Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bahkan sudah membenarkan tentang tingginya impor susu sapi ke Tanah Air dari Australia dan Selandia Baru dan juga bea masuk 0% untuk susu impor yang menyebabkan susu impor juga 5% lebih murah daripada susu lokal.

. Lebih lanjut, YLKI juga mengkritik pernyataan Menteri Koperasi yang terlihat kurang memahami Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Menkop, dengan kebijakan bea masuk 0% dan pembatasan kuota susu lokal, nampak cenderung lebih mendukung para pengusaha importir dibanding produsen susu lokal. Menkop jika mempertahankan kebijakan ini, maka seakan hanya menjadi makelar susu dan tidak berdiri diatas jabatannya,” ujar Plt Ketua Pengurus Harian YLKI, Indah Suksmaningsih.

Ia juga meminta pemerintah khususnya Kementerian Koperasi untuk meninjau ulang dan mengevaluasi segera kebijakan pembatasan kuota susu lokal dan juga bea masuk 0% susu impor guna mendukung produksi susu lokal serta penyerapannya oleh industri susu nasional.

“Dengan kebijakan yang timpang ini, para peternak susu hanya diarahkan pemerintah untuk berproduksi saja tanpa memikirkan pasarnya, karena harga susu impor yang lebih murah,” katanya.

[red]

The post YLKI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Pembatasan Kuota Susu Lokal appeared first on INDONESIAWATCH.

Tema tersebut memang tidak termasuk dalam agenda pembahasan Komisi VI. Namun, lantaran Budi Arie Setiadi merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)—sekarang Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi)—publik memandang pernyataan Rieke masih relevan.

“Saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia,” ujar Rieke Diah Pitaloka.

Nama Budi Arie disorot karena dinilai turut bertanggungjawab terhadap dugaan keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Sebelumnya, kepolisian menetapkan 11 pegawai hingga staf ahli di Komdigi sebagai tersangka kasus judi online. Polisi menyatakan, para tersangka yang terlibat mulanya diberikan kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs judol. Namun, kewenangan tersebut justru disalahgunakan.

“Kita tak usah basa-basi, Pak Menteri ini sedang jadi sorotan dengan adanya ordal (orang dalam) di kementerian yang lama (Komdigi). Saya berharap langkap cepat salah satunya adalah skrinning Pak,” kata Rieke.

Namun di tengah rapat, saat Rieke berbicara dan menyalakan mikrofon, Menteri Budi Arie Setiadi meminta izin untuk keluar ruangan rapat. Rieke sebenarnya menginginkan Budi tetap berada di meja saat ia mengungkapkan pandangannya.

Budi Arie yang juga Ketua Umum Projo itu memilih irit bicara saat awak media bertanya terkait bekas pegawainya yang diduga melindungi sebanyak ribuan situs judi online. Ia mengatakan, bahwa sedang fokus mengurus tanggung jawabnya sebagai Menteri Koperasi.

“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie saat ditemui usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK), Jakarta pada Selasa, 5 November 2024.

Ia menyerahkan upaya penegakan kasus hukum mantan pegawainya tersebut kepada polisi. “Pokoknya kita hormati langkah aparat penegak hukum. Saya fokus urus koperasi dan rakyat,” ujarnya mengulangi pernyataan.

Keresahan terhadap judi online dan dugaan keterlibatan pegawai pemerintah menjadi sasaran anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Selain bersuara di DPR, Rieke juga mencuit di media sosial terkait keprihatinannya terhadap kasus judi online.

“Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan lebih dari 197 ribu anak Indonesia terpapar judi online,” ujar Rieke dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya @riekediahp.

Perempuan yang dikenal sebagai Oneng dalam sebuah sinema komedi itu mengaku prihatin dan menyayangkan aksi para pelaku judol. “Aku ingatin bahwa judi itu dilarang oleh hukum maupun agama mau online atau offline. Jangan berpikir kalau online itu gak haram, haram lah bestie,” ia menambahkan.

Rieke mengingatkan adanya ancaman hukuman berlapis bagi para pelaku judol terlebih pegawai negeri yang berada di lingkungan pemerintah. Menurutnya penegakan hukum berlaku bagi semua orang baik masyarakat maupun aparatur sipil.

“Penegakan hukum wajib berdasar peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku, tanpa tebang pilih,” katanya.

[red]

The post Rieke Diah Pitaloka Geram Pegawai Komdigi jadi Pawang Judol, Budi Arie Kena “Semprot” appeared first on INDONESIAWATCH.