Sebelumnya, DPR mengagendakan pemilihan dan penetapan Calon Pimpinan KPK serta konsultasi dan pendalaman Calon Dewan Pengawas KPK pada tanggal 18 sampai dengan 21 November 2024. Proses seleksi ditargetkan selesai pada Kamis, 21 November 2024. DPR juga membuka peluang percepatan seleksi apabila dimungkinkan.

Diketahui, proses seleksi disiapkan mulai dari pengambilan nomor urut, pembuatan makalah, pendalaman, hingga tes wawancara. DPR diharapkan menguji kompetensi dan rekam jejak setiap calon agar tak terulang lagi kesalahan seperti saat memilih komisioner KPK periode lalu. DPR juga diminta membuka masukan dari masyarakat selama proses berlangsung.

Terdapat 10 nama Capim KPK yang mengikuti seleksi di DPR. Mereka di antaranya Setyo Budiyanto (Irjen Kementan), Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas), Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK), Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI), dan Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Selanjutnya, Ibnu Basuki Widodo (Hakim Pengadilan Tinggi Manado), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024), Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng), Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020), dan Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023).

Dari sejumlah nama yang beredar, Poengky Indarti menjadi nama yang cukup dikenal publik termasuk media massa. Poengky Indarti merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024, dan anggota Kompolnas pada periode 2016-2020.

Perempuan yang juga advokat ini memulai kariernya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada 1993 hingga 2000, di mana dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Operasional.

Poengky juga dikenal sebagai pengacara yang kerap mengangkat isu-isu penindasan masyarakat di Surabaya. Kemudian, dirinya melanjutkan karier di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) di Jakarta pada tahun 2000.

Poengky juga menjadi salah satu pendiri dari lembaga Imparsial yang fokus pada persoalan hak-hak asasi manusia (HAM).

Kepada Indonesiawatch.id, Poengky menceritakan proses dan pengalamannya mengikuti seleksi Capim KPK di DPR. “Alhamdulillah proses seleksi di Komisi III DPR RI lancar. Proses awal kami diminta untuk membuat makalah. Saya ditugaskan membuat makalah dengan judul Optimalisasi Peran Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi,” kaya Poengky Indarti ketika dihubungi Indonesiawatch.id pada Selasa, 19 November 2024.

Menurutnya, tugas di komisi antirasuah cocok dengan wilayah kompetensi yang ia miliki dengan mengedepankan pencegahan kejahatan korupsi, melalui pelaksanaan tugas KPK berupa monitoring atau pengawasan. “Dari catatan KPK, sepanjang 2004-2024 ada 167 Pemerintah Daerah yang menjadi tersangka korupsi. Hal itu menunjukkan pengawasan internal masih belum berjalan sebagaimana harapan,” kata Poengky.

Karena itu, dirinya menyarankan adanya kontrol dan pengawasan kepada pejabat negara termasuk kepala daerah. “Oleh karena itu, KPK harus memperketat pengawasan, termasuk pasca Pemilu dan Pilkada dengan melakukan pengawasan pada pemimpin-pemimpin daerah yang baru agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Sistem pengawasan juga harus dievaluasi apakah sudah maksimal dalam melaksanakan pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, KPK perlu merangkul masyarakat dan media massa untuk turut membantu mengawasi potensi korupsi hingga ke level daerah.

Terkait kans keterpilihan sebagai pimpinan KPK, Poengky menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Ia berjanji akan menunaikan amanah apabila dipercaya menjabat Pimpinan KPK.

“Untuk kans keterpilihan dan optimisme, saya serahkan pada Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang menentukan segalanya. Saya mohon doa dari kawan-kawan media ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya,” pungkasnya.

[red]

The post Seleksi Capim KPK, Poengky Indarti: Perkuat Pengawasan hingga Level Daerah appeared first on INDONESIAWATCH.

Pemilihan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80/M 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional. Sebelumnya, Anam pernah menjabat sebagai Anggota Komnas HAM (2017 – 2022).

Baca juga:
Eks Anggota Kompolnas Minta Polisi Waspada Berfoto dengan Atribut Polri

Pria yang berkarir sebagai advokat itu merupakan seorang aktivis di Human Rights Working Group (HRWG). Ketika mendukung pasangan Ganjar-Mahfud, Anam menjabat sebagai juru kampanye.

Selain Anam, personalia Kompolnas lainnya yang dilantik adalah Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas dan Tito sebagai Wakil Ketua Kompolnas.

Kemudian menjabat sebagai anggota Kompolnas ada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, Supardi Hamid, Gufron, Muhammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.

Struktur Kompolnas terdiri dari sembilan orang dengan tiga orang terdiri dari unsur pemerintah atau ex officio. Tiga unsur itu adalah Menko Polkam, Mendagri dan Menteri Hukum. Sedangkan enam anggota lain berasal dari unsur kepolisian dan unsur tokoh masyarakat.
[red]

The post Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Dilantik Prabowo Jadi Anggota Kompolnas appeared first on INDONESIAWATCH.