraan Haji oleh DPR. Menurutnya, Pansus dibentuk karena adanya temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR mengenai pelanggaran UU dan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan pemerintah. “KPK menyambut positif pansus yang dibuat,” kata Tessa Mahardhika dalam keterangannya di Jakarta pada 12 Juli 2024.

Dirinya menegaskan, KPK siap dilibatkan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti indikasi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut. “Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti (KPK tangani), baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun,” ujar Tessa.

Sebagai informasi, KPK tengah mengkaji lima laporan yang masuk terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Tesa Mahardika mengonfirmasi bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penelaahan atau pengkajian. Tahapan penelaahan melibatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan administrasi, serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski demikian, kasus dugaan korupsi kuota haji ini belum naik ke tahap penyelidikan maupun penyidikan. Tesa menyebut, dalam proses penelaahan suatu perkara, KPK dapat menggunakan berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat yang disertai dengan dokumen pendukung serta hasil audit dari BPK atau BPKP.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji harus bekerja cepat apabila ingin mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji. “Kalau dilihat dari aspek waktu sudah sulit dikejar itu. Efektifnya tinggal satu setengah bulan ke depan. Tetapi mereka (DPR) bisa mempercepatnya kalau mereka mau. Itu menjadi haknya mereka untuk mempercepatnya,” kata Ray Rangkuti ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Meskipun Pansus belum membuahkan hasil, Ray menilai KPK bisa langsung terlibat untuk mempelajari dan menyelidiki indikasi korupsi kuota haji. Terlebih sudah ada sejumlah laporan masyarakat yang masuk ke gedung merah putih. Dirinya menyayangkan apabila KPK hanya menunggu dan meminta data terkait dugaan korupsi ke Pansus Angket Haji DPR RI.

“Jadi kata ‘kami siap’ itu tidak tepat justru disampaikan KPK. Yang ada itu adalah semestinya KPK siap mempelajari kemungkinan dugaan korupsi itu. Bersamaaan dengan itu mereka bisa meminta data yang dimaksud kepada Pansus,” ujar Ray.

Menurutnya, sejumlah data dan paparan mengenai pengalihan kuota haji seperti yang disampaikan Pansus Haji seharusnya sudah memenuhi alat bukti agar lembaga antirasuah menindaklanjutinya dalam bentuk penyelidikan. “Itu bukan warung kopi ya Pansus itu. Itu forum resmi negara. Sehingga yang muncul di dalam perdebatan itu bisa menjadi dasar hukum,” kata Ray.

Meski demikian, dirinya tak menampik adanya motif politik dalam pembentukan Pansus Haji di DPR. Secara objektif, Pansus memang sudah tepat dibentuk untuk mengusut masalah penyelenggaraan ibadah haji. “Secara subjektif, ini adalah ajang pertarungan atau persaingan personal antara Cak Imin dengan Gus Yaqut. Cak Imin mungkin melihat Gus Yaqut ini potensial untuk menjadi pemimpin PKB, dia diganggu lagi sama Cak Imin,” ujar Ray.

Menurutnya, tidak ada konflik di internal PKB, terlebih Gus Yaqut masih tercatat sebagai anggota PKB. “Jadi, saya melihatnya ini lebih ke persaingan dua orang, bukan persaingan partai. Cak Imin mau pecat Gus Yaqut aja bisa kok, alasannya sederhana kamu sudah jadi menteri dan bermasalah, enggak usah ada lagi di PKB,” katanya.

Seperti diketahui, pasang surut hubungan Cak Imin-Gus Yaqut terjadi sejak Muktamar NU pada 2021. Meski sama-sama PKB, Cak Imin dan Gus Yaqut beda pilihan. Cak Imin mendukung KH Said Aqil Siradj untuk terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU. Sedangkan, Gus Yaqut mendukung KH Yahya Cholil Staquf yang merupakan kakaknya. Dalam Muktamar, Gus Yahya terpilih sebagai Ketum PBNU.

Di tahun yang sama, isu Muktamar Luar Biasa PKB menggelinding yang kembali mempertemukan Cak Imin dengan Gus Yaqut. Sejumlah kader PKB yang mendorong pelaksanaan Muktamar Luar Biasa menilai Cak Imin melanggar AD/ART partai. Gus Yaqut yang saat itu menjabat Ketua DPP PKB dituduh masuk dalam faksi yang akan  melengserkan Cak Imin dari jabatan Ketua Umum PKB. Meski, isu tersebut dibantah.

Di Pilpres 2024, Cak Imin bergabung di Koalisi Perubahan dan mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan. Sementara itu, Gus Yaqut yang kader PKB malah mengambil keputusan berbeda, yakni mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

[red]

The post Bola Panas Kuota Haji, Gus Yaqut Dibidik KPK? appeared first on INDONESIAWATCH.