Menu

Dark Mode
Daftar Kekayaan 7 Kandidat Kapolri Pengganti Listyo Sigit Prabowo Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas Jampidsus Febrie Diminta Mundur Demi Jaga Marwah Kejagung dan Pemerintahan Prabowo Sempat Ditolak Ajang Pencarian Bakat, Maki Kini jadi Musisi Filipina Paling Bersinar di Asia Tenggara Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

Ekonomi

YLKI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Pembatasan Kuota Susu Lokal

Avatarbadge-check


					Peternak Susu (Doc. Kontan) Perbesar

Peternak Susu (Doc. Kontan)

Jakarta, Indonesiawatch.id – Di pekan terakhir, publik dikagetkan dengan pemberitaan di Boyolali di mana para peternak dan penghasil susu membuang susu hasil perahan mereka. Bahkan, sebagian di antaranya digunakan untuk mandi. Hal ini menjadi bentuk demonstrasi kekecewaan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merugikan peternak, yaitu pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau Industri Pengolahan Susu (IPS).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi bahkan sudah membenarkan tentang tingginya impor susu sapi ke Tanah Air dari Australia dan Selandia Baru dan juga bea masuk 0% untuk susu impor yang menyebabkan susu impor juga 5% lebih murah daripada susu lokal.

. Lebih lanjut, YLKI juga mengkritik pernyataan Menteri Koperasi yang terlihat kurang memahami Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Menkop, dengan kebijakan bea masuk 0% dan pembatasan kuota susu lokal, nampak cenderung lebih mendukung para pengusaha importir dibanding produsen susu lokal. Menkop jika mempertahankan kebijakan ini, maka seakan hanya menjadi makelar susu dan tidak berdiri diatas jabatannya,” ujar Plt Ketua Pengurus Harian YLKI, Indah Suksmaningsih.

Ia juga meminta pemerintah khususnya Kementerian Koperasi untuk meninjau ulang dan mengevaluasi segera kebijakan pembatasan kuota susu lokal dan juga bea masuk 0% susu impor guna mendukung produksi susu lokal serta penyerapannya oleh industri susu nasional.

“Dengan kebijakan yang timpang ini, para peternak susu hanya diarahkan pemerintah untuk berproduksi saja tanpa memikirkan pasarnya, karena harga susu impor yang lebih murah,” katanya.

[red]

Berita Terbaru

Isu Ganti Kapolri Kian Kencang, Ini Kriteria Pengganti Listyo Sigit Prabowo

3 August 2026 - 15:43 WIB

Kapolri terlama sejak tahun 1960 (Sumber: museumpolri.org; diolah)

LBH Peradi Profesional: Polisi Dilarang Pakai Teknik Investigasi Terselubung di Tindak Pidana Migas

1 August 2026 - 07:58 WIB

Suasana sidang praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Utr yang diajukan atas nama Gabriel Lumbantoruan (Ist.)

Jampidsus Febrie Diminta Mundur Demi Jaga Marwah Kejagung dan Pemerintahan Prabowo

10 July 2026 - 09:12 WIB

Jampidsus Febrie Diminta Mundur (Sumber: Center of Energy and Resources Indonesia/ CERI)

Food Estate, Oligarki Sawit, dan Krisis Keadilan di Indonesia

28 May 2026 - 09:06 WIB

Pemerhati Intelijen, Sri Radjasa MBA.

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo

14 May 2026 - 18:14 WIB

Aktivis Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Muhammad Suryo.
Populer Berita Hukum