Jakarta, Indonesiawatch.id – Program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus menghadirkan alternatif usaha ritel yang mampu bersaing dengan jaringan ritel modern yang sudah berkembang luas.

Melalui pembangunan gerai koperasi yang terstandar secara nasional, program ini diharapkan mampu menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari bahan pokok, pupuk, hingga gas elpiji.

Namun, hasil kajian yang dilakukan Transparansi Tender Indonesia (TTI) di sejumlah lokasi di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa implementasi pembangunan gerai koperasi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Terutama dari aspek transparansi dan tata kelola pengadaan.

Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah BUMN yang mendapat penugasan pemerintah untuk mendukung suksesnya program ini. Secara konsep, desain gerai telah diseragamkan secara nasional dengan ukuran sekitar 20 x 30 meter atau luas bangunan sekitar 600 meter persegi.

Bangunan ini dirancang untuk menampung berbagai etalase produk kebutuhan masyarakat desa serta dilengkapi dengan fasilitas pergudangan yang terintegrasi dalam satu kompleks.

Jika merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan lahan pembangunan.

Dalam regulasi tersebut, Menteri Dalam Negeri diminta memastikan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota menyediakan lahan dari aset daerah atau aset desa dengan luas minimal 1.000 meter persegi, yang dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di masing-masing daerah.

Instruksi presiden tersebut juga menugaskan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas koperasi sesuai dengan prinsip praktik bisnis yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengadaan dapat dilakukan melalui skema swakelola, penyedia jasa konstruksi, maupun skema padat karya, termasuk melalui metode penunjukan langsung sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam rangka memastikan tata kelola pengadaan yang baik, pemerintah juga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan pedoman dan regulasi pengadaan bagi PT Agrinas Pangan Nusantara.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, hasil pemantauan TTI di beberapa daerah di Aceh menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu temuan yang cukup mendasar adalah tidak ditemukannya papan informasi proyek pada beberapa lokasi pembangunan gerai koperasi.

Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, setiap proyek konstruksi pemerintah wajib memasang papan informasi proyek yang memuat antara lain nilai anggaran, sumber dana, nama penyedia jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta waktu pelaksanaan pekerjaan.

Papan informasi proyek merupakan instrumen penting dalam memastikan keterbukaan informasi kepada publik. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana sebuah proyek pemerintah dilaksanakan, siapa pelaksana pekerjaan, serta bagaimana penggunaan anggaran negara dilakukan.

Ketiadaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan gerai koperasi. Padahal, proyek yang dibiayai oleh anggaran negara semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip persaingan yang sehat, keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas.

Selain itu, TTI juga menilai bahwa pelibatan kontraktor lokal perlu diperluas agar kesempatan berusaha dapat dirasakan secara lebih merata oleh pelaku usaha di daerah. Pembangunan infrastruktur ekonomi desa seperti gerai koperasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil fisik semata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Program Koperasi Merah Putih pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat strategis bagi penguatan ekonomi desa. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan gerai koperasi di daerah menjadi penting dilakukan. Transparansi dalam pengadaan, keterbukaan informasi kepada publik, serta pelibatan pelaku usaha lokal merupakan faktor penting agar program ini tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Tanpa perbaikan pada aspek tata kelola, program yang bertujuan memperkuat ekonomi desa ini berisiko kehilangan legitimasi publik. Sebaliknya, dengan pengawasan yang baik dan pelaksanaan yang transparan, Koperasi Merah Putih justru dapat menjadi model pembangunan ekonomi desa yang akuntabel dan berkelanjutan.

Notes: Tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Aceh Perlu Evaluasi Transparansi appeared first on INDONESIAWATCH.

Tidak heran jika desa menjadi pusat perubahan berbagai aspek kehidupan, kecuali persoalan kemiskinan yang tetap abadi mendera masyarakat desa.

Sebagai komitmen pembangunan desa menuju Indonesia Emas, pemerintah berencana membentuk 80.000 koperasi desa merah putih.

Penggunaan jargon merah putih agar terlihat mewakili ekonomi Pancasila, tapi ironinya mekanisme yang diterapkan pada koperasi desa merah putih, kental dengan prinsip praktek ekonomi kapitalisme dan ekonomi komando dengan pendekatan Top Down.

Dana koperasi desa merah putih diambil dari dana desa sebesar 20 % pada tahun pertama, kemudian pada tahun berikutnya 20% sebagai agunan hutang ke bank pemerintah.

Sudah nampak benang merah kontradiksi dengan pokok-pokok pikiran Bung Hatta tentang koperasi yang berazaskan kekeluargaan, keterbukaan, gotong royong dan suka rela serta hanya mengejar surplus .

Skema pendanaan melalui hutang ke bank dengan jaminan 20% dana desa, memiliki kerawanan sistemik terhadap perbankan jika terjadi gagal bayar.

Tahun ini saja pembiayaan koperasi desa merah putih sebesar Rp. 71 Triliun, kemudian tahun berikutnya bank harus menggelontorkan dana sebesar Rp 14,2 Triliun sebagai hutang koperasi desa merah putih.

Lemahnya daya saing koperasi yang disebabkan oleh persoalan managemen, sumber daya manusia, permodalan dan kepercayaan publik, mengakibatkan koperasi tidak mampu menghadapi kompetitor gerai-gerai retail kelontong yang dikelola dengan managemen modern, lebih menguasai pasar dan orientasi profit.

Ada yang menarik dari koperasi desa merah putih, perencanaan bisnis dirancang dari pusat, sehingga produk koperasi memiliki keseragaman. Sementara setiap daerah memiliki perbedaan terhadap kebutuhan masyarakat, hal ini akan menciptakan kendala yang dapat menghambat kemajuan koperasi.

Penunjukan Menteri Koordinator Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Koperasi, sebagai aktor penyelenggaraan koperasi desa merah putih, membuat warna koperasi desa merah putih, berpotensi tercemar oleh syahwat politik dari para juragan politik.

Pengelolaan dana besar ditangan tiga menteri yang berlatar belakang politisi dan rentan oleh praktek korupsi, memperbesar peluang kebocoran dana koperasi desa merah putih, mengalir untuk memperkuat konsolidasi parpol.

Alih-alih menjadi sentra pertumbuhan ekonomi rakyat, koperasi desa merah putih akan menjadi ajang perebutan dukungan massa partai PAN, Gerindra dan Parpol baru yang akan dibentuk Jokowi. Koperasi yang sejatinya sebagai wadah kebersamaan dan gotong royong, ditangan yang salah akan membuat stigma negative terhadap koperasi.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Wajah Baru Koperasi Desa Merah Putih Ekonomi Kerakyatan dengan Pendekatan Topdown appeared first on INDONESIAWATCH.