Namun, belakangan muncul desus ihwal desakan muktamar tandingan PKB yang akan digelar oleh mantan Sekjen PKB Lukman Edy di Jakarta pada September mendatang. Muktamar tersebut dikabarkan akan mengundang sesepuh dan tokoh di PKB. Mereka di antaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid.

Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain menyatakan, ada sejumlah alasan pihaknya menggelar muktamar tandingan di Jakarta. Hal itu disebabkan hasil Muktamar PKB tahun 2019 di Bali telah menghasilkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).

Namun, aturan-aturan tersebut mengalami beberapa perubahan prinsipil sejak PKB dibentuk pada 1998. “Pasca muktamar 2019 di Bali, peran kiai yang tergabung dalam Dewan Syuro itu diamputasi sedemikian rupa. Jadi yang pertama, dulu itu ada lembaga namanya Dewan Mukhtasar itu adalah tempat bernaungnya, tempat wadahnya para kiai, para ulama di PKB,” ujarnya.

Kemudian, yang kedua kewenangan prinsipil yang diberikan kepada jajaran dewan syuro untuk mengawal serta membuat kebijakan-kebijakan strategis di PKB malah diamputasi. “Peran strategis dewan syuro itu kemudian dihilangkan dalam AD/ART hasil muktamar PKB 2019 di Bali,” tuturnya.

Menurutnya, hal tersebut dilatarbelakangi kepemimpinan yang buruk dari Cak Imin selaku ketua umum dan tokoh sentral di PKB. Haramain menyatakan selama kepemimpinan Cak Imin terdapat gejolak dan konflik di tubuh PKB. Cak Imin dinilai kerap cekcok dan berseberangan dengan beberapa tokoh PKB yang berakhir dengan pemecatan.

Mereka yang pernah berkonflik dengan Cak Imin di antaranya Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, Lukman Edy, dan tokoh senior PKB lainnya. Sebelum muncul Muktamar Tandingan, PBNU juga mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa PKB. Usulan Muktamar itu disampaikan ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren atau Ponpes saat berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 12 Agustus 2024.

Sejumlah ulama menyampaikan keresahannya soal PKB. Dalam pertemuan Pansus PKB dan ratusan kiai NU di Pesantren Tebuireng, Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar menyatakan terdapat dua kesepakatan yang dicapai kedua pihak. Pertama, menyepakati bahwa PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural. Kedua, para kiai sepakat dan meminta PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB ke depan.

Anwar menyebut, dalam perjalanannya, PKB telah melakukan  sejumlah penyimpangan yang bertentangan dengan cita-cita dibentuknya partai. Di antaranya menghilangkan amanat harus adanya kepemimpinan ulama di tubuh partai.

bersambung ke halaman selanjutnya

The post PBNU Bersikap, Muktamar Tandingan, Kursi Cak Imin Terancam appeared first on INDONESIAWATCH.

Penyelenggaraan Muktamar di Pulau Dewata itu diwarnai aksi protes dan kericuhan dari ribuan gabungan massa, yakni kader PKB dan simpatisan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ribuan massa tersebut memadati kawasan BNDCC, Nusa Dua, Bali dari Sabtu (24/8) hingga Minggu (25/8).

Koordinator Lapangan Aksi Gerakan Penyelamat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Sutomo mengatakan, sebanyak 3.000 massa akan berunjuk rasa di hari kedua penyelenggaraan Muktamar PKB di Bali.

“Kurang lebih ada 3.000 massa dari seluruh kader-kader PKB, ada yang dari luar Bali juga, Jawa Timur, Sumatera Utara, Padang, Makassar dan dari lokal Bali sendiri,” kata Andi Sutomo dalam keterangannya di Kabupaten Badung, Bali, pada Ahad, 25 Agustus 2024.

Andi menegaskan, tujuan unjuk rasa Aksi Gerakan Penyelamat Partai Kebangkitan Bangsa digelar untuk membubarkan Muktamar PKB 2024 dan membawa partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu kembali ke khittah, atau jalan pendirinya, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ribuan massa aksi itu akan berkumpul di area Lagoon ITDC Nusa Dua atau pintu masuk utara menuju lokasi utama kongres tertinggi PKB di BNDCC. Aksi massa di jalanan Bali itu bertepatan dengan gagasan sejumlah kader PKB membuat muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta awal September mendatang.

Muktamar PKB tandingan itu digagas oleh Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy dan sejumlah eks politisi PKB lainnya. Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain dalam konferensi pers yang digelar di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (25/8) menyatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada 2-3 September mendatang.

“Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri PKB yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta,” kata A. Malik Haramain.

Ia mengeklaim mendapat mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB lalu sejumlah kiai yang ada di kepengurusan PBNU juga meminta agar PKB dikembalikan kepada NU. “Yang meminta kepada PKB adalah peran, posisi, eksistensi para ulama, pada kiai, bisa kembali dipulihkan seperti awal berdirinya Partai kebangkitan Bangsa tahun 1998,” ujarnya.

Haramain menegaskan Muktamar PKB yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, tidak sah atau cacat hukum. Pasalnya, pada 23 Juli 2024, DPP PKB baru mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan salah satu keputusannya adalah menjadwal muktamar pada akhir tahun setelah pelaksanaan Pilkada.

“Pilkada 27 November 2024, artinya muktamar seharusnya dilakukan atau dilaksanakan di bulan Desember 2024. Tapi entah kenapa kemudian jadwal muktamar dimajukan ke tanggal 24-25 Agustus seperti yang hari ini terjadi,” ucap Haramain.

Haramain menyebut, agenda muktamar yang bakal digelar di Jakarta memiliki semangat untuk mengembalikan PKB ke khittah-nya di Era Reformasi. “Agenda yang prinsipil yang akan kami lakukan adalah mengembalikan PKB ke khittah-nya garis perjuangannya sama seperti PKB dibentuk pada 1998. Di mana eksistensi posisi peran kiai dan ulama itu begitu dominan, tidak hanya pengawas tapi membuat kebijakan besar dalam PKB,” ujarnya.

Pihaknya mengeklaim Muktamar PKB di Jakarta sudah didukung 168 DPC. Dari ratusan DPC tersebut, beberapa ada yang sempat dinon-aktifkan oleh Ketum PKB saat ini, Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, Muktamar PKB di Jakarta nanti juga akan langsung memilih ketua umum baru.

“Muktamar [di Jakarta] menentukan siapa yang menjadi nahkoda untuk PKB selanjutnya,” katanya.

Diketahui, Muktamar PKB di Bali kembali menetapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB. Cak Imin terpilih orang nomor satu di PKB untuk periode 2024-2029 secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu (24/8).

Selain itu, hasil muktamar juga menetapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sebagai sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat PKB masa bakti 2024-2029. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang pleno keempat Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 Provinsi Indonesia sepakat Cak Imin kembali menjadi ketua umum.

[red]

The post Muktamar PKB Bali Ricuh! Embusan Muktamar Tandingan Mengencang appeared first on INDONESIAWATCH.