“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada Rabu, 13 November 2024.

Tessa menyebut, Ferita diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan korupsi investasi fiktif di perusahaan BUMN tersebut. Selain Ferita, KPK turut memanggil dua saksi lain selaku karyawan PT Insight Investments Management. Mereka adalah Genta Wira Anjalu (GWA) dan Ghufran Irman Maliki (GIM).

KPK enggan merinci materi yang mau didalami penyidik dari keterangan tiga saksi itu. Namun, keterangan mereka dibutuhkan untuk membuat terang perkara.

Sebelumnya, KPK menyatakan, juga tengah mendalami ada tidaknya kickback atau pemberian kepada tersangka atas penempatan sejumlah dana pensiun oleh PT Taspen pada sejumlah perusahaan sekuritas.

“Itu (dugaan kickback) yang kita cari,” ucap Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 8 November 2024.

Salah satu upaya hukum yang dilakukan KPK yakni melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Salah satunya yakni Kantor PT Taspen, dan sebuah perusahaan swasta di SCBD, Jakarta Selatan.

Asep menjelaskan PT Insight Investments Management (IIM) merupakan salah satu perusahaan manajer investasi yang digandeng PT Taspen untuk memutar uang pensiunan ke sejumlah sekuritas.

“Manajemen investasi itu yang kita geledah. Salah satunya karena ternyata investasinya itu bukannya menguntungkan terus, menjadi ada kerugian di situ,” ujarnya.

KPK telah menetapkan Direktur Utama nonaktif PT Taspen menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi investasi fiktif. Kosasih sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan untuk mempermudah pengusutan perkara. Upaya paksa ini berlaku juga untuk Ekiawan Heri Primaryanto selaku Direktur Utama Insight Investments Management.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat. KPK menaikkan perkaranya ke tahap penyidikan, dan sudah menetapkan tersangka. KPK belum memerinci soal kerugian negara yang ditimbulkan akibat investasi fiktif PT Taspen. Saat ini, penghitungan masih dilakukan oleh auditor negara. Meski demikian, PT Taspen disinyalir melakukan investasi fiktif hingga Rp1 triliun.

[red]

The post Korupsi Taspen, KPK Panggil Eks Direktur Sinarmas Sekuritas appeared first on INDONESIAWATCH.

Mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mengaku sempat didatangi Gibran sebelum Pilpres 2024. Dalam videonya, pengamat politik itu menyebut bahwa putra sulung Jokowi itu mengaku kerap menerima kedatangan para menteri yang lalu lalang ke kediamannya di Solo.

Potongan ucapan Rocky tersebut disiarkan dalam salah satu acara stasiun TV. Dalam videonya, Rocky gamblang menyebut tawaran para menteri kepada Gibran adalah tindakan korupsi. “Karena belum jadi wakil presiden, waktu itu dia adalah Wali Kota. Saya kritik you (Gibran). Dia ngaku bahwa setiap Sabtu, berbagai macam menteri datang ke dia, kasih duit supaya Solo. Saya bilang, ‘You koruptor tuh!” ujar Rocky.

Baca juga:
Bocoran Rocky, Menteri-Menteri Tiap Sabtu Setor Duit ke Gibran, Waduh!

Kala itu, Rocky memperingatkan Gibran soal dugaan gratifikasi jika ada pemberian amplop untuk Gibran usai kunjungan tersebut. Dalam pengakuannya, Rocky menyebut dirinya bicara blak-blakan dalam upaya menyelamatkan Gibran sebelum terjerumus ke dalam tudingan korupsi.

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) Muhammad Natsir Sahib melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya atas ucapannya yang menjurus kepada fitnah. “Ini sebagai ungkapan rasa marah saya terhadap video yang diunggah, ataupun pernyataan Rocky Gerung mengenai Gibran terima setoran dari menteri setiap Sabtu. Menurut saya, ini tidak benar,” kata Natsir dalam keterangannya di Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Sabtu, 7 September 2024.

Menurutnya, ucapan Rocky mengandung narasi yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih. “Ini sebagai upaya saya sebagai pendukung Gibran, saya kebetulan relawan kemarin, dan juga termasuk masyarakat yang dirugikan ingin memberikan laporan kepada kepolisian,” ujarnya.

Dengan membuat laporan pengaduan ke polisi, Natsir berharap penyidik melakukan klarifikasi langsung kepada Rocky agar tidak terjadi miss informasi. “Unsurnya adalah untuk menerapkan pencemaran nama baik. Tapi dari pasal pidana umumnya pencemaran nama baik 310 dan 311. Namun, secara materil pelapornya harus yang bersangkutan, Gibran Rakabuming Raka,” kata Natsir.

Lebih lanjut, Natsir melayangkan somasi terhadap Rocky atas ucapannya tersebut. “Saya rasa itu fitnah maka kalau bisa dalam klarifikasinya kepada publik bahwa itu tidak benar,” ucapnya.

Baca juga:
Jauh dari Kesan Merakyat, Gaya Hedon Kaesang Tercium KPK

Terkait hal tersebut, Rocky Gerung hanya merespons singkat terkait dirinya yang dilaporkan oleh FOKSI ke pihak kepolisian lantaran ucapannya di sebuah acara televisi. “Oh, gue enggak kenal. Yang lapor siapa?” singkat Rocky dalam pernyataannya kepada awak media pada Minggu, 8 September 2024.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika mengatakan, lembaganya bekerja berdasarkan prosedur dan kerangka hukum. Ia mendorong masyarakat untuk melapor ke KPK apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

“Kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti ditelusuri dan tidak menjadi fitnah atau hoaks lah kalau  zaman sekarang disampaikan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 6 September 2024.

[red]

The post Buntut Ucapan Menteri Kasih Duit ke Gibran, Rocky Gerung Dipolisikan appeared first on INDONESIAWATCH.

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022.

“Benar, ada kegiatan penggeledahan KPK di Pemprov Jatim terkait perkara dana hibah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya dilansir Antara.

Tessa mengatakan dirinya belum bisa memberikan informasi detail soal kegiatan penggeledahan tersebut termasuk ruang mana saja yang digeledah. Namun dia memastikan KPK akan segera menyampaikan apa saja temuan dalam kegiatan usai proses penggeledahan rampung.

Sebelumnya, pada 12 Juli 2024, tim penyidik KPK mengumumkan telah menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup,” ujar Tessa.

Juru Bicara yang merangkap penyidik KPK itu menyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada 5 Juli 2024.

“Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada September 2022,” kata Tessa.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

Sahat Tua Simanjuntak terjaring OTT KPK pada Desember 2022. Sahat bersama anak buahnya Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum) menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng. Suap itu diterima Sahat sebagai imbalan memuluskan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas).

Sahat didakwa menerima suap Rp 39,5 miliar. Ia kemudian divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam pengembangannya, KPK juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 5 Juli 2024 dan kembali menetapkan 21 tersangka dalam perkara yang sama. Namun, KPK belum merilis 21 nama tersangka tersebut.

Terpisah, penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan pihaknya siap membantu KPK untuk memberikan data yang dibutuhkan terkait penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah pokmas dari APBD tahun anggaran 2019-2022.

Adhy mengatakan pihaknya mengikuti segala proses, termasuk yang dilakukan KPK di kantor Setda Provinsi Jatim. “Ya kita ikuti saja prosesnya, itu kan bagian dari mencari data. Ini pak Sekda dan kepala bironya (Kesra) membantu semua data dan informasi yang dibutuhkan KPK untuk kelancaran penyidikan dan seterusnya,” kata Adhy.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti data tahun berapa yang dicari penyidik KPK. “Saya belum tahu, belum ada laporan,” singkatnya.

[red]

The post Penyidikan Dana Hibah Berlanjut, KPK Geledah Kantor Pemprov Jatim appeared first on INDONESIAWATCH.