Di hadapan Erick Thohir dan sejumlah pejabat Kementerian BUMN yang hadir, Sadarestuwati marah-marah terkait kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Dengan nada tinggi, pandangan tajam, dan muka memerah, legislator PDIP menggedor meja di hadapan Menteri Erick. Ia menekankan perlu adanya pembenahan dalam kinerja BUMN khususnya pertanian.

Pada awal paparannya, Sadarestuwati menyinggung terkait kehadiran gagasan pemerintah membentuk holding BUMN pangan yang dipimpin PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) atau dikenal dengan nama ID Food. Atas dasar itu, pemerintah melakukan penggabungan atau merger dua perusahaan pertanian, yakni PT Pertani (Persero) dan PT Sang Hyang Seri (Persero).

Sayangnya, merger tersebut menurutnya tidak membawa dampak kepada petani di mana proyek pemerintah terkait pengadaan benih atau bibit belum memenuhi ekspektasi. “Akhir-akhir ini di pemerintahan Pak Jokowi kita melihat betapa besarnya project pemerintah berkaitan dengan pengadaan benih maupun bibit yang melibatkan BUMN Pangan, dalam hal ini PT Pertani dan PT Shyang Hyang Seri. Saya sebenarnya merindukan PT Pertani dan PT Shyang Hyang Seri bisa seperti era 80-an, 90-an, yang mereka ini bisa menjadi sandaran bagi petani,” kata Sadarestuwati.

Ia mengkritik proyek pengadaan benih yang dimotori BUMN pertanian hanya sebatas program di atas kertas yang manfaatnya tidak dirasakan petani. Pemerintah mengklaim melakukan pengadaan benih dan bibit ribuan ton. Hanya saya benih tersebut dinilai tidak memenuhi kualitas yang diharapkan serta tidak jelas proyeksi lahan dari penanaman bibit tersebut.

“Karena itu saya menyarankan manusianya (yang menjabat di BUMN Pertanian) harus dirombak dan direstrukturisasi,” tegas Sadarestuwati.

Dirinya menyebut, konsep swasembada pangan yang digaungkan pemerintah hanya akan menjadi slogan belaka. Sebab sejumlah komoditas pertanian kini dibanjiri impor yang difasilitasi pemerintah.

“Kapan kita akan menjadi negara swasembada pangan? Hanya mimpi, kemudian kedelai, kita hari ini hanya mengandalkan kedelai impor karena di benak pemerintah hanya impor, impor, impor, dan impor itu sebagai penyelesaian masalah dan tidak bisa memberdayakan petani. Inilah tugasnya BUMN Pangan yang harusnya bisa menyelesaikan ini,” pesannya kepada Erick Thohir.

Sadarestuwati meminta agar pemerintah melalui Kementerian BUMN melakukan kerja nyata. “Bukan sekadar omon-omon seperti yang dikatakan Pak Prabowo, tetapi yang diperlukan adalah kerja nyata dan kemampuan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terutama kita bicara kesejahteraan petani, makanya saya minta ada action dari Kementerian BUMN untuk membenahi ini semua,” pungkasnya.

[red]

The post Ngegas! Legislator PDIP Semprot Erick Thohir soal Impor Komoditas appeared first on INDONESIAWATCH.

Perubahan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) yang digelar pada Senin, 4 November 2024. Selain itu, Erick juga menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ujar Fadjar dalam keterangan resminya.

Diketahui, Simon sudah 4 bulan belakangan ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, yang ditetapkan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina (Persero) pada 10 Juni 2024. Ia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berhenti sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2 Februari 2024.

Sebelum menjabat Komisaris Utama Pertamina, Simon merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Bahkan, Simon Aloyisus sempat menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masuknya nama Simon di dalam jajaran Direksi Pertamina memantik kontroversi tersendiri. Pasalnya, pemerintah melalui ketentuan yang ada melarang anggota direksi BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif (caleg) hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Aturan ini ditetapkan Jokowi pada 8 Juni 2022 dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada hari yang sama.

Lebih lanjut, PP Nomor 23 Tahun 2022 tersebut menyebutkan bahwa BUMN selaku agen pembangunan dan pencipta nilai memerlukan talenta-talenta terbaik guna menjaga keberlangsungannya.

“Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 22 ayat (1).

Sama halnya dengan posisi direksi, aturan larangan rangkap jabatan tersebut juga berlaku untuk posisi komisaris BUMN. “Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah,” bunyi Pasal 55 ayat (1).

Berdasarkan penelusuran Indonesiawatch.id, Simon Aloyisus saat ini tercatat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Hal ini merujuk pada salinan dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Indonesiawatch.id berupaya mengkonfirmasi juru bicara hingga politisi Gerindra untuk mengkonfirmasi apakah saat ini Simon Aloyisus masih aktif di kepengurusan Gerindra. Sayangnya pengurus Gerindra mulai dari Habiburrokhman, Ahmad Riza Patria, hingga Dahnil Anzar Simanjuntak yang dihubungi tidak merespons hingga berita ini ditulis.

[red]

The post Penunjukan Simon Aloysius Mantiri Dirut Pertamina Berpotensi Langgar PP No. 23 Tahun 2022 appeared first on INDONESIAWATCH.

Bahkan, Tanri Abeng pernah dipanggil Perdana Menteri Malaysia, Mohamad Mahathir pada tahun 2000 ketika hendak membentuk Superholding Khazanah, BUMN Malaysia. Menurut Toto Pranoto, Pengamat BUMN dari Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia (LMFEBUI), hal tersebut diketahuinya ketika berdiskusi dengan Tanri Abeng.

“Dalam kesempatan diskusi dengan Pak Tanri Abeng, pernah disampaikan bahwa dia pernah dipanggil oleh PM Mahathir Mohamad Malaysia pada sekitar awal 2000 untuk diminta sharing tentang pengelolaan BUMN di Indonesia. Hasil diskusi ini mungkin menjadi salah satu input keputusan pemerintah Malaysia membentuk superholding Khazanah di 2003,” kenang Toto.

Bagi Toto, Tanri Abeng merupakan sosok yang memberikan fondasi bagi pengelolaan BUMN yang lebih modern di Indonesia. “Dia adalah konseptor yang membuat masterplan pengelolaan BUMN Indonesia di tahun 2000 dan menjadi cikal bakal pembentukan Holding Company BUMN,” ujarnya.

Menurut Toto, gagasan Tanri Abeng terus dipakai sampai dengan pemerintahan presiden Jokowi. “Sebagai Menteri BUMN pertama, langkah besar dalam penyelamatan BUMN yang sedang sakit seperti Garuda Indonesia dilakukan dengan cukup sistematis,” katanya.

Toto juga menceritakan strategi Tanri Abeng, merancang merger 4 bank pemerintah menjadi 1 Bank Mandiri. “Itu didiskusikan pada masa Tanri Abeng. Sayang periode dia yang pendek sebagai Menteri BUMN di bawah presiden Habibie, membuat kesempatan bagi beliau dalam eksekusi masterplan BUMN menjadi sangat terbatas,” Toto menceritakan.

Beberapa point penting lainnya yang menjadi legasi Tanri Abeng, kata Toto, adalah Tanri Abeng menjadi generasi pertama eksekutif Indonesia yang memimpin di perusahaan multinasional pada era awal 1970an. “Waktu itu (Tanri Abeng) di Union Carbide Indonesia,” kata Toto.

[red]

The post Tanri Abeng Pernah Dipanggil PM Mahathir Saat Mau Bentuk Superholding Khazanah appeared first on INDONESIAWATCH.