“Saya sampai saat ini belum melihat, belum melihat bahwa ada etika yang dilanggar,” kata Emrus dihubungi pada Selasa, (31/12).

Baca juga:
Pengamat: Pelaporan Rieke Diah Pitaloka ke MKD soal Kenaikan PPN, Aneh

Karena itu, Emrus mempertanyakan apakah sikap dari anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan ini haruskah dilaporkan ke MKD DPR, terlebih banyak juga masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.

‎“Apakah perlu dilaporkan ke MKD? Nah, jadi pelaporan ini bisa saja bernuansa politik toh,” ucapnya.

Lebih lanjut Emrus menyampaikan, sikap atau pandangan tersebut meski UU atau aturan kenaikan PPN ini sudah disahkan, tidak serta merta membungkam untuk berpendapat di negara demokrasi.

“Tidak serta-merta kita melihat semata-mata melanggar undang-undang atau tidak melanggar. Justru substansinya adalah untuk kepentingan rakyat atau tidak,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Emrus, kalau demi kepentingan rakyat, suatu aturan atau perundang-undangan yang telah disahkan pun direvisi atau dibatalkan dan sudah ada mekanismenya.

“Jangankan undang-undang, konstitusi bisa kita ubah kalau memang yang terbaik adalah untuk rakyat, tidak menaikkan pajak undang-undangnya yang diubah,” ucapnya.

“Konsep berpikirnya harus seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa diubah di republik ini, di dunia ini kecuali kitab suci,” tandasnya.

Lebih ‎lanjut Emrus menyampaikan, UU yang telah disahkan bisa merevisi atau bahkan dibatalkan karena tidak berpihak kepada rakyat selaku pemilik kekuasaan tertinggi.

Terlebih lagi, perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga menaikkan PPN akan membebani rakyat. Meskipun tarif PPN 12% ini hanya berlaku untuk barang mewah, namun Emrus berpendapat, ini akan berdampak pada harga barang-barang lainnya.

Selain itu, kata Emrus, Prabowo Subianto dalam kampanyenya politiknya sebagai capres beberapa waktu lalu, berjanji tidak akan menaikkan tarif pajak.

“Ketika kampanye, itu suatu hal yang positif bagi rakyat. Artinya apa, Prabowo ketika campaign ada di pihak rakyat,” katanya.

‎Rieke diadukan ke MKD DPR oleh Alfajri Aditia Prayoga pada 20 Desember 2024. Dia menuduh Rieke telah melanggar kode etik atas pernyataanya yang bermuatan provokasi di media sosial.
[red]

The post Pengamat: Sikap Rieke Tolak Kenaikan PPN Belum Ada Usur Langgar Etik appeared first on INDONESIAWATCH.

Emrus dihubungi pada Selasa, (31/12), menyampaikan, pelaporan tersebut sangat aneh. Pasalnya, perbedaan pandangan ini hal biasa dalam demokrasi. Terlebih, sikap legislator dari PDI Perjuangan itu berada di pihak rakyat.

Baca juga:
Ini Respon Rieke Pitaloka Setelah Dilaporkan ke MKD DPR karena Tolak PPN 12%

“Dia tentu sebagai anggota DPR, malah seluruh anggota DPR kita adalah representasi daripada rakyat membela rakyat,” ujarnya.

Pertanyaannya sekarang, lanjut Emrus, apakah penolakan terhadap kenaikan pajak PPN menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada Januari besok tersebut merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat?

Emrus berpendapat, sikap Rieke Diah Pitaloka ini justru sebagai sosok anggota DPR yang mewakili suara rakyat bahwa kenaikan PPN akan semakin membebani rakyat.

Ia menegaskan, kenaikan PPN walaupun hanya buat barang-barang mewah, namun juga akan berdampak kepada kenaikan sejumlah barang lainnya.

“Menurut saya, [sikap Rieke Diah Pitaloka] itu keberpihakan kepada rakyat, justru Rieke Diah Pitaloka, saya kira menunjukkan bahwa dia adalah sebagai sosok anggota DPR kita yang merasakan ketika itu nanti dinaikan,” tandasnya.

Ia menyampaikan, kenaikan barang-barang mewah akibat kenaikan PPN menjadi 12%
akan berkorelasi dengan barang-barang produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

“Begini, analisis statistik regresinya adalah ketika peningkatan pajak sekian persen akan memengaruhi kenaikan daripada produk-produk atau barang-barang lainnya,” kata dia.

Emrus menyampaikan, hal itu bisa diuji ‎menggunakan analisis statistik regresi. “Artinya apa? berdasarkan analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kenaikan pajak berdampak, berpengaruh terhadap kenaikan produk-produk konsumsi lainnya,” ujar dia.

Karena itu, Emrus sependapat dengan Rieke, yakni tidak setuju dengan kenaikan PPN. Terlebih, Prabowo Subianto dalam kampanye politiknya pada Pilres lalu berjanji tidak akan menaikkan pajak.

“Dikatakan oleh Pak Prabowo ketika campaign dan yang kedua pasti akan memengaruhi daripada kenaikan produk-produk lainnya,” ucap Emrus.

‎Rieke diadukan ke MKD DPR oleh Alfajri Aditia Prayoga pada 20 Desember 2024. Dia menuduh Rieke telah melanggar kode etik atas pernyataanya yang bermuatan provokasi di media sosial.
[red]

The post Pengamat: Pelaporan Rieke Diah Pitaloka ke MKD soal Kenaikan PPN, Aneh appeared first on INDONESIAWATCH.

Menanggapi itu, Rieke mengatakan bahwa dirinya sudah menerima surat dari MKD No.743/PW.09/12/2024 tanggal 27 Desember 2024. Dalam surat itu, Rieke diminta datang hari ini (30/12) ke DPR, untuk memberi keterangan dalam sidang MKD DPR.

Baca juga:
Rieke Diah Pitaloka Geram Pegawai Komdigi jadi Pawang Judol, Budi Arie Kena “Semprot”

Dalam unggahannya di akun instgramnya, Rieke mengatakan bahwa dirinya masih memeriksa terlebih dahulu apakah surat pemanggilan dirinya resmi atau tidak. Karena surat MKD tersebut dikirim tidak di hari kerja.

“Saya harus cek dulu apakah surat yang ditandatangani oleh Ketua MKD @nazaruddin_dekgam tersebut surat resmi dari Yang Mulia Pimpinan MKD atau bukan karena dikirim tidak pada hari kerja dan hanya lewat #whatsapp,” tulis Rieke di Instagram, (30/12).

Rieke juga penasaran dengan orang yang mengadukannya ke MKD. Dia ingin meminta maaf ke orang tua pengadu, karena dianggap sudah memprovokasi si pengadu.

“Besty-besty luv-luv #netizen +62 ada yang kenal sama pengadu Sdr. Alfadjri Aditia Prayoga? Spil dong aku mau minta maaf sama orang tuanya karena tidak ada maksud memprovokasi anaknya untuk menolak kenaikan PPN 12%,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak atas nama Alfadjri Aditia Prayoga mengadukan Rieke ke MKD DPR pada tanggal 20 Desember 2024. Alfadjri menuduh Rieke telah melanggar kode etik atas pernyataan Rieke yang bermuatan provokasi, di media sosial.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rieke Diah Pitaloka (@riekediahp)

[red]

The post Ini Respon Rieke Pitaloka Setelah Dilaporkan ke MKD DPR karena Tolak PPN 12% appeared first on INDONESIAWATCH.

Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah moratorium izin pembangunan pabrik semen. (Indonesiawatch.id/ist)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, PT Semen Indonesia yang telah mewarnai perjalanan panjang pembangunan negeri ini jangan sampai pailit.

“Saya tidak ingin perusahaan Semen Indonesia dan seluruh holding yang berada di bawahnya ini pailit dan sebagainya. Jangan sampai,” ujarnya.

Baca juga:
DPR: Kalau Ada Impor, Berarti Ada Mafia‎ Semen

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuanghan (PDI-P) ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12),‎ menegaskan, Semen Indonesia harus diselamatkan.

“Kita memiliki semangat yang sama. Save Semen Indonesia, selamatkan Semen Indonesia,” tandasnya.

Rieke menyampaikan, berdasarkan sejarah perjalan pabrik semen, khususnya Semen Padang merupakan perusahaan semen pertama di Asia‎ hasil dari nasionalisasi dari Belanda pada 1958.

“Produksi semen Indonesia ini yang membuat infrastruktur-infrastruktur penting di Belanda itu dibangun, seperti di Rotterdam, Amsterdam,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, beberapa bangunan bersejarah di Singapura. Selain itu, tentu saja awal-awal pembangunan Indonesia, parik semen Indonesia mempunyai andil penting.

“Mau itu Monas, mau gedung DPR ini, itu adalah Semen Padang, benar. Indarun,” ujarnya.

Bangsa Indonesia berjuang agar Indarung ditetapkan sebagai world heritage, sebagai memory of the world atas pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa.

“Harus kita sadari bersama, pembangunan infrastruktur makanan pokoknya salah satunya adalah semen. Selama terjadi pembangunan infrastruktur, maka selama itu juga dibutuhkan semen,” tandasnya.

Adapun yang menjadi persoalan, ujar Rieke, apakah semen yang digunakan untuk membangun infrastruktur ini merupakan hasil dari kekuatan industri semen nasional Indonesia yang sempat berjaya.

Industri semen Tanah Air, merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. “Semen Indonesia harus kita pertahankan. Mari kita buat komitmen bersama,” katanya.

Untuk petinggi PT Semen Indonesia d‎an seluruh jajarannya, Rieke meminta untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan, termasuk memperhatikan hak-hak pegawai.

“Lalu tanggung jawab terhadap perbaikan lingkungan dengan adanya industri semen itu juga mohon menjadi perhatian,” katanya.

Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). “Ini juga penting untuk dihitung ulang. Kita akan dorong agar ada perbaikan,” tandasnya.

DPR juga mendesak pemerintah untuk menyiapkan peraturan dan kebijakan yang positif untuk memajukan industri semen Tanah Air.‎ Pasalnya, tanpa ini siapapun direksinya tidak akan sangguh.
‎
“Dalam tanda kutip tidak adanya keberpihakan kebijakan terhadap penguatan semen, perusahaan semen dalam negeri ini enggak akan sanggup,” ujarnya.

Kemudian, harus dibelakukan SNI untuk semen. “Saya kira wajib begitu dengan maraknya semen-semen di luar produksi Indonesia‎,” ucapnya.

Rieke lantas mengungkapkan bahwa terjadi penurunan profit yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.‎

‎“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesr 4,93%.

“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.

Atas dasar itu, Rieke mendesak pemerintah memortorium pemberian izin membangun pabrik semen baru serta mengkaji Permendang agar tidak ada impor semen. Pasalnya, saat ini Indonesi ‎over produksi.

‎“Saya tidak mau Semen Indonesia bangkrut. Kalau ada pembangunan infrastruktur, maka sudah seharusnya Semen Indonesia bisa kembali tegak sebagai supplier semen, minimal untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.”

[red]

The post DPR: Semen Indonesia Jangan Sampai Pailit appeared first on INDONESIAWATCH.

Ilustrasi pekerja sedang mencatat semen. Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, kalau terjadi impor semen maka diduga ada mafia semen.(Indonesiawatch.id/Ist)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, akan menelisik Permendag tentang impor untuk memastikan penyebab melimpahnya semen.

‎“Komisi VI [DPR mohon] diberi tahu bagaimana tentang Permendag Nomor 36 Tahun 2023 junto Permendag Nomor 7  ahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor,” kata Rieke.

Meskipun sejumlah pemberitaan menginformasikan bahwa tidak ada impor semen, kata Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12), ini harus dicek lebih lanjut.

“Apakah kalau dari beberapa pemberitaan dikatakan tidak ada impor di tahun 2023, benarkah?” ucapnya.

Sedangkan jika sebaliknya, yakni ada impor semen, lanjut Rieke, apakah jumlahnya banyak sehingga semen menjadi melimpah di pasaran dan semen produksi nasional tidak terserap.

‎“Kalau terjadi impor semen yang banyak, berarti ada [impor], bolehlah kita katakan, ada mafia semen di sini,” ujarnya.

‎Selain soal impor, Rieke juga mendesak pemerintah melakukan moratorium bahkan penghentian pemberian izin pembangunan pabrik semen baru.

“Sudah cukup lah, enggak usah bangun pabrik semen lagi!” ujar legislator yang juga kerap disapa Oneng gegara perannya di “Bajaj Bajuri” ini.

Ia mengungkapkan, produksi semen Indonesia sebesar 120 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan semen secara nasional yakni sekitar 67 juta ton pada tahun 2023.

“Ada surplus yang begitu besar, over produksi atau sebenarnya ada permainan di dalam industri semen ini?” ujarnya.

Menurut Rieke,‎ over produksi semen Indonesia ini telah menurunkan pendapatan PT Semen Indonesia yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.

‎“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan pda 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesr 4,93%.

“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.
[red]

The post DPR: Kalau Ada Impor, Berarti Ada Mafia‎ Semen appeared first on INDONESIAWATCH.

Kami mendesak pemerintah untuk tetap bersikap tegas dengan memberikan pembatasan atau moratorium terhadap izin pembangunan pabrik semen,” kata Rieke.

Legislator dari Fraksi PDI-Perjuanghan (PDI-P) ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direksi PT Semen Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, (4/12), tegas menyatakan, tidak perlu lagi membangun pabrik semen.

“Sudah cukup lah, enggak usah bangun pabrik semen lagi!” ujar legislator yang juga kerap disapa Oneng gegara perannya di “Bajaj Bajuri” ini.

Rieke ‎lebih lanjut menyampaikan, desakan moratorium atau penghentian pemberian izin pembangunan pabrik semen di Indonesia ini sangat penting. “Ini over produksi,” ucapnya lantang.

Rieke yang sewaktu kecil kerap mencari uang jajan di toko material, mempersilakan untuk mengecek ke toko-toko bangunan guna membuktikan bahwa saat ini terjadi over produksi semen di Tanah Air.

“Nah, di toko bangunan itu semen-semennya sebagian sudah jadi batu,” ucapnya.

Karena itu, ia mengharapkan agar moratorium atau penghentian pemberian izin membangun pabrik semen baru ini masuk menjadi poin kesimpulan RDP.

“Agar moratorium izin pembangunan pabrik semen baru itu menjadi salah satu dukungan keputusan dari Komisi VI,” katanya.

Ia menegaskan, moratorium ini harus dilakukan karena over produksi telah menggerus pendapatan perusahaan semen Indonesia. ‎Moratorium ini demi menyelamatkan pabrik semen di Indonesia, termasuk perusahaan BUMN, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan sejumlah anak usahanya.

“Save semen Indonesia. Selamatkan Semen Indonesia,” ujar Rieke.

Ia menegaskan, sama seperti para anggota Komisi VI DPR lainnya, ‎tidak ingin pabrik semen Indonesia, khususnya PT Semen Indonesia yang mengiri sejarah perjalanan Republik Indonesia ini sampai tutup.

‎“Saya tidak ingin perusahaan Semen Indonesia dan seluruh holding yang berada di bawahnya ini pailit dan sebagainya. Jangan sampai,” tandasnya.

“Ini adalah salah satu industri kebanggaan kita. Semen Indonesia harus kita pertahankan. Mari kita buat komitmen bersama,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, produksi semen Indonesia sebesar 120 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan semen secara nasional yakni sekitar 67 juta ton pada tahun 2023.

“Ada surplus yang begitu besar, over produksi atau sebenarnya ada permainan di dalam industri semen ini?” ujarnya.

Menurut Rieke,‎ over produksi semen Indonesia ini telah menurunkan pendapatan PT Semen Indonesia yang cukup signifikan pada kuartal III tahun 2024.

‎“PT Semen Indonesia membukukan penurunan profitabilitas kuartal ketiga 2024 sebanyak 58,66% atau ekuivalen dengan Rp741,45 miliar dibanding periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp1,79 triliun,” katanya.

Kemudian, lanjut Rieke, berdasarkan laporan keuangan pda 30 September 2024, ada penurunan pendapatan yang cukup signifikan, yakni sebesar 4,93%.

“Ini ekuivalen dengan Rp26,29 triliun kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 senilai Rp27,66 triliun,” ujarnya.
[Red]

The post Save Semen Indonesia: DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Pembangunan Pabrik Semen appeared first on INDONESIAWATCH.

Tema tersebut memang tidak termasuk dalam agenda pembahasan Komisi VI. Namun, lantaran Budi Arie Setiadi merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)—sekarang Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)—publik memandang pernyataan Rieke masih relevan.

“Saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia,” ujar Rieke Diah Pitaloka.

Nama Budi Arie disorot karena dinilai turut bertanggungjawab terhadap dugaan keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Sebelumnya, kepolisian menetapkan 11 pegawai hingga staf ahli di Komdigi sebagai tersangka kasus judi online. Polisi menyatakan, para tersangka yang terlibat mulanya diberikan kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs judol. Namun, kewenangan tersebut justru disalahgunakan.

“Kita tak usah basa-basi, Pak Menteri ini sedang jadi sorotan dengan adanya ordal (orang dalam) di kementerian yang lama (Komdigi). Saya berharap langkap cepat salah satunya adalah skrinning Pak,” kata Rieke.

Namun di tengah rapat, saat Rieke berbicara dan menyalakan mikrofon, Menteri Budi Arie Setiadi meminta izin untuk keluar ruangan rapat. Rieke sebenarnya menginginkan Budi tetap berada di meja saat ia mengungkapkan pandangannya.

Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo itu memilih irit bicara saat awak media bertanya terkait bekas pegawainya yang diduga melindungi sebanyak ribuan situs judi online. Ia mengatakan, bahwa sedang fokus mengurus tanggung jawabnya sebagai Menteri Koperasi.

“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie saat ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK), Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Ia menyerahkan upaya penegakan kasus hukum mantan pegawainya tersebut kepada polisi. “Pokoknya kita hormati langkah aparat penegak hukum. Saya fokus urus koperasi dan rakyat,” ujarnya mengulangi pernyataan.

Keresahan terhadap judi online dan dugaan keterlibatan pegawai pemerintah menjadi sasaran anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Selain bersuara di DPR, Rieke juga mencuit di media sosial terkait keprihatinannya terhadap kasus judi online.

“Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan lebih dari 197 ribu anak Indonesia terpapar judi online,” ujar Rieke dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya @riekediahp.

Perempuan yang dikenal sebagai Oneng dalam sebuah sinema komedi itu mengaku prihatin dan menyayangkan aksi para pelaku judol. “Aku ingatin bahwa judi itu dilarang oleh hukum maupun agama mau online atau offline. Jangan berpikir kalau online itu gak haram, haram lah bestie,” ia menambahkan.

Rieke mengingatkan adanya ancaman hukuman berlapis bagi para pelaku judol terlebih pegawai negeri yang berada di lingkungan pemerintah. Menurutnya penegakan hukum berlaku bagi semua orang baik masyarakat maupun aparatur sipil.

“Penegakan hukum wajib berdasar peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku, tanpa tebang pilih,” katanya.

[red]

The post Rieke Diah Pitaloka Geram Pegawai Komdigi jadi Pawang Judol, Budi Arie Kena “Semprot” appeared first on INDONESIAWATCH.