Kembalikan BIN kepada Insan Intelijen

Jakarta, Indonesiawatch.id – Intelijen negara sebagai instrumen pemerintah, bekerja dalam diam untuk mengemban fungsi deteksi, identifikasi, menganalisis dan menafsirkan secara terukur.

Kemudian menyajikan produk intelijen kepada single user, berupa early warning, forecasting dan problem solving, guna mengawal kepentingan keamanan nasional, dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Baca juga:
Revisi UU Polri, Mengkaji Ulang Kewenangan Intelijen Polri

Oleh sebab itu, intelijen memiliki kekhasan yang harus dipertimbangkan, termasuk dalam menentukan pimpinan institusi intelijen.

Presiden memang memiliki hak prerogatif dalam penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara. Tapi jangan pernah dilupakan kekhasan intelijen yang tidak mentolerir pendekatan politik transaksional atau bentuk nepotisme. Terlebih beban pekerjaan rumah Badan Intelijen Negara yang semakin komplek.

Berkali-kali Firli Mangkir & Tidak Ditahan, MAKI: Penyidik Tidak Profesional

Redaksi

9 hours

Tantangan Badan Intelijen Negara ke depan adalah mengembalikan BIN pada posisi on the track, professional, non partisan, memiliki moralitas dan integritas institusi yang kuat. Dalam rangka membangun intelijen negara sebagai strategic unit Presiden dan pilar utama sistem keamanan nasional.

Presiden terpilih Prabowo Subiyanto, dalam menentukan calon Kepala Badan Intelijen Negara, kali ini ditantang untuk bersikap sebagai negarawan yang bertindak semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan Negara.

Bukan lagi mengedepankan kepentingan kekuasaan politik praktis maupun kepentingan sektoral lainnya. Presiden selaku pemegang otoritas politik tertinggi, harus memiliki kuasa penuh terhadap semua informasi strategis yang penting.

Bencana Beruntun Longsor & Banjir di Deli Serdang Sumut, Ada Korban Jiwa

Redaksi

30/11/2024

Dalam rangka menentukan kebijakan yang terukur, demi mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan terjaminnya kelangsungan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, calon Kepala BIN memiliki tanggung jawab, melakukan reposisi BIN sebagai Strategic Unit Presiden, mengingat Presiden adalah single user dalam roda perputaran intelijen atau alur distribusi produk intelijen Negara.

Nama-nama yang saat ini mulai berseliweran di media sosial, untuk menakhodai BIN, nampaknya masih kental dengan aspek kedekatan dengan Prabowo, tapi masih jauh dari kriteria calon Kepala BIN. Masih ada nama-nama sebagai aset intelijen, patut dipertimbangkan oleh Presiden terpilih Prabowo, diantaranya Mayjen TNI Purn Gautama Wiranegara dan Mayjen TNI Purn Ruruh Aris Setyawibowo.

Mereka adalah insan intelijen yang mengabdikan tugasnya di lingkungan intelijen, hingga pensiun. Sudah saatnya BIN dipimpin oleh sosok original insan intelijen yang memenuhi standar kriteria calon Kepala Badan Intelijen Negara.

Kriteri pertama, memiliki kemampuan manajerial mengelola institusi yang bekerja dalam diam, sehingga dapat terhindar dari kerawanan kebocoran kegiatan dan informasi yang berklasifikasi rahasia. Kedua, Pengalaman terlibat dalam perencanaan dan penyelenggaraan operasi intelijen negara di dalam maupun luar negeri.

Ketiga, pengalaman mengemban jabatan di institusi yang multi unsur (sipil, militer dan polisi), diharapkan memiliki kemampuan seni kepemimpinan yang mengakomodir semua unsur kekuatan, dalam rangka terciptanya lingkungan kerja yang guyub.

Keempat, memiliki kemampuan diplomasi, dalam rangka menghadapi penetrasi ancaman global terhadap kewibawaan negara. Kelima, sesuai dengan trademark Intelijen, tentunya Kepala BIN dituntut memiliki kedalaman kecerdasan yang meliputi Intelligence Quotient, Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence.

Keenam, memiliki network yang luas, khususnya dengan stakeholder intelijen lainnya, sehingga mampu mengoptimalisasikan peran BIN sebagai koordinator intelijen negara. Ketujuh, mampu menempatkan integritas dan loyalitas dengan skala prioritas tertinggi kepada single user yaitu Presiden.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen