Teknologi diagnostik ini merupakan teknologi pencitraan canggih yang masih sedikit dimiliki oleh rumah sakit di Indonesia, yang mampu melihat penyakit pada tingkatan seluler (sel-sel tubuh) dan molekuler (aktivitas/metabolisme sel). Praktik pengobatan mutakhir ini diterapkan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS).

Inovasi ini memungkinkan pasien menjalani proses diagnosis hingga terapi secara menyeluruh dalam satu satu alur yang lebih cepat dan presisi. Untuk diketahui, teknologi PET-CT Scan dan SPECT-CT Scan dari Siemens Healthineers membawa keunggulan signifikan dalam akurasi diagnosis dan efektivitas terapi kanker, melalui kemampuan pemindaian seluruh tubuh (whole-body imaging).

Pemeriksaan juga menghasilkan pencitraan yang lebih tajam, paparan radiasi atau dosis radiofarmaka yang lebih rendah, waktu pemeriksaan yang lebih cepat, serta alur perawatan yang lebih terarah, sekaligus meminimalkan kebutuhan pemeriksaan ulang.

President Director & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia mengatakan, investasi Mayapada Healthcare pada alat diagnostik canggih PET-CT dan SPECT-CT  bukan sekadar penambahan teknologi, tetapi bagian dari komitmen Rumah Sakit dalam membangun ekosistem Oncology Center yang lengkap dan modern.

“Kami memastikan pasien mendapatkan diagnosis yang akurat, terapi yang tepat, dan harapan hidup yang lebih baik, tanpa harus ke luar negeri. Sejalan dengan pembangunan Tower 3 Mayapada Hospital Jakarta Selatan, kami semakin memperkuat posisi MHJS sebagai salah satu pusat layanan kanker advanced terbesar, sekaligus menjadi rumah sakit swasta terbesar di Indonesia,” kata Navin.

Penguatan layanan, lanjut Navin, turut didukung kolaborasi klinis dengan mitra strategis kelas dunia seperti Apollo Hospitals India, National University Hospital (NUH) Singapura, dan lainnya beserta penerapan standar internasional Joint Commission International (JCI) yang fokus pada keselamatan pasien dan akurasi di setiap tahap perawatan.

PET-CT Scan dan SPECT-CT Scan diinstalasikan di Nuclear Medicine & Molecular Theranostic Center sebagai layanan untuk melihat penyakit pada tingkatan seluler dan molekuler, sekaligus memberikan terapi yang menargetkan sel kanker secara spesifik dengan dampak minimal pada jaringan sehat.

Proses terapi nuklir dilakukan di Radioactive Isolation Room (RIR) dengan sistem keamanan radiasi serta jendela alami, agar pasien dapat menjalani terapi nuklir dengan aman dan nyaman.

Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dr. Lim Andreas, Sp.KN, mengungkapkan bahwa kebutuhan utama pasien, khususnya pada kasus yang dicurigai kanker, adalah kepastian diagnosis yang akurat. “PET-CT dan SPECT-CT memiliki peran yang sangat krusial bagi banyak pasien kanker, baik dalam deteksi dini, maupun dalam penegakan diagnosis dan deteksi kekambuhan kanker, serta memantau respons terapi secara akurat,” kata dr. Lim.

Kedua inovasi teknologi ini diketahui berperan dalam mengevaluasi aktivitas/metabolisme sel untuk mendeteksi penyakit, menentukan penyebaran, hingga memantau respons terapi, sementara SPECT-CT dapat digunakan untuk menilai fungsi berbagai organ, serta untuk perencanaan terapi.

Dr. Andreas mengungkapkan bahwa kehadiran teknologi PET-CT Scan dan SPECT-CT Scan juga mendukung tim dokter sejawat di lintas unit Mayapada Hospital dalam mendeteksi dan menangani kanker. “Dengan integrasi teknologi ini, kolaborasi tim dokter multidisiplin dapat berjalan lebih optimal, sehingga setiap keputusan klinis dan perencanaan terapi semakin komprehensif dan akurat, serta berfokus pada hasil klinis terbaik bagi pasien,” pungkasnya.

[red]

The post Mayapada Suguhkan PET-CT dan SPECT-CT untuk Akurasi Diagnosis dan Deteksi Kanker appeared first on INDONESIAWATCH.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengapresiasi langkah Pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yang membatasi penggunaan internet untuk memberi pelindungan kepada anak.

“Ini yang kita tunggu-tunggu, sebagai jawaban atas keresahan kita semua selama ini baik sebagai orang tua, guru dan pengambil kebijakan. Banyak dampak negatif dari konten internet yang diakses anak-anak,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.

“Negara punya tanggung jawab untuk mencegah kerusakan yang lebih besar akibat kemajuan teknologi ini. Kitalah yang harus mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya,” ia menambahkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan bahwa regulasi tersebut hadir mengingat data-data kasus yang menimpa anak akibat mengakses konten internet cukup mengkhawatirkan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan data bahwa sebanyak 48% pengguna internet di Indonesia berusia di bawah 18 tahun.

“Lebih dari 80% anak mengakses internet setiap hari dengan rata-rata durasi lebih dari 7 jam per hari. Tragisnya, berdasar data UNICEF, sekitar 50 persen anak Indonesia yang menggunakan internet pernah terpapar konten seksual di media sosial,” ujar Sukamta.

Kalkulasi tersebut belum termasuk kasus eksploitasi anak secara daring yang mencapai sekitar 1,45 juta kasus. “Juga kasus-kasus kekerasan yang dilakukan anak-anak yang marak belakangan ini juga terpengaruh dari konten kekerasan baik dari medsos maupun gim daring. Data-data yang ada menggambarkan bahwa hal ini harus serius disikapi,” tegasnya.

Menurutnya, pembatasan akses anak terhadap konten internet harus disikapi serius. Hal tersebut disebabkan aspek kognitif dan emosional dalam diri anak belum bertumbuh dan berkembang secara sempurna. Secara psikologis, anak belum dapat memfilter apa yang ditontonnya. Dengan kata lain, anak adalah para peniru ulung dari apa yang dilihatnya.

Pada titik itu berseliweran paparan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan usia anak akan berdampak pada mental dan tindakan mereka. “Data-data di atas jika terus kita biarkan, kecanduan/adiksi anak untuk mengakses konten internet akan semakin buruk. Makanya kita potong dan setop sejak sekarang, agar kondisi tidak semakin mengkhawatirkan,” kata Sukamta.

Sukamta yang juga Ketua Panja Pengawasan Ruang Digital ini menjelaskan bahwa PP Tunas ini merupakan turunan dari UU ITE Pasal 16A yang mewajibkan PSE (penyelenggara sistem elektronik) melakukan pelindungan anak dari konten negatif atau konten yang tidak sesuai dengan usia anak.

Selain itu, UU ITE Pasal 40 huruf (2d) juga mewajibkan PSE melakukan moderasi konten mandiri dari konten yang berpotensi membahayakan nyawa orang atau kesehatan individu dan masyarakat.

PP Tunas pasal 5 memberikan guidance bagi PSE dalam menilai tingkat risiko konten. Lebih spesifik, Permenkominfo No. 2 tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim juga mengatur pengelompokan gim daring berdasar usia anak yang mengakses, yaitu 3, 7, 13, 15 dan 18 tahun.

Kendati demikian, Sukamta menilai PP Tunas telah mengambil langkah moderat, tidak setegas regulasi-regulasi yang ada di negara-negara lain.

“Kita bersyukur atas diberlakukannya PP Tunas, namun pelaksanaannya akan terus kami pantau dan evaluasi, karena penglasifikasian konten internet membutuhkan upaya pengawasan yang lebih besar dibanding dengan pelarangan total,” pungkas wakil rakyat dari Yogyakarta ini.

[red]

The post Komisi I DPR Dukung Pemberlakuan PP Tunas untuk Perlindungan Anak appeared first on INDONESIAWATCH.

Selama tidur, tubuh kita akan dipantau dengan alat canggih yang merekam aktivitas otak, kadar oksigen darah, detak jantung, pernafasan dan pergerakan tubuh, yang berguna untuk memahami kondisi tubuh kita saat terlelap.

Sleep test akan dilakukan pada jam tidur normal Anda, lalu dimonitor dengan alat khusus yang dapat mendeteksi kadar oksigen di tubuh. Dengan pemeriksaan ini, dokter bisa mengetahui kondisi tidur kita secara menyeluruh dan memberikan penanganan yang tepat untuk kondisi kita.

Hasil dari pemeriksaan ini akan dianalisis oleh dokter spesialis THT atau dokter spesialis Paru untuk menetapkan diagnosis yang tepat dan menentukan langkah penanganan yang paling sesuai dalam mengatasi gangguan tidur yang terjadi.

Dilansir dari situs Mayapada Hospital, Sleep test bersifat non-invasif, artinya tidak melibatkan prosedur memasukkan alat ke dalam tubuh, tidak memerlukan penggunaan obat, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Sleep Test juga dinyatakan aman, tidak sakit, dan tidak perlu operasi maupun obat-obatan.

Kapan Perlu Melakukan Sleep Test?

Sleep Test biasanya dianjurkan bila Anda mengalami keluhan berikut:

• Mendengkur keras dan sering berhenti napas saat tidur (Sleep Apnea)
• Sulit tidur dalam waktu lama (Insomnia) / sering terbangun saat tidur di malam hari
• Tiba-tiba tertidur di siang hari (Narkolepsi) / mengantuk berlebihan dan merasa lelah di siang hari atau sering tiba tiba tertidur
• Merasa tidak segar saat bangun tidur dan sakit kepala
• Kaki sering bergerak tidak terkendali saat tidur (Restless Legs Syndrome)
• Tidur sambil melakukan gerakan/berbicara aktif (REM Sleep Behavior Disorder)
• Jika memiliki penyakit kronis yang berisiko seperti penyakit jantung, diabetes atau tekanan darah tinggi

Persiapan Sebelum Sleep Test

Agar hasil pemeriksaan tidur lebih akurat dan nyaman dijalani, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu:

1. Hindari konsumsi kafein

Minuman dan makanan yang mengandung kafein dapat membuat kita tetap terjaga di malam hari. Untuk itu, sebaiknya hindari kafein agar kita bisa tidur lebih cepat dan alami selama sleep test berlangsung.

2. Hindari konsumsi alkohol

Alkohol bisa mempengaruhi pernapasan saat tidur, sehingga dapat memengaruhi hasil sleep test.

3. Informasikan Obat yang sedang diminum

Beberapa jenis obat dapat memengaruhi kualitas tidur atau hasil rekaman sleep test. Jika sedang menjalani pengobatan, diskusikan terlebih dahulu dengan tim dokter atau tim Patient Navigator apakah ada yang perlu dihentikan sementara.

4. Hindari tidur siang

Cobalah untuk tetap terjaga di siang hari, agar malamnya kita bisa tidur tanpa hambatan.

5. Datang dengan kondisi tubuh fit

Jika sedang sakit, sebaiknya tunda atau konsultasikan kondisi tubuh anda terlebih dahulu.

Tim Dokter Mayapada Hospital Bandung menjelaskan tahapan dan alur pemeriksaan Sleep Test di rumah sakit:

1. Registrasi

Melakukan pendaftaran melalui Website/Call Center rumah sakit dan melengkapi administrasi di hari kedatangan.

2. Persiapan Awal

Setelah proses administrasi selesai, anda akan di antar ke kamar rawat inap, dan perawat akan memeriksakan tanda-tanda vital terlebih dahulu.

3. Pemasangan Alat

Perawat akan memasang alat pemantau di kepala, dada, dan kaki, dan Anda diharapkan tidur dengan posisi yang biasa Anda lakukan saat tidur, dan jika terbangun di malam hari untuk buang air, anda bisa melakukannya tanpa melepaskan alat. Jangan mencoba melepas alat yang terpasang selama pemeriksaan. Minimal waktu perekaman tidur adalah 5 jam.

4. Setelah Bangun Tidur

Perawat melepas alat pemantau, data hasil rekaman akan diproses. Hasil test diproses dalam waktu 5 hari kerja dan anda akan dihubungi oleh tim Patient Navigator jika sudah saatnya kontrol hasil test ke dokter spesialis untuk pembacaan dan konsultasi hasil Sleep Test/Study.

[red]

The post Berikut Tahapan dan Anjuran Sleep Test dari Dokter Mayapada Hospital appeared first on INDONESIAWATCH.

Algojo menjadi salah satu produksi action terbesar dari Vidio, sekaligus menandai debut Arya Saloka dalam serial laga, momentum yang sudah lama ditunggu para penggemarnya. Serial besutan sutradara Rahabi Mandra dan diproduksi oleh Screenplay Films ini hadir dalam 8 episode.

Algojo menghadirkan dunia jalanan Jakarta sebagai arena pertarungan nasib, pilihan moral, kesetiaan, dan kemanusiaan. Dalam series ini, Arya Saloka yang berperan sebagai Zar, seorang Anjelo (pengantar-penjemput pekerja seks) yang menjalani hidup sederhana sampai sebuah insiden tiba-tiba menyeret ayahnya ke dalam bahaya.

Ayahnya tanpa sengaja menyaksikan pembunuhan seorang podcaster, sehingga ia menjadi target buruan dan mengalami luka serius. Zar bertekad mencari pelaku yang telah mencelakai ayahnya.

Ketika berusaha mencari jawaban, Zar justru masuk ke lingkaran organisasi gelap yang beroperasi di bawah tanah. Sebuah kesalahpahaman fatal membuatnya berada di posisi berbahaya, hingga ia harus berhadapan dengan Frengky (Randy Pangalila), Algojo berdarah dingin dan taktis, serta menghadapi tekanan dari sang pemimpin, Sadino (Andi /rif).

Tim penulis cerita yang terdiri dari Ilya Aktop, Nicholas Raven, dan Ami Murti mengungkapkan bahwa ide awal Algojo dan Anjelo lahir dari kolaborasi banyak pihak, dengan menggali sisi unik dan tabu dari dunia underground Jakarta yang jarang dibahas. Tim melakukan riset langsung ke gang-gang rawan kriminal, dan menemukan fakta bahwa orang-orang tersebut berkehidupan seperti lazimnya, yang berbeda hanyalah cara hidup dan pekerjaan.

Rahabi Mandra menegaskan bahwa Algojo tidak hanya menawarkan aksi, tetapi juga memadukan komedi dan drama dengan nuansa Jakarta akar rumput. Untuk menjaga keseimbangannya, tim melalui beberapa tahap: memastikan dramanya kuat, lalu menambahkan komedi, dan merapikan adegan aksi yang sejalan dengan struktur cerita.

Kisah di Algojo menyinggung moral abu-abu, loyalitas, dan pilihan sulit. Sang sutradara mengungkapkan ada sisi menarik terkait kemanusiaan yang ingin disampaikan melalui series ini.

“Kemanusiaan itu tidak pernah hitam-putih, tapi tentang memilih di saat abu-abu. Di dunia Algojo, setiap karakter punya alasan di balik tindakannya. Saya ingin penonton bertanya: kalau saya di posisi mereka, apakah saya bisa tetap jadi orang baik?” kata Rahabi Mandra.

Proyek Algojo menjadi lompatan besar bagi aktor Arya Saloka. Pasalnya, ini menjadi serial perdananya yang menguras aktivitas fisik. “Ini pertama kalinya saya terjun ke action series. Berat secara fisik, tapi menarik karena setiap gerakan Zar punya alasan emosional. Dia bukan sekadar berkelahi, tetapi dia bertahan demi orang-orang yang dia sayangi, sambil berjuang menjaga nuraninya,” kata Arya.

Persiapan fisik yang intens, latihan koreografi, hingga diet ketat menjadi bagian perjalanan Arya di balik layar. Syuting yang cukup melelahkan karena dilakukan saat bulan Ramadan dan dalam keadaan berpuasa. Hal tersebut menunjukkan totalitas Arya demi menghidupkan tokoh Zar.

“Saya tidak mau sekadar keren di layar. Saya ingin penonton melihat sisi yang rapuh, keras kepala, tapi sangat peduli. Itulah Zar!” ucapnya.

Lalu, ada Caitlin Halderman yang memerankan karakter Icha, seorang SPG bar yang punya pendirian kuat, menghadirkan kehangatan lain dalam cerita. Icha bak matahari di tengah kegelapan, kendati tumbuh besar di keluarga yang penuh keterbatasan, Icha terus memperjuangkan mimpinya.

Ia menolak pemikiran bahwa perempuan harus bergantung pada laki-laki dan bahwa uang bisa membeli apa saja. Romansa Zar dengan Icha memberikan warna tersendiri di tengah kerasnya kehidupan Algojo. Tidak hanya kekasih, Icha merupakan kompas moral bagi Zar, yang terus menarik Zar dari gelapnya dunia algojo.

“Icha terlihat galak karena tuntutan hidup, tapi hatinya lembut dan penuh mimpi. Dia menolak menyerah pada lingkungan dan justru jadi cahaya bagi Zar, mengingatkannya bahwa masih ada cara lain selain kekerasan,” ungkap Caitlin.

Chemistry keduanya tumbuh dari diskusi, riset, dan proses workshop yang intens. Hubungan itu menjadi jangkar emosional ketika dunia Zar semakin gelap.

[red]

The post Algojo, Serial Action di Arena Jakarta yang Keras appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Di luar gejolak di jalanan dan gejolak di pasar, krisis ini telah menghidupkan kembali perdebatan mengenai pengaruh abadi mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam struktur kekuasaan Indonesia. Banyak kritikus berpendapat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo masih didominasi oleh sekutu Jokowi—mulai dari eksekutif hingga yudikatif.

Kemampuan Jokowi untuk mengamankan posisi wakil presiden kepada putranya, serta ikatan keluarga di Mahkamah Konstitusi (MK), telah memicu persepsi bahwa ia terus membentuk arah negara, meskipun telah lengser.

Keputusan kontroversial MK tentang pengubahan batas usia minimal pada pemilihan umum presiden dan daerah, semakin memperkuat kecurigaan bahwa lingkaran dalam Jokowi masih memiliki pengaruh yang sangat besar.

Dengan latar belakang ini, tekanan semakin meningkat pada Prabowo untuk menegaskan otoritasnya dengan lebih berani. Para pendukung berpendapat bahwa untuk menstabilkan Indonesia, ia harus “bebersih” dengan menjauhkan kepemimpinannya dari jaringan Jokowi yang mengakar di cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tantangan bagi Prabowo adalah apakah ia dapat melakukannya tanpa memperdalam perpecahan politik—atau apakah bayang-bayang Jokowi akan tetap menjadi ciri khas politik Indonesia.

Saat ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Melemahnya rupiah, keresahan investor, dan kemarahan publik yang semakin dalam merupakan gejala dari pertanyaan yang lebih besar: mampukah Prabowo mengonsolidasikan otoritas dalam pemerintahan yang masih dibentuk oleh warisan Jokowi?

Bagaimana ia menjawab pertanyaan itu dapat menentukan tidak hanya arah masa jabatan kepresidenannya—tetapi juga stabilitas ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Dilema Bayangan Jokowi yang Masih Membekas di Pemerintahan appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas Blok Ambalat berdasarkan undang-undang Essensial Powers Ordonance yang disahkan pada bulan Agustus 1969 menarik dicermati.

Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai Laut Teritorial dan Contiguous Zone. Berdasarkan undang-undang tersebut selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada 21 Desember 1979.

Selanjutnya, pada bulan Desember 1979 Malaysia mengeluarkan Peta Baru dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta tersebut secara jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut Blok Ambalat oleh Indonesia.

Hanya Malaysia sendiri yang mengetahui garis pangkal dan titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya. Dalam pergaulan internasional suatu negara harus memberitahukan titik-titik pangkal dan garis pangkal laut teritorialnya agar negara lain dapat mengetahuinya.

Peta 1979 yang dikeluarkan pemerintah Malaysia tersebut tidak hanya mendapat protes Indonesia saja tetapi juga dari Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain.

Filipina dan Tiongkok misalnya mengajukan protes terkait Spratly Island. Pada bulan April tahun 1980, Singapura mengirimkan protesnya terkait dengan Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes juga dilayangkan oleh Vietnam, Taiwan, Thailand dan United Kingdom atas nama Brunei Darussalam.

Dengan demikian, klaim Malaysia terhadap wilayah territorial berdasarkan Peta 1979 tidak mendapat pengakuan dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Namun, Malaysia tetap menjadikan Peta 1979 tetap menjadi peta resmi yang berlaku hingga saat ini.

Ditinjau dari hukum laut internasional, Malaysia bukanlah Negara Kepulauan, oleh karena itu tidak dibenarkan menarik garis pangkal demikian sebagai penentuan batas laut wilayah dan landas kontinennya. Malaysia hanyalah negara pantai biasa yang hanya dibenarkan menarik garis pangkal normal.

Penyelesaian sengketa Ambalat yang paling efektif adalah melalui negosiasi dan perundingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, dengan mengutamakan prinsip-prinsip hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Jika negosiasi tidak berhasil, opsi lain yang bisa ditempuh adalah melibatkan pihak ketiga melalui mediasi atau arbitrase, atau jika diperlukan, penyelesaian sengketa dapat dibawa ke Mahkamah Internasional.

Akankah sengketa ini akan selesai? Kita tunggu negosiasi first track yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post Sengketa Blok Ambalat, Strategi dan Langkah Penyelesaian appeared first on INDONESIAWATCH.

Ketum SP SBI Kemas M. Ridzwan mengatakan bahwa PKB 2020-2022, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), berlaku sejak 1 Februari 2020. Sebelum masa keberlakuan PKB 2020-2022, PT SBI habis, para pihak telah melakukan perundingan pembaharuan PKB, dengan terlebih dahulu menyepakati Tata Tertib Perundingan PKB.

Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam Kesepakatan Tata Tertib Perundingan PKB telah terlampaui/terlewati, belum ada kesepakatan PKB baru. Dikarenakan belum ada kesepakatan PKB baru, PT SBI tidak mengakui adanya pemberlakuan PKB hingga saat ini.

Padahal, di dalam PKB 2020-2022, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk telah ditentukan pada Pasal 72 ayat (4) “Selama belum tercapai Perjanjian Kerja Bersama yang baru setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka Perjanjian Kerja Bersama yang lama beserta ketentuan ketentuannya akan tetap berlaku hingga tercapainya Perjanjian Kerja Bersama yang baru.

“Hal ini sejalan dengan ketentuan Permenaker Nomor 28 Tahun 2014,” ujar Kemas M. Ridzwan dalam keterangannya kepada awak media pada 19 Agustus 2025.

Ia menjelaskan PKB tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga PKB menjadi ketentuan yang mengikat Serikat Pekerja dan Perusahaan. “Setelah itu, sejak 2023 hingga 2025, perusahaan itu mengeluarkan aturan-aturan yang banyak menyalahi isi PKB yang berdampak kepada benefit (kesejahteraan) dari karyawan. Itu yang kami merasa dirugikan,” tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan regulasi ketika PT SBI di bawah PT Holcim Indonesia diakuisisi oleh Semen Indonesia Grup (SGI) seharusnya terjadi proses cut-off (pemberhentian). Namun, hal tersebut diabaikan manajemen perusahaan.

“Jadi, perusahaan ada kekeliruannya mungkin, dari zamannya PT Holcim Indonesia tahun 2019 ke PT SBI yang diambil oleh Semen Indonesia Grup (SIG) itu kita tidak di-cut-off, sehingga hal tersebut yang salah satu menjadi poin penting dan krusial karena PKB di SIG dan PKB yang eks Holcim di SBI itu secara benefit ada perbedaan,” Ridzwan menjelaskan.

Menurutnya, pekerja atau karyawan dipaksa mengikuti PKB baru di SIG yang benefitnya lebih rendah. Pekerja di PT SBI tunduk pada PKB yang telah diberlakukan untuk seluruh karyawan PT SBI. Ridzwan menambahkan, serikat pekerja dengan manajemen SBI sudah melakukan mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI melalui Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengupahan Kemnaker RI.

Karena tidak tercapai kesepakatan, perkara berlimpah ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di PN Jakarta Pusat. “Kami dari SPSBI mengharapkan apa yang kami sampaikan di sidang pertama ini, itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan legal standing sudah terpenuhi, sehingga ke depan langkahnya tinggal pembacaan gugatan,” ujarnya.

Ridzwan menyebut terdapat sejumlah kerugian materi yang telah dikalkukasi oleh pihak pekerja termasuk upah yang sejak 2020 belum pernah mengalami kenaikan. “Kemudian, terakhir tentang penghargaan masa kerja yang diberikan sudah tidak sesuai dengan PKB. Kerugian imateril kita tidak bisa menghitung tapi itu sangat membebani secara psikologis bagi kawan-kawan pekerja di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Diketahui, gugatan perselisihan tentang keberlakuan PKB 2020-2022 PT SBI sudah melalui sidang perdana dengan Nomor Perkara 232/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Jkt Pst. Ketum SPN Suyanto berharap perselisihan tersebut bisa diselesaikan dengan cara damai meski gugatan sudah bergulir di pengadilan.

“Kami masih sangat terbuka untuk membuka ruang mediasi, sehingga terjadi jalan tengah buat kita,” ujar Suyanto dalam keterangan resminya. Ia menyayangkan tidak hadirnya pihak manajemen PT SBI selaku pihak tergugat dalam sidang perdana ini.

Suyanto menggarisbawahi perusahan penting mengakui keberlakuan PKB dan mencabut kembali kebijakan-kebijakan yang merugikan pekerja. Ia berharap PKB yang lama tetap diberlakukan sampai ada PKB yang baru sesuai ketentuan Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.

“Karyawan berharap agar PKB ini diberlakukan karena sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang sangat merugikan karyawan seperti hak promosi jabatan, penghargaan masa kerja yang disesuaikan oleh kebijakan mereka dan tidak masuk akal menurut kami karena tidak sesuai PKB-nya,” ucap Suyanto.

Aduan serikat pekerja menekankan pentingnya penerapan regulasi dalam proses akuisisi dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Serikat pekerja menyampaikan bahwa perlindungan hak harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku agar hak-hak pekerja tetap terlindungi.

Dikabarkan, serikat pekerja di SBI telah menyampaikan aduan terkait dugaan pelanggaran PKB oleh manajemen ke Komisi VI DPR RI pada 17 Februari 2025, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR.

Kementerian Ketenagakerjaan mengambil sikap tegas dengan menginstruksikan manajemen SBI mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan berunding untuk mencapai kesepakatan PKB yang saling menguntungkan.

Kasus ini mencuat ke publik pada Desember 2024 di mana serikat pekerja di lingkungan PT SBI dan anak perusahaannya, mengungkap dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang diduga dilakukan pihak manajemen PT SBI.

Pelanggaran tersebut mencakup usulan perubahan PKB yang dianggap merugikan pekerja dan penghapusan ketentuan kompensasi serta manfaat bagi karyawan. Salah satu pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dipersoalkan berupa berupa upah karyawan yang seharusnya naik setahun sekali, tetapi justru tidak naik atau tidak ada kenaikan gaji sejak 2019.

Selanjutnya, pekerja dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dibedakan benefit dan kesejahteraannya. Padahal dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kompensasi MPP (masa persiapan pensiun) yang dipekerjakan kembali seharusnya 1 kali gaji pokok dikurangi menjadi 70 persen.

[red]

The post SPSBI dan SPN Daftarkan Gugatan Perselisihan Keberlakuan PKB PT Solusi Bangun Indonesia Tbk di PN Jakpus appeared first on INDONESIAWATCH.

Jakarta, Indonesiawatch.id – Bak kata pepatah, siapkan payung sebelum hujan. Begitu kiranya kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri atas segala kemungkinan dan ketidakpastian. Ungkapan dan aba-aba ini disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah dalam acara “Musyawarah Daerah (Musda) XI REI DKI Jakarta 2025” yang dihelat Kamis, 7 Agustus 2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Kegiatan yang dihadiri sejumlah pelaku usaha perumahan itu bertajuk “Optimalisasi Peran REI DKI Jakarta dalam Mewujudkan Pengadaan Hunian Layak di Perkotaan”.  Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan, rencana Kementerian PKP terkait penyediaan 3 juta rumah.

Gagasan besar Pemerintahan Prabowo melalui Kementerian PKP adalah untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga masyarakat yang bekerja di sektor informal sekalipun juga bisa merasakan manfaat dari program perumahan di Indonesia berupa pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah umum dan komersial, serta rumah khusus.

Di hadapan peserta Musda REI DKI Jakarta, Wamen PKP Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam memenuhi pembangunan 3 juta rumah pada RAPBN 2026 dengan fokus Program Prioritas Perumahan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Penyediaan hunian yang sehat, aman, dan nyaman;
2. Dukungan perbankan dan dunia usaha;
3. Kepemilikan rumah MBR yang layak dan terjangkau;
4. Ekosistem perumahan yang selaras antara supply dan demand.

Kabar baik tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pidato Kenegaraan 17 Agustus 2025. Rencana alokasi anggaran sebesar Rp 57,7 T ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat luas dan pelaku usaha bidang properti dan perumahan.

Program strategis ini dimaksudkan untuk mengatasi backlog perumahan yang membutuhkan penanganan atau intervensi kebijakan pemerintah agar angka backlog perumahan mengalami penurunan di tahun-tahun yang akan datang.

Perlu disadari bahwa penanganan backlog perumahan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat serta sektor swasta. Secara teknis, ekosistem perumahan dibangun oleh tiga entitas kekuatan industri, yakni konstruksi, infrastruktur, dan properti.

Pada kesempatan MUSDA REI DKI Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan akan adanya rencana Pemerintah membentuk BUMN Perumahan untuk mengakselerasi program penyediaan 3 juta rumah yang akan dikebut dengan pembentukan BUMN Perumahan sebagai off taker dalam pembangunan perumahan khususnya di perkotaan. Melalui BUMN Perumahan, pemerintah bermaksud mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif. Caranya dengan meningkatkan kemitraan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Pertanyaan kritisnya adalah di mana peran dan posisi pengembang (developer) sebagai pelaku usaha? Sejatinya, developer akan tetap berperan penting di sisi penyediaan pasokan (supply) perumahan yang nanti akan bekerja sama dengan BUMN atau badan khusus yang di tunjuk pemerintah untuk menyerap atau membeli perumahan yang dibangun oleh pengembang atau pihak swasta melalui kerja sama antara BUMN Perumahan dengan pihak swasta.

Gambar Rancangan Kebijakan Program 3 Juta Rumah. (Dok. Kementerian PKP)

Pada hakikatnya pengembangan perumahan merupakan best practices atau lebih menjadi pengetahuan dan kompetensi pengembang atau pelaku industri. Kita sepakat bahwa tugas utama pemerintah bukan mengubah dirinya menjadi penyedia perumahan (real estate developer). Namun lebih jauh menjadi perancang kebijakan dan pelaksana serangkaian aturan yang dapat menggerakkan perekonomian secara berkelanjutan, mendorong kewirausahaan dan kekuatan pasar.

Gagasan pembentukan BUMN Perumahan ini sontak memantik diskusi publik khususnya pengembang yang tergabung dalam REI DKI Jakarta dan sejumlah awak media dengan dua pertanyaan mendasar yang perlu dijawab.

Pertama, apakah pemerintah mempunyai cukup dana untuk membiayai pembelian perumahan yang akan dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah? Namun hal ini sudah dijawab dalam RAPBN 2026 seperti disampaikan terdahulu.

Kedua, bagaimana mekanisme kerja sama antara pihak swasta dalam hal ini anggota REI misalnya dengan BUMN sebagai off taker?

Dalam diskusi dengan Pak Wamen PKP, terjawab bahwa selain sebagai off taker, BUMN Perumahan ini akan memberikan penawaran kepada pihak swasta untuk membangun unit rumah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lokasi pembangunan, ukuran dan tipe perumahan akan ditetapkan oleh pemerintah yang akan diimplementasikan oleh BUMN Perumahan.

Pertanyaan lainnya berapa harga rumah yang akan disepakati apakah masih menggunakan kebijakan yang selama ini berlaku untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)?

Tentu masih banyak isu-isu teknis yang harus dicari solusinya antara BUMN Perumahan dan pelaku usaha agar kerjasama ini berjalan dengan baik dan mulus yang pada akhirnya dapat menyukseskan janji kampanye Pemerintah Prabowo untuk memberikan hunian yang layak kepada warga negara.

Disadari bahwa sektor perumahan dan properti memiliki dampak berantai (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi, menyumbang sekitar 14-16% pada Produk Domestik Bruto dan sekitar 9,3% dari total penerimaan pajak atau senilai Rp185 triliun per tahun. Sektor perumahan juga tercatat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sekitar 31,9% dari total PAD.

Mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS), DKI Jakarta termasuk dalam peringkat teratas 10 provinsi dengan tingkat kepemilikan rumah terendah di Indonesia hingga tahun 2023, dengan persentase 56,57%. Disusul Sumatra Utara (71,48%), dan Sumatra Barat (72,61%). Ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk menghadirkan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk Jakarta.

Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis

The post 3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang appeared first on INDONESIAWATCH.

Langkah strategis ini dibangun di atas kehadiran perusahaan yang sudah berpengalaman di Indonesia, termasuk tim Manajemen Proyek dari Turner & Townsend, yang merupakan anak perusahaan dengan saham mayoritas dimiliki oleh CBRE, dan tim Global Workplace Services (GWS) yang beranggotakan 350 orang.

Selama dua tahun ke depan, CBRE berencana memperluas tim advisorynya dengan menambah hampir 100 talenta profesional baru di berbagai segmen pasar, termasuk perkantoran, ritel, serta industrial dan logistik. Investasi ini akan memastikan klien menerima wawasan pasar, panduan strategis, dan keahlian transaksi terbaik.

Indonesia sebagai raksasa ekonomi di Asia Tenggara kini dibidik karena memiliki peluang bisnis besar dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Negara ini juga ditopang dengan konsumsi domestik yang kuat dan penduduk kelas menengah yang terus berkembang. Dewasa ini, Indonesia tengah memodernisasi lanskap real estat melalui arus investasi asing yang signifikan.

Modal tersebut banyak mengalir pada sektor-sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti pusat data (data center) dan rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV), di mana Indonesia menempati posisi sebagai pusat nikel dunia.

Gelombang investasi ini mendorong perkembangan di seluruh sektor properti, dengan fokus yang semakin besar pada green building (bangunan ramah lingkungan), yang menggarisbawahi tren “flight-to-quality” dalam penyewaan perkantoran, serta permintaan tinggi terhadap lahan industri. Pasar perumahan juga tetap kuat, terutama di kawasan pinggiran kota yang mendapat manfaat dari pembangunan infrastruktur baru.

Ekspansi layanan advisory CBRE di Indonesia berjalan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang kian menguat. Langkah ini bertujuan untuk membantu klien lokal maupun internasional menavigasi pasar real estat yang dinamis, sekaligus memaksimalkan peluang yang ada. Ekspansi ini dipimpin oleh Angela Wibawa, yang kini menjabat sebagai Head of Indonesia’s Advisory Business.

Chairman & CEO, India, South-East Asia, Middle East & Africa, CBRE, Anshuman Magazine mengatakan, ketahanan ekonomi Indonesia dan posisinya sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara menjadikannya pasar yang sangat penting bagi pertumbuhan strategis kami.

“Ekspansi bisnis advisory ini adalah bukti keyakinan kami terhadap potensi real estat negara ini, sekaligus mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan layanan terintegrasi kelas dunia yang mampu memenuhi kebutuhan klien global dan lokal di kawasan yang dinamis ini,” kata Anshuman Magazine dalam konferensi pers “The Power of One” yang digelar CBRE dan Turner & Townsend di The Langham Hotel, Jakarta pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Di kesempatan yang sama, Head of Real Estate, Asia, Turner & Townsend, Sumit Mukherjee, menyatakan, ekspansi di Indonesia memperkuat kehadiran manajemen proyek Turner & Townsend. “Pendekatan terintegrasi ini akan memberikan klien solusi yang lengkap dan komprehensif, mulai dari perencanaan strategis hingga keberhasilan pelaksanaan proyek, dengan memanfaatkan gabungan keahlian kami untuk mengoptimalkan peluang dari pertumbuhan signifikan di sektor real estat dan infrastruktur Indonesia,” papar Sumit.

Bisnis advisory yang diperluas ini akan bersinergi erat dengan kapabilitas Manajemen Proyek Turner & Townsend di Indonesia, menghadirkan solusi end-to-end bagi kebutuhan real estat para klien, mulai dari perencanaan dan konsultasi strategis, hingga eksekusi proyek dan manajemen fasilitas.

Portofolio bisnis dari CBRE mencakup layanan penyewaan & penyewaan, pasar modal, industri & logistik, riset & konsultansi, serta solusi global workplace.

Pengembangan ini memperkuat visi jangka panjang CBRE untuk bertumbuh di kawasan Asia Pasifik, dengan memanfaatkan keahlian global serta wawasan lokal untuk mendukung klien di pasar-pasar berkembang.

[red]

The post Pemimpin Konsultan Global CBRE Bidik Peluang Bisnis Kakap di Indonesia appeared first on INDONESIAWATCH.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025 di Ballroom Lancang Kuning Hotel Furaya, Kota Pekanbaru itu menghimpun peserta dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Provinsi Riau, Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Acara dialog ini didukung oleh Pusat Pembinaan Pelatihan & Sertifikasi Mandiri (P3SM) serta dihadiri oleh lebih 300 peserta di ruangan acara dan ratusan peserta ikut secara online, yang terdiri dari kalangan industri, profesional, asosiasi profesi dan badan usaha, pemerintahan, mahasiswa dan pers.

Wakil Ketua Umum (KADIN) Bidang Kerjasama Pengembangan Profesi SDM Teknik dan Industri, Insannul Kamil mengatakan, dialog nasional tersebut secara strategis bertujuan untuk mendiagnosis tantangan  fundamental dan peluang  pengembangan SDM profesi dan industri berbasis kondisi ekonomi, industri dan teknologi maju.

Kegiatan juga bertujuan merumuskan kerangka kerja kolaboratif yang terintegrasi multi pihak industri, pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat/ komunitas profesi untuk menciptakan sinergi yang produktif.

“Kita berupaya menjembatani kesenjangan antara output pendidikan vokasi dan perguruan tinggi dan kompleksitas kebutuhan industri melalui aksi kolaborasi yang konkret, relevan, dan berkelanjutan,” kata Insannul Kamil dalam orasinya.

Dosen Teknik Industri Universitas Andalas (UNAND) itu menyatakan, dihelatnya dialog nasional bertujuan untuk menggagas rancangan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang terukur untuk menjadi panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka menengah (lima tahun) dan jangka panjang (20 tahun).

Dialog Nasional turut menghadirkan pembicara Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Agus Taufik Mulyono, dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Kerjasama Pengembangan Profesi Sumber Daya Manusia Teknik dan Industri, Insannul Kamil yang juga sebagai Ketua Umum Insinyur Teknik Mesin seluruh Indonesia (BKM-PII).

Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Riau, Abdul Wahid sebagai keynote speaker Dialog Nasional yang digagas KADIN Indonesia bersama Pengurus Pusat Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII).

[red]

The post KADIN-PII Gelar Dialog Nasional Penguatan Ekosistem SDM Kompeten dan Profesional appeared first on INDONESIAWATCH.