Ibu menteri yang satu ini, gemar sekali melihat rakyat susah. Sebelumnya dengan gaya otoriter mengatakan, masyarakat yang tidak mau bayar pajak, sebaiknya keluar saja dari Indonesia. Tapi ibu menteri lupa, berapa banyak uang negara dirampok, oleh jajaran institusi yang dipimpinya.

Kemudian prestasi yang ibu menteri raih selama menjabat sebagai menteri keuangan, cuma menambah bengkak hutang negara.

Narasi pensiun ASN, TNI dan Polri membebani APBN, sangat menciderai rasa keadilan para pensiunan yang rata-rata adalah lansia. Alih-alih membebani negara, justru mayoritas para pensiunan, saat masih mengabdi pada negara, sangat dieksploitasi oleh negara.

Mengingat gaji ASN, TNI, Polri sangat tidak rasional dihadapkan kebutuhan hidup. Para pengelola sektor keuangan negara, cobalah berbicara jujur untuk mengatakan, bahwa dana pensiun dibiayai oleh para pensiun sendiri yang diperoleh dari potongan gaji 3,25% dan tabungan hari tua 4,75%.

Kemudian yang lebih ironi lagi, para pensiunan yang lansia mengambil uang pensiun harus mengantri dan dibebani segudang persyaratan yang harus dipenuhi.

Sesungguhnya persoalan kekisruhan pengelolaan keuangan negara, pemicunya adalah rekan-rekan ibu menteri keuangan yang tidak memiliki empati, terus menerus menggrogoti uang negara.

Mengapa ibu menteri keuangan tidak marah, terhadap penggunaan dana bansos yang fanastis dan tidak memberi kemaslahatan bagi rakyat, karena dana bansos terbukti untuk membiayai urusan politik.

Seharusnya ibu menteri keuangan, dengan jiwa besar minta mundur dari jabatan menteri keuangan, ketika terjadi mega perampokan dana pension di Jiwasraya, Asabri dan Taspen.

Seharusnya ibu menteri, mengambil inisiatif untuk membubarkan OJK, karena keberadaannya justru memfasilitasi, praktek kotor kongkalikong dengan para bandar judol dan bisnis haram lainnya. Kiranya narasi pension membebani APBN, adalah pelanggaran HAM berat terhadap rakyat dan ingkar terhadap pasal 34 UUD45.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Siapa Perampok Dana Pensiun appeared first on INDONESIAWATCH.

“Untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Kunjungan beliau [Presiden Prabowo] itu luar biasa, karena itu adalah kunjungan kerja. Bukan kunjungan seremonial sehingga kami bekerja seperti biasa menutup Tahun Anggaran,” ujarnya.

Baca juga:
Gawat! APBN Defisit Rp309 Triliun per Oktober 2024, Belanja Membengkak

Menurut Sri Mulyani, kedatangan Prabowo ke Kemenkeu untuk memastikan kondisi anggaran di akhir tahun. “Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana,” ujarnya.

Kedatangan Prabowo, kata Sri Mulyani, berlangsung sekitar jam empat sore sampai ba’da Maghrib. “Tentunya karena itu adalah sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada bapak presiden situasi pelaksanaan APBN 2024,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya diminta Presiden untuk menyampaikan kondisi APBN kepada masyarakat.

“Agar kabar yang saya sampaikan kepada presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden, bisa di-share sedikit, karena kabarnya baik. APBN Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan di cabinet,” pungkasnya.

[red]

The post Prabowo Sidak Kemenkeu Sore Hingga Maghrib, Sri Mulyani: Pertama Kali Presiden Datang ke Kementerian Keuangan appeared first on INDONESIAWATCH.

Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan studi atas dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 berdasarkan kalkulasi model computable general equilibrium.

Hasilnya, lanjut Ahmad, terjadi penurunan kinerja perekonomian secara keseluruhan. “Jadi, akan menggerus pertumbuhan ekonomi, diawali dengan pertumbuhan konsumsi yang juga turun,” ujar Ahmad saat menjadi narasumber diskusi publik INDEF di Jakarta pada Senin,18 November 2024.

Dirinya mengurai terdapat delapan dampak negatif yang akan timbul secara bertahap akibat kenaikan PPN. Pertama, biaya produksi akan naik karena pelaku industri akan membutuhkan biaya lebih ketika membeli bahan baku atau bahan setengah jadi yang kemudian akan berdampak ke harga produk final.

Kedua, kenaikan harga produk dan jasa akan membuat daya beli melemah. Ketiga, akibatnya utilitas penjualan tidak akan optimal. Indikasinya barang yang biasanya terjual 100% kini hanya 60%, misalnya.

Keempat, penyerapan tenaga kerja menurun. “Karena enggak 100% lagi utilisasinya maka akan dikurangi input faktor produksinya termasuk penggunaan tenaga kerja. Ada yang dikurangi jam kerjanya, mungkin akan dikurangi jumlah pekerjanya,” kata Ahmad.

Kelima, otomatis upah juga akan menurun. Keenam, upah yang terkikis akan membuat konsumsi rumah tangga menurun. Selanjutnya, pemulihan ekonomi akan terhambat.

Terakhir, akibatnya pemulihan ekonomi akan terhambat sehingga pendapatan negara akan menurun. Ahmad turut memaparkan hasil perhitungan INDEF. Dirinya menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12% akan menurunkan nilai ekspor sebesar 1,41%, penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 0,26%, hingga penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17%.

“Jadi, misalnya pertumbuhan ekonomi kita harusnya 5%, gara-gara ada kenaikan PPN, enggak jadi 5%, dikurang 0,17% jadi 4,83%,” kata Ahmad.

Kemudian, upah riil akan berkurang 0,96%. Sejalan, inflasi akan naik 0,97%. Bahkan, jumlah total tenaga kerja akan turun hingga 0,94%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa tidak akan ada penundaan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Sri Mulyani menegaskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 sudah mengamanatkan bahwa PPN harus naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

“Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu, 13 November 2024.

[red]

The post PPN Naik jadi 12%, INDEF Ingatkan Dampak Negatifnya ke Perekonomian appeared first on INDONESIAWATCH.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 November 2024.

Sri Mulyani menilai volatilitas harga komoditas untuk energi dan pangan akan menjadi ancaman besar bagi banyak negara termasuk Indonesia yang memiliki proporsi impor atau ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas.

“Volatilitas komoditas masih akan kita expect (harapkan) berlangsung sampai 2025,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyinggung tensi geopolitik khususnya di Timur Tengah. Belakangan konflik Gaza meluas ke Iran dan Lebanon dan dikhawatirkan memicu lonjakan harga minyak dunia. Keterpilihan Donald Trump sebagai Presiden AS juga diprediksi memacu tensi perdagangan yang tinggi.

Menurut Sri Mulyani banyak negara akan mengambil langkah proteksionis terhadap berbagai komoditas untuk menjaga pasokan dan inflasi. “Perdagangan akan alami ketegangan proteksionis atau trade war yang mungkin akan meningkat tinggi dan ini memengaruhi dari industri manufaktur termasuk supply chain (rantai pasok),” ujar Sri Mulyani.

Ia turut membeberkan, tekanan fiskal pada beberapa negara pasca pandemi Covid-19 harus diwaspadai karena akan berpengaruh terhadap pasar keuangan. Sri Mulyani juga mengakui bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Hal itu terlihat dari realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang masih melanjutkan tren kontraksi. Hal ini dipacu oleh penurunan harga komoditas seperti crude palm oil (CPO) maupun batubara.

“Tahun ini tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak kita negatif karena tadi harga-harga dari CPO tadinya, kemudian juga dari batubara mengalami penurunan,” kata Sri Mulyani.

Di hadapan anggota parlemen, Sri membeberkan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2024 yang sudah mencapai Rp1.517,5 triliun. Realisasi tersebut baru setara 76,3% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi 0,4% year on year (YoY) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.523,9 triliun. “Pertumbuhan penerimaan pajak kita masih negatif, meskipun sangat kecil yaitu 0,4% dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Karena itu, pemerintah harus memacu penerimaan sebesar Rp471,4 triliun di sisa dua bulan tersebut untuk mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

[red]

The post Waspada! Sri Mulyani Ungkap 2024 Tahun yang Berat, Mulai dari Pajak hingga Perang Dagang appeared first on INDONESIAWATCH.

Instruksi tersebut diberikan Sri Mulyani merespons arahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua sidang kabinet terakhir, pada 23 Oktober dan 6 November 2024, yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah tantangan ekonomi yang ada.

Di kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan imbauan agar pejabat negara di jajaran Kabinet Merah Putih mengurangi intensitas kunjungan dinas ke luar negeri.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” bunyi surat yang diteken Sri Mulyani.

Diketahui, surat bernomor S-1023/MK tertanggal 7 November 2024 tersebut berisi tujuh arahan mendetail dari Sri Mulyani yang bertujuan untuk mengatur ulang anggaran perjalanan dinas hingga akhir Tahun Anggaran 2024. Isinya sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat tersebut ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

[red]

The post Pejabat Wajib Berhemat! Sri Mulyani Pangkas Separuh Anggaran Perjalanan Dinas appeared first on INDONESIAWATCH.

Pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7 Perpres No. 158 Tahun 2024. Selanjutnya, pada pasal 52 dinyatakan bahwa badan tersebut berada di bawah naungan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala badan.

“(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala,” tulis beleid tersebut.

Dengan aturan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kini tidak ada lagi berada dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Struktur Badan di Kemenkeu saat ini terdiri dari dua, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Badan bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

a. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen
keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelljen keuangan, serta transformasi digital dan
manajemen perubahan;

c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi,
dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;

d. Melaksanakan administrasi Badan;

e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh menteri keuangan.

[red]

The post Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan, Dipimpin Sri Mulyani appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Agusto Sulistio*

Di pengujung masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2024, satu isu besar yang tidak bisa diabaikan adalah peningkatan utang negara yang mencapai angka fantastis. Laporan per Agustus 2024 menunjukkan bahwa utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.502 triliun, sementara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2023 mencatat total utang menembus Rp9.600 triliun.

Selisih utang Rp1.098 triliun tersebut menimbulkan kekhawatiran akan transparansi laporan keuangan pemerintah. Tanpa klarifikasi resmi, ketidakakuratan data ini memicu tuduhan adanya kebohongan publik, mengingat sejumlah pakar ekonomi juga menilai pernyataan Sri Mulyani keliru.

Di sisi lain, lonjakan utang berasal dari pinjaman luar negeri dan penerbitan surat berharga, yang terus meningkat sejak awal pemerintahan Jokowi pada 2014.

Banyak yang bertanya, apakah utang sebesar ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah selanjutnya? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat?

Beban Berat Bagi APBN

Salah satu dampak langsung dari utang besar adalah beban anggaran untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Pada 2024, pemerintah harus menyisihkan Rp500 triliun hanya untuk membayar utang, dan angka ini diperkirakan membengkak hingga Rp800 triliun pada 2025. Beban ini jelas akan mengurangi dana untuk sektor penting lain seperti: pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Sebagai contoh, paada 2022, pembayaran bunga utang Indonesia mencapai Rp405 triliun, memaksa pemerintah memotong anggaran untuk program-program kesejahteraan rakyat. Dalam konteks global, situasi ini mirip dengan krisis utang di Argentina, yang memicu krisis ekonomi besar karena gagal bayar utang. Pemotongan anggaran publik di Argentina memperburuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah sering mengklaim bahwa rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman. Namun, beberapa ahli ekonomi menilai bahwa rasio utang lebih tepat dihitung dari pendapatan negara, bukan dari PDB, karena PDB mencampurkan pendapatan sektor swasta yang tidak bisa dipakai pemerintah untuk membayar utang.

Jika rasio utang diukur dari pendapatan negara, pada 2014 (awal pemerintahan Jokowi) rasio ini berada di angka 168%, dan melonjak menjadi 315% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa utang tumbuh jauh lebih cepat daripada pendapatan negara, yang menjadi sinyal resiko fiskal yang tinggi.

Sebagai ilustrasi negara Jepang memiliki rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia, tetapi bisa mengelola utangnya karena pendapatan negara sangat besar dan bunga pinjaman rendah. Berbeda dengan Indonesia, di mana pendapatan negara terbatas dan biaya pinjaman terus meningkat, menambah beban fiskal.

Dengan beban utang dan cicilan yang besar, kepercayaan investor bisa menurun. Risiko kredit meningkat, yang pada akhirnya dapat membuat biaya pinjaman untuk Indonesia lebih mahal di masa depan.

Seperti yang terjadi di Yunani, krisis utang besar pada 2010, menyebabkan penurunan peringkat kredit dan memaksa pemerintah menerima bailout besar dari Uni Eropa dan IMF. Namun, bailout ini datang dengan syarat pengurangan besar-besaran dalam pengeluaran publik, yang memicu protes rakyat dan memperburuk kondisi sosial di negara itu.

Beban Pemerintahan Prabowo

Pada 2025, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan menghadapi beban utang yang sangat besar. Dengan cicilan utang yang diproyeksikan mencapai Rp800 triliun, pemerintah baru harus mengambil langkah-langkah strategis agar anggaran tidak terpuruk. Pilihan yang dihadapi bisa mencakup pengetatan anggaran, yang mungkin menimbulkan ketidakpuasan publik, atau mencari solusi kreatif lainnya.

Brasil pernah menghadapi krisis fiskal besar pada 2016, di mana Presiden Michel Temer terpaksa menerapkan kebijakan pengetatan anggaran. Pemotongan anggaran sosial yang signifikan menimbulkan protes besar di seluruh negeri, tetapi pemerintah tetap melaksanakan reformasi untuk menstabilkan anggaran.

Selain utang, pemerintah juga harus menghadapi kewajiban jangka panjang terkait program pensiun. Pada 2023, kewajiban pensiun pemerintah mencapai Rp3.120 triliun. Ini terbagi antara kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat (Rp1.202 triliun) dan pegawai daerah (Rp1.917 triliun). Dengan semakin banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun, kewajiban ini akan terus membengkak, sementara pendapatan negara tidak bertambah signifikan.

Italia pernah mengalami masalah serupa pada 1990-an. Sistem pensiunnya membengkak hingga tak lagi berkelanjutan, memaksa pemerintah menaikkan usia pensiun dan memangkas manfaat pensiun. Reformasi ini memicu protes besar karena dianggap merugikan pekerja.

Solusi yang Bisa Diterapkan Pemerintah Prabowo

Jerman, salah satu ekonomi terbesar di dunia, juga pernah menghadapi krisis utang besar pada awal 2000-an. Pemerintah Jerman merespons dengan program reformasi yang dikenal sebagai “Agenda 2010” yang diluncurkan oleh Kanselir Gerhard Schroder. Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan dan mengurangi beban utang jangka panjang. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Jerman, adalah:

Pertama, Reformasi Pasar Tenaga Kerja

Jerman memperkenalkan program pelatihan ulang bagi para pekerja, memberikan insentif kepada perusahaan untuk mempekerjakan karyawan baru, dan memperkenalkan sistem tunjangan yang lebih ketat agar anggaran sosial tidak terbebani secara berlebihan.

Kedua, Pemangkasan Anggaran dan Pengetatan Fiskal

Pemerintah Jerman secara bertahap mengurangi pengeluaran publik yang tidak produktif dan memberlakukan kebijakan anggaran berimbang untuk mengurangi utang negara.

Ketiga, Reformasi Pensiun

Jerman memperkenalkan reformasi besar dalam sistem pensiun dengan menaikkan usia pensiun dan memperbaiki skema pendanaan jangka panjang untuk memastikan bahwa kewajiban pensiun bisa dikelola dengan baik.

Program “Agenda 2010” tersebut berhasil menurunkan tingkat pengangguran dan mengembalikan Jerman ke jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan disiplin fiskal dan reformasi yang mendasar, Jerman mampu mengatasi krisis utang dan mengurangi beban pensiun yang membengkak. Dalam beberapa tahun, utang Jerman berkurang secara signifikan, dan negara ini dikenal sebagai salah satu ekonomi paling stabil di Eropa.

Penutup

Utang besar dan kewajiban pensiun yang dihadapi oleh Indonesia akan menjadi tantangan berat bagi pemerintahan selanjutnya. Solusi dari pengalaman negara seperti Jerman menunjukkan bahwa dengan reformasi ekonomi yang tepat, disiplin fiskal, dan manajemen keuangan yang efektif, Indonesia bisa keluar dari ancaman krisis utang. Pemerintah perlu berani melakukan reformasi struktural yang mendalam, baik di pasar tenaga kerja, sistem pensiun, maupun dalam pengelolaan anggaran, agar beban ini tidak terus membengkak dan mengancam stabilitas ekonomi jangka panjang.

*Penulis Pengamat Kebijakan Publik dari AstabratA Institute

The post Kebijakan Ekonomi Jokowi Adalah Bom Waktu di Era Prabowo appeared first on INDONESIAWATCH.

Hanya saja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan, anggaran yang diberikan ke KESDM, cekak.

Baca juga:
KPK Mulai Penyelidikan, Pokja Proyek Pipa Gas Cisem 2 Kementerian ESDM Irit Bicara

“Pembangunan Cisem 2, kemudian untuk gas di Sumatera, itu nggak akan bisa kita lakukan, kalau tidak dibiayai oleh negara. Terkecuali ini, kita kerjasamakan dengan swasta murni,” ujarnya dalam rapat kerja Bersama Komisi VII DPR RI, di Senayan, Jakarta (12/09).

Bahlil menilai, jika proyek Cisem 2 tidak dianggarkan di APBN, ini sama saja Kementerian Keuangan sengaja mau menggagalkan proyek tersebut.

“Pimpinan terdahulu [Menteri ESDM sebelumnya], sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan [proyek Cisem 2], artinya memang kita, khususnya Kementerian Keuangan, mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal,” kata Bahlil dengan nada kesal.

Baca juga:
Setelah KPK, KPPU Selidiki Kasus Proyek Pipa Transmisi Gas Cisem 2

Menurut Bahlil, jadi tidaknya proyek pipa gas Cisem 2 berkaitan dengan wewenang anggota DPR RI Komisi VII, sebagai wakil rakyat. Jika proyek ini terseok-seok, menurut Bahlil, akan merusak marwah anggota DPR.

“Ini menyangkut dengan marwah daripada pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII. Sebagai pertanggungjawaban moralitas kita dalam mendorong program-program kerakyatan,” katanya.

Kekesalan Bahlil berlanjut. Bahlil meminta agar anggota DPR tidak perlu lagi menanyakan perkembangan proyek gas Cisem 2 di setiap agenda rapat.

“Kalau boleh rapat-rapat berikutnya, jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa, parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang, biaya, untuk kami mengerjakan. Jadi kalau nggak ada pekerjaan, apa yang mau ditanyakan,” ujarnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa persoalan minimnya anggaran proyek pipa gas Cisem 2 harus disampaikan ke masyarakat. “Bahwa pipa ini tidak bisa berjalan. Jangan sampai dianggap kita ini yang mandek,” katanya.

Baca juga:
Siapa Dibalik Timas Suplindo, Perusahaan Pemenang Rp3 triliun Proyek Cisem Tahap 2?

Ketua Umum Partai Golkar ini meminta, kalaupun proyek Cisem 2 tidak dianggarkan di APBN, maka pihaknya diberi izin untuk mengambil anggaran proyek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bersambung ke halaman selanjutnya

The post Bahlil Kesal di DPR, Sebut Kemenkeu Sengaja Mau Buat Gagal Proyek Pipa Gas Cisem 2 appeared first on INDONESIAWATCH.

Dari pemaparan Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR (09/09), tercatat bahwa total laba bersih BUMN di tahun 2023 turun Rp19 triliun atau 5,47% dibandingkan tahun 2022. Tercatat laba bersih BUMN pada tahun 2022 sebesar Rp347 triliun turun menjadi Rp328 triliun di 2023.

Hal ini disebabkan pendapatan menurun di tahun 2023 sebesar Rp52,8 triliun atau 1,7% dibandingkan tahun 2022. Tercatat total pendapatan BUMN di tahun 2022 sebesar Rp3.106,8 turun menjadi Rp3.054 triliun di 2023.

Baca juga:
Pemerhati Korupsi: Erick Thohir Gagal Pimpin BUMN jika Pertahankan Hendi Prio Santoso

Sementara kewajiban atau liabilitas 75 BUMN tersebut, terus mengalami kenaikan. Di tahun 2023, liabilitas BUMN membengkak Rp363 triliun atau 4,6% dibandingkan tahun 2022. Di 2022 liabilitas BUMN sebesar Rp7.879 triliun, naik menjadi Rp8.242 triliun di 2023.

Bahkan jika diakumulasi dari tahun 2019 – 2023, liabilitas BUMN meningkat sebesar Rp2.115 triliun atau 34,5%. Padahal jumlah BUMN di 2019 sebanyak 117 BUMN, sudah berkurang menjadi 75 BUMN. Toh liabilitas BUMN naik terus.

Belum optimalnya kinerja BUMN di 2023 juga ditunjukkan dari nilai return of equity (ROE) yang menurun dari 10,8% di tahun 2022, menjadi 9,3% di tahun 2023. Begitu juga dengan nilai return on assets (ROA), mengalami penurunan. Dari 3,2% di tahun 2022 menjadi 2,8% di tahun 2023.

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal pemegang saham. Sedangkan ROA yaitu, rasio mengukur tingkat profitabilitas perusahaan terhadap total asetnya.

ROA dan ROE BUMN 2019-2023 (Paparan Kemenkeu di Komisi XI DPR, 09/09).

Ketika membacakan paparannya tentang ROA dan ROE BUMN di depan Komisi XI, Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara disela Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit. Menurut Dolfie, seharusnya Kemenkeu juga membuat benchmark ROA dan ROE masing-masing sektor BUMN.

“Pak Sua, sebelum ke slide ini pak, kan itu ada ROA dan ROE, itu mungkin bisa dibagi per sektor. Terus ada benchmarknya, sehingga ROA dan ROE nya ini sudah sesuai dengan industrinya nggak sih? Jangan-jangan kita paling bawah ini.”

Baca juga:
Jabatan Sri Mulyani Mau Habis, Capaian Satgas BLBI Baru Rp38,88 Triliun, Jauh dari Target

Menurut Dolfie, ROE dan ROE penting sebagai indikator umum kinerja BUMN. “Harusnya dikasih benchmark. Supaya kita lihat BUMN kita ini, kinerjanya berada di level mana sebenarnya,” kata Dolfie.

Suahasil pun menanggapi singkat interupsi Dolfie. “Nanti kami buatkan,” kata Suahasil sambil melanjutkan paparannya.

[red]

The post Kinerja BUMN Belum Optimal: Pendapatan & Laba Bersih Turun, Liabilitas Naik Terus appeared first on INDONESIAWATCH.