Namun, studi kolaboratif yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat–Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Australian National University, The SMERU Research Institute (SMERU), dan Institute for Essential Services Reform (IESR) menemukan bahwa transisi energi tersebut berpotensi memperparah kondisi kelompok rentan.

Skenario emisi nol bersih menunjukkan pergeseran drastis dari batu bara ke energi terbarukan. Berdasarkan dokumen perencanaan strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proporsi energi terbarukan dalam sektor energi dan ketenagalistrikan ditargetkan 34%-85% pada 2050.

Tim peneliti dari LPEM FEB UI, ANU, IESR, dan SMERU menyimulasikan dampak dekarbonisasi sektor energi terhadap kesejahteraan kelompok rentan di masyarakat, khususnya rumah tangga yang dikepalai perempuan, rumah tangga yang memiliki anggota keluarga orang dengan disabilitas, dan rumah tangga dengan anak atau lansia.

Analisis yang menggunakan model ekonomi Global Change Assessment Model (GCAM) dan Almost Ideal Demand System (AIDS) tersebut tidak hanya mengukur dampak perubahan harga dan kesejahteraan, tetapi juga merumuskan opsi kebijakan fiskal untuk melindungi kelompok rentan.

Peneliti Utama SMERU, Asep Suryahadi menjelaskan bahwa hasil simulasi menunjukkan skenario NZE dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan dibandingkan dengan skenario referensi (tanpa kebijakan).

Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga orang dengan disabilitas mengalami dampak kemiskinan paling besar, sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan menghadapi penurunan ketimpangan terkecil.

Tim peneliti juga menyimulasikan dampak stimulus fiskal dalam merespons potensi peningkatan kemiskinan dan ketimpangan akibat transisi energi. “Hasilnya, stimulus fiskal atau cash transfer cukup efektif untuk membantu seluruh rumah tangga, termasuk rumah tangga rentan. Kebijakan ini bahkan mampu menurunkan tingkat ketimpangan hingga di bawah level pada skenario referensi,” ujar Asep.

Berdasarkan hasil stimulasi, tim peneliti menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan: Pertama, perlunya perlindungan sosial yang menargetkan kelompok rentan dengan stimulus fiskal. Kedua, menggunakan pendapatan dari harga karbon untuk membiayai stimulus fiskal. Terakhir, mengintegrasikan aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) ke dalam strategi transisi energi.

The post Transisi Energi Berisiko Tingkatkan Ketimpangan, SMERU Beberkan Rekomendasi untuk Melindungi Kelompok Rentan appeared first on INDONESIAWATCH.

Oleh: Profesor Paul de Leeuw*

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan merupakan inti dari gelombang transformatif yang membentuk kembali industri dan masyarakat. Penerapannya dalam memerangi perubahan iklim sangat penting karena dunia menghadapi darurat iklim saat ini.

Potensi AI sebagai pendorong Energi Intelligence (EI) atau Kecerdasan Energi dapat menjadi titik balik dalam mencapai emisi nol bersih melalui pengoptimalan sistem energi yang kompleks, peningkatan efisiensi global, dan mitigasi emisi.

Namun, meningkatnya penggunaan AI menimbulkan paradoks. Meskipun menawarkan kemampuan luar biasa untuk mengatasi tantangan iklim, konsumsi energinya—terutama di pusat data—berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti jejak karbon pusat data yang signifikan dan berkembang pesat, yang menyumbang sekitar 2% dari permintaan listrik dunia dan mendekati 1% dari emisi global pada tahun 2022, setara dengan keluaran gas rumah kaca di Italia.

Bloomberg memperkirakan bahwa permintaan energi yang didorong oleh AI dapat meningkat lebih dari 40% setiap tahun selama dekade berikutnya, menandakan tantangan yang tidak dapat diabaikan.

Model AI, terutama yang membutuhkan banyak sumber daya seperti AI generatif, saat ini menggunakan energi hingga tiga puluh kali lebih banyak daripada aktivitas khusus tugas seperti pencarian internet, yang meningkatkan kekhawatiran tentang dampak lingkungannya.

Meskipun AI dapat meningkatkan permintaan energi, AI dapat secara bersamaan mendorong inovasi dalam efisiensi energi dan mempercepat transisi ke energi terbarukan.

Mengingat bahwa sekitar 65% emisi gas rumah kaca global dihasilkan oleh hanya sepuluh negara, menerapkan dan memprioritaskan solusi AI untuk mendekarbonisasi ekonomi ini dapat berdampak material pada pencapaian tujuan iklim yang disepakati.

Aplikasi AI yang ditargetkan dalam menganalisis dan mengoptimalkan jaringan energi, sistem energi terintegrasi, manajemen pasokan/permintaan, manajemen emisi, dan alokasi sumber daya dapat secara signifikan meningkatkan sistem energi global sekaligus mengurangi limbah dan meningkatkan keberlanjutan.

Laporan terbaru oleh BCG/Google, PwC, dan Capgemini menyoroti bahwa dengan meningkatkan skala aplikasi dan teknologi yang saat ini terbukti, AI berpotensi untuk membuka wawasan yang dapat membantu mengurangi hingga 10% emisi gas rumah kaca global selama dekade mendatang.

Jika ini dapat terlaksana dengan sukses, AI berpotensi mengimbangi emisi global yang setara dengan produksi gas rumah kaca tahunan Uni Eropa tanpa memerlukan perubahan sistem secara besar-besaran.

Kerja sama global akan sangat penting untuk membuka potensi penuh AI dalam transisi menuju nol emisi.

Forum mendatang, termasuk KTT pra-COP29 di Abu Dhabi, COP29 di Azerbaijan, dan ADIPEC di Uni Emirat Arab (UEA), merupakan peluang penting bagi para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan industri untuk mempercepat komitmen dalam mendekarbonisasi sistem energi global.

Pertemuan ini akan menyediakan platform untuk meningkatkan standar investasi teknologi, mendukung kerangka kebijakan, dan kolaborasi lintas batas untuk mencapai nol emisi.

Urgensinya jelas—kita mungkin generasi terakhir yang mampu memberlakukan perubahan yang berarti sebelum dampak iklim menjadi tidak dapat diubah.

Kemampuan AI untuk mengatasi efisiensi energi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi emisi sangat penting dalam membentuk masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan.

Jalan menuju nol emisi bersih pada 2050 bergantung pada penyelarasan investasi, inovasi, dan teknologi menuju praktik energi berkelanjutan, yang didukung oleh kepemimpinan global yang tak tergoyahkan. Penerapan AI dan EI tidak hanya merupakan alat, tetapi juga titik balik potensial dalam perjalanan kita untuk mencapainya.

*Penulis adalah Director of Robert Gordon University’s Energy Transition Institute, Opini juga dimuat di “Energy Voice” 

The post Dari Kecerdasan Buatan hingga Kecerdasan Energi appeared first on INDONESIAWATCH.

Analis hukum dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bayu Yusya, menilai perubahan kebijakan energi nasional tersebut sangat penting dan mendesak. Pasalnya memang telah terjadi banyak perubahan kondisi dan untuk menghadapi tantangan penyediaan energi di masa depan.

“Kebijakan Energi Nasional yang ditetapkan pada tahun 2014 saat ini telah berusia 10 tahun. Ini waktu yang tepat untuk dilakukan perubahan”, katanya dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh PUSHEP, Jumat (21/6/2024).

Bayu menjelaskan, hingga akhir tahun 2023 pencapaian penggunaan EBT hanya 13,09%. Sementara Pemerintah mematok target bauran energi baru dan energi terbarukan antara 19% sampai dengan 22% pada tahun 2030.

Target tersebut terus naik hingga 72% di tahun 2060. “Jika tidak ada upaya yang luar biasa dan melibatkan semua pihak keroyokan bersama-sama memacu bauran energi, maka target transisi energi tidak akan tercapai,” katanya.

Lebih lanjut ia menambahkan, selama ini kewenangan urusan energi masih terpusat di pemerintah pusat dan hanya sampai provinsi. Maka itu kebijakan EBT perlu didesentralisasikan sampai ke daerah kabupaten atau kota, sehingga daerah juga ikut bertanggungjawab.

Selain itu, kata Bayu, penyediaan energi khususnya tenaga listrik untuk Masyarakat masih tersentralisasi oleh PT PLN (Persero). Padahal banyak pihak yang punya potensi untuk mendukung penyediaan energi khususnya energi terbarukan untuk masyarakat.

Untuk itu, Bayu menyarankan, perlu dibuka kesempatan bagi semua pihak untuk mendukung dalam penyediaan dan pengembangan EBT terutama subholding BUMN. Misalnya Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) dan Pertamina Geothermal Energy (PGE) atau pihak-pihak lainnya.

“Saya kira mereka punya kemampuan, intinya semua pihak harus sinergi dan keroyokan untuk percepatan target bauran energi sesuai kebijakan transisi energi,” kata Bayu.

Menurut Bayu, secara hukum hal ini sangat dimungkinkan. Apalagi saat ini DPR sedang membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan yang bisa memasukkan ketentuan tentang keterlibatan pihak-pihak dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan.

Disamping itu juga perlu diperkuat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang juga sedang disiapkan rancangan perubahannya oleh DPR. “Untuk itu, proses pembahasan dan penyiapan RUU ini di DPR harus transparan dan partisipasif melibatkan semua pihak,” pungkasnya.
[red]

The post Bauran EBT Masih Rendah, Target Transisi Energi Terancam Gagal appeared first on INDONESIAWATCH.