Bambang kepada wartawan pada Kamis, (2/1), menyampaikan, meski dua dari 18 orang oknum itu sudah dikenakan saksi etik Penghentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan, namun itu belum cukup.

Baca juga:
Polri Didesak Jerat Pidana Oknum Polisi Pemeras di DWP

“Oke, dua atau tiga orang sudah diberikan sanksi berat, yakni PTDH. Tapi proses itu pun juga masih berjalan karena ada upaya banding dari mereka,” katanya.

Saat ini, dari 18 oknum anggota Polri, 2 orang di antaranya, yakni Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Donald Parlaungan Simanjuntak dan Y selaku kanit telah dijatuhi saksi etik berupa PTDH.

Sedangkan satu oknum anggota Polri insial M, hari ini kembali menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Dua orang yang dipecat menyatakan banding.

Bambang menyampaikan, tidak menutup kemungkinan upaya banding dari dua oknum anggota Polri itu diterima karena dasar dari PTDH itu harus kuat.

Salah satunya, kata Bambang, adalah dengan adanya vonis pidana dari personel oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran tersebut. “Makanya proses pidana itulah yang harus didorong,” tandasnya.

Bagi personel yang lain yang terlibat, ujar Bambang, tentu juga harus dilakukan proses sidang etik untuk memberikan kepastian bagaimana posisi mereka ke depan.

“Dan yang pasti, sidang etik, kode etik dan disiplin tersebut jangan hanya memberikan sanksi ringan atau sedang,” ujarnya.

Menurut Bambang, saksi etik ringan atau sedang itu tidak sebanding dengan perbuatan mereka, yakni memeras 45 orang warga negara Malaysia yang sedang menonton DWP 2024. Uang hasil pemerasannya pun luar biasa, mencapai Rp2,5 miliar.

“Karena [perbuatan oknum Polri] ini yang dicemarkan adalah bukan hanya nama baik kepolisian, tapi nama baik bangsa dan negara kita,” tandasnya.

Ulah aparat penegak hukum tersebut menurut Bambang benar-benar memalukan kalau tidak diberikan sanksi yang berat atau yang bisa memberikan efek jera.

“Ini akan mengulang-mengulang terus. 45 orang, kemudian jumlah barang bukti Rp2,5 miliar, ini bukan persoalan kuantitas, tetapi ini terkait dengan wajah bangsa kita,” katanya.

Menurut Bambang, ini bukan masalah nilai kecil atau berapa jumlah orang korban dan uangnya, tetapi ini masalah harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat.
[red]

The post Dua Oknum Polri Pemeras WN Malaysia Banding PTDH, Pengamat: Perlunya Pidana appeared first on INDONESIAWATCH.

‎Karopenmas Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, meyampaikan, sidang pelanggaran kode etik profesi Polri pada Kamis, (2/1), merupakan lanjutan terhadap M.

Baca juga:
Polri Amankan Belasan Oknum Anggota terkait Pemerasan WNA Malaysia di DWP

Oknum terduga pelanggar M yang menjabat kasubdit, sebelumnya menjalani sidang kode etik ‎profesi bersama Donald Parlaungan Simanjuntak dan Y. Sidang tersebut berlangsung lebih dari 12 jam hingga Rabu dini hari, (1/1).‎

Hasil atau putusannya, Parlaungan dan Y dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) alias dipecat sebagai anggota Polri.
‎
‎Trunoyudo menyampaikan, keputusan sidang hari ini akan disampaikan melalui konferensi pers setelah sidang terduga pelanggar inisial M selesai.‎

‎Sidang pelanggaran kode etik tersebut merupakan buntut dari pemerasan yang diduga dilakukan oleh 18 oknum anggota Polri terhadap 45 warga negara Malaysia dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JExpso, Kemayaran, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu, (15/12).

Belasa oknum polisi yang tengah mengamankan jalannya DWP diduga melakukan pemerasan terhadap sekitar 45 warga negara asing (WNA) asal Malaysia dengan kedok menjalani tes narkotika.

Mereka mewajibkan puluhan penonton DWP itu menjalani tes urine. Paspor mereka diminta untuk alasan pemeriksaan. Namun hingga tes urine selesai, para oknum polisi itu tidak memberikannya.

Puluhan penonton DWP baru kembali menerima paspornya setelah menyerahkan sejumlah uang. Hasil pemerasan yang dikumpulkan para oknum anggota Polri itu mencapai Rp2,5 miliar.

“Barang bukti yan telah kita amanan jumlahnya Rp2,5 miliar,” kata Irjen Pol Abdul Karim, Kadiv Propam Polri pada Selasa, (24/12/2024).
[red]

The post Pecat Dirresnarkoba PMJ, Polri Lanjutkan Sidang Etik Pemerasan WN Malaysia di DWP appeared first on INDONESIAWATCH.