Indonesia dengan perjalanan sejarahnya yang panjang dan penuh romantika, tentunya pernah disinggahi oleh tokoh-tokoh besar yang merubah wajah Indonesia. Ketika menelisik potret Indonesia hari ini, masih belum mampu beranjak dari persoalan kemiskinan, pengangguran, anak-anak putus sekolah, biaya kesehatan yang mahal, mega korupsi, mahalnya keadilan, tingginya harga sembako.

Indonesia bak ratna mutu manikam, ibarat surga yang diturunkan Tuhan ke dunia. Ironinya jika dengan kekayaan alam melimpah, tanahnya yang subur dan letak geografi yang strategis, tapi rakyat tetap melarat dan tersisih.

Maka tidak berlebihan jika keterpurukan Indonesia, akibat buruknya kualitas moral dan profesionalisme pemimpin, karena dipilih melalui mekanis Pemilu yang sarat dengan kecurangan.

Kita harus jujur, bahwa keterpurukan Indonesia hari bukan berarti, sejarah tidak mencatat, pernah lahir pemimpin berkualitas negarawan yang membawa masa keemasan suatu wilayah di negeri ini.

Kesultanan Aceh Darussalam, dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, mampu melakukan perubahan amat monumental, dari kondisi krisis multidimensional dan melemahnya otoritas Kesultanan, menjadikan Aceh menikmati masa-masa keemasan dan disejajarkan dengan kerajaan besar di Asia.

Keberhasilan Sultan Iskandar Muda, tidak terlepas dari komitmennya yang kuat terhadap kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan para penyelenggara pemerintahan.

Penegakan supremasi hukum berbasis keadilan, amat dipegang teguh Sultan Iskandar Muda, sekalipun sanksi hukum harus dijatuhkan kepada anak kandungnya selaku putra mahkota bernama Meurah Pupok yang dijatuhi hukuman pancung.

Menyikapi sanksi hukum pancung terhadap putranya, Sultan Iskandar Muda mengatakan Matee aneuk meupat jeurat, matee adat pat tamita (Mati anak ada kuburannya, Mati adat tidak ada gantinya). Sebuah pernyataan yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang pemimpin, tanpa memiliki kualitas negarawan.

Sejarah juga mencatat sepak terjang pemimpin Indonesia, dengan sederet tindakan tercela, inkonstitusional, mengabaikan etika moral, mengumbar nafsu kekuasaan dan korup. Alih-alih menegakan hukum, malah hukum dijadikan alat politik, untuk menyandera lawan politik, bahkan demi meloloskan anaknya memenangkan pemilu.

Era kepemimpinan Jokowi, menjadi catatan sejarah salah pilih bangsa ini, dalam menentukan seorang presiden. Rakyat yang rindu akan sosok pemimpin sederhana, cepat terpesona oleh kesan awal dan casing Jokowi, dengan mengedepankan citra pemimpin merakyat. Hari ini rakyat harus menerima konsekuensi, kemunduran kualitas kehidupan berbangsa bernegara.

Realita perjalanan sejarah panjang bangsa ini, yang menyajikan potret para pemimpin amanah maupun abal-abal, telah memperkaya pengalaman bangsa ini, untuk tumbuh lebih dewasa dalam menyongsong masa depan yang tidak pasti.

Dua periode kepemimpinan Jokowi, sesungguhnya telah memberi andil dalam membentuk rakyat Indonesia sebagai bangsa tangguh, sabar menghadapi kebohongan pemerintah, tidak lekang oleh tekanan kemiskinan, selalu bersyukur walau tersisih secara politik dan hukum. Terimakasih pak Jokowi.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati intelijen

The post Jokowi Versus Sultan Iskandar Muda appeared first on INDONESIAWATCH.

Kondisi ini diakibat konflik politik di antara kalangan Ulee Balang dan para oligarki, untuk merebut kekuasaan politik dan monopoli sumber ekonomi. Kekuasaan Sultan semakin kehilangan legitimasi, untuk melakukan control terhadap para Ulee Balang dan oligarki pembangkang.

Krisis politik, hukum, ekonomi, keamanan dan pangan, mengakibatkan terjadi kelaparan yang semakin luas. Kesultanan Aceh Darussalam, diguncang oleh aksi makar yang mengakibatkan terjadinya 3 kali pergantian kedudukan Sultan dan terbunuhnya 2 orang Sultan, dalam kurun waktu 1 tahun.

Iskandar Muda yang dibesarkan pada era keterpurukan Kesultanan Aceh Darussalam, sangat merasakan penderitaan rakyat, akibat sepak terjang para Ulee Balang dan Oigarki lokal.

Ketika Iskandar Muda sebagai keturunan lelaki terakhir dari dinasti Meukuta Alam, pendiri Kesultanan Aceh Darussalam, dilantik sebagai Sultan Aceh tahun 1607, bertekad untuk melakukan perubahan fundamental kondisi Aceh, diawali dengan mengintegrasikan seluruh sentra-sentra kekuasaan politik yang berada ditangan para Ulee Balang, dikembalikan kedalam kekuasaan Sultan.

Strategi sentralisasi kekuasaan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda, sebagai langkah politik untuk meredam situasi krisis multi dimensional dan memulihkan kewibawaan Kesultanan Aceh Darussalam.

Penegakan hukum secara tegas, menjadi senjata pamungkas Sultan Iskandar Muda, untuk melakukan pembersihan terhadap anasir Ulee Balang dan oligarki lokal yang tidak loyal kepada kekuasaan Sultan Iskandar Muda.

Tidak berhenti sampai disitu, Sultan Iskandar Muda menyatakan perang terhadap prilaku korup para oligarki, dengan tindakan hukum yang keras, menyita kekayaan dan memenjarakan oligarki nakal.

Sikap tegas dan keras Sultan Iskandar Muda, terhadap penegakan hukum, dibuktikan ketika anaknya sendiri sang putra mahkota dan sebagai pewaris tunggal Kesultanan Aceh, bernama Meurah Pupok dijatuhi hukuman pancung, karena terbukti bersalah.

Terkait penjatuhan hukuman pancung terhadap anaknya sendiri, Sultan Iskandar Muda mengeluarkan pernyataan “Matee aneuk meupat jeurat, matee adat pat tamita” (Mati anak ada kuburannya. Mati adat tidak ada gantinya). Sebuah ungkapan yang hanya bisa diucapkan oleh pemimpin yang memiliki kualitas negarawan.

Kebijakan sentralisasi kekuasaan ditangan Sultan, berhasil mewujudkan era keemasan Kesultanan Aceh dan memposisikan Aceh sejajar dengan kerajaan-kerajaan di Asia serta melebarkan hubungan dagang dengan kerajaan besar di Eropa.

Carut marut tata kelola penyelenggaraan negara paska kepemimpinan Jokowi, akibat prilaku politik Jokowi dan kroninya, sama sekali mengabaikan nilai etika dan moral bernegara, semata-mata untuk mengejar ambisi politik dinasti, berdampak terjadinya kerusakan disemua sendi kehidupan berbangsa bernegara.

Merebaknya politik sandera, telah memicu konflik terbuka diantara kekuatan politik besar, menjadi potensi kerawanan bagi kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan beberapa bulan.

Disisi lain cawe-cawe Jokowi, dengan mengeksploitasi otoritas Presiden Prabowo, mengandung pesan politik yang mengisyaratkan “siapapun pemenang Pemilu, Jokowi tetap presidennya”. Kebijakan prioritas diawal kepemimpinan Presiden Prabowo, perang terhadap korupsi hanya akan berhenti sebagai niat, jika mencermati performan institusi penegak hukum, masih dipimpin oleh para penggemar setia Jokowi.

Dihadapkan pada semakin kompleksnya, potensi kerawanan dan ancaman yang dapat merenggut, cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia emas. Seyogyanya Presiden Prabowo bercermin pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang dengan gemilang, membawa Aceh memasuki jaman keemasan.

Pendekatan kekuasaan yang sentralistik, sebagai alat kendali dan pengawasan melekat terhadap elemen penyelenggara negara, dalam rangka mengangkat harkat dan martabat rakyat yang selama ini terpuruk.

Karena negara tidak hadir mengatasi kesulitan rakyat, tidak dapat diartikan sebagai penghianatan terhadap nilai demokrasi. Ternyata kita harus belajar memaknai slogan “apapun makannya, minumnya tetap teh botol”.

Sri Radjasa MBA
-Pemerhati Intelijen

The post Kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Role Model Mewujudkan Indonesia Emas appeared first on INDONESIAWATCH.