Pasalnya, kata Simon, program hilirisasi batubara itu tidak ekonomis. Hal ini ditunjukkan dari hengkangnya perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Air Products and Chemicals, Inc dari proyek gasifikasi batubara di tambang Sumatera Selatan.

Baca juga:
Staf Ahli Kementerian ESDM: Tambang Eks PKP2B untuk Ormas Keagamaan, tidak Perlu Masuk WPN

Ketika itu, Air Products Bersama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero) membentuk konsorsium proyek. Belakangan Air Products mundur, dan kelanjutan proyek masih jalan di tempat.

Dari informasi yang diperolehnya, Simon mengatakan bahwa program gasifikasi batubara di Sumatera Selatan tidak ekonomis. “Ternyata hasil studi kelayakan, itu sudah tidak ekonomis. Tapi ini kan politis,” ujarnya kepada Indonesiawatch.id (04/11).

Selain di tambang Sumatera Selatan, Air Products juga batal menggarap program gasifikasi batubara menjadi etanol di Kalimantan bersama perusahaan Bakrie Grup, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

Simon menilai keluarnya Air products dari konsorsium Bakrie juga karena hasil studi kelayakan menunjukkan tidak ekonomis. “Itu semua dagelan. Karena studinya tidak visible,” ujarnya.

Menurut Simon, ada sebuah kepentingan tersembunyi, ketika program hilirisasi Batubara digaungkan kembali sekarang. Pasalnya dari awal program ini tidak layak. “Pasti ada sesuatu ini muncul lagi (hilirisasi batubara). Mana studi kelayakannya, ditunjukkan dong. Makanya jangan omon-omon,” katanya.

[red]

The post Pemerintah Gaungkan Lagi Gasifikasi Batubara, Eks Dirjen Minerba: Dagelan, Studi Kelayakannya tidak Ekonomis appeared first on INDONESIAWATCH.

Persoalannya PP No.25/2024 ini cacat hukum. Karena di aturan PP itu, Ormas Keagamaan bisa menguasai WIUPK dan mendapat IUPK tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dan pemberian izin bisa dilakukan tanpa mekanisme lelang.

Padahal di dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, disebutkan bahwa WPN yang menjadi WUPK wajib persetujuan DPR RI. Sementara di pasal 83A PP No.25/2024, tidak diwajibkan mendapat persetujuan DPR.

Beleid yang dibuat pemerintah itu juga, tidak memuat tentang peran DPR RI dalam urusan pemberian lahan tambang kepada Ormas Keagamaan. “Pemerintah tidak bisa seenaknya memberikan IUPK kepada Ormas Keagamaan,” ujar Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, kepada Indonesiawatch (25/06).

Yusri menjelaskan pelepasan lahan tambang (relinquish) bekas PKP2B menjadi Wilayah Pencadangan Nasional (WPN) dan kemudian menjadi WIUPK, harus meminta persetujuan dahulu dari DPR RI. “Apakah hal ini sudah diatur di PP? Aturan PP ini sudah mengangkangi 560 anggota DPR,” kata Yusri.

Yusri menilai, banyak anggota DPR khususnya komisi VII diam terhadap persoalan aturan tentang pemberian tambang untuk Ormas Keagamaan. Padahal menurut Yusri, PP No. 25 tahun 2024 telah mengangkangi seluruh anggota DPR. PP tersebut menabrak Undang-Undang Minerba yang disahkan 560 anggota DPR di rapat Paripurna tahun 2020 lalu.

Aturan lain yang ditabrak PP No.25/2024 adalah pasal 75 UU Minerba, yang menjelaskan hanya BUMN dan BUMD yang mendapatkan prioritas mendapatkan IUPK. “Badan hukum swasta yang di bawah ormas keagamaan harus melalui mekanisme tender. Bukan dikasih-kasih begitu,” katanya.

Yusri mengingatkan, orang-orang di sekitar Presiden Jokowi tidak menjerumuskan Presiden ketujuh Republik Indonesia tersebut dengan pembuatan aturan baru yang melanggar aturan di atasnya. “Semua pembantu Presiden mohon jangan menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar Undang-Undang di akhir massa jabatan yang hanya 4 bulan lagi,” ujar Yusri.
[red]

The post Aturan Jatah Tambang untuk Ormas Keagamaan Mengangkangi 560 Anggota DPR appeared first on INDONESIAWATCH.