Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman. Menurutnya, Chalid begitu mendorong Lazarus agar bisa mengurus tentang SCM.

“Lazimnya penugasan penting mengevaluasi bagian dari organisasi korporasi dilakukan oleh konsultan independen, bukan oleh seorang yang diduga malah bermasalah,” ungkap Yusri Usman, (30/6) di Medan.

Hal itu, lanjut Yusri, tentu memancing banyak orang curiga ada dugaan pemufakatan jahat dalam pengusaan proyek ratusan triliun di group PHE. “Informasi yang kami peroleh dari sumber yang sangat kredibel, Dirut PHE telah mengirim dua kali surat ke Dirut Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri agar Fransjono Lazarus mengisi jabatan VP SCM PT Pertamina Hulu Energi,” ungkap Yusri.

Kenapa Harus Fransjono Lazarus?
Menurut Yusri, VP SCM PT PHE saat ini, Bongbongan Tampubolon. Bongbongan, kata Yusri, menolak ajakan mister Nz untuk melakukan praktek pelanggaran GCG terhadap proses tender-tender di PHE maupun di puluhan anak dan cucu usahanya.

“Mister Nz ini seteru lama Mister James dalam penempatan jabatan dan penguasaan proyek-proyek di Pertamina. Bahkan Chalid Said Salim sempat diusir dalam RDP DPR Komisi VII (sekarang Komisi XII) pada 10 April 2023, saat itu dia masih menjabat Dirut PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) untuk promosi jadi Dirut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR),” beber Yusri.

Menurut Yusri, posisi VP SCM PHE ini sangat vital dan strategis dalam pengelolaan dan penggendalian anggaran pengadaan. PT Pertamina (Persero) dan Kementerian BUMN telah menyetujui belanja modal atau Capital Expenditure (Capex) PT PHE dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ) 2025 hingga 2029 sebesar USD 67,4 miliar atau setara Rp 1.112 triliun.

“Untuk meningkatkan produksi (lifting) minyak dan gas nasional, total anggaran tersebut dikelola di 5 regional Pertamina Hulu Energi. Kegiatannya meliputi, survei seismik, persiapan lahan, pengadaan rig dan unit penunjang proses pemboran, pemasangan instalasi produksi di darat dan laut dan biaya pemulihan lingkungan atau ASR serta EOR (Enhanced Oil Recovery),” jelas Yusri.

Lima Regional PT PHE
Yusri mengatakan untuk regional 1 Sumatera dikelola di bawah PT Pertamina Hulu Rokan dan Regional 2 di Jawa, di bawah PT Pertamina Explorasi dan Produksi (PEP). Sedangkan Regional 3, dikelola oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) membawahi PT PHM dan PT PKT. Regional 4 untuk Indonesia bagian Timur dikelola oleh PT Pertamina EP Cepu (PEPC).

“Regional 5 mengurus blok PI Pertamina di 13 negara di bawah PT Pertamina EP International, mantan Dirutnya Jaffee Arizona Suardin (Buyung Jafee) sejak 13 Juni 2025 telah menempati pos baru sebagai Direktur Infrastruktur dan Logistik PT Pertamina (Persero) Holding,” ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, selain mengelola anak usaha dengan skema cost recovery dan gross split, mereka mengelola cucu usaha seperti PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Driling Service Indonesia (PDSI).

“Buyung Jaffee dan Franjono Lazarus dengan mister Nz adalah kawan lama di Blok Rokan sejak awal tahun 2022 hingga 2023 yang menjadi buah bibir vendor-vendor soal penguasaan proyek proyeknya,” ungkap Yusri.

Bos Pertamina Disarankan Evaluasi Usulan Dirut PHE
Diungkapkan Yusri, bagi Simon sebagai Dirut Pertamina sangat mudah mengevaluasi usulan Dirut PHE tersebut.

“Selain dari APH di Riau dan jejak digital yang berserak, minta Komite Audit Pertamina Pusat paparkan apa yang telah terjadi di PT PHR periode 2022 hingga 2023 agar tidak ada dusta diantara kita,” ungkap Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, harus diingat juga, aktifitas PT PHE yang mengelola minyak mentah bagian negara dan bagian Pertamina dari hasil produksinya yang tidak dipasok ke kilang Pertamina yang berlandasan PTK SKK Migas nomor 065/2017, diduga bermasalah dan rawan disalah gunakan telah merugikan negara puluhan triliun masih dalam radar penyidikan Kejaksaan Agung.

“Kemudian yang paling penting lagi, tugas Simon adalah melindungi semangat pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto, jangan sampai kasus Wisma Atlit terulang yang telah merusak citra Pak SBY dan partainya,” pungkas Yusri.

[red]

The post Dirut PHE Usulkan Fransjono Lazarus Jadi VP ke Bos Pertamina? appeared first on INDONESIAWATCH.

Kondisi ini terjadi di tengah kepemimpinan Direktur Utama Pertamina yang baru, Simon Aloysius Mantiri. Informasi yang diperoleh Indonesiawatch.id, saat ini Kejagung sedang menyelidiki dugaan persoalan hukum impor minyak yang terjadi di tubuh kuda laut tersebut sejak tahun 2018 hingga 2023.

Baca juga:
Kejagung Geledah Rumah Beberapa Direksi Pertamina, Eks Tim Reformasi Mafia Migas: Rawan Pemburu Rente Impor BBM

Tersiar kabar ada potensi kemahalan mencapai sekitar USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun per tahunnya yang bisa dianggap sebagai kerugian. Infonya, BPK lagi menghitungnya atas permintaan Kejagung.

Patut diduga penyelidikan yang sedang dilakukan Kejagung ini, untuk menelisik dugaan mark up pengadaan BBM dan minyak mentah. Dengan tujuan, agar ke depan proses bisnisnya lebih transparan dan akuntabel serta untuk memperoleh efisiensi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkali-kali memberikan sinyal kuat terkait masalah impor minyak mentah dan BBM di berbagai kesempatan. Dia mengungkapkan saat ini Indonesia mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, terdiri dari BBM dan minyak mentah.

Besarnya perputaran uang dalam praktik impor telah memberikan “defisit current account” yang menekan neraca keuangan negara. Besarnya angka impor minyak tersebut rawan menimbulkan penyelewengan, jika tidak dilakukan oleh pejabat yang memiliki integritas tinggi.

Sudah satu bulan lebih, Simon menggantikan Dirut Pertamina sebelumnya, Nicke Widyawati. Sejauh ini belum ada gebrakan berarti.

Ketika terpilih, Simon sempat menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen untuk membawa Pertamina menjadi lebih baik. “Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina,” ujarnya Simon, seperti dikutip dari akun Instagram Pertamina, (5/11).

Hanya saja untuk mewujudkan itu, Simon membutuhkan bukan saja orang-orang yang profesional dan berintegritas, tetapi juga loyal. Hingga saat ini, berdasarkan pantauan Indonesiawatch.id, belum ada tanda-tanda adanya pergantian direksi di holding dan subholding Pertamina.

Sebelumnya diduga telah terjadi penggeledahan sederet rumah-rumah direksi Pertamina Holding dan direksi Subholding Pertamina. Proses tersebut berlangsung pada Selasa (10/12) subuh-subuh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar tujuh orang direksi Pertamina holding dan Subholding yang rumahnya digeledah penyidik Kejagung. Kabarnya pada saat penggeledahan ditemukan bukti-bukti yang terkait, termasuk semua telepon seluler (ponsel) para pejabat yang rumahnya digeledah Kejagung.

Ponsel tersebut disita lalu data-datanya dikloning guna penyelidikan lebih lanjut. Informasi yang beredar di kalangan internal Pertamina, muncul nama nama inisial AN, EW, RS, MK, SD, EC dan YF.

Ketika Indonesiawatch.id mengkonfirmasi informasi-informasi tersebut kepada Corpotare Secretary Pertamina Holding dan PT PPN serta PT KPI, mereka tidak menjawab tegas alias hanya memberikan respon “belum terinfo”.

[red]

The post Digeledah Kejagung Terus, Akankah Terjadi Perombakan Direksi Holding & Subholding Pertamina? appeared first on INDONESIAWATCH.

Perubahan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) yang digelar pada Senin, 4 November 2024. Selain itu, Erick juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ujar Fadjar dalam keterangan resminya.

Diketahui, Simon sudah 4 bulan belakangan ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang ditetapkan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina (Persero) pada 10 Juni 2024. Ia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berhenti sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024.

Sebelum menjabat Komisaris Utama Pertamina, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Bahkan, Simon Aloyisus sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masuknya nama Simon di dalam jajaran Direksi Pertamina memantik kontroversi tersendiri. Pasalnya, pemerintah melalui ketentuan yang ada melarang anggota direksi BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif (caleg) hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Aturan ini ditetapkan Jokowi pada 8 Juni 2022 dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.

Lebih lanjut, PP Nomor 23 Tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa BUMN selaku agen pembangunan dan pencipta nilai memerlukan talenta-talenta terbaik guna menjaga keberlangsungannya.

“Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 22 ayat (1).

Sama halnya dengan posisi direksi, aturan larangan rangkap jabatan tersebut juga berlaku untuk posisi komisaris BUMN. “Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 55 ayat (1).

Berdasarkan penelusuran Indonesiawatch.id, Simon Aloyisus saat ini tercatat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Hal ini merujuk pada salinan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Indonesiawatch.id berupaya mengkonfirmasi juru bicara hingga politisi Gerindra untuk mengkonfirmasi apakah saat ini Simon Aloyisus masih aktif di kepengurusan Gerindra. Sayangnya pengurus Gerindra mulai dari Habiburrokhman, Ahmad Riza Patria, hingga Dahnil Anzar Simanjuntak yang dihubungi tidak merespons hingga berita ini ditulis.

[red]

The post Penunjukan Simon Aloysius Mantiri Dirut Pertamina Berpotensi Langgar PP No. 23 Tahun 2022 appeared first on INDONESIAWATCH.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PP No.45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Pada pasal 22 disebutkan bahwa Anggota Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022

Sementara, Pemerintah melalui Kementerian BUMN, baru saja menetapkan Simon Aloysius Mantiri menjadi Direktur Utama dan Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (persero) yang baru. Padahal, Simon dan Iwan Bule merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.

Baca juga:
Pengamat Energi: Jika Dirut Pertamina dari Politisi, Riskan Penyalahgunaan Dana

Simon pernah menjabat sebagai Direktur di PT Nusantara Energy, perusahaan yang terafiliasi dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ketika Pilpres kemarin, Simon menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, Dirut Pertamina berasal dari politisi adalah hal biasa. Toh, katanya, semua Dirut Pertamina selama ini adalah proksi partai politik tertentu.

Baca juga:
Calon Dirut Pertamina dari Kalangan Politisi, Pengamat Migas: Semua CEO Pertamina Proksi Parpol

“BUMN itu biasanya mau tidak mau, adalah jabatan politik. Jadi kalaupun diisi sama profesional, pasti proksi dari partai politik tertentu,” katanya kepada Indonesiawatch.id, (02/11).

Apalagi untuk Dirut sekelas Pertamina, kata Komaidi, Dirut Pertamina sulit berasal dari internal. “Untuk jadi Pertamina-1, bebannya itu 60% politik, 40% profesional. Aspek politik lebih dominan,” katanya.
[red]

The post Komisaris & Direksi BUMN Dilarang dari Parpol, Dirut & Komut Pertamina Malah Dewan Pembina Gerindra appeared first on INDONESIAWATCH.

Saat ini Simon menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Dia merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Simon adalah lulusan School of Business and Management di Institut Teknologi Bandung.

Baca juga:
Dirut Pertamina Paling Lama Era Reformasi, Harta Nicke Widyawati Hampir Rp100 Miliar

Simon pernah menjabat sebagai Direktur di PT Nusantara Energy, perusahaan yang terafiliasi dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ketika Pilpres kemarin, Simon menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Rady, memang tidak ada aturan Dirut Pertamina berlatar belakang politisi. Tapi akan riskan dari kepentingan politik.

“Aturannya tidak ada, tapi sangat riskan politisi jadi Direktur Pertamina. Kalau Komut okelah,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id, (01/11).

Menurutnya, jika Dirut Pertamina dari kalangan politisi, dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang. “Ada potensi penyalahgunaan dana Pertamina untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Meski demikian, Fahmy setuju posisi Pertamina-1 diganti karena butuh penyegaran. “Nicke memang terlalu lama bahkan terlama di antara Dirut Pertamina lain, lantaran backing yang kuat,” ujarnya.

Fahmy menilai selama ini sebagai Dirut, kinerja Nicke biasa-biasa saja. Karena itu, pilihan untuk mengganti Nicke dari kursi Dirut Pertamina adalah langkah yang tepat.

Baca juga:
Dirut Pertamina Kecele, Awalnya Sempat Puji Deal Kontrak Suplai LNG PGN dengan Gunvor

“Nicke cenderung gagal menaikkan lifting minyak, gagal bangun kilang sehingga meningkatkan impor BBM. Peningkatan profit lebih berasal dari sektor hilir. Itupun karena monopoli,” ujarnya.

Indonesiawatch.id berupaya mengkonfirmasi informasi ini kepada Nicke. Sayangnya, eks Direktur PT PLN tersebut, bungkam.

[red]

The post Pengamat Energi: Jika Dirut Pertamina dari Politisi, Riskan Penyalahgunaan Dana appeared first on INDONESIAWATCH.