Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, negara terpuruk hampir menyentuh titik terendah. Euforia rakyat dengan cara-cara vulgar, menyambut lengsernya kekuasaan Jokowi, sebagai bentuk kemarahan politik rakyat, terhadap gaya kepemimpinan Jokowi.

Kebijakan Jokowi merefleksikan politik multi tafsir, sehingga Jokowi terjerat oleh label pemimpin pura-pura demokrasi, tapi sesungguhnya penuh dengan cita rasa otoriter. Dua periode kekuasaan Presiden Jokowi, mengakibatkan kerusakan multi dimensional, terhadap tata kelola kenegaraan.

Rentang waktu 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo, merujuk pada tradisi politik, dipandang perlu untuk memberikan penilaian kinerja, guna menganalisa arah kebijakan Presiden Prabowo kedepan.

Tidak dapat dipungkiri, Presiden Prabowo telah mengedepankan skala prioritas kebijakan, untuk mendongkrak kepercayaan publik, melalui pembatalan penerapan PPN 12%, implementasi makan bergizi gratis, subsidi energi dengan skema BLT, penghematan anggaran belanja negara, kebijakan luar negeri yang berorientasi meningkatkan kewibawaan dan citra Indonesia.

Namun demikian Presiden Prabowo, dinilai masih belum focus untuk mengerjakan PR penegakan hukum dan bersih-bersih di internal institusi hukum, mengingat akibat dari praktek penegakan hukum yang amburadul, semakin lengkap derita rakyat kecil.

Tanpa mengurangi torehan nilai positif kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo, tetapi akan lebih bijak, jika penilaian tersebut, tidak mengabaikan tuntutan mendesak rakyat yang mengemuka menjadi isu nasional, menyangkut komitmen dan sikap tegas Presiden Prabowo, untuk menghentikan penetrasi politik Jokowi ke dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Presiden Prabowo mengemban kekuasaan tertinggi, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki tanggung jawab konstitusional melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan menjadi perpanjangan tangan kelompok tertentu.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post 100 Hari Kinerja Presiden Prabowo Masih Menyisakan Cengkraman Tangan Jokowi appeared first on INDONESIAWATCH.

SK tersebut menjadi sorotan publik karena diduga memiliki kejanggalan administratif yang serius. SK tersebut terkesan hanya sebagai bukti administratif yang diduga lebih menitiktekankan pada kampanye politik atau bahasa lazimnya tes ombak untuk mengecek reaksi masyarakat.

Baca juga:
Hasto Pastikan Jokowi Bukan Kader PDI Perjuangan Lagi

Jika yang dimaksud Joko Widodo adalah mantan presiden RI ke-7, maka seharusnya partai mencantumkan nomor keanggotaan Pak Jokowi, tanggal masuk menjadi anggota yang ditandatangani pegurus yang berwenang, dan keabsahan administratif lainnya.

Sekalipun demikian, SK tersebut tidak berpengaruh apapun bagi Pak Joko Widodo, sebab beberapa Partai berminat meminang dan siap memberi karpet merah untuk Pak Jokowi. Sebaliknya, SK tersebut bisa jadi membuat partai twrsebut kehilangan sebagian pendukungnya.

SK tersebut dinilai tidak memenuhi kelengkapan administrasi yang seharusnya menjadi dasar acuan maupun hukum yang kuat. SK tersebut tidak melampirkan nomor SK keanggotaan, nomor keanggotaan atau identifikasi yang jelas terkait siapa yang dimaksud.

Apakah yang dimaksud adalah Joko Widodo yang lahir dan/atau beralamat di Solo, di Jakarta, di Yogyakarta atau di tempat lain? Tanggal kelahiran, nomor anggota, dan detail lainnya juga tidak disebutkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan bahkan multitafsir dari pihak teradu maupun publik.

Kelengkapan administratif menjadi hal esensial dalam pengelolaan organisasi, terutama terkait keputusan besar seperti pemecatan. Dalam kasus ini, ketidakjelasan pada SK menunjukkan potensi kelemahan dalam basis data keanggotaan partai tersebut.

Bisa jadi data keanggotaan partainya memang tidak lengkap. Ini bisa menjadi pelajaran bagi partai politik lain untuk memperbaiki administrasi internal mereka.

Perlu disoroti pentingnya proses pemecatan yang transparan dan memberikan informasi yang lengkap dan mendasar sebagai edukasi bagi masyarakat. Dalam konteks pemecatan, SK harus mencantumkan informasi lengkap.

Seperti nomor SK keanggotaan dan/atau nomor keanggotaan termasuk tahun (waktu) masuk keanggotaan, alasan pemecatan, serta pernyataan bahwa SK dan/atau nomor keanggotaan yang bersangkutan dicabut dan tidak lagi berlaku. Ini penting agar prosesnya jelas dan tidak menimbulkan kerancuan atau polemik lebih lanjut.

Kasus ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi organisasi lain untuk memperbaiki sistem administrasi keanggotaan mereka. Keputusan pemecatan yang tidak memiliki dasar administratif yang kuat berisiko tidak hanya merugikan pihak teradu, tetapi juga pihak lain yang namanya sama. Hal ini bisa mencoreng kredibilitas organisasi itu sendiri.

Pihak terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi mengenai SK tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk memahami pentingnya ketelitian dalam prosedur administratif agar hak-hak individu tetap terlindungi.

Joe Marbun
-Pemerhati Administrasi Organisasi

The post SK Pemecatan Jokowi Multitafsir dan Tidak Lengkap appeared first on INDONESIAWATCH.