Jakarta, Indonesiawatch.id – Tudingan tanpa berkesudahan ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), terhadap kasus pelanggaran HAM berat, peristiwa G30S PKI dan penggulingan presiden Soekarno.

Sudah saatnya bangsa Indonesia, disajikan sejarah yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada masa itu. Ajang adu domba terhadap bangsa Indonesia oleh negara-negara besar harus dihentikan, karena hanya mengakibatkan citra bangsa Indonesia selalu terpuruk, dalam pergaulan diantara bangsa-bangsa di dunia.

Kini saatnya dibutuhkan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa, untuk saling memperkuat rasa nasionalisme dan kesetiakawanan sosial, menghadapi tipu muslihat barat (Amerika, Inggris, Belanda dan Australia) dan Kuda Troya mereka yang telah menyusup ke berbagai lembaga negara.

Pada tahun 2017, didapat dokumen rahasia AS dari US Embassy di Jakarta yang telah dideklasifikasi, berisi tentang AS telah memfasilitasi dan mendorong terjadinya pembunuhan massal pada peristiwa G30S PKI, demi kepentingan geopolitiknya.

Diplomat AS mengakui kepada jurnalis Kathy Kadane, bahwa mereka telah memberikan ribuan nama pendukung PKI dan orang-orang kiri, kepada Angkatan Darat Indonesia. Kudeta terhadap Presiden Soekarno, oleh AS dipandang sangat sukses, untuk dijadikan model kampanye pemusnahan anti-komunis di seluruh Asia dan Amerika Latin.

Dokumen rahasia M16 yang telah dideklasifikasi, mengungkap bagaimana pemerintah Inggris, memerintahkan Norman Reddaway pakar propaganda dari M16 dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Sir Andrew Gilchrist, untuk melaksanakan tugas khusus, menggulingkan presiden Soekarno.

Mereka kemudian bergabung dengan organ CIA di timur jauh, melancarkan operasi tersebar dan licik untuk menggulingkan presiden soekarno, disisi lain mereka memperkuat TNI AD sebagai lawan potensial soekarno. Menurut Reddaway, penggulingan Sukarno adalah salah satu kudeta “paling sukses” yang dilakukan M16.

Akhirnya peristiwa berdarah yang menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia dan terkubur sekian lama, kini terang benderang terangkat ke permukaan. Untuk dijadikan bahan renungan seluruh elemen bangsa, bahwa kita sebagai bangsa besar telah dijerumuskan oleh musuh-musuh besar kita, ke dalam ajang permusuhan diantara anak bangsa.

Bahkan para kolone kelima atau kuda troya peliharaan asing, tanpa rasa ragu berkhianat terhadap negara. Masih tertinggal dalam ingatan kita, Internasional People’s Tribunal 1965 di Den Haag yang digagas oleh dua orang warga negara Indonesia Nur Syahbani dan Todung Mulya Lubis, telah menjatuhkan vonis kepada negara Indonesia tercinta, sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dalam peristiwa G30S PKI.

Sudah saatnya bangsa ini bangkit dan bersatu, untuk menolak dikriminalisasi oleh asing. Kita harus berani mengatakan, sesungguhnya otak pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia, dalam peristiwa G30S PKI dan penggulingan presiden Soekarno adalah states terrorism Amerika Serikat dan Inggris.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Otak Pelanggaran HAM di Indonesia Itu adalah Negara Asing appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Pekik merdeka di tahun empat lima, telah melambungkan harga diri bangsa ini, untuk hidup berdampingan dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Romantika pekik merdeka, kini tersapu awan kelabu ketidakadilan.

Keadilan tinggal sepenggal kata tanpa makna dan tak pernah dapat diraih oleh rakyat kecil. Dalam sejarah perjuangan bangsa, tidak ada sedikitpun tercatat ada peran oligarki, konglomerat maupun penegak hukum. Kemerdekaan direbut dengan darah rakyat.

Lalu mengapa hari ini rakyat pemberi sumbangsih terbesar terhadap berdirinya Indonesia sebagai negara berdaulat, terus disisihkan secara politik, ekonomi dan hukum? Kita tidak perlu lagi berbasa basi atau takut untuk menuding biang kerok dari carut marutnya negara ini adalah para penyelenggara negara yang berprilaku bagai monster terhadap rakyatnya.

Semangat nasionalisme dan gotong royong serta kesetiakawanan sosial, telah tergerus oleh prilaku hedonisme dan ultra capitalism dari para penyelenggara negara. Mereka tak sungkan untuk mensiasati Undang-undang, demi pemenuhan nafsu kekuasaan.

Bahkan mereka tak perduli, perbuatannya dapat mengakibatkan Indonesia suatu masa tinggal sejarah. Mari kita jujur mencermati prestasi para penyelenggara negara pada periode kedua pemerintahan Jokowi.

Indeks demokrasi misalnya. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Bahkan menurut Economist Intelligence Unit (EUI), indeks demokrasi Indonesia masih tergolong Flawed Democracy (cacat), jika ditelaah berdasarkan lima indikator besar, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Selanjutnya dalam indeks penegakan HAM. Setara Institute menyusun Indeks HAM dengan mengacu kepada UU No. 12 Tahun 2005 (Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik), serta UU No.11 Tahun 2005 (Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya).

Mereka menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan amanat UU/kovenan tersebut berdasarkan laporan lembaga negara, laporan organisasi masyarakat, riset lembaga penelitian, dan referensi media. Hasilnya pada 2023, indeks penegakan HAM Indonesia mendapat skor Indeks HAM yaitu 3,2, turun dibanding tahun lalu yang skornya 3,3. Penilaiannya dirumuskan dengan skor berskala 1-7. Skor 1 menggambarkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM paling buruk, sedangkan skor 7 paling baik.

Di bidang pemberantasan korupsi, Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI). Pada tahun 2019 CPI Indonesia dengan skor 40 dan kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022 lalu, kemudian mengalami stagnan pada tahun 2023.

Demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur secara cepat. Padahal kita amat paham, bahwa mundurnya upaya konkrit pemberantasan korupsi, mustahil penegakan demokrasi dan HAM dapat terwujud.

Kemudian, kita amati potret Polri hari ini. Index Mundi sebuah portal data yang berbasis di North Carolina, Amerika Serikat, menyajikan data berdasarkan Perceptions Index, menunjukkan Polri menduduki peringkat teratas polisi paling korupsi di Asia Tenggara. Sementara untuk peringkat dunia Polri menduduki posisi ke 18.

Fenomena menurunnya secara masif indeks sektor-sektor yang menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat, menjadi suatu sinyalemen para penyelenggara negara telah ingkar terhadap konstitusi negara secara sistemik. Alih-alih melayani rakyat untuk memperoleh akses terhadap kekayaan alam, sebagai komitmen negara terhadap rakyat dalam mengisi kemerdekaan, ternyata mereka lebih nyaman menjadi antek asing.

Demi mengejar rente, kekayaan alam digadai secara brutal. Harapan rakyat tidak muluk-muluk, semoga Presiden terpilih punya nyali untuk “bersih-bersih” dipekarangan rumahnya sendiri.

Sri Radjasa MBA
-Pengamat Intelijen

The post Ketika Konstitusi Diingkari oleh Penyelenggara Negara Sendiri appeared first on INDONESIAWATCH.