Pasalnya, pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk melindungi secara ketat, setiap data pribadi warga negara Indonesia. “Ini sesuai dengan ketentuan UU No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi,” ujarnya.

Sekjen PRIMA Gautama menambahkan keterangannya, bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Oleh sebab itu PRIMA akan mengawal terus dan mendorong kebijakan perlindungan data pribadi yang berpihak pada kepentingan rakya.

“Kita selalu menjaga kedaulatan digital Indonesia, dalam rangka merespons tantangan globalisasi yang terus berubah secara cepat,” ujar eks pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tersebut.

Gautama yang pernah diminta oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden, untuk memimpin BSSN, sangat memahami kekhawatiran publik terhadap penyalahgunaan data pribadi, dalam proses transfer data, merupakan hal yang wajar.

Untuk itu PRIMA memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan sekaligus sebagai jaminan bahwa tata kelola data yang dilaksanakan pemerintah, sudah memenuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan standar keamanan yang ketat dan terukur.

Pemerintah melalui lembaga teknis seperti Kementerian Komdigi, bertindak sebagai pengendali data, berwenang mengatur, mengawasi dan memastikan setiap proses pengelolaan, penyimpanan serta transfer data pribadi, dilakukan dengan tanggung jawab penuh.

Sekjen PRIMA Gautama juga mengingatkan, kebijakan transfer data pribadi yang diberlakukan saat ini, bersifat sangat selektif dan terbatas, terutama dalam konteks perdagangan beberapa produk tertentu yang membutuhkan keterbukaan data, demi alasan keamanan.

“PRIMA akan terus menerus memonitor keberadaan regulasi yang kuat, pengawasan yang ketat dan komitmen pemerintah yang jelas, akan memberi rasa nyaman public, dalam pelaksanaan kebijakan transfer data,” ujarnya.

[red]

The post Partai Prima Yakinkan Masyarakat atas Kedaulatan Negara & Perlindungan Data Pribadi appeared first on INDONESIAWATCH.

Kemudian menyajikan produk intelijen kepada single user, berupa early warning, forecasting dan problem solving, guna mengawal kepentingan keamanan nasional, dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Baca juga:
Revisi UU Polri, Mengkaji Ulang Kewenangan Intelijen Polri

Oleh sebab itu, intelijen memiliki kekhasan yang harus dipertimbangkan, termasuk dalam menentukan pimpinan institusi intelijen.

Presiden memang memiliki hak prerogatif dalam penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara. Tapi jangan pernah dilupakan kekhasan intelijen yang tidak mentolerir pendekatan politik transaksional atau bentuk nepotisme. Terlebih beban pekerjaan rumah Badan Intelijen Negara yang semakin komplek.

Tantangan Badan Intelijen Negara ke depan adalah mengembalikan BIN pada posisi on the track, professional, non partisan, memiliki moralitas dan integritas institusi yang kuat. Dalam rangka membangun intelijen negara sebagai strategic unit Presiden dan pilar utama sistem keamanan nasional.

Presiden terpilih Prabowo Subiyanto, dalam menentukan calon Kepala Badan Intelijen Negara, kali ini ditantang untuk bersikap sebagai negarawan yang bertindak semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan Negara.

Bukan lagi mengedepankan kepentingan kekuasaan politik praktis maupun kepentingan sektoral lainnya. Presiden selaku pemegang otoritas politik tertinggi, harus memiliki kuasa penuh terhadap semua informasi strategis yang penting.

Dalam rangka menentukan kebijakan yang terukur, demi mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan terjaminnya kelangsungan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, calon Kepala BIN memiliki tanggung jawab, melakukan reposisi BIN sebagai Strategic Unit Presiden, mengingat Presiden adalah single user dalam roda perputaran intelijen atau alur distribusi produk intelijen Negara.

Nama-nama yang saat ini mulai berseliweran di media sosial, untuk menakhodai BIN, nampaknya masih kental dengan aspek kedekatan dengan Prabowo, tapi masih jauh dari kriteria calon Kepala BIN. Masih ada nama-nama sebagai aset intelijen, patut dipertimbangkan oleh Presiden terpilih Prabowo, diantaranya Mayjen TNI Purn Gautama Wiranegara dan Mayjen TNI Purn Ruruh Aris Setyawibowo.

Mereka adalah insan intelijen yang mengabdikan tugasnya di lingkungan intelijen, hingga pensiun. Sudah saatnya BIN dipimpin oleh sosok original insan intelijen yang memenuhi standar kriteria calon Kepala Badan Intelijen Negara.

Kriteri pertama, memiliki kemampuan manajerial mengelola institusi yang bekerja dalam diam, sehingga dapat terhindar dari kerawanan kebocoran kegiatan dan informasi yang berklasifikasi rahasia. Kedua, Pengalaman terlibat dalam perencanaan dan penyelenggaraan operasi intelijen negara di dalam maupun luar negeri.

Ketiga, pengalaman mengemban jabatan di institusi yang multi unsur (sipil, militer dan polisi), diharapkan memiliki kemampuan seni kepemimpinan yang mengakomodir semua unsur kekuatan, dalam rangka terciptanya lingkungan kerja yang guyub.

Keempat, memiliki kemampuan diplomasi, dalam rangka menghadapi penetrasi ancaman global terhadap kewibawaan negara. Kelima, sesuai dengan trademark Intelijen, tentunya Kepala BIN dituntut memiliki kedalaman kecerdasan yang meliputi Intelligence Quotient, Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence.

Keenam, memiliki network yang luas, khususnya dengan stakeholder intelijen lainnya, sehingga mampu mengoptimalisasikan peran BIN sebagai koordinator intelijen negara. Ketujuh, mampu menempatkan integritas dan loyalitas dengan skala prioritas tertinggi kepada single user yaitu Presiden.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kembalikan BIN kepada Insan Intelijen appeared first on INDONESIAWATCH.