Pasca dikabarkan terlilit utang dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, PT Sritex mendapatkan perhatian langsung dari presiden. Prabowo dikabarkan menginstruksikan empat menteri untuk turun tangan menyelamatkan PT Sritex. Mereka adalah Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Tenaga Kerja.

Diketahui, Sritex memiliki total 50 ribu karyawan. Jumlah itu termasuk dari anak-anak perusahaan dalam grup Sritex. Dari total jumlah karyawan tersebut, ada sekitar 14.112 orang yang bakal terdampak langsung akibat putusan pailit. Namun, Sritex memutuskan masih beroperasi hingga sekarang meski dalam kondisi memprihatinkan.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyatakan, gagasan dari Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Sritex patut diapresiasi. Hanya saja, ia berharap penyelamatan tersebut tidak hanya dilakukan pada Sritex tetapi juga industri tekstil lainnya yang terancam pailit.

“Industri tekstil itu masif dan besar, saya kira kalau ingin bantu jangan satu atau dua perusahaan tapi kebijakan yang berlaku untuk seluruh industri tekstil karena yang di-PHK itu udah banyak banget,” kata Tauhid Ahmad kepada Indonesiawatch.id.

Menurutnya, pemerintah harus menyusun skema kebijakan penyelamatan yang dimaksud. Kebijakan yang diberikan tentu bukan mengucurkan stimulus atau uang untuk operasional Sritex. Melainkan melalui kebijakan yang meringankan atau memperluwes usaha.

“Saya setuju apabila bea keluar dan bea masuk benar-benar ditiadakan untuk barang-barang bahan baku dan sebagainya. Kemudian pembebasan pajak sekian tahun juga harus diberlakukan,” ujar Tauhid.

Tauhid berpendapat, pemerintah juga perlu mencari akar masalah atau persoalan yang dihadapi Sritex. Sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya. “Memang harus diteliti, apakah ada masalah terkait dampak Covid-19, soal market, persoalan tata kelola, moral hazard dan sebagainya. Jangan sampai perusahaan itu tidak efisien atau boros dan sebagainya. Sehingga membuat industri itu akan lemah,” katanya.

Pemerintah, lanjut Tauhid, tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh. Sebab, Sritex adalah perusahaan swasta murni, bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Jadi, modelnya bukan hanya perbankan kasih uang ke mereka untuk restrukturisasi. Tapi harus ada pembinaan, perbaikan sistem manajemen dan sebagainya. Modelnya nanti ada pemilikan saham pemerintah di situ,” pungkasnya.

[red]  

The post Ini Pandangan Ekonom soal Prabowo Selamatkan Raksasa Tekstil Sritex appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Alfian Banjaransari*

Ramai pemberitaan mengenai indikasi impor ilegal dan “bobolnya” bea cukai sebagai biang keroknya. Meski demikian, hendaknya kita tetap fokus dengan deindustrialisasi sebagai “penyakit” utamanya.

Indonesia benar-benar tengah menghadapi darurat deindustrialisasi. Sudah empat bulan berturut-turut Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia mandek di bawah angka 50. Hal ini mengindikasikan lesunya permintaan dan aktivitas manufaktur. Bayangkan, sektor manufaktur hanya menyumbang 18,25% dari total PDB pada kuartal kedua 2023, merosot dari 27,8% pada 2008.

Berita bangkrutnya raksasa tekstil Sritex yang mewarnai media massa belakangan seolah menegaskan hal ini. Ramai pemberitaan mengenai indikasi impor ilegal dan “bobolnya” bea cukai sebagai biang keroknya. Meski demikian, hendaknya kita tetap fokus dengan deindustrialisasi sebagai “penyakit” utamanya.

Memang, isu deindustrialisasi sejatinya sudah ramai diperbincangkan masyarakat. Pemerintah pun sudah mengakui adanya fenomena deindustrialisasi ini. Pertanyaannya, adakah pemerintah mau berbenah? Lebih lanjut, apakah solusi yang diambil efektif atau malahan kontraproduktif? Kebijakan pemerintah memberdayakan industri Indonesia hendaknya tidak menambah beban yang menghambat inovasi dan daya saing.

Ambil contoh barang modal impor. Proses manufaktur modern tentu membutuhkan komponen canggih yang kemungkinan besar tidak diproduksi di dalam negeri. Sementara kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mengharuskan persentase tertentu dari komponen lokal. Meskipun tujuannya untuk membangun industri dalam negeri, kebijakan ini seringkali meningkatkan biaya produksi bagi produsen yang kesulitan menemukan komponen lokal berkualitas tinggi.

Hal ini menjadi paradoks: demi memberdayakan industri dalam negeri, kita malah justru mengebiri kesempatan untuk transfer teknologi dan pengembangan skill.

Lebih lanjut, kebijakan perdagangan kita terlihat penuh kontradiksi. Kita ingin menggenjot ekspor tapi di waktu yang bersamaan mempersulit impor, termasuk tadi – barang modal. Betapa tidak, pengenaan tarif/bea dan instrumen Non Tariff Measure (NTM) lain demi melindungi produsen dalam negeri justru berisiko mengisolasi Indonesia dari pasar global. Memangnya negara-negara yang kita halangi impornya akan diam saja? Contohlah negara tetangga seperti Vietnam yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam global value chain (GVC) malah mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Dampak nyata dari kebijakan ini terlihat jelas di sektor-sektor yang padat karya, yang terpinggirkan oleh industri padat modal. Industri tekstil, yang pernah mempekerjakan jutaan orang, kini menyusut dari 3,5 juta pekerja pada 2019 menjadi diperkirakan 3 juta pada 2024. Terlepas dari tuduhan dumping produk tekstil Tiongkok (yang tidak boleh sembarangan dituduhkan dan harus dibuktikan), bukankah hal ini menunjukkan bahwa produk tekstil Indonesia kesulitan bersaing?

Jika Indonesia ingin “mengobati” deindustrialisasi dini dan menjadi nehara berpendapatan tinggi di tahun 2045, maka langkah-langkah nyata harus segera diambil. Pertama, pemerintah perlu fokus pada revitalisasi sektor manufaktur dengan mendorong investasi yang lebih besar, terutama dalam industri padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Kedua, kebijakan yang diambil harus mendukung inovasi dan daya saing tanpa menambah beban bagi produsen. Misalnya, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu ditinjau agar tidak menghambat akses terhadap barang modal impor yang dibutuhkan untuk mendongkrak produktivitas dan inovasi industri domestik. Tanpa komponen yang tepat, industri tidak akan mampu bersaing di pasar global.

Ketiga, penting bagi Indonesia untuk memperkuat integrasi ke dalam rantai nilai global (GVC). Negara-negara seperti Vietnam telah menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam GVC dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perdagangan internasional, Indonesia dapat memanfaatkan potensinya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak pelak, Indonesia harus berani merombak kebijakan yang ada dan beradaptasi dengan dinamika pasar global agar tidak terjebak dalam pertumbuhan yang stagnan.

*Penulis adalah Country Manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID)

The post Darurat Deindustrialisasi: Antara Idealisme dan Pragmatisme Kebijakan appeared first on INDONESIAWATCH.