Menjelang pergantian pemerintahan, sejumlah adaptasi dilakukan untuk menghindari guncangan dan kekhawatiran publik. Prabowo oleh sebagian kecil kalangan dipersepsikan sebagai pemimpin otoriter, dan kerap dikaitkan dengan rezim Orde Baru (Orba), karena relasinya sebagai menantu Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI yang pernah menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu juga kerap dihubungkan dengan peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu, meski hal tersebut tidak pernah bisa dibuktikan. Sejumlah pihak menilai transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Analis politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Yohanes Sulaiman mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet terakhir yang dilakukan Jokowi pada 19 Agustus 2024 merupakan bagian dari dinamika transisi pemerintahan. Reshuffle tersebut, lanjut Yohanes, lahir dari perbincangan dan kompromi politik antara dua elite, yakni Jokowi dengan Prabowo.

“Saya rasa itu [reshuffle] memang kompromi. Bisa jadi dari Prabowo sendiri janji tidak akan ganggu gugat orang-orangnya Jokowi. Tapi di sisi lain, Prabowo juga menempatkan orang-orangnya. Makanya perlu ada transisi yang dilakuin Jokowi biar market [investor] enggak syok,” kata Yohanes kepada Indonesiawatch.id.

Diketahui, dalam reshuffle Agustus lalu, Presiden Jokowi menunjuk kader sekaligus politisi Gerindra, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Rosan Roeslani, mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, juga ditunjuk sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, Jokowi juga menempatkan Bahalia Lahadalia, Ketua Umum (Ketum) Golkar terpilih, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Yohanes menyebut, jauh sebelum reshuffle Agustus terjadi, Prabowo sebetulnya sudah menanam saham politiknya lewat penunjukan keponakannya, Thomas M. Djiwandono yang dilantik Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamen) pada 18 Juli 2024. Tommy sendiri merupakan putra dari kakak kandung Prabowo, Biantiningsih Miderawati, yang juga menjabat Bendahara Umum (Bendum) Gerindra.

“Keponakan Prabowo sebelumnya kan ditunjuk Wamenkeu. Artinya sudah terjadi transisi ke pemerintahan baru. Maksudnya, kalau nanti ponakannya (Thomas Djiwandono) betul-betul jadi Menkeu (di Kabinet Prabowo-Gibran), pasar sudah bisa terima. Investor juga sudah tahu rupa orangnya begini,” tutur Yohanes.

Yohanes memprediksi, Prabowo sangat hati-hati menempatkan orang kepercayaannya di kabinet. Hal ini berkaitan dengan sentimen pasar dan respons masyarakat di dalam dan luar negeri. “Kita tahu setiap transisi pasti terjadi guncangan apalagi pasar panik, ini kok (kabinet) isinya kroni semua. Dulu zaman Soeharto dolar jeblok, waktu Mba Tutut (Siti Hardijanti Rukmana) jadi menteri (Mensos) juga begitu, Habibie jadi Wapres rupiah langsung jeblok. Saya rasa Prabowo juga berhati-hati, orang ini cukup paranoid”.

Meski demikian, dirinya meyakini lingkaran terdekat Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo, yang juga Ketua Dewan Pembina Gerindra akan menjadi King of Maker kabinet Prabowo-Gibran terutama untuk urusan ekonomi. “Saya kira untuk Kemenko Perekonomian ada Hashim yang berada di belakang layar untuk menjaga ekonomi dan stabilitas pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

Menurutnya, Prabowo akan dominan menguasai tiga kementerian vital, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Saya rasa orang Gerindra akan ditunjuk untuk posisi Kemendagri, Kemenhan, dan Kemenlu. Itu tiga posisi paling penting yang Prabowo ingin kuasai langsung. Jadi dia bakal pasang orang-orang yang tipikal Yes Man,” katanya.

Karena itu, Yohanes tak menampik nama politisi Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Fadli Zon yang kerap disebut masuk kabinet. Dikabarkan, Sufmi Dasco Ahmad akan dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sementara Fadli Zon akan ditempatkan menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu).

Untuk posisi Menteri Pertahanan, dikabarkan akan ditempati tangan kanan Prabowo, yakni Sjafrie Sjamsoeddin, yang kini menjadi Penasihat Prabowo di Kemenhan.  Selain itu, ada peluang Prabowo menempatkan Rahayu Saraswati, keponakannya yang juga putri dari Hashim Djojohadikusumo ke dalam lingkaran kabinet. Rahayu disebut-sebut bakal mengisi pos Menteri Sosial.

“Saya mengharapkan kabinet baru akan diisi oleh orang yang punya reputasi tinggi. Tapi sepertinya Kabinet Prabowo bakal banyak diisi loyalis, dan bagi-bagi kue ke partai. Terutama posisi-posisi kunci menteri, Gerindra bakal pegang,” pungkasnya.

[red]

The post Pengamat: Kabinet Prabowo Bakal Diisi Loyalis, Keluarga Dekat, dan Orang Gerindra appeared first on INDONESIAWATCH.

Menteri Pertahanan RI itu tak merinci siapa pihak haus kekuasaan yang ia maksudkan. Prabowo hanya menyinggung filosofi utama menjadi penguasa berarti harus mampu dan memiliki kemampuan memperbaiki kehidupan rakyat dan mengayominya. Prabowo mengecam karakter tamak kekuasaaan yang menurutnya dapat merugikan bangsa.

“Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasan, dan kadang-kadang kekuasan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, ini yang bisa ganggu bahkan merugikan suatu bangsa,” ujar Prabowo.

Ketua Umum (Ketum) Gerindra itu menegaskan, dalam negara demokrasi kekuasaan diraih dengan adanya dukungan dari rakyat. Karena itu, pemimpin harus lahir dari rakyat, didukung rakyat, dan meminta restu dari rakyat ketika ingin berkuasa.

Di kesempatan itu, Prabowo meminta jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik dalam situasi bangsa yang damai. Menurutnya, kegiatan intelijen politik sudah tidak relevan di era reformasi dan kegiatan tersebut tak sesuai aturan berlaku.

“Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu,” tegas Mantan Danjen Kopassus itu.

Diketahui, pernyataan Prabowo tersebut bersinggungan dengan peristiwa politik mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketum Partai Golkar. Airlangga mundur secara mendadak dengan meneken surat pengunduran dirinya sebagai Ketum Golkar pada 10 Agustus 2024. Posisi Airlangga kemudian digantikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pernyataan mundur Airlangga tersebut cukup mengagetkan sejumlah pihak sebab suara Golkar naik cukup signifikan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Peristiwa suksesi Golkar kemudian dikaitkan dengan operasi politik Jokowi menjelang periode lengsernya. Sejumlah pihak menduga keterpilihan Bahlil tidak lepas dari tangan Istana dan kehendak Jokowi yang ingin menguasai Golkar.

Analis Politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Yohanes Sulaiman menyatakan, terdapat kemungkinan Jokowi memainkan instrumen politik kekuasaannya menjelang akhir masa jabatan. Mengandalkan popularitas dan kepercayaan dari “wong cilik”, Jokowi mengambil langkah mengunci partai politik hingga ormas untuk investasi politiknya di masa datang.

“Sekarang Jokowi nguasain NU lewat proyek bagi-bagi tambang. Menguasai Golkar lewat Bahlil. Dan, Golkar sendiri seperti kita tahu adalah partai yang cukup oportunis,” kata Yohanes Sulaiman ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Menurut Yohanes, operasi politik terhadap Golkar bukan kali ini terjadi. Pasca Pilpres 2014, partai beringin pernah mengalami kisruh internal antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie yang disebut sebagai Golkar Munas Bali vs Golkar Munas Ancol.  “Yang kita tahu, Golkar dulu pernah menentang Jokowi di masa Aburizal Bakrie. Habis itu balik kanan [mendukung Jokowi],” ujarnya.

Yohanes menyebut, kemunculan Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Golkar juga tidak lepas dari permainan pion Jokowi. Menurutnya, Jokowi butuh tangan kanan atau orang kepercayaan yang bisa mengamankan kepentingan politiknya pasca lengser. “Karena Bahlil ingin dijadikan pion sama Jokowi. Karena satu-satu kepercayaan Jokowi sudah redup. Erick (Erick Thohir) udah mundur [semangatnya], dan Luhut Binsar Pandjaitan juga udah capek [berpolitik],” papar Yohanes.

Ia menggarisbawahi peristiwa pengambil-alihan Golkar melalui Munas Partai oleh Bahlil akan menjadi preseden yang kurang baik bagi Golkar. Yohanes berkeyakinan, kursi Bahlil akan rentan digoyang terlebih kualitas figurnya juga bermasalah. “Dia (Bahlil) mau main [merebut Golkar], tapi main gaya Maluku kayak gitu enggak cocok. Karena yang bertahan itu politik Jawa, lihai tapi tidak kasar,” katanya.

Persoalan pelik di tubuh Golkar, yakni partai ini rawan “digoyang” atau dikerjai secara internal maupun eksternal. “Kelemahan Golkar meski dia bikin sistem konvensi untuk menarik orang terbaiknya, partai ini rawan dikerjain. Sehingga konvensi malah enggak berfungsi, akhirnya terjadi stagnasi, tidak ada pemimpin baru,” tutur Yohanes.

Hal itu yang membedakan Golkar dengan partai ideologis seperti PDI Perjuangan (PDIP). Golkar bersifat terbuka dan peka terhadap perubahan. “Generasi muda Golkar dan generasi partai lain seperti Kaesang, Gibran, bahkan AHY sekalipun tidak mempunyai kemampuan yang benar-benar membuat kita yakin. Ketika politisi kawakan sudah hilang, kita tidak melihat generasi mudanya punya kelihaian, punya instinct politik, ujung-ujungnya transaksional”.

Yohanes meyakini operasi menganggu lawan politik tidak terlepas dari intervensi kekuasaan. Apa yang terjadi pada Golkar menurutnya bisa dianulir apabila penguasa menginginkan kondusivitas. Yohanes menyebut, Presiden Jokowi memegang kendali untuk “menertibkan” sekaligus “menekuk” lawan politik.

Hanya saja, tradisi tersebut tidak dipastikan berlanjut di periode pemerintahan baru.  “Ini kan bisa cawe-cawe karena BIN (Badan Intelijen Negara) segala macam [institusi penegak hukum] masih dipegang Jokowi. Begitu Prabowo naik, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI semua diganti. Sementara militer, posisinya mengikuti yang di atas aja [presiden],” katanya.

Ia tidak meyakini, Prabowo akan menjadi presiden boneka atau presiden yang berada di bawah bayang-bayang pengendalinya. Diketahui, keterpilihan Prabowo sebagai presiden tidak lepas dari restu dan dukungan dari sekutu politiknya, Jokowi.

“Saya sangat percaya Prabowo tidak akan pernah mau jadi presiden boneka. Dia dari dulu ambisius mau jadi presiden dan menjadi yang utama. Bertahun-tahun mengejar tahta dan sekarang mendadak presiden, jadi pemain pinggir, tetap enggak mau dia (Prabowo),” ujar Yohanes.

Yohanes menyatakan, “bulan madu” Jokowi-Prabowo tidak akan berlangsung lama mengingat dinamika politik yang terjadi. Terutama blunder politik yang dilakukan Jokowi bersama klannya akan menyulut sumber konflik dengan Prabowo. “Prediksi saya 6 bulan atau setahun ke depan pasti pecah kongsi, kemesraan Jokowi dengan Prabowo tidak akan lama,” pungkasnya.

[red]

The post Bahlil, Dinamika Golkar, Operasi Politik Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

Diduga blokade terhadap Instagram berkaitan dengan pemberitaan pemimpin Hamas, Ismael Haniyah yang tewas di Iran bulan lalu dalam serangan yang diduga dilakukan Israel. Direktur Komunikasi untuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, menuduh Instagram memblokir pesan belasungkawa untuk Ismael Haniyeh, pemimpin politik Hamas dan sekutu dekat Erdogan.

Kebijakan blokir juga dilakukan Pemerintah Rusia. Kremlin membuat kebijakan untuk memblokir YouTube. Meski demikian, Kremlin tidak menerapkan pemblokiran tingkat ISP secara penuh. Diketahui, YouTube merupakan salah satu platform video di Rusia yang mengizinkan unggahan konten yang berkaitan dengan penentang Kremlin atau oposisi dari Presiden Vladimir Putin.

Sebagai tanggapan, Rusia memblokir akses ke YouTube melalui pembatasan kecepatan internet yang parah. Pemerintah Rusia tidak menyukai para oposisi yang dapat mengunggah konten secara bebas. Seperti yang dilaporkan Reuters, banyak platform sosial terpopuler telah menghapus video atau postingan semacam itu untuk menghindari pembatasan. Namun, YouTube terus mengabaikan permintaan untuk menghapus konten tanpa alasan yang tepat.

Analis politik dan hubungan internasional dari Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Yohanes Sulaiman mengatakan, blokir terhadap YouTube yang dilakukan Rusia memiliki muatan dan latar belakang politik. “Tidak hanya karena YouTube memperlihatkan konten penentang Kremlin, tapi juga membatasi konten propaganda Kremlin,” kata Yohanes ketika dikonfirmasi Indonesiawatch.id.

Kebijakan blokir media sosial menurutnya sering dilakukan oleh pemimpin negara yang proteksionis dan cenderung otoriter dalam kebijakannya. “Ini (kebijakan blokir) biasanya disebabkan pemimpin-pemimpin yang insecure, yang takut oposisi dan digulingkan karena mereka bisa berkuasa dengan memainkan dan memanipulasi pemilihan umum,” ucapnya.

Terkait kebijakan informasi pemerintahan baru Indonesia, Yohanes berkeyakinan tidak akan meniru dan mengadaptasi apa yang dilakukan Rusia dan Turki. “Untuk Prabowo, saya rasa ia cukup bijak untuk sadar bahwa kritik dari sosial media, biarpun pahit, tapi berguna sebagai check and balance, sebagai sarana menghindari perilaku asal bapak senang,” tandasnya.

Pakar IT dan Telematika Roy Suryo mengatakan, kebijakan blokir atau breidel memang masih selalu jadi momok bagi publik dan masyarakat pers yang sudah berpikiran merdeka. “Karena meski secara aturan sudah tidak dikenal lagi di Indonesia pasca terbitnya UU Nomor 23 Tahun 1954 yang mencabut Persbreidel-Ordonnantie dalam Statblaad 1931 Nomor 394 dan Nomor 44, namun faktanya breidel digital jauh lebih mudah dilakukan dan tanpa banyak diketahui orang,” kata Roy Suryo ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Roy mengungkap, catatan terakhir soal breidel digital dibuatnya pada awal Agustus 2024 lalu saat Portal berita RRI (www.rri.co.id) menulis fakta persidangan Abdul Ghani Kasuba (AGK), mantan Gubernur Maluku Utara, yang menyebut nama Bobby Nasution (BN) dan Kahiyang Ayu (KA). “Yang dikenal dengan istilah Blok Medan mendadak beritanya di- “404 Not Found”- kan alias dihilangkan,” ujar Roy.

Ia menyebut, kebijakan blokir akan sangat tergantung pada kebijakan (policy) Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan dan juga sosok Menkominfonya. “Karena kalaupun presiden sudah bisa terbuka terhadap kritik tetapi Menkominfonya mau carmuk alias menjilat ke atasannya, bisa saja dia akan memberlakukan breidel digital alias mem-“404 Not Found”-kan konten-konten pemberitaan tertentu,” tuturnya.

Roy mengingatkan di iklim demokratis, rakyat memiliki suara mengkritik kebijakan pemerintah. “Namun, kita sebagai masyarakat tentu bisa speak up atau menyuarakan dengan lantang bilamana ada hal-hal tersebut terjadi, jangan sampai apa yang dilakukan Putin di Rusia dan Erdogan di Turki akan terjadi lagi di Indonesia besok-besoknya. Vox Populi Vox Dei, kita tetap bisa bersuara mendukung media,” pungkasnya.

[red]

The post Rusia-Turki Blokir Platform Medsos, Arah Kebijakan Informasi Pemerintahan Baru Diuji appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam kunjungan kenegaraan ke negara tirai bambu pada 1 April 2024, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Cina Xi Jinping. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping, Prabowo menekankan tentang hubungan bilateral dan kerja sama di bidang pertahanan di antara kedua negara.

Pada Juli ini, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ini melakukan kunjungan kerja kedua negara sekaligus, yakni Rusia dan Turki. Prabowo melakukan lawatan ke Turki pada 30 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, ia bertemu langsung dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan.

Sehari setelah kunjungan ke Ankara, Prabowo bertandang ke Rusia dan melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Istana Kepresidenan Kremlin, Moskow, Rusia. Keduanya bicara tentang pentingnya penguatan kerja sama bilateral dan penekanan kerja sama di bidang ketahanan pangan dan energi.

Sepanjang empat tahun terakhir, Prabowo tercatat empat kali berkunjung ke Rusia. Presiden Putin merupakan kepala negara keempat yang ditemui Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya pada Juli lalu. Prabowo sebelumnya bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Presiden Serbia Aleksander Vučić di Beograd, dan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan di Ankara.

Analis Politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Yohanes Sulaiman menyatakan, safari Prabowo ke sejumlah negara mulai dari Cina, Rusia, dan Turki memperlihatkan kebijakan politik luar negeri Prabowo yang bersahabat dengan banyak negara (neighbourhood policy).

“Dari yang kita bisa perhatikan sejak kunjungan Prabowo ke Beijing, kelihatannya dia tidak akan banyak berubah dari kebijakannya sekarang, yakni membina hubungan persahabatan dengan semua kubu,” kata Yohanes ketika diwawancara Indonesiawatch.id.

Kunjungan tersebut menegaskan bahwa politik bebas aktif menjadi pakem yang dianut Prabowo pada masa pemerintahannya nanti. Hal tersebut juga menjauhkan stigma bahwa Indonesia akan lebih dekat ke poros barat dan menjaga jarak dengan blok lainnya.

“Tak heran kunjungan ke Beijing kemarin dilanjutkan dengan Tokyo dan KL. Kunjungan ke Paris, dilanjutkan dengan Belgrade, Ankara, dan Moskow. Ini agar tidak ada persepsi kita terlalu dekat ke satu kubu,” ujar Yohanes.

Dosen Hubungan Internasional UNJANI itu menyatakan, kebijakan Prabowo bisa jauh lebih aktif daripada Jokowi saat ini. “Cuma tentu saja ini mengingatkan kembali dengan kebijakan SBY, yang Thousand Friends and Zero Enemy. Pertanyaannya tentu saja, apakah Prabowo bisa membuat terobosan, atau akan seperti SBY yang dikritik sebagai banyak simbolisme kunjungan kemana-mana tapi tanpa hasil?” ucap Yohanes.

Terkait kerja sama bidang pertahanan dengan Rusia, Cina, dan Turki, Yohanes memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, kerja sama dengan Turki dilakukan Indonesia untuk membidik alutsista drone dan persenjataan mereka. Sementara, untuk Cina, kemungkinan Indonesia akan memasok rudal atau amunisi udara.

“Tapi sampai sekarang masih belum jelas juga, mungkin kita masih ingat rudal China yang bekerja tidak sesuai harapan yang malah merusak karier KASAL (Kepala Staf Angkatan Laut) waktu itu,” ucap Yohanes.

Selanjutnya, kerja sama dengan Rusia akan lebih banyak di bidang energi, pangan, dan pendidikan. “Kemudian, untuk Rusia, saya tidak yakin kita akan membeli persenjataan dari mereka. Pertama, ada embargo dari blok barat. Kedua, melihat performa Rusia di Ukraina, kita harus bertanya-tanya apakah kita memang mau membeli persenjataan seperti itu?” tuturnya.

Yohanes menyangsikan Prabowo akan berfokus pada Rusia untuk menggalang kerja sama bidang pertahanan mengingat tingginya risiko. “Belum lagi sekarang Rusia kehabisan senjata, produksinya difokuskan untuk Ukraina, kita sudah jelas tidak akan bisa dapat apa-apa dalam waktu singkat kalau kita beli senjata,” ia menjelaskan.

[red]

The post Lawatan Prabowo ke Sejumlah Negara, Politik Bebas Aktif, Kiblat Pertahanan appeared first on INDONESIAWATCH.

Dalam insiden tersebut, Donald Trump berhasil dievakuasi dan diselamatkan. Timah panas merobek kulit bagian telinganya, Trump sempat mendengar “suara berdesing” pada saat tembakan. Pelaku pembunuhan yang menenteng senapan berhasil ditembak mati oleh anggota Secret Service. Selain Trump, insiden itu juga menewaskan seorang di kerumunan. Sementara, dua warga lainnya mengalami luka kritis.

Analis Politik dan Keamanan, Yohanes Sulaiman mengatakan, insiden penembakan terhadap Donald Trump tidak dapat diartikan sebagai lemahnya fungsi pengamanan yang dijalankan Secret Service dan Biro Investigasi Federal (FBI) negara adidaya tersebut. Hanya saja, Yohanes melihat adanya kelalaian dalam menentukan titik prioritas pengamanan saat Trump berkampanye di Pennsylvania.

“Tapi memang ada kelalaian terutama [petugas] di bagian bawah yang bertugas melakukan pengawalan, karena tidak menganggap tempat pembunuh menembak Trump sebagai tempat yang perlu diawasi. Juga disinyalir ada yang sudah memperingatkan polisi bahwa ada yang mau membunuh Trump, tapi peringatan ini diabaikan,” kata Yohanes Sulaiman kepada Indonesiawatch.id.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani itu mengatakan peristiwa penembakan terhadap Trump berpotensi menaikkan elektabilitasnya. Hanya saja itu tergantung pada simpati publik dan “pembacaan” publik terhadap peristiwa penembakan tersebut.

“Dampaknya berpotensi akan menaikkan elektabilitas Trump, tapi bukan usaha pembunuhannya. Sudah pernah ada kasus misalnya Teddy Roosevelt (mantan Presiden AS Theodore Roosevelt) yang ditembak waktu dia berkampanye tahun 1912, tapi ini tidak menaikkan elektabilitasnya,” ujar Yohanes.

Menurut Yohanes, publik justru menaruh simpati pada Trump karena “gimmick” dan reaksinya pada saat dan pasca penembakan terjadi. “Yang menaikkan [elektabilitas] adalah reaksi Trump yang mengepalkan tangan, memperlihatkan bahwa dia tetap kuat, dan ini jika dibandingkan dengan Biden yang terlihat makin jompo ya jauh lebih memikat,” katanya.

Kontestasi Pilpres AS menurutnya menjadi peristiwa politik yang menarik karena menjadi ajang pertarungan ulang dua kandidat, yakni Biden dan Trump. Keduanya saling unggul dan menyalip di sejumlah survei, ditambah kejutan-kejutan politik pada saat debat. “Cuma pertanyaannya berapa lama elektabilitasnya terus naik? Ini lebih dipengaruhi fakta bahwa Biden lagi digerogoti partainya sendiri karena masalah usia,” pungkas Yohanes.

[red]

The post Geger Trump Ditembak! Semakin Moncer atau Diberangus? appeared first on INDONESIAWATCH.