Kasus pagar laut ilegal, kembali membangkitkan traumatic masyarakat, terhadap kepiawaian pemerintah, melakukan silat lidah demi melindungi oligarki.

Carut marut penanganan kasus pagar laut, bukan disebabkan oleh peliknya kasus tersebut, tapi akibat sikap tidak transparan institusi pemerintah, mulai dari tingkat kekuasaan daerah hingga pusat.

Sulit untuk diterima akal sehat, ketika pagar laut, sepanjang lebih dari 30 KM yang sudah dikerjakan sejak setahun lalu dan ditemukan dokumen HGB yang sudah diterbitkan sebagai bukti kepemilikan areal laut, tetapi menteri KKP berkeras untuk tidak dibongkar, karena masih dalam penyelidikan dan sebagai barang bukti.

Narasi pernyataan menteri KKP, menunjukan lemahnya loyalitas terhadap perintah Presiden Prabowo. Disisi lain mengindikasikan negara sudah dikalahkan oleh kepentingan oligarki, sehingga negara takut, untuk mengatakan keterlibatan oligarki dalam kasus tersebut.

Kasus pagar laut illegal, seyogyanya patut dijadikan momentum, untuk meninggalkan warisan kekuasaan era Jokowi yang didominasi oleh kuatnya pengaruh oligarki.

Berdasarkan fakta dan informasi yang ditemukan, negara harus berani menyatakan, pagar laut merupakan bagian dari mega proyek PIK2, menggunakan skema Proyek Strategis Nasional. PKN PIK 2 harus diakui sebagai praktek oligarki yang paling kasat mata, diawal kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ironinya institusi pemerintah justru mengambil sikap cuci tangan dalam kasus ini, sehingga membuka wajah culas pejabat negara yang ternyata tidak lebih sebagai centeng oligarki.

Fenomena kasus pagar laut, membuka tabir gelap rapuhnya kabinet merah putih yang masih didominasi oleh para pejabat kroni Jokowi, dan membuktikan adanya dualism loyalitas terhadap kekuasaan negara.

Bahkan ada kecenderungan terjadinya tindak insubordinasi yang dilakukan menteri KKP terhadap perintah Presiden Prabowo. Sepak terjang oligarki, ditengah Indonesia menghadapi badai kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan negara, patut dipandang sebagai ancaman faktual terhadap kelangsungan hidup berbangsa bernegara.

Oligarki tidak saja mengedepankan profit oriented, tapi telah menebar benih-benih konflik social yang dapat meruntuhkan pondasi kehidupan berbangsa bernegara. Oleh sebab itu tidak berlebihan, jika oligarki ditempatkan sebagai ancaman laten terhadap kelangsungan kedaulatan negara.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kasus Pagar Laut: Rakyat Versus Oligarki appeared first on INDONESIAWATCH.

Baca juga:
TNI AL akan Kerahkan Lebih Banyak lagi Prajurit untuk Bongkar Pagar Laut Tangerang

Brigjen Harry menyampaian, target miimal tersebut sangat logis mengingat tidak mudah untuk mencabut dan jangan sampai menyisakan material bambu atau lainnya yang dapat membahayakan.

Terlebih lagi, lanjut dia, pagar laut ini sudah ditanam cukup lama, hingga berbulan-bulan. Ini akan meyulitkan proses pembongkarannya.

“Kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Tapi target kita hari ini, minimal 2 kilo bisa kita cabut‎,” tadas jenderal TNI bintang satu ini.

Agar pembongkaran pagar laut yang disebut-sebut misterius ini bisa segera rampung, akan banyak lagi usur TNI AL ‎yang akan dikerahkan pada hari selanjutnya.

‎“Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan-kesibukan nanti akan kita koordinasi yang lebih lanjut,” katanya.

“Mungkin hari kedua, hari ketiga, stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita,” ujarnya.

Prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. (Indonesiawatch.id/Dok. TNI AL)

Khusus untuk di wilayah Lantamal III, kata dia, Harry sudah memerintahkan Danlantamal Banten untuk ikut membongkar pagar laut.

Harry menyampaikan, mereka kemarin sudah melakukan rapat untuk mendidaklanjuti perintah terrsebut. Mereka juga akan melakukan hal yang sama di Tanjung Pasir.

“Hari Selasa nanti kalau tidak salah, untuk yang di wilayah Banten, tepatnya di Kronjo,” ujarnya.

Sedangkan untuk pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang pada hari pertama, kata dia, melibatkan sekitar 600 orang prajurit TNI AL dari berbagai kesatuan.

‎“Dari 600 orang itu kurang lebih terdiri dari lantamal sendiri, kemudian ada Dislambair,” ujarnya.

TNI melibatkan personel dari ‎Dinas Penyeman Bawah Air (Dislambair) karena perlu mengetahui kedalman ‎patok-patok yang tertanam dan sudah berapa lama.

“Dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang meski bisa kita laksanakan,” katanya. Personel selanjutnya prajurit dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Pomal.

‎Selain itu, melibatkan masyarakat, termasuk nelayan yang merasakan langsung adanya pagar laut sejauh 30,16 kilometer yang membentang di sejumlah wilayah kecamatan di Tangerang.
[red]

The post Ini Target Hari Pertama TNI AL ‎Serbu Pagar Laut Tangerang appeared first on INDONESIAWATCH.