Jakarta, Indonesiawatch.id – Sepuluh tahun di bawah rezim Jokowi, rakyat sudah cukup lelah hidup dibawah bayang-bayang sepak terjang penguasa dan oligarki.
Kasus pagar laut ilegal, kembali membangkitkan traumatic masyarakat, terhadap kepiawaian pemerintah, melakukan silat lidah demi melindungi oligarki.
Carut marut penanganan kasus pagar laut, bukan disebabkan oleh peliknya kasus tersebut, tapi akibat sikap tidak transparan institusi pemerintah, mulai dari tingkat kekuasaan daerah hingga pusat.
Sulit untuk diterima akal sehat, ketika pagar laut, sepanjang lebih dari 30 KM yang sudah dikerjakan sejak setahun lalu dan ditemukan dokumen HGB yang sudah diterbitkan sebagai bukti kepemilikan areal laut, tetapi menteri KKP berkeras untuk tidak dibongkar, karena masih dalam penyelidikan dan sebagai barang bukti.
Narasi pernyataan menteri KKP, menunjukan lemahnya loyalitas terhadap perintah Presiden Prabowo. Disisi lain mengindikasikan negara sudah dikalahkan oleh kepentingan oligarki, sehingga negara takut, untuk mengatakan keterlibatan oligarki dalam kasus tersebut.
Kasus pagar laut illegal, seyogyanya patut dijadikan momentum, untuk meninggalkan warisan kekuasaan era Jokowi yang didominasi oleh kuatnya pengaruh oligarki.
Berdasarkan fakta dan informasi yang ditemukan, negara harus berani menyatakan, pagar laut merupakan bagian dari mega proyek PIK2, menggunakan skema Proyek Strategis Nasional. PKN PIK 2 harus diakui sebagai praktek oligarki yang paling kasat mata, diawal kepemimpinan Presiden Prabowo.
Ironinya institusi pemerintah justru mengambil sikap cuci tangan dalam kasus ini, sehingga membuka wajah culas pejabat negara yang ternyata tidak lebih sebagai centeng oligarki.
Fenomena kasus pagar laut, membuka tabir gelap rapuhnya kabinet merah putih yang masih didominasi oleh para pejabat kroni Jokowi, dan membuktikan adanya dualism loyalitas terhadap kekuasaan negara.
Bahkan ada kecenderungan terjadinya tindak insubordinasi yang dilakukan menteri KKP terhadap perintah Presiden Prabowo. Sepak terjang oligarki, ditengah Indonesia menghadapi badai kepercayaan rakyat terhadap kekuasaan negara, patut dipandang sebagai ancaman faktual terhadap kelangsungan hidup berbangsa bernegara.
Oligarki tidak saja mengedepankan profit oriented, tapi telah menebar benih-benih konflik social yang dapat meruntuhkan pondasi kehidupan berbangsa bernegara. Oleh sebab itu tidak berlebihan, jika oligarki ditempatkan sebagai ancaman laten terhadap kelangsungan kedaulatan negara.
Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen
