Harga jual yang dibanderol juga relatif normal antaran Rp20-22 ribu per tabung untuk gas melon.Sidak tersebut turut mendapat pengawalan dari personel Satpol PP Bener Meriah.

Baca juga:
LPG 3 Kg Langka, Subsidi Gas Melon Bocor ke Pengecer & Kios

“Terkait isu kelangkaan gas elpiji, hari ini kita telah melakukan sidak bersama Disperindag Bener Meriah dan tim pengawas elpiji terpadu Bener Meriah. Hasil dari pengecekan kita hari ini, stok gas di pangkalan tersedia,” ujar Ayyub Fadilah dari SBM Aceh IV Gas, kepada awak media, (19/11).

Menurutnya, kelangkaan gas elpiji terjadi hanya di tingkat pengecer. Dia mengatakan hal tersebut merupakan dampak positif dari hasil Surat Edaran Pj Bupati Bener Meriah yang melarang pangkalan menjual kepada pihak pengecer.

“Kenapa dilarang? Karena ketika tabung itu berada di tangan pengecer, kita tidak bisa mengontrol harganya berapa. Tetapi, kalau di pangkalan, jika ada pangkalan yang bermain curang atau harganya tidak sesuai, silakan laporkan kepada kami, maka akan kita berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ayyub.

Meski demikian, Ayyub menduga, masih banyak cafe, warung dan restoran yang menggunakan gas elpiji 3 kg. Padahal gas elpiji tersebut disalurkan untuk masyarakat miskin.

Sementara terkait harga jual juga berlaku dua standar Harga Eceran Tertinggi (HET) di Bener Meriah, yaitu HET yang dikeluarkan Gubernur Aceh dan HET dari Bupati Bener Meriah.

Menurutnya HET yang dikeluarkan Bupati Bener Meriah sedikit lebih tinggi dibandingkan HET Gubernur Aceh karena menambah jarak tempuh penyaluran gas elpiji subsidi ke daerah tersebut.

Meski demikian, dia mengingatkan bakal ada sanksi bagi pangkalan yang menjual gas elpiji subsidi di atas HET yang disepakati di daerah tersebut. Di antara sanksi tersebut seperti pengurangan kuota gas elpiji hingga pemutusan kontrak dengan pangkalan yang dinilai “nakal”.

Ayyub mengimbau seluruh pangkalan agar menjual gas elpiji sesuai HET yang dikeluarkan pemerintah. Dia juga meminta pangkalan untuk memastikan gas elpiji 3 kg diberikan kepada masyarakat yang layak menerimanya.”Jadi, kesimpulan kita dari sidak hari ini bahkan gas elpiji 3 kg itu tidak langka di daerah ini. Hanya saja, pihak pangkalan tidak menjual lagi kepada pengecer,” kata Ayyub.

The post Pertamina Klaim Gas Melon Tidak Langka di Bener Meriah Aceh appeared first on INDONESIAWATCH.

Gas LPG 3 Kg, program subsidi pemerintah, harusnya dijual ke warga miskin. Gas melon untuk masyarakat pun langka di pangkalan. Akibatnya mereka membeli gas LPG 3 Kg ke pengececr dan kios, yang harganya lebih mahal daripada di pangkalan.

Baca juga:
Bahlil Tegaskan Skema Subsidi LPG Tak Berubah

Karena LPG 3 Kg langka, pejabat Bupati Bener Meriah, Mohd Tanwier, mengeluarkan surat edaran tentang larangan pangkalan menjual gas LPG 3 Kg ke pengencer atau kios.

Imbauan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Penjabat Bupati itu tertuang dalam salinan Nomor 500.6/143 tertanggal 14 November 2024. Surat edaran tersebut kemudian diserahkan ke pangkalan gas elpiji di wilayah Bener Meriah.

“Kebijakan ini untuk mengatasi permasalahan kelangkaan dan mahalnya gas elpiji 3 kilogram di tengah – tengah masyarakat,” kata Tanwier kepada awak media. (14/11).

Tanwier juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pengecer atau kios yang membeli gas elpiji 3 kilogram dari pangkalan untuk kemudian dijual kembali dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET.

“Tentu ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga elpiji tabung 3 kilogram,” ujarnya.

[red]

The post LPG 3 Kg Langka, Subsidi Gas Melon Bocor ke Pengecer & Kios appeared first on INDONESIAWATCH.

Rapat subsidi energi tersebut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Usai rapat, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak mengoreksi atau mengubah skema subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Keputusan tersebut akan diusulkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan.

“Kami sudah putuskan untuk LPG kami usulkan kepada presiden untuk tidak dilakukan koreksi. Apa artinya? Untuk LPG masih berlaku untuk sampai saat ini. Itu yang akan kami usulkan karena ini terkait dengan UMKM, konsumsi rumah tangga,” ujar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya saat konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (04/11).

Terkait subsidi listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahlil menyebut pihaknya masih melakukan penghitungan dan pengkajian lebih mendalam. “Untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise yang mendalam, karena kita harus menunggu laporan Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” kata Bahlil.

Ia menambahkan, satu pekan ke depan Kementerian ESDM akan menyusun formulasi subsidi yang akan dilaporkan langsung ke Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Bahlil membeberkan bahwa tahun ini pemerintah akan menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk BBM, LPG, dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp83 triliun merupakan alokasi subsidi LPG.

Bahlil juga menyatakan subsidi yang dikucurkan pemerintah masih banyak yang belum tepat sasaran atau masih banyak dinikmati kalangan atas atau orang-orang kaya yang menikmati subsidi tersebut. Menurut catatan Bahlil, penggunaan subsidi tak tepat sasaran itu mencapai 20%-30%.

“Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian (media) kan enggak ingin subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” pungkas Bahlil.

[red]

The post Bahlil Tegaskan Skema Subsidi LPG Tak Berubah appeared first on INDONESIAWATCH.