SK tersebut tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan Atas Nama Kementerian Pertahanan RI seluas 13.540 hektare pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Diketahui, Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke untuk membuat cetak sawah 1 (satu) juta hektare.

Proses pembangunan satu juta hektare lahan diawali dengan pembangunan dermaga dan jalan usaha tani untuk memasukkan dan mendistribusikan alat pertanian maupun logistik pertanian. Hal tersebut disampaikan Komandan Satgas Ketahanan Pangan Mabes TNI, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam Program Podcast RRI Merauke Edisi ke-9 pada 26 Agustus 2024.

“Kiri dan kanan jalan ada parit besar yaitu parit primer untuk mendorong mengairi sawah yang ada di kiri kanan jalan,” ujar Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Baru-baru ini, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) telah melakukan analisis tumpang susun peta lampiran SK KLHK 835, peta kawasan hutan, peta administrasi dan peta tempat penting masyarakat adat di Merauke.

Hasilnya ditemukan keberadaan lokasi pembangunan berada pada kawasan hutan adat dan terdapat tempat-tempat penting yang bernilai konservasi tinggi, seperti tempat keramat dan jalur leluhur, dusun pangan, tempat berburu dan areal konservasi tradisional, yang berada di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke.

Perwakilan marga pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, menginformasikan bahwa tanah, dusun dan hutan adat, sumber kehidupan mereka telah digusur oleh perusahaan dan dikawal anggota TNI bersenjata, yang dilakukan tanpa ada musyawarah dan mufakat dengan masyarakat adat setempat.

Direktur PUSAKA, Franky Samperante menyatakan, PSN tersebut melanggar hak hidup, hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent).

“Bahwa sebelum proyek dimulai maka terlebih dahulu masyarakat diberikan dan mendapat informasi proyek pembangunan yang akan berlangsung di wilayah adat mereka, serta diberikan kebebasan berunding membuat keputusan apakah menerima atau justru menolak proyek. Hal ini tidak dilakukan pemerintah pengembang proyek dan perusahaan,” kata Franky.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, dalam Pasal 379 disebutkan bahwa persyaratan Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berupa (a) persyaratan administrasi, berupa Pernyataan Komitmen, Pakta Integritas, Profil Badan Usaha atau Badan Hukum; dan (b) persyaratan teknis.

Persyaratan komitmen dimaksud antara lain: menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan menyampaikan dokumen lingkungan dan Persetujuan Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

“Kami menduga proyek PSN Merauke cetak sawah baru satu juta hektar dan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan,” kata Franky Samperante.

“Masyarakat terdampak langsung maupun organisasi lingkungan hidup tidak dilibatkan sejak awal pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal dan belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan,” Franky menambahkan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat secara bermakna sangat diperlukan dan sejalan dengan prinsip negara demokrasi. Sehingga gagasan pembentukan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan keputusan negara tentang program pembangunan tidak harus selalu ditentukan dan muncul dari pemegang kekuasaan saja, melainkan juga melibatkan rakyat.

Pelibatan masyarakat dan organisasi lingkungan tertuang dalam Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Penanggung jawab proyek cetak sawah baru satu juta hektare, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, maupun perusahaan Jhonlin Group, harus menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dan keberlangsungan lingkungan hidup,” ucap Franky.

Pengabaian terhadap hak masyarakat adat dan lingkungan hidup akan menimbulkan dan memperburuk permasalahan sosial, ekonomi dan ekologi.

Diketahui, SK KLHK 835 menunjukkan lokasi pembangunan dimaksud terindikasi berada pada areal PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha) pada Hutan Alam dan Lahan Gambut seluas 858 hektare.

Proyek PSN Merauke cetak sawah baru satu juta hektare dinilai bakal merusak dan menghilangkan kawasan hutan alam dan lahan gambut dalam skala luas sehingga dapat meningkatkan krisis lingkungan. Hal tersebut tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

“Kami mendesak presiden dan kementerian terkait Proyek PSN Merauke cetak sawah baru, segera mengevaluasi dan menghentikan proyek cetak sawah baru satu juta hektare Merauke dan aktivitas pembangunan pendukungnya,” kata Franky.

[red]

The post Presiden Didesak Hentikan Proyek Cetak Sawah Baru Satu Juta Hektare Merauke appeared first on INDONESIAWATCH.

Selanjutnya, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) menggantikan Nezar Patria. Menariknya, dari daftar nama menteri yang direshuffle, tidak ada nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Padahal, Siti Nurbaya sempat dikabarkan masuk dalam radar perombakan kabinet Jokowi di akhir masa jabatannya.

Dalam kabar yang beredar sebelumnya, Siti Nurbaya sempat dikabarkan akan dicopot dan diganti oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Juli Antoni. Dengan keputusan ini, Siti Nurbaya menjadi satu-satunya menteri dari kader partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju yang selamat dari reshuffle.

Hubungan Jokowi-NasDem sempat panas dingin sejak 2023. Tahun itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) asal NasDem, Johny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo dan langsung ditahan.

Pada 2024, giliran Syahrul Yasin Limpo politisi senior NasDem yang menjabat Menteri Pertanian (Mentan) terjerat kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang negara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SYL didakwa dengan dugaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar yang diikuti tindakan pemerasan terhadap jajaran pejabat eselon di Kementerian Pertanian.

Di kontestasi Pilpres 2024, meski tergabung dalam koalisi pemerintahan, NasDem menjatuhkan pilihan politik berbeda dengan mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Padahal, kubu pemerintah direpresentasikan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang kompak mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kini, Siti Nurbaya menjadi satu-satunya Menteri NasDem yang tersisa di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Pasca Pilpres, NasDem mencoba meredakan tensi politik di mana Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh melakukan berbagai pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara. Pertemuan empat mata dua politikus itu disebut sebagai ajang silaturahmi dua sahabat guna membahas kondisi bangsa ke depan.

Berselang lima hari sebelum reshuffle terjadi, tepatnya pada Rabu, 14 Agustus 2024, Jokowi mengundang Surya Paloh secara langsung di Istana Negara, Jakarta. Paloh waktu itu bertandang ke Istana untuk menerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berupa Medali Kepeloporan yang diberikan Presiden Jokowi menjelang perayaan Kemerdekaan ke-79 RI.

Keluar dari teras Istana, di hadapan awak media, Surya Paloh mengeluarkan pernyataan bahwa NasDem membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan di kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keputusan tersebut diambil didasarkan sejumlah pertimbangan di antaranya NasDem tidak mempunyai modal politik yang cukup mendukung Anies pasca PKS membatalkan dukungan kepada mantan Gubernur Jakarta tersebut.

Sehari setelah menyampaikan pernyataan batal mendukung Anies Baswedan, pada Kamis, 15 Agustus 2024, Surya Paloh bersama jajaran petinggi NasDem mengunjungi kediaman Ketum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Prabowo menerima langsung kedatangan Surya Paloh. Pertemuan itu turut dihadiri Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Waketum Gerindra Sugiono.

Usai pertemuan dengan Prabowo, Paloh memastikan partainya akan memosisikan diri berada dalam koalisi pemerintahan baru mendatang. Surya Paloh juga memberikan sinyal bahwa partainya akan bergabung ke KIM atau KIM Plus untuk Pilkada Jakarta 2024. “Saya pikir itu sudah jelas. itu sudah saya jelaskan dari sejak awal, artinya terlepas koalisi siapa, NasDem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan,” kata Paloh dalam keterangannya di Kertanegara, Jakarta, pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Pada momen HUT RI pada 17 Agustus 2024 di kawasan Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Jokowi secara khusus mengajak Surya Paloh berkeliling IKN usai upacara pengibaran bendera merah putih. Hanya Jokowi dan Surya Paloh yang terlihat di golf car, tidak ada pejabat lainnya. Keduanya juga terlihat ngobrol di momen makan bersama usai upacara. Momen tersebut sempat diabadikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar di akun Instagramnya.

Terkait reshuffle, kepada awak media, Surya Paloh mengatakan bahwa Presiden Jokowi pasti mempertimbangkan dengan baik dan matang keputusan tersebut. “Tentu beliau (Jokowi) sudah mempertimbangkan baik-baik. Kita tetap berpikir seperti saya katakan tadi mengedepankan positive thinking. Kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita bukan semakin mengecil, semakin besar,” ucap Paloh.

Saat itu, Paloh mengaku belum mendengar wacana penggantian kadernya, Siti Nurbaya Bakar dari kursi Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. “Tapi saya belum tahu itu. Bagaimanapun kita tahu semuanya presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu. Apapun yang beliau akan lakukan itu memang hak yang melekat,” ujar Surya Paloh dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (14/8).

[red]

The post Jokowi Rombak Kabinet, Siti Nurbaya Lolos dari Pencopotan appeared first on INDONESIAWATCH.