Menanggapi perkembangan tersebut, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyambut gembira dan menyebut kesepakatan gencatan tersebut menjadi momen yang sangat penting untuk segera menghentikan genosida oleh Israel dan memulihkan situasi kemanusiaan di Palestina.

“Situasi kemanusiaan di wilayah Gaza Palestina sudah sangat buruk, setiap hari pembunuhan terhadap warga sipil oleh Israel terus berlangsung. Pengumuman tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi kabar baik tidak hanya buat warga Palestina, tetapi juga seluruh warga dunia yang sudah menantikan hadirnya kedamaian di Palestina,” kata Sukamta.

“Hal terpenting dengan adanya gencatan senjata ini, segera dipulihkan situasi kemanusiaan di Gaza. Ini kondisi yang sangat mendesak, seluruh bantuan internasional bisa segera masuk ke gaza dan menyelamatkan warga Palestina di sana,” ia menambahkan.

Lebih lanjut, Sukamta berharap seluruh pihak terutama Israel dan Hamas memegang komitmen terhadap tahapan gencatan senjata yang telah disepakati hingga terwujud gencantan senjata secara permanen.

Politisi PKS ini juga meminta pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif mengawal terlaksananya tahapan-tahapan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu terlibat secara aktif dalam mengawal proses perdamaian di Palestina. Selain itu, Pemerintah Indonesia dapat menginisasi diselenggarakannya sidang istimewa OKI.

“Tentu ada baiknya pemerintah Indonesia berkomunikasi terlebih dahulu dengan Qatar dan Mesir yang terlibat langsung memediasi gencatan senjata. Sidang istimewa OKI secara spesifik bisa membuat kesepakatan peta jalan pemulihan Palestina, dalam jangka pendek dari sisi pemulihan situasi kemanusiaan,” paparnya.

Sukamta berpandangan, manfaat jangka panjang setelah tercapai gencatan senjata permanen, terkait dengan pemulihan infrastruktur hingga pemulihan ekonomi dan pemerintahan di Palestina.

[red]

The post Sukamta: Gencatan Senjata Hamas-Israel, Langkah Penting Pulihkan Situasi Kemanusiaan di Palestina appeared first on INDONESIAWATCH.

Anggota Komisi I Sukamta saat ikut menerima kunjungan delegasi Parlemen Tunisia pada Selasa, 5 November 2024 menyatakan keprihatinan atas perkembangan situasi di negara tersebut. Menurutnya, kegagalan demokrasi di Tunisia tidak hanya akan berdampak ke dalam negeri Tunisia tetapi juga akan berpengaruh terhadap upaya demokratisasi secara regional mengingat negara tersebut memiliki sejarah institusi demokrasi yang paling awal di kawasan Afrika Utara.

“Tingkat pertisipasi pemilu di Tunisia pada Oktober lalu sangat rendah. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap institusi demokrasi sangat rendah. Sementara, kondisi ekonomi dan tingkat pengangguran semakin memburuk. Sebagai negara yang bersahabat dengan Tunisia, kita tentu ikut prihatin dengan perkembangan situasi di sana,” kata Sukamta.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa jalan demokratisasi setiap negara tentu memiliki tantangan yang berbeda, terutama dalam menghadapi pihak-pihak yang ingin monopoli kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah mentradisi. Namun demikian, ada satu semangat yang sama dalam demokrasi yang harus tetap ada, yaitu kebebasan akan hak berbicara.

“Peluang Tunisia untuk kembali ke jalur demokrasi sangat terbuka, karena punya pengalaman cukup panjang dalam hal ini dan juga sikap militer Tunisia selama ini cukup berpihak kepada rakyat,” ujar Sukamta.

Menurutnya, Presiden Tunisia terpilih bisa mengawali dengan membuat agenda rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan lawan politik dan anggota parlemen oposisi yang ditahan. “Ini tentu akan disambut baik oleh semua pihak untuk kembali melakukan format ulang demokratisasi,” Sukamta memungkasi.

[red]

The post Krisis Politik di Tunisia, Sukamta Imbau Rekonsiliasi Nasional appeared first on INDONESIAWATCH.

Sukamta menyebut, serangan tersebut merupakan tindakan yang sangat jelas melanggar hukum internasional. Dirinya meminta Dewan Keamanan PBB turun tangan mengusut tuntas kejadian tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada Israel.

“Tindakan Israel yang terang-terangan menyerang pasukan PBB, jelas telah melecehkan kehormatan lembaga PBB. Mestinya DK PBB tidak perlu ragu untuk menjatuhkan sanksi yang kuat kepada Israel dengan melarang semua negara untuk melakukan embargo senjata dan ekonomi kepada Israel,” kata Sukamta.

Ia mengkritik sikap PBB yang menjadi “macan ompong” ketika harus berhadapan dengan peristiwa atau insiden yang melibatkan Israel. “Saya tidak habis, apa yang ditunggu DK PBB untuk menghukum Israel? Apakah menunggu seluruh timur tengah terjadi kiamat kemanusiaan?” ujarnya.

Politisi PKS itu menyatakan, pembiaran terus menerus kebrutalan Israel yang saat ini meluas ke wilayah Lebanon akan menyebabkan jatuhnya tingkat kepercayaan masyarakat dunia kepada PBB dan DK PBB ke tiitik paling rendah dalam sejarah.

“Ini kondisi yang sangat berbahaya. Konflik bisa semakin tidak terkendali, karena tak ada lagi kepercayaan terhadap lembaga internasional dan terhadap negara-negara besar yang selama ini sering menyerukan demokrasi dan kemanusiaan,” tuturnya.

Dalam situasi konflik yang masih pelik ini, Sukamta berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil peran yang lebih kuat.

“Pemerintahan baru Pak Prabowo tentu kita harapkan bisa berperan lebih kuat dengan menjadi inisator menggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan di sisi lain juga menggalang pengucilan terhadap Israel,” pungkasnya.

[red]

The post DPR Kutuk Serangan Israel ke Markas UNIFIL yang Sasar Prajurit TNI appeared first on INDONESIAWATCH.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan, kebocoran data di sejumlah instansi/lembaga sudah kerap terjadi. “Tetapi kita belum bisa menegakkan hukum tentang pelindungan data, karena lembaganya belum ada,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima Indonesiawatch.id pada Senin, 12 Agustus 2024.

Karena itu, dirinya menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur lembaga otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) sebagaimana amanat UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Selain karena semakin banyaknya kasus kebocoran data, juga karena tenggat waktu ketentuan peralihan yang diberikan oleh UU PDP selama 2 tahun sejak UU tersebut disahkan 17 Oktober 2022. Artinya, waktu tinggal 2 bulan untuk membentuk lembaga tersebut,” papar politisi PKS itu.

Menurutnya, kasus bocornya data ASN tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan audit digital forensik untuk mengetahui dari mana sumber kebocorannya, bagaimana dampaknya dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Sukamta mengungkapkan bahwa dunia siber memerlukan orang-orang yang kompeten, sehingga lembaga PDP, dan juga dalam Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus diisi oleh orang-orang yang kompeten dalam pelindungan data pribadi dan keamanan dan ketahanan siber.

“Karena teknologi terus berkembang dalam hitungan detik. Para penjahat siber terus mengupdate teknologi kejahatannya,” ucapnya.

Sukamta menyebut, pihaknya sejak dulu hingga sekarang terus mendorong regulasi tentang keamanan dan ketahanan siber (KKS). “Saya kira kita sudah sangat butuh dengan RUU KKS. UU PDP kita sudah punya, tinggal RUU KKS yang perlu kita bahas,” pungkasnya.

[red]

The post Data ASN Bocor, Komisi I: Presiden Harus Segera Bentuk Lembaga PDP appeared first on INDONESIAWATCH.

Pihak Microsoft menyatakan, mereka telah mengambil langkah mitigasi setelah gangguan akses (down) pada sejumlah layanan tersebut. “Layanan kami masih mengalami peningkatan yang berkelanjutan sementara kami terus melakukan tindakan mitigasi,” kata Microsoft dalam sebuah unggahan di X dikutip dari AFP.

Dalam sebuah pemberitahuan berjudul “Service Degradation”, Microsoft mengatakan bahwa pengguna mungkin tidak dapat mengakses berbagai aplikasi dan layanan Microsoft 365. Pengumuman tersebut muncul ketika Australia melaporkan gangguan sistem berskala besar pada Jumat, 19 Juli 2024.

Gangguan tersebut berdampak pada lembaga penyiaran nasional Australia, bandara internasional terbesarnya, dan perusahaan telekomunikasi besar. Koordinator Keamanan Siber Nasional Australia mengatakan bahwa pemadaman teknis berskala besar tersebut disebabkan oleh masalah pada platform perangkat lunak pihak ketiga.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, insiden gangguan Microsoft yang berdampak terhadap layanan di bandara, rumah sakit dan berbagai layanan publik yang menggunakan Microsoft, perlu dijadikan pelajaran penting dan berharga bagi pemerintah dan perusahaan teknologi di Indonesia.

“Bahwa kita harus memiliki kemandirian dalam hal teknologi sekaligus memperkuat infrastruktur digital dan keamanan-ketahanan sibernya. Cina tidak menggunakan Microsoft, sehingga tidak terdampak apa-apa atas insiden ini,” ujar Sukamta.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, jika kasus Microsoft by accident terjadi, dapat menimbulkan persoalan dan chaos di berbagai instansi di berbagai negara. Di masa depan bisa jadi insiden seperti ini dilakukan dengan sengaja apapun motifnya.

“Dan itu bisa membuat negara terancam lumpuh. Saat kondisi seperti itu terjadi, kekacauan sosial bisa timbul. Bahkan saat suatu negara terlibat konflik, setelah sibernya lumpuh, serangan militer bisa terjadi,” ucapnya.

Sukamta mengatakan, negara yang melakukan digitalisasi seperti Indonesia harus waspada dan melakukan antisipasi terhadap gangguan siber sejak dini, baik ketika merancang suatu sistem IT baru atau dari sistem yang eksisting. “Apalagi jika suatu negara full digital yang hampir semua lini kehidupan digerakkan dengan sistem komputer, layanan air bersih, listrik, transportasi, rumah sakit, perbankan, dan seterusnya. Di situlah pentingnya kedaulatan dan kemandirian digital di negeri kita,” ujarnya.

Ia menekankan pelajaran dari bobolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 sebulan yang lalu. “Saat ini kita masih dalam situasi terkejut atas serangan terhadap PDNS2. Banyak Kementerian Lembaga terkena dampaknya. Yang baru baru saja terekspos adalah ratusan data Kementerian PUPR dinyatakan hilang,” katanya.

“Sayangnya hingga kini pemerintah belum menyampaikan ke publik secara resmi kondisi data-data yang terdampak insiden PDNS 2. Pemerintah utang besar penjelasan dan penangan kepada bangsa dan negeri ini,” pungkas Sukamta.

[red]

The post Gangguan Siber Microsoft Bikin Lumpuh Infrastruktur Kritis, DPR: Indonesia Harus Siap! appeared first on INDONESIAWATCH.

“Sejak awal terjadinya serangan siber ke PDNS 2, saya mempertanyakan soal apakah telah terjadi kebocoran data pribadi. Kita jangan hanya sibuk aspek keamanan siber dan pemulihannya pasca serangan ransomware,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada Indonesiawatch.id.

Legislator PKS itu mengingatkan semua pihak untuk tidak melupakan aspek perlindungan data pribadi. Menurutnya, pemerintah jangan berhenti pada aspek pemulihan sistem siber di PDNS 2 tetapi lebih dari itu menjamin data yang bocor tidak disalahgunakan hacker untuk kepentingan tertentu.

“Sampai saat ini pemerintah belum berikan update info yang memadai tentang apakah terjadi kebocoran data, apa yang sedang dan sudah dilakukan pemerintah dan bagaimana selanjutnya,” ujarnya.

Sukamta menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 46 bahwa pihak pengelola data pribadi dalam waktu 3×24 jam harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada para subjek data yang bocor dan kepada lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi.

“Lembaganya memang belum ada, tapi kewajiban kepada para subjek data tetap harus dilakukan,” kata Sukamta.

Dirinya menjelaskan pemberitahuan secara tertulis itu memuat tiga aspek. Pertama, data pribadi yang terungkap. Kedua, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap. Terakhir, upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.

“Jika betul-betul terjadi kebocoran data pribadi, maka harus disikapi dengan sangat serius. Ini tanggung jawab negara dalam hal menjamin hak keamanan warganya. Karenanya komunikasi publik harus dijalankan dengan baik,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat berhak tahu atas data-data yang disimpan oleh lembaga pemerintah, mana data yang bocor dan mana data yang aman. “Pemerintah perlu transparan, meski jangan terbuka semuanya,” ujar Sukamta.

Pihaknya juga mendorong agar perintah Presiden terhadap BPKP untuk melakukan audit PDNS segera diselesaikan supaya bisa segera ditindaklanjuti. “Saya juga mendorong BPKP agar segera menyelesaikan auditnya,” tegasnya.

[red]

The post Buntut Serangan Siber PDNS 2, DPR Pertanyakan Nasib Data Pribadi appeared first on INDONESIAWATCH.