Menurutnya, adalah menunggu yudisium dan melakukan perbaikan disertasi terlebih dahulu. Terkait surat yang dikeluarkan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia, Bahlil mengatakan dirinya belum mengetahui isi surat penangguhan gelar doktoral tersebut.

Baca juga:
UI Minta Maaf, Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ditangguhkan

“Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember,” kata Bahlil di kompleks Senayan DPR, kepada awak media, (13/11).

Bahlil mengatakan bahwa disertasinya memang masih membutuhkan perbaikan, sebelum yudisium. “Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai,” ujarnya.

Bahlil mempersilakan untuk menanyakan soal penangguhan gelar doktoralnya itu ke pihak Universitas Indonesia. “Lebih rincinya nanti tanya di UI saja,” kata dia.

Sebelumnya, UI menangguhkan gelar Doktor (Dr.) Bahlil, yang dibeberapa kesempatan ditempel di namanya.

Dalam keterangan pers yang dikeluarkan, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia disebutkan bahwa UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia.

Selanjutnya Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG.

“Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan,” tertulis di keterangan pers UI, yang diteken Yahya Cholil Staquf, Ketua MWA UI.

[red]

The post Bahlil Bantah Gelar Doktornya Ditangguhkan appeared first on INDONESIAWATCH.

“Kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” menurut rilis resmi UI, (13/11).

Baca juga:
Jatam Protes! Dicatut jadi Narasumber Disertasi Bahlil

Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG.

Surat Universitas Indonesia

“Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan,” ujar pihak UI.

Baca juga:
UI Tanggapi Keberatan Jatam Dicatut dalam Disertasi Bahlil

Keputusan ini diambil pada Rapat Koordinasi 4 (empat) Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan.

“UI terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjadi institusi pendidikan yang terpercaya berlandaskan 9 Nilai Universitas Indonesia,” dikutip dari Rilis UI.

Universitas Indonesia juga meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri.

“Dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika.UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik,” pengakuan pihak UI.

Menurut pihak UI, Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG.

“Yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian,” keterangan UI.

Karena persoalan Bahlil ini, UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan.

“Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” seperti dikutip dari rilis UI.

[red]

The post UI Minta Maaf, Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ditangguhkan appeared first on INDONESIAWATCH.

Kegiatan tersebut diadakan di Rizen Padjadjaran Hotel, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 19 September 2024 dan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto.

Diskusi menghadirkan Ketua Tim Pengabdi Masyarakat Fakultas Hukum UI (FH-UI), Siti Hajati Hoesin dan Anggota Tim Pengabdi Masyarakat FH-UI, Daly Erni selaku narasumber kegiatan yang hadir menyampaikan paparan. Kegiatan diskusi dipandu akademisi FH-UI, Fitriana Gunadi sebagai moderator.

Kegiatan dihadiri 50 peserta yang terdiri dari manajemen perusahaan, perwakilan serikat pekerja, dan unsur pekerja di lingkungan perusahaan Kota Bogor. Peserta kegiatan berasal dari pekerja sektor jasa rumah sakit, restoran, manufaktur, garmen, konstruksi bangunan, dan perhotelan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto menyampaikan bahwa Kota Bogor menempati tingkat pengangguran tertinggi ketiga di Jawa Barat. Karena itu, arah kebijakan Pemerintah Kota Bogor saat ini, yakni memprioritaskan pembangunan ketenagakerjaan.

“Ada dua prioritas yang dicanangkan pemerintah saat ini untuk Kota Bogor, yakni mengatasi stunting dan menurunkan angka pengangguran terbuka,” kata Sujatmiko Baliarto dalam pidato pembukanya.

Ia berharap pemerintah bersama-sama pengusaha dan pekerja dapat berkolaborasi memangkas angka pengangguran di Kota Bogor. Sujatmiko juga menyampaikan harapan agar hubungan antara pengusaha dan pekerja dapat berlangsung harmonis tanpa adanya konflik serius.

Diskusi “Edukasi Penyusunan Peraturan Perusahaan” Digelar FH-UI (Doc. Indonesiawatch.id)

“Kalau ada persoalan dengan hubungan industrial solusinya (perusahaan) jangan mudah melakukan PHK. Karena ini tidak sejalan dengan semangat kita menyerap tenaga kerja di Kota Bogor,” papar Sujatmiko.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan Kerja Kota Bogor, Yulianti menambahkan terdapat dua tema diskusi yang digelar UI dan Disnaker Kota Bogor. Di mana UI menggelar dikusi dengan tema “Edukasi Penyusunan Peraturan Perusahaan untuk Kelangsungan Hubungan Kerja yang Berkeadilan”.

Selanjutnya, Disnaker Kota Bogor membangun diskusi bertajuk “Dialog Pengupahan Struktur dan Skala Upah”. Yulianti menyebut, terdapat sejumlah dasar hukum yang menjadi rujukan diskusi di antaranya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

“Penentuan skala upah harus dikomunikasikan dengan karyawan. Perusahaan dalam menyusun skala upah berdasarkan tiga parameter, yaitu masa kerja, kompetensi, dan pendidikan,” kata Yulianti.

Di kesempatan diskusi, Ketua Tim Pengabdi Masyarakat FH-UI sekaligus Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UI, Siti Hajati Hoesin menekankan pentingnya penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai rujukan hukum ketenagakerjaan di lingkungan kerja.

“Perumusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) membutuhkan waktu yang berlarut-larut. Masalah lain, Serikat Pekerja-nya belum siap. Tidak adanya campur tangan dari pemerintah membuat tidak tercapai kesepakatan di antara kedua pihak,” ujar Siti Hajati Hoesin.

Karena itu, penyusunan PP menjadi penting agar pekerja mendapatkan perlindungan hukum dari tindak tanduk perusahaan. Menurut Siti, PP yang dibuat harus berkeadilan dan melibatkan skema hubungan industrial, yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah. “Syarat penyusunan Peraturan Perusahaan harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh atau pengurus SP (Serikat Pekerja),” katanya.

Selain PP disusun perusahaan bersama pekerja, maka PP tersebut harus mendapat pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota. “Mulai berlakunya PP setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk,” ucap Siti.

Anggota Tim Pengabdi Masyarakat FH-UI sekaligus Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UI, Daly Erni menekankan tentang aspek musyawarah/negosiasi dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan perburuhan. “Dalam membuat PP harus dilakukan bersama-sama. Pekerja harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah,” kata Daly.

Perselisihan industrial antara pekerja dengan perusahaan menurutnya dapat diatasi dengan sejumlah upaya. Mulai dari penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurutnya, landasan hukum penyelesaian konflik ketenagakerjaan mengacu pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Daly menerangkan, sikap pekerja menyikapi konflik ketenagakerjaan beragam. Mulai dari tidak mempermasalahkan, menghindari masalah, menggunakan kekuatan koersif, musyawarah, musyawarah dibantu mediator, hingga menempuh jalur hukum. “Teknik negosiasi pun terbagi dua, yakni negosiasi bertumpu pada posisi (positional based bargaining) dan negosiasi bertumpu pada kepentingan (interest based bargaining),” tuturnya.

Menurutnya, klaster pemicu sengketa industrial berakar dari ketidakpahaman, perbedaan persepsi, ketidakjelasan informasi, ketidakpuasan, ketersinggungan, dan lain-lain.

[red]

The post Fakultas Hukum UI Gelar Diskusi Pentingnya Peraturan Perusahaan bagi Pekerja appeared first on INDONESIAWATCH.

Budi dianggap sebagai individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang Obstetri dan Ginekologi. RANZCOG sendiri adalah sebuah kolegium terkemuka di dunia yang terdiri dari dokter ahli obstetri dan ginekologi di tingkat Australia dan Selandia Baru

Budi Wiweko atau kerap disapa Prof. Iko, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan kehormatan besar baginya dan tim yang telah berkolaborasi dalam penelitian dan inovasi di bidang kedokteran reproduksi. “Ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi di Indonesia dan Asia,” ujar Prof. Iko dalam keterangan resminya UI, (29/07).

Keberhasilan Prof. Iko menandakan bahwa ia telah mencapai standar profesional tertinggi dan diakui oleh komunitas medis di Australia dan Selandia Baru. Atas penghargaan tersebut, Prof Iko memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi pada kemajuan bidang obstetri dan ginekologi sekaligus menjadi duta untuk RANZCOG di komunitas medis global.

Prof. Iko berdedikasi dalam berbagai program nyata dalam meningkatkan kolaborasi antara RANZCOG dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Dedikasi ini menjadi salah satu penilaian komite yang menghasilkan keputusan bahwa Prof. Iko dinyatakan layak menerima penghargaan tersebut.

Sepanjang karirnya, Ketua Senat Akademik UI ini juga telah meraih berbagai penghargaan bergengsi. Selain itu, Prof. Iko juga merupakan Ketua Komite dari Komite Kedokteran Reproduktif, Endokrinologi, dan Infertilitas dari Federasi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Se-Asia dan Oceania.

Pria kelahiran 15 Agustus 1971 ini, juga dikenal sebagai salah seorang profesor termuda dalam bidang Ilmu Kedokteran. Di antara berbagai pencapaiannya, ia diakui sebagai dokter pertama yang melakukan simpan beku Folikel Antral di Asia dan aktif dalam pengembangan teknologi kedokteran reproduksi.

Sampai dengan saat ini, Prof. Iko telah menghasilkan lebih dari 140 publikasi di Scopus dan 62 publikasi di PubMed. Ia memiliki H-index 15 dan telah memenangkan berbagai penghargaan penelitian, termasuk Peneliti Terbaik FKUI selama beberapa tahun berturut-turut dan Best Paper Award di Asia Pacific Initiative on Reproduction. Inovasinya meliputi pengembangan teknologi reproduksi seperti SMART IVF dan Indonesia Kalkulator Oosit (IKO).
[red]

The post Guru Besar UI Ini Jadi Orang Indonesia Pertama Raih Gelar Kehormatan Tertinggi Dari Ranzcog appeared first on INDONESIAWATCH.