Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini direncanakan akan dilakukan per 1 Januari 2025. Pada pertemuan itu, DPR mengusulkan kepada Prabowo agar kebijakan tersebut tetap dilakukan, cuma berlaku untuk produk mewah.

Baca juga:
Kenaikan PPN 12% Serampangan, Kepercayaan Rakyat terhadap Pengelolaan Uang Negara Bisa Luntur

Dengan begitu, kebijakan PPN 12% hanya menyasar orang-orang kaya. “Mengenai PPN 12% hanya untuk barang mewah,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangan resminya, (05/12).

Menurut Dasco, usulan DPR akan ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo. Prabowo akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri terkait untuk segera menyelenggarakan rapat guna membahas usulan tersebut.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menambahkan, kebijakan PPN 12% akan bersifat selektif, baik pada barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Menurutnya, masyarakat kecil tidak perlu khawatir.

“Karena penerapan PPN 12% hanya akan berlaku untuk konsumen barang mewah,” ujar Misbakhun. Adapun rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% banyak mendapat penolakan dari masyarakat.

Pasalnya kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah mampu menemukan solusi terbaik demi menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

[red]

The post DPR Usul ke Prabowo, PPN 12% Hanya Untuk Produk Mewah appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pesta kemenangan Pemilu 2024 belum lagi usai, Partai Gerindra justru mulai menabur krikil konflik. Kondisi ini dapat mengancam soliditas koalisi, menjelang Pilkada 2024.

Di beberapa wilayah seperti Banten, Jakarta dan Jawa Barat, Gerindra tidak lagi bisa seiring sejalan dengan Golkar. Banyak perbedaan dalam menentukan Cagub maupun Cabub/Cawalkot.

Bahkan persaingan politik mulai dihembuskan oleh Gerindra. Sufmi Dasco yang ditunjuk sebagai panglima perang Gerindra pada Pilkada 2024, nampaknya mengedepankan strategi politik yang kontroversial.

Dasco juga mengabaikan kaidah-kaidah rekruitmen dan kaderisasi politik, dalam menetapkan kandidat Kepala Daerah yang diusung Gerindra.

Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tangerang, dapat dijadikan sampel dukungan politik Gerindra. Potret ini dipandang tidak mengedepankan aspek kaderisasi dan proses rekrutmen politik berkaitan dengan ideologi kader, loyalitas, elektabilitas (dukungan politik), kemampuan politik, rekam jejak calon (latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dll), serta hubungannya dengan konstituen atau pemilih.

Kisruh dukungan Gerindra untuk Cabub Kab. Bandung Barat, dipicu oleh sikap arogansi Dasco. Dasco terkesan mengeksploitasi otoritas Pusat, dengan secara sepihak memberikan dukungan kepada TB Ardi.

Keputusan tersebut ternyata mendapat penolakan dari DPC Gerindra Bandung Barat dan Ormas Kedaerahan. Pasalnya TB Ardi tidak mengikuti skema penjaringan bakal calon.

Di kasus Kota Tangerang, Dasco memberikan dukungan Gerindra kepada pasangan Cawalkot Faldo Maldini (PSI) dan Fadlin (Nasdem). Dukungan Gerindra kepada Pasangan Calon Walikota tersebut, disamping sangat mencederai rasa keadilan kader, Gerindra tidak mempertimbangkan pendekatan elektabilitas (dukungan politik), kemampuan politik, rekam jejak calon (latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dll), serta hubungannya dengan konstituen atau pemilih.

Apa yang terjadi dengan Gerindra menjelang berakhirnya kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum? Dinamika politik yang sedang berlangsung di internal Gerindra, ditandai oleh munculnya potensi konflik internal dan rentannya koalisi.

Kondisi ini mengisyaratkan proses suksesi kepemimpinan, tidak menutup kemungkinan akan dihadapkan oleh silent rebellion yang menghendaki kepemimpinan Gerindra tidak dari mashab Prabowo.

Sri Radjasa MBA
-Pengamat Intelijen

The post Gerindra Berubah, Banyak Calon Kepala Daerah Tanpa Kaderisasi appeared first on INDONESIAWATCH.