Oleh: Dahlan Iskan*

Amerika disebut sedang kemalingan lagi. Kali ini di halaman belakangnya sendiri: Amerika Latin. Saat Presiden Prabowo ke Lima minggu ini, Presiden Xi Jinping juga ke sana ibu kota Peru tersebut.

Bedanya, kalau presiden negara anggota APEC lainnya hanya datang untuk omon-omon, Xi Jinping sekaligus meresmikan pelabuhan terbesar di seluruh Amerika Latin. Di dekat Lima.

Saham mayoritas pelabuhan baru itu dimiliki perusahaan BUMN Tiongkok: Cosco Shipping Ports. Sebesar 60 persen. Sisanya baru dimiliki perusahaan pertambangan di Peru: Volcan.

Memang hasil tambanglah yang akan lebih banyak diangkut dari Peru. Untuk Tiongkok. Apa arti pelabuhan baru itu?

Jelas. Tiongkok bisa lebih mengurangi lagi ketergantungan pada Amerika. Terutama di pasokan bahan baku. Baik barangnya maupun jalur logistiknya.

Ini mirip dengan pelabuhan besar Tiongkok di Gwardar, Pakistan. Pelabuhan baru di Peru ini juga bisa disebut revolusi jalur logistik.

Letak pelabuhan baru itu di pantai Chancay. Empat jam naik mobil di utara Lima, ibu kota Peru. Itu pun kalau lewat jalan memutar. Kalau lurus menelusuri sepanjang pantainya justru bisa 6 jam. Harus lewat banyak gunung.

Mungkin gunung-gunung itu, kelak, akan dibor jadi terowongan panjang seperti di Tiongkok. Agar dari Lima ke Chancay hanya tiga jam.

Tidak. Memperpendek jarak Lima-Chancay bukan prioritas Peru. Apalagi Tiongkok. Memang Tiongkok akan membangun jalan tol di Peru. Tapi bukan itu. Jalan tol yang akan dibangun justru dari Chancay ke pedalaman. Ke perbatasan Peru-Brasil.

Ada yang diincar di sana. Dengan jalan tol itu hasil bumi Brasil bisa dikirim ke Tiongkok lewat Chancay di Peru. Terutama kedelai.

Brazil terkenal sebagai penghasil kedelai dunia. Tiongkok pengimpor kedelai terbesar dunia.

Kedelai dari pedalaman Brasil harus diangkut ke pantai timur. Lalu dikapalkan ke Tiongkok lewat selat Panama. Jauh sekali.

Dengan jalan tol dari Brazil ke Peru itu tidak perlu lagi rute memutar. Tentu investasi jalan tol mahal. Tapi dengan mengaitkan jalan tol dengan pelabuhan Chancay dua-duanya menjadi lebih ekonomis.

Tanpa jalan lintas negara itu pengembalian modal pembangunan pelabuhan Chancay bisa lebih lama.

Sedang biaya membangun jalan baru itu sendiri akan terbayar dari banyaknya produk Brasil yang melewatinya.

Brasil tidak punya pantai barat. Biaya melewati terusan Panama lebih mahal dari karcis jalan tol baru menuju Chancay.

Dan lagi Anda sudah tahu: kapal terbesar yang bisa melewati terusan Panama adalah yang ukuran 100 DWT. Jauh lebih kecil dari kemampuan terusan Suez di Mesir: bisa 180 DWT.

Padahal pelabuhan baru di Chancay itu bisa disandari kapal sebesar 500 DWT. Itulah ukuran kapal terbesar di dunia.

**

Dari Chancay raksasa itu bisa langsung berlayar menuju pelabuhan Shanghai. Waktu yang bisa dihemat 30 hari. Satu bulan. Dengan biaya yang lebih murah.

Shanghai sudah lebih dulu punya pelabuhan kelas 500 DWT itu. Letaknya –tarik nafas– 30 km dari daratan.

Tiongkok sengaja membangun jalan tol di atas laut. Sepanjang 30 km.  Pelabuhannya di ujung jalan tol itu. Saya tak habis geleng kepala saat meninjaunya lebih 15 tahun lalu.

Kian tahun kapal yang dibuat kian besar. Agar lebih efisien. Pelabuhan-pelabuhan kecil kian mati. Apalagi pelabuhan sungai.

Kapal terbesar sekarang ini disebut Ultra Large Container Vessel. Panjangnya hampir 500 meter –setengah kilometer. Dua kali dari panjangnya kapal Titanic (269 meter) yang tenggelam itu.

Maka kedelai Brasil yang sangat dibutuhkan Tiongkok akan bisa menggantikan kedelai Amerika. Pun angkutan lewat Chancay tidak perlu dikhawatirkan dihambat Amerika.

Selama ini barang dari Peru masuk Tiongkok lewat pelabuhan Meksiko atau pelabuhan di California. Utamanya bijih besi, besi tua atau pun tembaga.

Dengan pelabuhan Chancay barang itu bisa dikirim dengan ULV langsung ke Shanghai.

Semua itu terjadi di halaman belakang Amerika.

**

Ketika Tiongkok mulai menguasai pembangunan benua Afrika, negara Barat juga merasa kecopetan. Dimaklumi. Afrika di tempat yang jauh.

Kini, kecolongannya di halaman belakangnya sendiri.

*Kolumnis dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara

The post Prabowo ke Cina, Amerika Kemalingan di Halaman Belakangnya Sendiri appeared first on INDONESIAWATCH.

Penandatanganan nota kesepahaman meliputi pengembangan bersama di sektor perikanan, minyak, dan gas di wilayah maritim yang merupakan klaim tumpang tindih antara kedua negara. Selain itu, terdapat kesepakatan mengenai keselamatan maritim serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi biru, sumber daya air dan mineral, serta mineral hijau.

Founder Bara Maritim sekaligus Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Merisa Dwi Juanita menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang keliru dan berisiko serius bagi Indonesia. Merisa membeberkan sejumlah alasan kenapa penandatangan MoU tersebut berisiko terhadap Indonesia dalam konteks diplomatic.

Pertama, terdapat penolakan klaim sepihak Tiongkok. Indonesia tidak pernah mengakui klaim sepihak Tiongkok atas peta 10 garis putus-putus (ten dash line) di Laut Cina Selatan yang diterbitkan pada 28 Agustus 2023 oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok.

“Klaim ini mencakup wilayah luas di Laut Cina Selatan, termasuk pulau, terumbu karang, dan zona maritim negara lain, serta mencaplok wilayah perairan Indonesia yang sah di sekitar Pulau Natuna,” kata Merisa.

Kedua, kepatuhan terhadap UNCLOS 1982. Indonesia dan Tiongkok adalah negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Klaim ruang laut Indonesia saat ini sepenuhnya didasarkan pada ketentuan UNCLOS 1982.

Wilayah Tiongkok jauh melampaui 200 nm ZEE dan 350 nm landas kontinen sehingga jelas tidak ada tumpang tindih klaim wilayah. Menurutnya, pernyataan bersama terkait klaim tumpang tindih pada wilayah maritim kedua negara merupakan inkonsistensi yang serius.

“Oleh karena itu, memulai kerja sama di wilayah yang menjadi klaim tumpang tindih tidak memiliki dasar yang kuat, terutama mengingat protes terhadap klaim Tiongkok yang konsisten dilakukan sejak tahun 1995 oleh Menlu Ali Alatas hingga Menlu Retno Marsudi pada periode 2019-2024,” ujar Merisa.

Ketiga, adanya Putusan Arbitrase Internasional 2016. Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman oleh Presiden Prabowo dianggap sebagai tindakan yang mengakui klaim Tiongkok, padahal secara hukum internasional klaim tersebut tidak valid. “Klaim Tiongkok melalui ten dash line (sebelumnya nine dash line) telah terbantahkan oleh Arbitrase Internasional pada tahun 2016 sehingga tidak memiliki basis hukum yang sah,” kata Merisa.

Terakhir, adanya pelanggaran oleh nelayan dan Coast Guard Tiongkok. Di mana nelayan Tiongkok, bersama dengan penjaga pantainya, telah berulang kali melakukan penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) dan melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara secara agresif.

“Tindakan ini menyebabkan krisis berkepanjangan yang merugikan Indonesia, baik secara ekonomi maupun keselamatan para nelayan yang terlibat langsung,” ia menambahkan.

Karena itu, Bara Maritim dan SETARA Institute mendesak agar Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri ataupun Presiden Prabowo segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan kembali posisi Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 dan putusan Arbitrase Internasional 2016.

“Selain itu, diperlukan penguatan potensi kelautan di wilayah yurisdiksi Indonesia serta peningkatan keamanan insani (human security) bagi para nelayan dengan penegakan hukum yang lebih tegas di wilayah zona krisis, termasuk peningkatan peralatan yang canggih di kapal-kapal Bakamla untuk menciptakan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya.

[red]

The post Bara Maritim: Kunjungan Prabowo ke Tiongkok Misintrepretasi Kerjasama Kemaritiman appeared first on INDONESIAWATCH.